Thursday, January 22, 2009

Kasus Dana Setda Banjar Di Bank Swasta Bendahara Setda Dimintai Keterangan

BANJARMASIN - Kejati Kalsel diam-diam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk mengungkap kasus dugaan korupsi, sebagian dana Setda Banjar yang notabene bagian dana APBD Banjar 2007 disimpan di Bank Mega. 
 Rabu (21/1) kemarin, dari sumber yang layak dipercaya, Bendahara Setda Banjar berinisial Rz, diundang untuk dimintai keterangan seputar penyimpanan dana yang diduga menyalahi ketentuan UU No 32 Tahun 2004 pasal 193 ayat (1) itu.
 Ia dimintai keterangan di salah satu ruangan penyelidik Kejati Kalsel. Seperti biasa, pihak berkompeten di Kejati Kalsel tak memberikan keterangan pers dengan alasan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
 "Nanti sajalah kalau kasusnya ditingkatkan ke penyidikan, baru kita akan ekspos secara terbuka," jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel, Johansyah M SH memberi alasan.
 Dari informasi yang terkumpul, kasus ini bermula dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada kejanggalan terkait penyimpanan sebagian dana di Setda Banjar sebesar Rp7.058.391.959 atau Rp7 miliar lebih di Bank Mega yang anehnya diduga memakai nomor rekening pribadi Rz.
 Kemudian, dalam memori hasil penelusuran BPK itu, pada 2 Oktober 2007, sebagian besar dana itu, yakni sejumlah Rp5.580.000.000 atau Rp5,5 miliar ditransfer kembali ke kas daerah, di BPD Cabang Martapura.
 Diinformasikan pula, Rz dihadapan petugas BPK mengakui kalau dana tersebut sengaja disimpan di Bank Mega untuk menutupi pengeluaran yang mendesak dan bersifat segera dibayarkan, manakala Sekda Banjar, Ir Yusni Anani MM tidak berada di tempat (Martapura).
 Cuma, Rz diduga lagi tak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang kas masuk maupun kas keluar di rekening Bank Mega tersebut yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp1.854.440.694 atau Rp1,8 miliar.
 Selain itu, menurut informasi itu juga, BPK mencatat adanya bunga dari hasil simpanan di Bank Mega itu sebesar Rp52.146.715 yang juga tidak jelas ke mana alirannya.
 Dari isu yang beredar di Pemkab Banjar, keanehan pengelolaan keuangan daerah di sebagian dana Setda Banjar, sehingga sampai disimpan di Bank Mega, diduga atas sepengetahuan pejabat tertentu yang masih atasan Rz.
 "Kasihan Rz, ia saya pikir hanya sebagai korban saja. Saya duga, ia mau melaksanakan penyimpanan sebagian dana daerah di bank swasta, yakni Bank Mega itu, karena melaksanakan perintah juga," cetus seorang pejabat di Pemkab Banjar yang tidak mau disebutkan identitasnya.
 Isu bahwa sebagian dana APBD Banjar untuk pos Setda Banjar disimpan di bank swasta tertentu, pernah dibantah oleh Sekda Banjar Ir Yusni Anani MM, Senin (19/1) lalu.
 Ia bahkan mempertanyakan kapan bahwa ada dana untuk pos Setda Banjar disimpan di bank swasta. "Kapan itu terjadi dan kapan isunya beredar," tanyanya.
 Ketika diinformasikan kalau isu itu baru saja beredar, Yusni cepat-cepat mengatakan bahwa selama kepemimpinannya di Setda Banjar, tidak pernah ada dana APBD yang disimpan di bank swasta. "Semua kas daerah, termasuk untuk pos Setda Banjar, selalu disimpan di bank milik pemerintah, dalam hal ini di BPD Martapura," tandasnya.
 Dikatakan, pihaknya mengetahui aturan bahwa dana kas daerah harus disimpan di bank pemerintah, sehingga terlarang disimpan disimpan di bank swasta.
 "Tidak boleh dana daerah disimpan di bank swasta, karena ini sudah aturan. Kita tahu itu, makanya tidak mungkin kalau sebagian atau dana APBD yang di Setda Banjar disimpan di bank swasta," kilahnya. adi



No comments: