Thursday, January 15, 2009

Dana Setda Banjar Di Bank Lain?


BANJARMASIN - Jika dana-dana APBD tiap kabupaten/kota biasanya diletakkan atau disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing, maka dana APBD untuk pos Setda Banjar justru disimpan di bank lain. Alhasil, hal yang tak lazim tersebut dikabarkan mengundang reaksi dari aparat berwajib.
 Aparat dikabarkan oleh sumber yang layak dipercaya, Rabu (14/1), juga sedang berupaya mengumpulkan bukti-bukti terkait masalah tersebut.
 Menurut sumber tersebut, pihak berwajib berasumsi bahwa dana milik daerah yang notabene pembiayaan yang diprogram dalam APBD suatu daerah tidak boleh disimpan di bank selain Bank BPD daerah tersebut, apalagi kalau menggunakan nama pribadi.
 Diduga, ada motif untuk mengambil keuntungan dari bunga simpanan dana daerah tersebut di bank tertentu tersebut. Hal itu, ujar sumber, sudah menjadi indikasi tindak pidana korupsi.
 Kasus serupa pernah terjadi di Lampung Timur, di mana pemda setempat meletakkan dana APBD-nya di Bank Tripanca, salah satu bank swasta setempat. Padahal, berdasar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 193 ayat (1), disebutkan bahwa dana milik daerah atau rakyat tidak boleh disimpan di bank non pemerintah.
 Sementara, dana untuk pos Setda Banjar diduga disimpan di salah satu bank swasta di daerah Kalsel. Bahkan, disinyalir, dana tersebut disimpan dalam rekening atas nama oknum pejabat tertentu di Setda Banjar.
 Pengamat politik dan pemerintahan asal Martapura, Supiansyah D SE mengatakan, dirinya memang pernah mendengar kalau sebagian dana yang diposkan untuk belanja di Setda Banjar yang adalah bagian dari dana APBD disimpan di sebuah bank swasta di Kalsel.
 "Memang saya pernah mendengar informasi tersebut, apa tujuannya sehingga dana milik daerah dan rakyat Banjar itu diletakkan di bank tersebut, belum kita ketahui, sehingga memang perlu diselidiki," ungkapnya.
 Menurutnya, jika menengok tata aturan tentang ke mana dana daerah mesti disimpang, yakni harus di bank pemerintah, maka aparat berwajib perlu melakukan penelaahan sekaligus penelisikannya.
 "Kalau memang sudah aturan yang jelas yang melarang dana daerah disimpan di bank swasta (non pemerintah), maka hal ini bisa menjadi awal bagi aparat berwajib untuk melakukan penyelidikan," sarannya.
 Sejauh ini, belum ada pejabat penting di Kabupaten Banjar yang terjerat korupsi, meskipun sinyalemen-sinyalemen begitu deras berhembus.
 Diduga, Kejati Kalsel membidik secara serius pelanggaran UU tersebut, sehingga dikabarkan sudah membentuk tim untuk menyelidiki kasus penyimpanan dana pos Setda Banjar di salah satu bank swasta tersebut.adi




















No comments: