Wednesday, April 30, 2008

Wid Disodori 36 Pertanyaan

BANJARMASIN - Wid, tersangka dugaan korupsi Sentra Antasari (SA), Selasa (29/4) datang memenuhi panggilan penyidik Kejati Kalsel. Namun, dalam pemanggilan, kapasitas Wid bukan sebagai tersangka, melainkan dimintai kesaksiannya untuk tersangka lainnya, EN.
Dirut PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ini diinformasikan mendapat pertanyaan sebanyak 36 butir lebih. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 09.00 Wita hingga tengah hari.
"Benar, Wid memang kita periksa. Cuma kapasitasnya hanya sebagai saksi untuk tersangka EN. Dari pukul 09.00 Wita sampai sekarang, sudah ada sekitar 36 pertanyaan kita sodorkan," ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH didampingi jaksa penyidik, Sandy Rosady SH.
Tak dijelaskan secara rinci apa saja materi pertanyaan penyidik. Hanya saja, secara garis besar bahwa penyidik menggali informasi sejauh mana keterlibatan tersangka EN dalam penjualan ratusan kios yang sebenarnya menyalahi ketentuan perjanjian.
Selain Wid, turut diminta kesaksian pula, Cecep, karyawan di bagian keuangan PT GJW. Kesaksiannya diperlukan untuk mengetahui peredaran uang hasil penjualan kios-kios yang diperkirakan berharga Rp25 juta tiap unitnya.
"Dalam waktu dekat, kita juga akan meminta keterangan dari MY (mantan Walikota Banjarmasin), juga kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka EN. Saat ini, kita sedang menjadwal pemanggilan," tukasnya. MY sebenarnya juga menjadi tersangka dalam kasus ini.
Kejati Kalsel mengklaim mengantongi banyak bukti sehingga menetapkan EN (mantan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari) sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi Sentra Antasari (SA). Tak tanggung-tanggung, akibat tindakan EN berkait dengan jabatannya, negara khususnya Pemko Banjarmasin rugi hingga belasan milyar.
Bentuk korupsi tidak hanya melulu adanya kerugian negara secara riil, melainkan bisa juga berupa perbuatan dari kewenangan yang menyalahi perjanjian sebelumnya bernomor 664/I/548/PROG dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin yang mengakibatkan pemko tidak memperoleh pemasukan sebagaimana mestinya.
Disinggung kapan EN diperiksa, Johan mengatakan setelah pemeriksaan saksi-saksi sudah klop. Menurutnya, pemeriksaan saksi perlu dirampungkan, sehingga lebih mudah untuk mengkonfrontirnya dengan tersangka.
EN sendiri beberapa waktu lalu mengatakan siap untuk dimintai keterangan, karena dirinya merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi menjual kios-kios yang bukan miliknya itu.
Sangkaan korupsi dengan tersangka MY (mantan Walikota Banjarmasin), Wid (Dirut PT GJW) dan Cip (mantan Direktur Operasional GJW) dan EN ini didasarkan adanya unsur telah merugikan negara akibat penggelembungan jumlah kios dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan.
Pihak Kejati membeberkan, potensi kerugian negara dari penggelembungan jumlah kios yang menyalahi kesepakatan antara Pemko, PT GJW dan pedagang, mencapai Rp28 milyar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 milyar dan kewajiban lain Rp6,6 milyar serta kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 milyar. adi
PN Martapura Tutup Mulut Soal Vonis H Rusli

BANJARMASIN - Setelah berlaku kontroversial dalam memutus perkara korupsi santunan pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM), Pengadilan Negeri (PN) Martapura kini berulah lagi. Pejabat setempat terkesan tutup mulut soal vonis H Rusli.
Ada kesan pihak aparat penegak hukum berupaya menghindar untuk menjelaskan vonis terhadap terdakwa H Rusli yang adalah Ketua DPD Partai Golkar Banjar.
Selasa (29/4), Mata Banua mencoba mengorek keterangan dari pihak berwenang di pengadilan setempat. Namun, yang diperoleh Mata Banua, pihak di institusi terhormat itu hanya saling lempar. Mereka seolah-olah tak berani membeberkan berapa vonis terhadap H Rusli dengan alasan macam-macam.
Seorang pegawai mengatakan, sepengetahuan dirinya, terdakwa pelanggaran terhadap UU RI No 41/1999 tentang Kehutanan H Rusli sudah divonis.
"Rasanya, H Rusli sudah divonis majelis hakim. Tetapi, coba Anda konfirmasi ke Ibu Hamsinah (Panitera Muda Pidana PN Martapura), karena catatannya ada sama beliau," ucapnya.
Namun, Hamsinah terkesan enggan membeberkan, meski pertanyaan Mata Banua sederhana. "Biasanya, kalau untuk minta salinan putusan harus dengan surat permohonan Pak," ucapnya.
Ketika dijelaskan bahwa Mata Banua tidak perlu salinan putusan, namun hanya konfirmasi, Hamsinah kemudian lalu mengarahkan agar langsung menghadap ke Ketua PN Martapura, Purwanto SH.
Sekitar pukul 13.10 Wita, Purwanto terlihat masuk ke ruang kerjanya selepas pulang sebentar ke rumah dinasnya yang tak jauh dari kantornya.
Mata Banua lalu meminta izin lewat petugas piket untuk mewawancarai Purwanto. Lagi-lagi ada kesan kalau petinggi di lembaga itu tak sudi menjelaskan perkara H Rusli.
"Maaf Pak, Bapak ketua mempersilahkan Anda untuk mengkonfirmasi ke Pak Jarot. Kebetulan, beliau yang ikut menyidangkan perkara itu. Silahkan, naik ke lantai dua," ujar seorang wanita, staf setempat.
Begitu bertemu dengan Jarot SH yang mengaku sebagai humas di instansi itu, yang bersangkutan justru berlagak bodoh, karena lupa berapa vonis yang dijatuhkan. "Yang saya ingat, keputusannya sudah inkrah, karena terdakwa tidak banding," ucapnya.
Jarot malah menawarkan kasus pembunuhan yang menurutnya lebih menarik untuk diberitakan. Ia lalu menelepon seseorang mencari Hamsinah. "Wah, salinan putusan ada sama Hamsinah. Kebetulan beliau sedang mengikuti persidangan," kilahnya. Yakin kalau pejabat setempat sudah kompak untuk tutup mulut, Mata Banua pun izin balik kanan.
Soal vonis kemudian dikonfirmasi ke Kasipidum Kejari Martapura Hariyanto SH. Namun, pejabat ini mengatakan kalau dirinya kurang mengetahui soal tersebut, karena yang menjadi JPU adalah bawahannya. "Nanti saya cekkan dulu Mas," ungkapnya. Namun, hingga saat ini, Hariyanto belum menginformasikan lebih lanjut.
Sebagaimana diketahui, Rusli yang sekarang sebagai anggota DPRD Banjar ini dijadikan tersangka penyimpangan kayu ulin sebagaimana penutusan Kapolres Banjar AKBP Sudrajat, September tahun lalu.
Rusli ditahan dan diserahkan ke Kejari Martapura. Politis ini lantas dilimpahkan ke pengadilan dan didakwa memiliki 30 buah ulin dalam bentuk pelat, 76 buah jenis balokan ukuran 18 cm x 2 cm x 4 m dan enam buah ukuran 10 cm x 7 cm x 4 m secara ilegal.
Perkaranya sendiri teregister di pengadilan Nomor 348/Pid.B/2007/PN Mtp. Ia didakwa melanggar pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No 41/1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke-1 KUHP. adi

Monday, April 28, 2008

Acungan Jari Tengah Pengawal Gubernur

BANJARMASIN - Rombongan wartawan tak menyangka bakal memperoleh salam tak bersahabat dari pengawal Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin. Betapa tidak, salah seorang oknum pengawal mengacungkan jari tengah tanda ejekan 'fuck you' ke arah rombongan wartawan di tikungan ke Bandara Syamsuddin Noor Jl A Yani Km 24, Landasan Ulin, Senin (28/4) sekitar pukul 10.30 Wita.
"Kami tak menyangka, kalau seorang oknum berinisial Ang mengacungkan jari tengah sebagai tanda ejekan 'fuck you' ke arah kami begitu akan menikung ke arah bandara," ujar Denny, wartawan Media Indonesia.
Kronologis kejadian, lanjutnya, bermula ketika rombongan wartawan yang akan menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) di Balangan mengikuti iring-iringan Gubernur Kalsel mulai Jl A Yani, Kertak Hanyar.
"Kami waktu itu menyangka kalau iring-iringan Gubernur akan menuju Tabalong guna mengikuti acara yang sama. Nah, saat itu, rombongan kami mengikuti rombongan itu dengan maksud biar cepat sampai tanpa rintangan," ujarnya.
Hanya saja, di sekitar Jl A Yani Km 17, tiba-tiba mobil yang mengiringi Gubernur, diduga ditumpangi pengawal Gubernur, Ang dan Hel mengerem secara mendadak, sehingga hampir ditabrak oleh mobil rombongan wartawan.
"Rupanya, mobil pengawal Gubernur tak menghendaki kami mengikuti iring-iringan itu. Saat itu, kami tetap mengikuti karena kami anggap iring-iringan itu tetap ke arah Balangan," jelasnya.
Namun, tanpa disangka, iring-iringan Gubernur justru berbelok ke arah bandara di Jl A Yani Km 24. "Barulah kami sadar kalau rombongan Gubernur tidak ke Balangan. Namun, kami merasa terhina karena salah satu oknum pengawal itu mengacungkan jari tengahnya dari jendela mobil ke arah kami," tambah Beben, wartawan RCTI.
Menurut wartawan senior ini, meski telah terjadi kesalahpahaman sehingga rombongan wartawan sempat mengikuti iring-iringan Gubernur, tak semestinya pengawal melakukan aksi tak terpuji itu.
"Oknum pengawal itu kan tidak tahu di dalam mobil kami ini siapa saja. Kalau dalam mobil kami ini ada pejabat terhormat, maka apa tidak tambah berabe," jelasnya. adi
Kunker Yusuf Tak Singgung Kasus AG

BANJARMASIN - Dalam kunjungan kerja (kunker) dalam reses masa persidangan III Komisi III DPR RI 2007-2008, Yusuf Fani Andin Kasim melakukan dengar pendapat dengan jajaran pejabat Polda Kalsel yang dipimpin Wakapolda Kombes Damianus Jackie di Rupatama Mapolda Kalsel, Senin (28/4).
Kader Partai Bintang Reformasi (PBR) asal daerah pemilihan Kalsel ini dalam pertemuan tersebut tak menyinggung masalah kasus tersangka illegal logging AG yang sebenarnya cukup menyita perhatian publik.
"Dalam pertemuan itu, beliau tidak menyinggung masalah kasus AG," ujar Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo SIP memastikan begitu ditanya wartawan.
Meski demikian, banyak hal yang sempat disinggung dan dibahas dalam pertemuan tersebut, kata Puguh. "Diantaranya menanyakan perkembangan pengamanan pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah," tukasnya.
Selain itu, Yusuf juga menanyakan perihal penanganan kasus-kasus penyimpangan BBM yang efek penyimpangan itu telah membuat warga kesulitan memperoleh BBM.
"Pertanyaan beliau itu dijawab oleh perwira kami bahwa penanganan tetap dilakukan secara serius. Kebanyakan yang dijadikan tersangka adalah operator dan pengawas SPBU di mana penyimpangan itu terjadi," bebernya.
Cuma, lanjutnya, Yusuf berharap agar aparat juga tidak pilih kasih. Jika memang ada indikasi kuat keterlibatan pemilik SPBU, minimal ada bukti kalau pemilik terkesan membiarkan saja penyimpangan terjadi, maka pemilik bisa dijadikan pula sebagai tersangka.
"Beliau mengatakan bahwa pemilik SPBU mesti memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk mengawasi pengawas maupun operator SPBU. Kalau memang tidak serius mengawasi, cabut saja izinnya. Menurut beliau, masih banyak pengusaha yang mau berkecimpung di bisnis SPBU," jelasnya.
Yusuf, lanjut Puguh juga mempertanyakan penanganan sejumlah kasus lain seperti kasus PT Antang yang diduga melakukan pengrusakan hutan. Selanjutnya, kasus illegal logging di Sungai Barito sebanyak 4.600 meter kubik yang diduga melibatkan AA. "Cuma, kasus yang dipertanyakan beliau itu, kebetulan tak terdata di tempat kita, sehingga bingung juga untuk menjawabnya," bebernya.
Menurutnya, Yusuf juga menanyakan perkembangan penanganan kasus PT Galuh Cempaka. "Oleh perwira kita dijelaskan kalau penanganan masih berada di bawah Bappedalda Kalsel. Jika dalam waktu tertentu, Galuh Cempaka tidak memperbaiki penanganan limbah maka akan ditutup," ungkapnya.
Hasil pertemuan sendiri akan dijadikan bahan bagia Yusuf untuk rapat dengar pendapat dengan Kapolri di Komisi III DPR RI. adi
Pemodal Kayu Ilegal Ditahan

BANJARMASIN - Kasus kayu empat meter kubik di Alalak kembali berkembang. Setelah mengamankan Giok (50), Sat II Krimsus Ditreskrim Polda Kalsel menahan tersangka lainnya, Mun dan Dvd.
Mun ditahan pada Sabtu (26/4) pagi dari kantor CV Berkat Sabar di kawasan Pelambuan. Mun juga adalah direktur utama perusahaan ekpedisi kayu.
Sementara Dvd yang juga kakak pengusaha kayu terkenal ditahan malam hari itu juga. Ia dijemput petugas dari kediamannya di RK Jl Ilir.
Menurut Kasat II Krimsus Ditreskrim Polda Kalsel AKBP Harun Sumarta, Senin (28/4), penahanan keduanya dilakukan karena memiliki hubungan atas pengiriman kayu olahan tanpa dokumen resmi berupa faktur asal kayu olahan (fako).
"Mun merupakan pimpinan perusahaan CV Berkat Sabar yang mengirim kayu milik Giok, sedangkan Dvd adalah pengusaha yang memodali pembelian kayu tersebut," jelas Harun.
Sebelum menahan Mun dan Dvd, petugas sudah menahan Giok, tersangka pemilik kayu, Jumat (25/4) lalu. Giok, dijemput dari rumahnya di Kompleks Banjar Indah, karena sudah beberapa kali dipanggil, ia tetap tidak mengindahkan.
Menurutnya, setelah dilakukan penelusuran sekian waktu tentang siapa pemilik tumpukan ratusan kayu balok berbagai ukuran jenis balau di Alalak (dekat Masjid Kanas atau Tukhfathurraghibin), pertangahan Januari lalu.
Kayu sebanyak empat meter kubik itu asalnya dari Kapuas Kalteng. Asal kayu memang ada dokumennya dari instansi terkait di Kapuas. Namun, pengiriman kayu tersebut ternyata ditujukan ke industri yang ilegal.
Industri tersebut ilegal, mengingat tidak adanya surat izin usaha. Saat pengiriman, ternyata hanya dilengkapi nota pengiriman. Padahal, yang semestinya, pengiriman dari industri ke penumpukan mesti dilengkapi fako.
Giok lantas dikenakan pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Kehutanan, yakni kayu yang pengirimannya tidak dilengkapi surat-surat yang legal.
Kasus ini bermula pada Jumat, 18 Januari 2008, terdapat tumpukan kayu balok misterius di sebuah gudang di Alalak Tengah (dekat Masjid Kanas), Banjarmasin Utara.
Awalnya, petugas menginterogasi Asari, pemilik gudang. Ketika dikejar dengan pertanyaan apakah dia mengetahui siapa pemilik balok tersebut, Asari mengatakan bahwa dirinya tidak tahu.
Petugas terus menelusuri pemilik 139 balok balau ukuran 6 X 12 cm X 4 meter itu. adi

