Wednesday, January 21, 2009

Sekda Banjar Bantah Isu

BANJARMASIN - Isu bahwa sebagian dana APBD Banjar untuk pos Setda Banjar disimpan di bank swasta tertentu langsung dibantah oleh Sekda Banjar Ir Yusni Anani MM, Senin (19/1) kemarin.
 Ia bahkan mempertanyakan kapan bahwa ada dana untuk pos Setda Banjar disimpan di bank swasta. "Kapan itu terjadi dan kapan isunya beredar," tanyanya.
 Ketika diinformasikan kalau isu itu baru saja beredar, Yusni cepat-cepat mengatakan bahwa selama kepemimpinannya di Setda Banjar, tidak pernah ada dana APBD yang disimpan di bank swasta. "Semua kas daerah, termasuk untuk pos Setda Banjar, selalu disimpan di bank milik pemerintah, dalam hal ini di BPD Martapura," tandasnya.
 Dikatakan, pihaknya mengetahui aturan bahwa dana kas daerah harus disimpan di bank pemerintah, sehingga terlarang disimpan disimpan di bank swasta.
 "Tidak boleh dana daerah disimpan di bank swasta, karena ini sudah aturan. Kita tahu itu, makanya tidak mungkin kalau sebagian atau dana APBD yang di Setda Banjar disimpan di bank swasta," ucapnya.
 Sebelumnya, mencuat isu kurang sedap kalau sebagian dana Setda Banjar disimpan di salah satu bank swasta di daerah ini. Alhasil, hal yang tak lazim tersebut dikabarkan mengundang reaksi dari aparat berwajib.
 Menurut sumber yang layak dipercaya, aparat hukum sedang berupaya mengumpulkan bukti-bukti terkait masalah tersebut.
 Menurut sumber tersebut, pihak berwajib berasumsi bahwa dana milik daerah yang notabene pembiayaan yang diprogram dalam APBD suatu daerah tidak boleh disimpan di bank selain Bank BPD daerah tersebut, apalagi kalau menggunakan nama pribadi.
 Diduga, ada motif untuk mengambil keuntungan dari bunga simpanan dana daerah tersebut di bank tertentu tersebut. Hal itu, ujar sumber, sudah menjadi indikasi tindak pidana korupsi.
 Kasus serupa pernah terjadi di Lampung Timur, di mana pemda setempat meletakkan dana APBD-nya di Bank Tripanca, salah satu bank swasta setempat. Padahal, berdasar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 193 ayat (1), disebutkan bahwa dana milik daerah atau rakyat tidak boleh disimpan di bank non pemerintah.
 Sementara, dana untuk pos Setda Banjar diduga disimpan di salah satu bank swasta di daerah Kalsel. Bahkan, disinyalir, dana tersebut disimpan dalam rekening atas nama oknum pejabat tertentu di Setda Banjar.
 Pengamat politik dan pemerintahan asal Martapura, Supiansyah D SE mengatakan, dirinya memang pernah mendengar kalau sebagian dana yang diposkan untuk belanja di Setda Banjar yang adalah bagian dari dana APBD disimpan di sebuah bank swasta di Kalsel.
 "Memang saya pernah mendengar informasi tersebut, apa tujuannya sehingga dana milik daerah dan rakyat Banjar itu diletakkan di bank tersebut, belum kita ketahui, sehingga memang perlu diselidiki," ungkapnya. adi



No comments: