Sunday, January 18, 2009

"Nyamannya Pang Di Luar Sel"


BANJARMASIN - Penegakan hukum terhadap para terdakwa korupsi memang lemah di negara ini, khususnya di wilayah hukum Batola. Pasalnya, dua terdakwa penyimpangan dana tak tersangka di Setda Batola 2004, ternyata bebas di luar tahanan.
 Para terdakwa yang mantan pejabat ini sebelumnya sudah menjadi pusat perhatian warga Marabahan, karena terlibat tindak pidana korupsi, mulai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Marabahan, sampai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Marabahan.
 "Nyamannya pang para terdakwa bisa bebas di luar, kada ditahan lagi di dalam sel," komentar sejumlah warga di Marabahan. Rupanya, ada warga yang melihat dua terdakwa sedang "beredar" di kota Marabahan dan Banjarmasin.
 Yang memperoleh kepastian dialihkan status penahanannya dari tahanan rutan/sel menjadi tahanan kota adalah Aflus Gunawan dan Rustam Effendi. Sementara terdakwa satunya, Noor Akhwani belum diketahui status penahanannya.
 Namun, Noor Akhwani sebelumnya diperintahkan PN Marabahan juga dikeluarkan dari selnya dengan alasan untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana keterangan dari pihak Kejari Marabahan beberapa waktu lalu.
 Kala itu, demi alasan kemanusiaan, majelis hakim PN Marabahan berbaik hati mengabulkan permohonan penangguhan penahanan satu terdakwa, Noor Akhwani (mantan bendahara di Setda Batola), Rabu, 12 November 2008 lalu. 
 Namun, dua terdakwa lainnya, Drs Aflus Gunawan MSi dan Rustam Effendi, yang selepas itu juga mengajukan pengalihan status penahanan ke PN Marabahan, ternyata belakangan juga dikabulkan permohonannya oleh majelis hakim "yang terhormat".
 Dari keterangan Kajari Marabahan, Gatot SH MH, baru-baru tadi, pengabulan permohonan pengalihan penahanan oleh terdakwa Aflus dan Rustam itu terjadi pada 8 Januari tadi.
 Aflus Gunawan, mantan Sekda Batola ini mendapat "anugerah" penetapan majelis hakim No 149/Pen.Pid/2009/PN.Mrb tanggal 8 Januari 2009. Majelis hakim bersepakat mengalihkan penahanan Aflus dari tahanan rutan menjadi tahanan kota Banjarmasin dengan kewajiban setiap hari Senin melaporkan diri ke majelis hakim PN Marabahan.
 Adapun para penjamin terdakwa Aflus diantaranya adalah keluarga dekat, H Sibawahi, H Abdul Aziz, H Haderi Basrah, Basuni Alamsyah dan Junaidi.
 Sementara, Rustam yang adalah mantan Kabag Keuangan Setda Batola, juga memperoleh penetapan dari majelis hakim PN Marabahan No 150/Pen.Pid/2009/PN.Mrb tertanggal 8 Januari 2009 tentang penaglihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota di Marabahan.
 Terdakwa juga dikenakan wajib lapor ke majelis hakim PN Marabahan setiap hari Senin. Ia dijamin oleh keluarga dekatnya, Hj Nasirah dan H Rusman Adji.
 Mantan Sekda Batola, Aflus bersama dua terdakwa lainnya, Rustam dan Noor, resmi menjalani penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Marabahan, Selasa, 4 November 2008 lalu.
 Ketiga terdakwa dituduh mengkorupsi dana tak tersangka di Setda Batola pada 2004. Ditambahkan Gatot, dalam dakwaan JPU, akibat perbuatan secara bersama oleh para terdakwa, negara diduga menderita kerugian sebesar Rp363.346.000. "Nilai kerugian negara itu, sesuai hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Kalselteng," ucapnya. adi



3 comments:

Jamrud Khatulistiwa said...

Itulah hukum Indonesia,lemah.

taufik79 said...

Ya, hukum dibuat untuk dilanggar!

taufik79 said...

Ass.

Ikuti seminar motivasi kepenulisan bersama Ersis Warmansyah Abbas dan Penulis-penulis Banua. Terbuka untuk mahasiswa dan umum!

Infonya klik:

www.taufik79.wordpress.com
www.manda-bjm.blogspot.com