Sunday, April 27, 2008

Sejumlah Warga Tak Masuk Daftar Pemilih
BANJARMASIN - Pilkada HSS yang digelar, terancam kacau karena sejumlah warga di perkotaan ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.
"Pilkada HSS ini terancam kacau, karena sejumlah warga di perkotaan yang sebenarnya sudah berhak memilih, ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Ini sangat rawan memunculkan kericuhan, jika tidak ditangani dengan serius," ujar Rahmat, aktivis asal Kandangan, Sabtu (26/4).
Ia menyesalkan Panwaslu setempat yang menurutnya kurang tangggap melihat permasalahan tersebut. "Apakah Panwaslu hanya makan gaji buta saja. Kenapa masalah seperti ini tak selesai justru menjelang pencoblosan," ungkapnya.
Menurut Rahmat, dari hasil penelusuran mereka, ada skeitar 70 warga yang tak terdaftar dalam daftar pemilih di Pandai Tengah Kecamatan Kandangan.
Itu baru di kota, palagi di perdesaan kemungkinan banyak warga yang tidak terdaftar semakin besar. "Apakah ada unsur kesengajaan ataukah kekeliruan petugas pendaftar sehingga terjadi demikian, kami tak mengetahui. Cuma, masalah ini, perlu sesegeranya mendapat perhatian dari KPU dan Panwaslu setempat," harapnya.
Ia menilai, koordinasi antara KPU dengan Panwaslu justru terkesan lemah, mengingat masalah tersebut tak juga beres, meski sudah mendekati hari 'H'.
"Kami sebenarnya sudah mengadu, namun bagaimana upaya membijaksanai warga yang tidak terdaftar, kami belum tahu. Kami berharap, warga itu bisa tetap memilih, mungkin dengan jalan memperlihatkan KTP-nya ketika hendak mencoblos," katanya.
Di samping itu, lanjutnya, nuansa money politic juga kental menjelang pencoblosan. "Bahkan ada oknum camat di kecamatan tertentu membagi-bagi bantuan dan mengarahkan warganya untuk memilih calon bupati tertentu," bebernya.
Menurutnya, sudah tidak sehat kalau ada aparat pemerintah turut kampanye mendukung calon tertentu bahkan membagi-bagi bantuan di masa tenang.
"Masalah ini perlu segera ditangani serius oleh Panwaslu. Sebab, kalau dibiarkan, saya khawatir akan terjadi aksi anarkis warga yang tidak puas dengan kejadian tersebut. Bahkan, ada warga yang sudah berancang-ancang menyerbu rumah oknum camat tersebut," tandasnya.
Dikatakan, pihaknya sempat mengadukan hal tersebut ke aparat kepolisian, namun diarahkan untuk mengadu ke Panwaslu HSS. "Tetapi, tak ada gerakan yang berartim dari Panwaslu, menyikapi keluhan warga ini, baik itu masalah money politic, maupun adanya sejumlah warga yang tidak masuk daftar pemilih," ujarnya.
HSS menggelar Pilkada HSS dengan tiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, masing-masing H Arifin Noor MT-H Anwar Hamidy, H Bahdar Djoehan-H Syamsuri Yusuf dan HM Sapi'i-Ardiansyah. adi
Edarkan Shabu Asal Madura

BANJARMASIN - Meski temannya pernah tertangkap gara-gara mengedar shabu, namun hal itu justru tidak menjadi pelajaran berharga bagi Mis (22). Warga Jl Teluk Tiram Gg Bakti RT 16 No 23 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat, tertangkap mengedar shabu sebanyak 11 paket, Minggu (27/4) sekitar pukul 16.00 Wita.
Namun, ketika ditanya kenapa dirinya tidak juga jera berdekatan dengan shabu, meski temannya bernama Rudy sudah terlebih dahulu masuk penjara, Mis hanya tertunduk diam.
Beberapa saat kemudian ia berkata, "Saya terpaksa karena tidak punya pekerjaan tetap. Dahulu sempat mengojek, namun sudah berhenti karena sering sepi."
Jebolan kelas satu SMP ini mengakui kalau shabu diperolehnya dari kenalannya bernama Iwan. "Ia mengatakan membawa barang itu dari Pulau Madura. Ia membawanya bersamaan membawa kambing dalam perahu layar dari Madura dan mendarat di Bagau, Banjarmasin Selatan," bebernya.
Pekerjaan haram itu, lanjutnya, dikerjakan dalam dua bulan terakhir. "Biasanya saya memperoleh lima gram shabu yang kemudian saya bagi-bagi dalam sejumlah paket kecil," aku pria yang sudah berkeluarga dan memiliki seorang bayi berumur dua bulan.
Saat tertangkap di Jl Dahlia Gg Budaya, di dalam sakunya, petugas dari Sat I Ditnarkoba Polda Kalsel menemukan 11 paket shabu dengan berat kotor mencapai 3,4 gram (termasuk berat plastik).
Berdasarkan penjelasan Kasat I Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP Made Wijana, pihaknya memperoleh informasi kalau di kawasan Jl Dahlia Gg Budaya kerap terjadi transaksi shabu.
Bermodal informasi itu, petugas lalu melakukan pengintaian di lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pemuda yang memperlihatkan gelagat mencurigakan.
Rupanya benar saja, pemuda itu sedang menunggu calon pembeli yang sudah berjanji akan bertransaksi di lokasi tersebut. Petugas pnh meringsek mendekati pemuda tersebut.
Meski terkejut, pemuda tersebut tak bisa mengelak, apalagi ditemukan dalam saku pekaian yang dikenakannya, petugas menemukan 11 paket yang siap edar.
"Tersangka saat itu tengah berencana menjual shabu, di mana sepaketnya bervariasi antara Rop300 sampai Rp500 ribu," ujar Made. Mis lalu digelandang ke Mako Sat I Ditnarkoba Polda Kalsel Jl Simpang Belitung untuk dimintai keterangan.
"Dari pengakuannya, barang itu dperolehnya dari Iwan, seorang kenalannya yang kerap membawa kambing dari Madura menggunakan perahu layar, tiap dua minggu sekali. Kita akan kembangkan kasus ini," bebernya.
Tersangka bersama rekannya, Rudy alias Kacong sebenarnya pernah diamankan Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel beberapa waktu lalu. Hanya saja, karena tak ada bukti, Mis dilepaskan kembali. Sedangkan Kacong, terbukti dan dijebloskan ke sel.
Mis dikenakan pasal 62 UU RI No 5/1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. adi/alv
Pedagang SA Diperiksa
BANJARMASIN - Pemeriksaan saksi-saksi kasus korupsi Sentra Antasari (SA) masih terus diagendakan penyidik Kejati Kalsel. Di samping para pejabat dan pengusaha, pemeriksaan juga dilakukan terhadap para pedagang SA yang membeli hak sewa kios.
Pada Kamis (24/4), pemeriksaan dilakukan terhadap enam pembeli kios. "Pemeriksaan hanya ingin mengetahui seberapa besar pembelian kios. Kemudian, kepada siapa mereka mesti membayar. Jadi, menyangkut penelusuran ke mana saja lalu-lintas uang dari penjualan kios-kios ilegal itu," beber Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH didampingi jaksa penyidik Sandy Rosady SH, Jumat (25/4).
Ditambahkan, berkas kasus korupsi SA, khususnya untuk tersangka EN, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) masih diupayakan untuk dilengkapi, mengingat kasus tersebut belum akan dilimpahkan ke pengadilan, jika berkas sbelum klop.
Berkas kasus tersebut selain ada berkas tersangka EN, juga berkas tersangka lainnya, yakni MY (mantan Walikota Banjarmasin) dan Wid (Dirut PT Giri Jaladhi Wana). Meski demikian, berkas para tersangka akan dipisah, guna memudahkan pembuktian di depan persidangan.
Ditambahkan, Selasa (29/4) mendatang, penyidik untuk tersangka EN masih akan melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi. "Saksi yang akan kita periksa Selasa depan adalah Wahyudin sebagai manajer proyek SA. Di samping Wahyudin, turut diminta kesaksiannya adalah Wid," ungkapnya.
Wid, sebenarnya adalah salah satu tersangka dalam kasus serupa. Kesaksiannya diperlukan untuk memperjelas permasalahan, mulai kenapa sampai terjadi pembangunan kios yang tak sesuai ketentuan sampai kejelasan ke mana saja uang hasil penjualan kios.
Kemungkinan besar, MY yang adalah Walikota Banjarmasin ketika kasus itu terjadi, akan dimintai keterangan pula sebagai saksi bagi tersangka EN.
Sebelumnya, Aspidus Kejati Kalsel Abdul Muni SH MH, Selasa (22/4) mengakui kalau kasus SA cukup sulit karena menyangkut penyimpangan dan oknum yang cukup komplek. Penyimpangan tidak hanya sekedar pembengkakan jumlah kios yang menyalahi ketentuan, melainkan juga masalah kewajiban yang mesti masuk kas Pemko Banjarmasin maupun kas negara.
"Sulitnya, karena banyak yang terlibat dan juga banyak aspek penyimpangan. Meski demikian, secara kumulatif, berkas sudah mencapai 90 persen," katanya.
Menurutnya, sisa berkas yang masih belum rampung, sebagian besar memang dari berkas pemeriksaan terhadap tersangka EN.
Sangkaan korupsi dengan tersangka MY, Wid dan Cip (mantan Direktur Operasional GJW) dan EN ini didasarkan adanya unsur telah merugikan negara akibat penggelembungan jumlah kios dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan.
Pihak Kejati membeberkan, potensi kerugian negara dari penggelembungan jumlah kios yang menyalahi kesepakatan antara Pemko, PT GJW dan pedagang, mencapai Rp28 milyar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 milyar dan kewajiban lain Rp6,6 milyar serta kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 milyar. adi
Polda Tahan Cukong Kayu

