Wednesday, January 14, 2009

OC Kaligis: "Oknum Polda Zalimi H Amr"


BANJARMASIN - Pengacara top Indonesia, OC Kaligis sekitar pukul 12.00 Wita, Selasa (13/1) kemarin, mengunjungi kliennya, H Amr, Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) di ruang tamu tahanan Mapolda Kalsel. Ia secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan bahwa kliennya sudah dizalimi oknum Polda Kalsel.
 "Klien kami ini sudah dizalimi oleh oknum Polda Kalsel. Oknum di sini bukan institusi Polda Kalsel ya. Sebaiknya, oknum itu bekerjalah yang profesional. Dia (H Amr) kan menambang bukan sebagai orang liar, karena BCMP sudah mengantongi belasan ijin dari Bupati Kotabaru serta instansi terkait lainnya seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Dinas Perkebunan dan lain-lain," ucapnya.
 Menurutnya, penambangan yang dilakukan BCMP sudah bertahun-tahun, namun kenapa baru sekarang dinyatakan bahwa penambangan yang dilakukan di kawasan Serongga Kotabaru, seluas 90-an hektare justru dikatakan ilegal.
 "BCMP ini menambang sudah lama dan sudah mengantongi berbagai ijin dari pihak yang berwenang menerbitkan ijin KP, tetapi kenapa baru sekarang dinyatakan ilegal. Kalau ilegal, berarti yang menerbitkan ijin keliru," ungkapnya.
 Selain itu, di tubuh BCMP, tak hanya H Amr saja yang mempunyai tanggung jawab. "Di BCMP ada general manager, ada berbagai jabatan yang diisi orang lain, dan kebetulan klien kami adalah direktur utama. Lalu, kenapa klien kami satu-satunya orang yang dijadikan TO dan tersangka," tanya Kaligis lagi.
 Ia juga mempertanyakan legalitas payung hukum Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 yang digunakan oknum Polda Kalsel untuk menindak kliennya. 
 Dalam surat mohon perlindungan hukum terhadap H Amr yang ditujukan ke Kajati Kalsel Salman Maryadi SH MH, ijin-ijin yang lebih tinggi keabsahannya ketimbang Kepmenhut 453 itu antara lain ijin dari Bupati Kotabaru, termasuk izin eksploitasi yang sudah dikantongi antara lain, No 545/62.1/kp/d.pe tanggal 27 Juni 2005 seluas 199 hentare, No 545/79.1/kp/d.pe tanggal 1 Februari 2007 seluas 3.439 hektare, No 545/79.i.a/kp/d.pe tanggal 1 Februari 2007 seluas 300 hektare dan No 545/79.i.a.b/kp/d.pe tanggal 1 Februari 2007 seluas 288,8 hektare.
 Selain itu, ada juga izin eksplorasi yang dimuat dalam izin Bupati Kotabaru No 545/51.b/135/d.pe tanggal 22 Desember 2006 tentang izin ujicoba penambangan dan izin pengiriman contoh batubara di atas wilayah seluas 7.630 hektare.
 Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo, silakan saja kuasa hukum H Amr berkomentar apa saja, karena pihaknya sudah berkeyakinan kalu prosedur atau penerapan kaidah hukum untuk menjerat H Amr sudah benar.
 "Kasus ini kasus besar, sehingga ditangani Polda Kalsel langsung," ucapnya.adi









2 comments:

Yadi_Dhani said...

umpat singah nah... bingung handak komen

Jamrud Khatulistiwa said...

Saya juga bingung berarti polisi dimana-mana sama,di tempat saya Nanga pinoh,kab melawi kalbar 2 bulan yg lalu sempat mati suri bidang pembangunan masalahnya semua bahan bangunan bentuk kayu di police line karna ada penekanan dari pak kapolda kalbar yg baru menertibkan illegal logging,tapi saya pikir siapa yg bodoh kapolda atau unsur dibawahnya yg main babat sampai2 toko kayu tak berani buka karna takut jualan nya di police line,bukan kah aturan daerah menjelaskan kayu untuk kebutuhan lokal di perbolehkan apalagi kabupaten Melawi tempat saya tinggal lagi giat2 nya membangun mengejar ketertinggalan dari kab induk sintang,sdh 4 tahun kab Melawi berdiri. 2008 kemarin kabupaten melawi mempunyai raport ranking 1 dari belakang untuk kabupaten se Indonesia. Maaf tidak sesuai artikel anda tapi ada kesamaan masalah oknum penegak hukum yg tak tau hukum,trims.