BANJARMASIN - 30-an warga Alalak mendatangi Ditreskrim Polda Kalsel. Aksi damai ini merupakan aksi pemberian dukungan bagi aparat yang menahan seorang tersangka kayu ilegal, Giok (50), Jumat (24/4) sekitar pukul 15.00 Wita.
Tokoh yang juga pengusaha kayu Alalak, H Imau kepada wartawan mengatakan, aksi itu hanya sekedar dukungan moril bagi aparat agar yang telah berupaya serius menangani kasus kayu ilegal.
"Ini hanya bentuk dukungan moril saja, supaya aparat bisa menuntut tuntas kasus tersebut. Kasus ini sebenarnya sudah sejak tiga bulan lalu. Namun tak mengapa, mungkin aparat juga mendapat kendala di lapangan," ucapnya.
Hanya sekitar 10 menit, puluhan massa meninggalkan Mapolda Kalsel setelah memperoleh kepastian kalau kasus tersebut sedang ditangani dengan serius oleh aparat Sat II Krimsus Ditreskrim Polda Kalsel.
Kasat II Krimsus Ditreskrim Polda Kalsel AKBP Harun Sumarta mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan penahanan dan menetapkan Giok sebagai tersangka.
"Dia tadi kita jemput dari rumahnya di Kompleks Banjar Indah, karena sudah beberapa kali kita panggil, ia tetap tidak mengindahkan," terangnya.
Menurutnya, setelah dilakukan penelusuran sekian waktu tentang siapa pemilik tumpukan ratusan kayu balok berbagai ukuran jenis balau di Alalak (dekat Masjid Kanas atau Tukhfathurraghibin), pertangahan Januari lalu.
"Kayu sebanyak empat meter kubik itu asalnya dari Kapuas Kalteng. Asal kayu memang ada dokumennya dari instansi terkait di Kapuas. Namun, pengiriman kayu tersebut ternyata ditujukan ke industri yang ilegal," bebernya.
Industri tersebut ilegal, mengingat tidak adanya surat izin usaha. Saat pengiriman, ternyata hanya dilengkapi nota pengiriman. Padahal, yang semestinya, pengiriman dari industri ke penumpukan mesti dilengkapi faktur asal kayu olahan (fako).
Giok lantas dikenakan pasal 50 ayat (3) huruf (h), yakni kayu yang pengirimannya tidak dilengkapi surat-surat yang legal.
"Kami menghimbau kepada pengusaha kayu supaya menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Pengusaha tentunya sudah mengetahui dan memahami bagaimana tata cara usaha kayu, yakni mesti dilengkapi dengan dokumen resmi dan legal," ucapnya.
Ditambahkan, usaha kayu yang ilegal akan ditertibkan, mengingat sudah menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Di samping itu, polisi sudah berkomitmen memberantas illegal logging.
Sebelumnya, pada Jumat, 18 Januari 2008, terdapat umpukan kayu balok misterius di sebuah gudang di Alalak Tengah (dekat Masjid Kanas), Banjarmasin Utara.
Awalnya, petugas menginterogasi Asari, pemilik gudang. Ketika dikejar dengan pertanyaan apakah dia mengetahui siapa pemilik balok tersebut, Asari mengatakan bahwa dirinya tidak tahu.
Petugas terus menelusuri pemilik 139 balok balau ukuran 6 X 12 cm X 4 meter itu. adi

Friday, April 25, 2008

IZ Dan AM Diserahkan Ke Penuntut Umum
BANJARMASIN - Selepas berkasnya sudah lengkap (P-21), kedua tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) rehab dan peningkatan mutu SD se-Banjarmasin 2007 senilai Rp390 juta, penyidik menyerahkan berkas bersama tersangka ke Kejari Banjarmasin, Kamis (24/4) sekitar pukul 12.00 Wita.
Penyerahan tahap kedua ini sesuai kaidah hukum locus de licti, yakni perbuatan tersangka diduga dilakukan dalam wilayah Banjarmasin.
Penyidikan kasus ini sendiri sampai penahan kedua tersangka 14 Maret lalu seluruhnya dilaksanakan oleh aparat Kejati Kalsel. Namun, menjelang penuntutan ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, kedua tersangka, masing-masing Kadisdik Banjarmasin dan Kasubdin Prasarana Disdik Banjarmasin diserahkan ke Kejari Banjarmasin.
Kasipidsus Kejari Banjarmasin, Ramadani SH membenarkan bahwa pihaknya telah menerima penyerahan tahap kedua, baik berkas maupun kedua tersangka dari penyidik Kejati Kalsel.
"Penyerahan dilakukan sekitar pukul 12.00 Wita oleh jaksa peneliti (penyidik). Selanjutnya, kedua tersangka adalah tahanan dari penuntut umum. Kedua tersangka masih kita tahan di Lapas Teluk Dalam," tuturnya.
Ditambahkan, pihak Kejari Banjarmasin selanjutnya melakukan persiapan-persiapan administrasi guna pelimpahan perkara ke PN Banjarmasin.
Dalam waktu segera pula, disusun tim jaksa penuntut umum (JPU) untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka di depan pengadilan. "Dalam waktu dekat, tim JPU akan segera dibentuk," ucapnya.
Disinggung apakah personil JPU akan menyertakan pula dari pihak Kejati Kalsel, Ramadani mengakui bahwa jaksa dari Kejati juga akan dilibatkan.
"Nanti, selain jaksa dari Kejari Banjarmasin, personil juga akan melibatkan jaksa penuntut umum dari Kejati Kalsel, mengingat penyidikan sejak awal dilakukan dari sana," katanya.
Kemungkinan, Masdari Tasmin SH MH, kuasa hukum kedua tersangka bakal mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada JPU, jika telah terbentuk.
Menurut Masdari, hal itu dibenarkan saja oleh peraturan perundangan, karena antara penyidik dengan JPU memiliki kapasitas tugas yang berbeda.
Hanya saja, masalah apakah suatu permohonan bisa dikabulkan atau tidak, itu sangat bergantung izin dari Kejagung di Jakarta. Tak hanya perkara korupsi, bahkan perkara umum sekalipun, permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka mesti seizin Kejagung.
IZ dan AM ditahan sejak 14 Maret 2008 lalu. Baik IZ dan AM sudah menjalani pemeriksaan hingga empat kali. Terakhir, pemeriksaan dilaksanakan Kamis (18/4) lalu. Setelah diperpanjang 1 April lalu, waktu penahanan IZ dan AM sebenarnya masing berlaku hingga 10 Mei mendatang.
Terungkap jika IZ dan AM masing-masing sebagai Kadisdik Banjarmasin dan Kasubdin Prasarana menerima dana terima kasih sebesar Rp390 juta dari para koordinator.
Para koordinator memperoleh uang tersebut dari setoran 65 SD masing-masing Rp6 juta. Diduga, uang terima kasih terkumpul karena ada tekanan halus dari oknum tersangka agar mengganang atasan mereka yang telah mengucurkan DAK. adi
Sampurno Gugat BPKP Kalselteng Rp20 Milyar

BANJARMASIN - Merasa dirinya menjadi korban akibat kekeliruan audit yang dilakukan dua pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalselteng, Sampurno melalui kuasa hukumnya menggugat secara perdata lembaga itu sebesar Rp20 milyar lebih.
"Kami sudah mendaftarkan gugatan perdata itu ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru pada 21 April 2008 lalu. Nomor register perkaranya adalah No Reg 05/PDT.G/2008/PN Bjb tertanggal 21 April 2008," ujar kuasa hukum Sampurno, Syarifuddin Simbolon SH kepada Mata Banua, Kamis (24/4).
Adapun pihak yang digugat adalah Hardono SE sebagai tergugat I dan M Iwan sebagai tergugat II. Keduanya merupakan PNS di BPKP Kalselteng Jl A Yani Km 31 Banjarbaru. Lembaga itu sendiri juga turut dijadikan tergugat.
Menurutnya, persoalan bermula selepas proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi embarkasi haji sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya. Selanjutnya, bandara mulai beroperasi melayani pernerbangan jamaah haji, 30 Desember 2004.
Penggugat, lanjutnya, sejak diberi tugas sebagai pimpro oleh Gubernur Kalsel HM Sjachriel Darham sesuai surat tertanggal 18 September 2002 Nomor 553.2/696.a/LLAU-Dishub. Tugas itu kemudian berakhir Desember 2002.
Pada bulan September 2005, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit penggunaan dana APBD Kalsel untuk pembiayaan proyek bandara. "Dan menurut BPK, proyek tersebut tidak ditemukan adanya kekurangan fisik maupun kekurangan keuangan," tukasnya.
Simbolon mengaku tidak habis pikir, karena BPKP justru memaksakan diri melakukan audit pemeriksaan keuangan, meskipun dalam Keppres 103 Tahun 2001 pasal 52, BPKP adalah badan yang bertugas melaksanakan pengawasan, bukan pemeriksaan.
"Namun, tergugat II tetap menyuruh tergugat I melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada proyek tersebut. Dalam surat Kepala BPKP Kalselteng No ST-04610/PW.16/5/2006 tanggal 25 September 2006 dan No ST-4610/PW.16/5/2007 tanggal 8 Februari 2007, klien kami justru dianggap telah merugikan negara senilai Rp17.534.157.953,57," tuturnya.
Padahal, lanjutnya, menurut hukum dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 1, "Badan pemeriksa adalah BPK." Selanjutnya, pasal 14 ayat (1) mengatakan, "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang..."
Pengacara asal Jakarta ini menambahkan, akibat kekeliruan BPKP tersebut, kliennya mengalami kerugian materi maupun immateri setelah dijadikan tersangka dan terdakwa.
Kerugian materi disebabkan penggugat kehilangan matapencaharian sebagai pengelola Riau Air di Bandara Syamsuddin Noor dengan penghasilan Rp15 juta tiap bulan, terhitung sejak Juni 2007 sampai Juni 2012 atau 60 bulan (masa produktif penggugat). Rp15 juta dikali 60, maka kerugian mencapai Rp900 juta. Kemudian kehilangan penghasilan sebagai tenaga ahli Bandara Stagen tahun 2007 sebesar Rp10 juta.
Di samping itu, penggugat dan keluarganya juga tercemar nama baiknya, akibat kasus yang muncul tersebut, sehingga penggugat menuntut kompensasi senilai Rp20 milyar kepada tergugat I dan II. adi

Thursday, April 24, 2008

Acah Kutung Tertangkap Simpan 206 Butir Ineks
BANJARMASIN - Wajah Sur alias Atah Kutung terlihat kuyu dan pasrah ketika digiring petugas dari kediamannya menuju Mako Sat II Ditreskrim Polda Kalsel, Rabu (23/4) sore sekitar pukul 17.00 Wita.
Tatkala disinggung bahwa resiko yang dihadapinya akibat menjadi pengedar ineks adalah penjara maksimal 15 tahun, pria beranak dua ini hanya menganggukkan kepala tanda mengerti.
Warga Jl Pangeran Antasari Kompleks Pasar Lima No 26 (belakang Pospol Pasar Lama) Banjarmasin ini ternyata memanfaatkan profesinya sebagai sopir mobil carteran mengedarkan ineks hingga ke Kalteng, khususnya Kuala Kapuas.
Pria berusia 38 tahun ini mengaku sudah setengah tahun ini menggeluti bisnis terlarang, dengan alasan penghasilan sebagai sopir tak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
"Selain untuk menambah penghasilan, juga untuk membayar cicilan sepeda motor. Dari menyetir mobil carteran, saya cuma dapat Rp80 ribu sekali tarik. Dalam seminggu, paling ada dua kali menyetir," akunya.
Ia justru banyak memasok pesanan rekannya di Kapuas, jika kebetulan mengantar penumpang hingga ke kota tersebut. Meski demikian, petugas juga mencurigai bahwa Acah Kutung juga kerap menjual ineks kepada pengunjung diskotek di sejumlah THM.
Sebagian ineks menurut Acah ia peroleh dari penjual di dua tempat, yakni di samping Hotel Tokyo Jl Kolonel Sugiono dari seseorang yang mengaku bernama Bd. Satunya tempat lagi di kawasan Gg Jamaah Pekauman dari seseorang berinisial Hen.
"Dengan Bd saya memperoleh sebutir ineks seharga Rp85 ribu, sedangkan dengan Hen agak mahal sedikit sekitar Rp90 ribu tiap butir. Ineks itu saya jual seharga Rp100 ribu perbutir. Biasanya, sekali menjual, pemesan meminta 10-15 butir," bebernya terus-terang.
Dari keterangan Kasat II Ditnarkoba Polda AKBP Dwi Tjahyono, pihaknya memperoleh informasi sekitar setengah bulan terakhir kalau Acah Kutung kerap mengedarkan ineks.
Mencari momen yang tepat, Dwi bersama AKP Yanto Suparwito, AKP Aswat Tarigan dan personil lainnya melakukan penggeledahan di kediaman Acah.
Awalnya, Acah mengelak kalau telah berbisnis ineks. Namun, petugas tidak begitu saja percaya. Mereka kemudian melakukan pencarian disetiap sudut rumah yang bersisian dengan Sungai Martapura itu.
Alhasil, setelah sekian waktu, petugas akhirnya menemukan juga benda mencurigakan yang berada di bawah lantai, dekat air sungai. Setelah diambil, ternyata kaleng makanan ringan merk Astor terbungkus plastik hitam. Begitu dibuka, tampaklah puluhan bungkus plastik klip berisi butiran ineks.
"Ada 206 butir ineks warna ungu berlogo 'Panda' serta 19 butir ineks warna hijau logo 'Mercy'. Total seluruhnya ada 225 butir ineks. Selain itu ada dua pak plastik klip yang diduga untuk mengepak ineks dalam paket-paket kecil," bebernya. adi/alv

Wednesday, April 23, 2008

Berkas Korupsi SA Sudah 90 Persen
BANJARMASIN - Berkas kasus dugaan korupsi Sentra Antasari secara kumulatif sudah mencapai 90 persen. Lamanya pengusutan kasus ini diakui Kejati Kalsel disebabkan tingkat kesulitan kasus yang memang cukup tinggi.
"Kasus ini nilai kerugian negara di atas Rp1 milyar, sehingga kendalinya di bawah Kejagung di Jakarta. Makanya, tim penyidik, selalu bolak-balik ke Jakarta untuk mengkonsultasikan penanganannya," beber Aspidus Kejati Kalsel Abdul Muni SH MH, Selasa (22/4).
Muni mengakui secara terus terang bahwa kasus ini cukup sulit karena menyangkut penyimpangan dan oknum yang cukup komplek. Penyimpangan tidak hanya sekedar pembengkakan jumlah kios yang menyalahi ketentuan, melainkan juga masalah kewajiban yang mesti masuk kas Pemko Banjarmasin maupun kas negara.
"Sulitnya, karena banyak yang terlibat dan juga banyak aspek penyimpangan. Meski demikian, secara kumulatif, berkas sudah mencapai 90 persen," katanya.
Menurutnya, sisa berkas yang masih belum rampung, sebagian besar memang dari berkas pemeriksaan terhadap tersangka EN, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA). Saat ini, tim penyidik untuk tersangka EN masih terus bekerja menuntaskan pemeriksaannya.
Dikabarkan, pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka EN sudah mendekati finish, tinggal pemeriksaan terhadap tersangka. Ketika disinggung kapan EN akan dipanggil sebagai tersangka, Muni mengatakan akan secepatnya jika pemeriksaan saksi-saksi sudah benar-benar rampung.
"MY dan Wid, tersangka lainnya juga akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka EN," jelasnya.
Berkas para tersangka, lanjutnya, akan dipisah (di-split) guna memudahkan pemeriksaan dan pembuktian kelak dalam pengadilan. "Meskipun perbuatan para tersangka diduga dilakukan secara komprehensif, namun berkas ketiganya akan kita pisah untuk mempermudah pemeriksaan maupun pembuktian nanti di pengadilan," bebernya.
Sementara untuk tersangka lainnya, Cip (mantan Direktur Operasional PT GJW), masih belum bisa diperiksa, sebab yang bersangkutan belum diketahui keberadaannya.
Sangkaan korupsi dengan tersangka MY (mantan Walikota Banjarmasin), Wid (Dirut PT GJW) dan Cip (mantan Direktur Operasional GJW) dan EN ini didasarkan adanya unsur telah merugikan negara akibat penggelembungan jumlah kios dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan.
Pihak Kejati membeberkan, potensi kerugian negara dari penggelembungan jumlah kios yang menyalahi kesepakatan antara Pemko, PT GJW dan pedagang, mencapai Rp28 miliar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 milyar dan kewajiban lain Rp6,6 milyar serta kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 milyar. adi
Polisi Pun Perlu Sadar Pajak
BANJARMASIN - Dengan inisiatif sendiri, Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho mengundang petugas pajak untuk melalukan penyuluhan tentang pajak penghasilan di Aula Bhayangkara Mapolda Kalsel, Rabu (23/4).
Penyuluhan yang dibuka Kapolda itupun diikuti ratusan peserta yang terdiri dari pejabat utama, perwira, PNS di lingkup Mapolda Kalsel. Peserta juga tampak antusias mengikuti penerangan dari petugas pajak.
Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo SIP mengatakan, penyuluhan pajak itu sendiri digelar justru atas inisiatif pihaknya, karena masih banyak anggota polisi, termasuk perwira yang ternyata belum begitu paham tentang pajak penghasilan.
"Nah, dalam acara itu, peserta diberikan pengetahuan tentang bagaimana teknis menghitung penghasilan dan berapa persen yang mesti disetorkan ke kantor pajak setempat," tukasnya.
Menurutnya, polisi adalah bagian dari warga negara yang tentunya mesti patuh pula dalam membayar pajak. "Sebagai bagian warga negara yang baik, polisi mesti sadar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Bahkan, polisi yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta wajib pajak, mesti terdepan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara itu," tandasnya.
Dikatakan, untuk bisa menjadi peserta wajib pajak, seseorang sudah harus memiliki penghasilan Rp16.800.000/tahun atau sudah berkeluarga dengan dua anak. "Penghasilan itu tentunya setelah dipotong tunjangan untuk anak dan istri. Kapolda meminta supaya anggota polisi jangan meniru ulah orang yang tidak suka bayar pajak. Pajak sangat penting untuk menopang pembangunan nasional di segala bidang," bebernya.
Upaya polisi untuk berubah ke arah yang lebih baik, juga ditandai dengan semangat terus belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik, sehingga bebas KKN.
Pada Selasa (22/4) lalu, tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikoordinir Heru dan Yuliansyah juga telah memberikan pembelajaran bagi pengelolaan keuangan di Mapolda Kalsel.
"Tim dari BPK sudah tiga minggu di sini untuk melihat realisasi anggaran, melihat neraca pemasukan dan pengeluaran, menghitung aset serta memantau kepatuhan administrasi sesuai peraturan perundangan," ungkapnya.
Diinformasikan, BPK tidak menemukan adanya penyimpangan anggaran yang biasanya muncul dari kekeliruan pengadministrasian kegiatan maupun keuangan.
"Disarankan agar aset-aset baik dari dinas maupun sumbangan supaya diinventarisir dan diberi nilai, sehingga bisa diketahui seberapa besar aset yang kini ada di Mapolda Kalsel. Kekeliruan administrasi dan pemborosan justru berpotensi memunculkan kerugian negara, sulit dipertanggungjawabkan," paparnya mengutip BPK. adi
Identitas-alamat Peneror Fiktif
Polda Himbau Kerjasama Operator

BANJARMASIN - Setelah diselidiki nomor ponsel pengirim SMS ke Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin yang berisi ancaman bom di Kantor Gubernur Kalsel Jl Jendral Sudirman, ternyata nama maupun alamat pemilik nomor adalah fiktif belaka.
Dengan demikian, siapa pelaku teror lewat SMS itu, sampai sekarang belum bisa diungkap petugas Densus 88 Polda Kalsel.
"Dari hasil penyelidikan dengan jalan menelusuri identitas nomor pengirim SMS yang terdata di salah satu operator selular, ternyata nama dan alamatnya adalah fiktif," ujar Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo SIP, Selasa (22/4).
Dikatakan, rupanya ada faktor kesengajaan dari pengirim SMS untuk membuat keributan di lingkungan Kantor Gubernur. Apalagi, di tempat itu, Minggu (20/4) malam sekitar pukul 21.30 Wita itu, sedang dilakukan rapat koordinasi penyambutan Presiden RI SBY, dipimpin Gubernur Rudy.
"Sepertinya, pelaku sengaja membuat nama dan alamat fiktif ketika mendaftarkan nomor barunya. Kemudian, dengan nomor itu, pelaku mengirim SMS ke ponsel Gubernur yang isinya adalah ancaman bom," tukasnya.
Puguh berharap, operator selular di Kalsel bisa bekerjasama dengan aparat berwenang untuk mengurangi potensi penyalahgunaan nomor untuk tindak kejahatan.
"Sebagaimana diketahui, untuk registrasi nomor baru terlalu mudah. Calon pemakai nomor baru, hanya mencantumkan nama dan alamat yang bisa saja difiktifkan," ujarnya. Apalagi, untuk memperoleh nomor baru, begitu mudah, hanya dengan merogoh kocek beberapa ribu rupiah.
Ia menyarankan, operator selular memperketat sistem penggunaan nomor baru, misalnya registrasi mesti dilakukan secara langsung oleh operator dengan lampiran KTP calon pengguna. Jadi, registrasi tidak dilakukan sendiri oleh pengguna ponsel.
Padahal, ketika selular baru masuk di Kalsel sekitar tahun 2000 lalu, registrasi nomor baru mesti dilakukan oleh petugas gerai operator selular. Harga kartu baru pun sangat mahal, sehingga tidak mudah dimiliki oleh pengguna ponsel. adi
Berkas IZ-AM Sudah P-21
BANJARMASIN - Gerak cepat dilakukan penyidik Kejati Kalsel dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) rehab dan peningkatan mutu SD se-Banjarmasin senilai Rp390 juta. Berkas kedua tersangka, IZ dan AM sudah P-21 alias lengkap.
Setelah dinyatakan lengkap, berkas kemudian akan dimasukkan ke bagian penuntutan. Barulah kemudian pimpinan Kejati Kalsel menetapkan jaksa penuntut umumnya (JPU).
"Hari ini, berkas tersangka korupsi DAK rehab SD sudah lengkap atau P-21. Nanti, berkas akan dimasukkan ke bagian penuntutan, barulah kemudian ditetapkan siapa-siapa saja yang menjadi JPU-nya," terang Aspidsus Kejati Kalsel Abdul Muni SH MH, Selasa (22/4).
Menurutnya, jika JPU sudah terbentuk maka sesegeranya, berkas dan tersangkanya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, sesuai locus de licti-nya.
"Insya Allah, pelimpahan berkas dan tersangka ke pengadilan dilakukan dalam waktu dekat atau paling tidak dalam waktu seminggu ini," ucapnya pasti.
Tampaknya, hal ini sesuai dengan harapan Masdari Tasmin SH MH, kuasa hukum IZ dan AM yang masing-masing sebelumnya menjabat Kadisdik Banjarmasin dan Kasubdin Prasarana Disdik Banjarmasin tersebut.
Masdari beberapa waktu mengatakan, jika penanganan kasus sudah beralih ke JPU, maka pihaknya akan melakukan permohonan penangguhan penahanan IZ dan AM.
"Dalam ketentuan hukum, biasanya antara penyidik dengan JPU ada perbedaan personilnya. Sehingga ada kesempatan bagi kami untuk mengajukan permohonan kembali untuk penangguhan klien kami. Mudah-mudahan saja, JPU bisa mengabulkan, mengingat klien kami kerap mengeluh sakit jantungnya," ungkapnya.
IZ dan AM ditahan sejak 14 Maret 2008 lalu. Baik IZ dan AM sudah menjalani pemeriksaan hingga empat kali. Terakhir, pemeriksaan dilaksanakan Kamis (18/4) lalu.
Setelah diperpanjang 1 April lalu, waktu penahanan IZ dan AM sebenarnya masing berlaku hingga 10 Mei mendatang. Namun, penahanan ini bisa saja berakhir sebelum batas akhirnya, jika penangguhan penahanan dikabulkan pihak JPU.
Hanya saja, masalah apakah suatu permohonan bisa dikabulkan atau tidak, itu sangat bergantung izin dari Kejagung di Jakarta. Tak hanya perkara korupsi, bahkan perkara umum sekalipun, permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka mesti seizin Kejagung.
Terungkap jika IZ dan AM masing-masing sebagai Kadisdik Banjarmasin dan Kasubdin Prasarana menerima dana terima kasih sebesar Rp390 juta dari para koordinator.
Para koordinator memperoleh uang tersebut dari setoran 65 SD masing-masing Rp6 juta. Diduga, uang terima kasih terkumpul karena ada tekanan halus dari oknum tersangka agar mengganang atasan mereka yang telah mengucurkan DAK. adi
Kejati Sarankan HK Jadi Tersangka
BANJARMASIN - Berdasarkan hasil ekspos kasus dugaan korupsi proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi embarkasi haji 2002-2004 di Kejagung Jakarta, berkas kasus mesti dilengkapi lagi dengan hasil audit PT Hutama Karya (HK), kontraktor proyek.
"Selama ini, hasil audit HK belum dilengkapi, sehingga agak kesulitan bagi kita untuk mengetahui aliran dana yang diduga di-mark-up. Supaya pembuktian di pengadilan bisa lebih mudah, semestinya berkas hasil audit HK juga disertakan," tukas Aspidsus Kejati Kalsel Abdul Muni SH MH, Selasa (22/4).
Ditanya apakah semestinya pihak bertanggung jawab di HK dijadikan tersangka, Muni mengangguk mengiyakan. "Namun, yang menetapkan apakah HK dijadikan tersangka atau saksi, itu hak penyidik Polda Kalsel. Kita hanya sekedar menyarankan," tuturnya.
Menurut Muni, tanpa berkas hasil audit HK oleh lembaga independen bisa jadi akan menyulitkan dalam pembuktian mark-up. "Nanti, kalau sudah ada hasil audit itu, maka akan lebih mudah diketahui kemana saja aliran dana yang diduga di-mark-up itu. Misalnya, dana itu lari ke si A, B, C dan D. Maka selanjutnya, kita akan lebih mudah untuk mengungkap kasus ini," paparnya.
Muni secara gentle mengakui bahwa berkas pemeriksaan tersangka lainnya, IA (ketua tim pemilihan langsung) dan HIS (mantan Kadishub Kalsel) sudah bagus dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Berkas kedua tersangka, IA dan HIS yang sudah diperiksa penyidik Polda Kalsel sudah bagus. Cuma, supaya lebih meyakinkan dan lengkap, maka diperlukan hasil audit terhadap HK," akunya.
Berkas IA dan HIS sendiri, sekitar sepekan yang lalu dikembalikan lagi ke penyidik untuk disempurnakan lagi.
Selain itu, terdakwa Sampurno (pimpro proyek) diinformasikan Muni sudah menghadapi tuntutan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru. Hanya saja, ketika disinggung berapa tahun tuntutan dari JPU, Muni mengaku tidak mengetahui, karena berkas tuntutannya langsung dari Kejagung dan disampaikan ke JPU.
"Hari ini kalau tidak salah, sidang terdakwa Sampurno sudah pada tahap penuntutan. Cuma, saya tidak mengetahui berapa tahun tuntutannya, karena berkas itu ada dalam amplop tertutup yang disampaikan pihak Kejagung kepada JPU," cetusnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo mengatakan, dirinya terlebih dahulu harus mengkomunikasikan perihal tersebut dengan Kasat Tipikor Ditreskrim Polda AKBP Rr Suci Hartari.
"Sebenarnya, memang ada arah penyidik untuk mengaudit serta memeriksa HK. Cuma, masalah ini harus saya komunikasikan dahulu dengan beliau," ujarnya.
Sebelumnya sempat beredar kabar, Kapolda Kalsel Brigjen Pol Halba R Nugroho memberi semangat kepada penyidik agar menuntaskan kasus run way, meski sebelumnya sempat kalah praperadilan melawan tersangka HIS.
"Biasa saja, pimpinan memberi motivasi kepada jajarannya khususnya penyidik kasus run way untuk tetap bersemangat mengusut kasus tersebut hingga tuntas," tanggap Puguh.
Sampurno (terdakwa) dan IA serta HIS disangkakan melakukan korupsi sebagaimana diatur pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 15 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo UU RI No 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 serta jo pasal 55 KUHP.
Dugaan korupsi run way mulanya muncul dari audit BPKP Kalselteng yang menduga ada 28 pejabat yang terlibat penggelembungan anggaran proyek sebesar Rp 19,46 miliar. Jika sebelumnya, proyek pemanjangan landasan sejauh 128 meter dipatok Rp 99,23 miliar, dana APBD Kalsel 2002-2004 malah keluar sebesar Rp 121 miliar. adi
Jika Saksi Lengkap
Briptu Har Ditahan

BANJARMASIN - Briptu Har tampak melenggang santai di Mapoltabes Banjarmasin lengkap dengan pakaian dinas yang rapi, Selasa (22/4) siang. Ia bahkan sempat menyapa wartawan dengan ramah. Padahal, ia kini terbelit kasus dugaan kepemilikan shabu.
Sat I Ditnarkoba Polda Kalsel sendiri disorot menyusul tersangka yang juga oknum anggota Poltabes Banjarmasin ini dibiarkan tidak ditahan. Padahal, Briptu Har diduga terlibat bisnis shabu.
Menyeruak kabar kurang sedap kalau Briptu Har adalah putra seorang anggota juga, sehingga diperlakukan berbeda dengan tersangka lainnya.
Namun, hal ini langsung dibantah oleh Kasat I Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP Made Wijana, Selasa (22/4). Menurutnya, penahanan Briptu Har hanya menunggu waktu saja. Bahkan, Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo mengatakan, bagi anggota yang terbukti secara sah terlibat narkoba akan dipecat.
"Kami masih menunggu kesaksian seorang tukang ojek yang kebetulan melihat Briptu Har membuang bungkusan shabu campur garam seberat 9 gram tersebut. Kalau dia sudah bersaksi, tentunya kita cukup bukti untuk menahan tersangka," jelasnya.
Hanya saja, si tukang ojek dimaksud sedang berada di Pelaihari Tala. "Kita sudah mintakan supaya dia bisa datang untuk memberikan kesaksian bahwa dia melihat langsung tersangka membuang barang bukti sebelum lari dikejar petugas kita," tukasnya.
Menurutnya, kesaksian tukang ojek sangat diperlukan agar penahanan terhadap tersangka, berdasar dan kuat secara hukum. "Nanti, kesaksian tukang ojek itu akan ditambah juga kesaksian dari informan kita, sehingga benar-benar memenuhi unsur pembuktian nantinya," bebernya.
Dikatakan Made, tak ada permainan dalam kasus tersebut. Hal mengapa sehingga Briptu Har tidak ditahan, karena sesuai prosedur hukum, jika tak cukup bukti, maka setelah 1 X 24 jam sejak diperiksa, tersangka tak bisa ditahan.
"Sudah saya katakan, ketika mengamankan tersangka, belum ada orang yang bersedia menjadi saksi bahwa tersangka memang telah membuang barang bukti begitu akan diamankan petugas," ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, ketika barang bukti dipungut petugas dari jalanan, ternyata ada kekhilafan, di mana tersangka tidak dihadirkan. "Semestinya saat barang bukti dipungut dari jalanan, tersangka juga dihadirkan untuk melihat momen pengambilan barang bukti dari jalanan itu," bebernya.
Meski demikian, Made berjanji, manakala kesaksian dari tukang ojek sudah lengkap, maka tersangka dengan serta merta akan ditahan juga. "Kalau tukang ojek sudah memberikan kesaksiannya, tersangka tentu akan kita tahan," tegasnya.
Petugas Sat I Ditnarkoba mengamankan Briptu Har yang diduga hendak melakukan transaksi shabu di kawasan Duta Mall, Rabu (9/4) lalu. Begitu hendak diamankan, Har sempat lari dan terlebih dahulu diduga membuang barang bukti.
Har tetap jadi tersangka dan pihak berwajib kini berupaya mencari bukti dan saksi-saksi yang melihat Briptu Har membuang barang bukti ketika dikejar. Awalnya, petugas sudah mendapat informasi kalau Har berbisnis shabu. adi/aam
Identitas Pelaku Teror Bom Gubernuran Dikantongi
BANJARMASIN - Ada-ada saja ulah oknum warga ini. Ia dengan berani meneror Kantor Gubernur Kalsel Jl Jendral Sudirman, Minggu (20/4) sekitar 23.30 Wita. Namun, pihak Densus 88 Polda Kalsel sudah megantongi nomor teleon dan identitas penelepon gelap itu.
Senin (21/4), Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo SIP didampingi Dandensus 88 AKBP Hari Heriyadi mengatakan bahwa nomor penelepon gelap termasuk identitasnya sudah dikantongi aparat.
"Nomor telepon maupun identitas penelepon sudah kita kantongi. Penyelidikan diarahkan untuk mengungkap sekaligus menangkap pelaku teror bom," ujarnya.
Dikatakan, untuk mengungkap kasus teror bom, sudah diturunkan satu tim gegana dari Brimob Polda Kalsel dan satu tim Densus 88. Bahkan, penyisiran di Kantor Gubernuran masih terus dilakukan hingga saat ini, sejak Minggu (20/4) malam.
Dikatakan, teror bom tersebut awalnya disampaikan ke staf gubernuran yang mengoperasikan telepon sentral di gubernuran. Kemudian, perihal itu disampaikan ke Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin yang lalu menginformasikan ke Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho.
Sangat kebetulan, pada malam tersebut, para petinggi daerah ini sedang melakukan rapat koordinasi persiapan penyambutan Presiden RI SBY yang akan datang ke Batulicin Tanbu dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah.
Kapolda lantas menginstruksikan Densus 88 yang memang khusus bertugas mengantisipasi dan mengatasi teror untuk menyelidiki perihal ancaman bom lewat telepon tersebut.
Malam itu juga, aparat pun turun ke gubernuran guna melakukan penyisiran kemungkinan adanya bom diletakkan seseorang di lokasi tersebut. Namun, sejak malam hingga saat ini, belum ditemukan benda-benda mencurigakan ataupun bom sebagaimana bunyi ancaman penelepon gelap.
Densus 88 bersama Reskrim Poltabes Banjarmasin sebelumnya berhasil mengungkap teror bom di Mapolda Kalsel, Kamis (3/4) lalu. Namun, ironisnya, pelaku teror bom saat itu adalah seorang anak kecil, berinisial MR (11), warga Banjarbaru.
Kala itu, MR ternyata hanya sekedar iseng memencet telepon Mapolda yang terlihat di layar kaca siaran televisi lokal. Ia iseng hanya untuk mencoba ponsel barunya sekaligus meniru tayangan film teroris yang pernah ditontonnya.
Selepas menelepon Mapolda, MR lupa kalau nomor ponselnya telah terlacak dan iapun kemudian dijemput petugas. Namun, atas kebijakan Kapolda, MR lalu dipulangkan karena masih di bawah umur dan memerlukan bimbingan orangtua dan guru-gurunya. adi
Ahmadiyah Kalsel Dipantau Polda
BANJARMASIN - Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kalsel terus dipantau secara seksama oleh intel Polda Kalsel dalam rangka menghindari hal-hal yang berbau anarkis.
Senin (21/4), Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo SIP mengatakan, secara umum di Indonesia, terjadi gejolak yang sewaktu-waktu bisa saja berubah ke arah yang membahayakan kamtibmas, menyusul isu pro-kontra tentang keabsahan lembaga Ahmadiyah.
"Kita tentunya mengharapkan persoalan tersebut tidak mengarah pada kondisi yang membahayakan kamtibmas. Persoalan tersebut hendaknya diserahkan pada lembaga berkompeten sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya pun terus melakukan pemantauan di sekretariat organisasi ini, terhitung mulai awal April ini. Pemantauan itu sendiri sebagai upaya berjaga-jaga sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kericuhan maupun kerusuhan yang bisa mengancam kamtibmas.
Disebutkan, paling tidak ada dua area pemantauan, yakni di JAI Kalsel cabang Banjarmasin yang berdomisili di kawasan Jl Dahlia Kebun Sayur No 7 RT 21 RW 09 Kelurahan Mawar Banjarmasin Tengah. Kemudian, cabang Tanbu di UPT Sebamban F/36 RT 01/I Dusun Trimulyo Kecamatan Kusan Hilir Tanbu.
Berdasarkan data sementara, pengikut JAI di Kalsel tidaklah besar, karena hanya sekitar 120 jiwa. Untuk cabang Banjarmasin hanya ada 28 orang atau versi lainnya 70 jiwa (23 KK).
Kemudian di Banjarbaru sekitar 14 orang, HSS tiga, Tala 15 orang, Batola hanya seorang, Kotabaru lima orang. Adapun cabang Tanbu, ada sekitar 50 jiwa (14 KK), terdiri Tanbu 46 orang, Kotabaru tiga orang dan Tala hanya seorang.
Ajaran Ahmadiyah sendiri mengundang kontroversi karena menganggap pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Imam Mahdi. Meski mereka tetap berpegang pada Al Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka berkeyakinan, Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi yang memang sudah dijanjikan dalam Quran turun di akhir zaman.
Zaman sekarang, dianggap pengikut Mirza Ghulam Ahmad adalah zaman yang akhir atau akhir zaman.
Ahmadiyah sendiri dianggap keluar dari Islam oleh MUI pada 2005 lalu. Kemudian, fatwa MUI itu diperkuat lagi oleh hasil rapat Bakorpakem tertanggal 16 April 2008.
Sejumlah ormas Islam menuntut Presiden SBY supaya membubarkan organisasi Ahmadiyah. Pengikutnya diserukan untuk kembali ke ajaran Islam yang murni, yakni mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.
JAI Kalsel bersuara
Sementara itu, pada 17 April 2008 lalu, JAI Kalsel memberikan penjelasan. Dalam press release yang disampaikan ketua Jamaat Ahmadiyah di Kalimantan Selatan Masriyadi Damani, seluruh anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia dimana pun berada, sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak melarang Jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan organisasinya. Dan ditegaskan bahwa Jamaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi resmi yang berbadan hukum, dan bukan organisasi terlarang.
Menurut penjelasan Bakor Pakem bahwa rekomendasi ini masih akan melalui proses selanjutnya. Beliau menghimbau, agar masyarakat tidak melakukan tindakan melawan hukum dan kekerasan terhadap warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
Ahmadiyah sebagai Jamaat Ilahi yang menjalankan ajaran Islam diantaranya, taat kepada pemerintah, maka Jemaat Ahmadiyah Indonesia akan selalu mengkoordinasikan hal-hal yang dihadapi kepada pihak pemerintah.
Seperti yang disampaikan Masriyadi Damani, Ahmadiyah Indonesia sudah berdiri sejak tahun 50-an, di Banjarmasin sendiri organisasinya sudah mencapai tujuh Kepala Keluarga (KK).
"Kalau di Banjarmasin jemaat Ahmadiyah sudah ada tujuh KK, Ahmadiyah ini sendiri berdiri sejak tahnu 50-an, memang proses persentasinya turun naik," tukas Masriyadi Damani.
Organisasi Ahmadiyah ini sendiri dibawah naungan hukum, ungkap Masriyadi Damai sejak tahun 1953. Kepada mereka yang mencekam dengan adanya Ahmdiyah ini tentu tidak bisa lantaran sudah ada badan hukumnya.
"Kami menyampaikan press release ini adalah untuk meluruskan seperti apa yang sudah diberitakan oleh media massa bahwa Jemaat Ahmadiyah dikatakan organisasi terlarang, pada intinya Ahmadiyah sendiri sudah ada badan hukumnya, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia," ucap Masriyadi Damani. adi/aam
Pemko Rugi Belasan Milyar Akibat EN
BANJARMASIN - Kejati Kalsel mengklaim mengantongi banyak bukti sehingga menetapkan EN sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi Sentra Antasari (SA). Taka tanggung-tanggung, akibat tindakan EN berkait dengan jabatannya, negara khususnya Pemko Banjarmasin rugi hingga belasan milyar.
"Kami tak sembarangan menetapkan EN sebagai salah satu tersangka. Banyak bukti yang mengarah bahwa tindakan EN, baik selaku Ketua Tim P3SA maupun Kadistako Banjarmasin telah menguntungkan diri sendiri atau bersama-sama tersangka lainnya, sehingga Pemko mengalami kerugian hingga belasan milyar," ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH, Senin (21/4).
Menurutnya, bentuk korupsi tidak hanya melulu adanya kerugian negara secara riil, melainkan bisa juga berupa perbuatan dari kewenangan yang menyebabkan negara atau Pemko tidak memperoleh pemasukan sebagaimana mestinya.
Tim penyidik EN sendiri hingga kini sudah bekerja selama sebulan lebih seminggu. "Dalam waktu yang tidak lama, kita juga akan memerika tersangka lainnya, seperti MY (mantan Walikota Banjarmasin) dan Wid (Dirut PT Giri Jaladhi Wana) untuk dimintai kesaksiannya terhadap EN," paparnya.
Disinggung kapan EN diperiksa, Johan mengatakan setelah pemeriksaan saksi-saksi sudah klop. Menurutnya, pemeriksaan saksi perlu dirampungkan, sehingga lebih mudah untuk mengkonfrontirnya dengan tersangka.
EN sendiri beberapa waktu lalu mengatakan siap untuk dimintai keterangan, karena dirinya merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi menjual kios-kios yang bukan miliknya itu.
Pernjanjian merugikan negara
Ditambahkan Johan, kasus SA bukanlah masalah perdata antara PT GJW dengan Pemko Banjarmasin. Sebab, jika suatu perjanjian jika ada niat untuk merugikan negara, mengemplang uang negara atau menipu negara secara otomatis perjanjian dianggap tidak sah atau musnah, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1328-1338 KUHAP.
"Jadi, tidak mendasar kalau kasus SA dikatakan hanya kasus perdata, sehingga kalau ada pelanggaran perjanjian, pihak investor hanya dikenakan wan prestasi atau pelanggaran kesepakatan. Sebab, jika perjanjian itu ternyata merugikan negara, maka ia bisa masuk perkara pidana korupsi," bebernya.
Sebagaimana diketahui, kuasa hukum Wid, Abdul Halim Shahab SH MH menilai bahwa status tersangka yang disematkan ke kliennya tidak tepat, sebab SA lahir dari perjanjian perdata antara Pemko Banjarmasin dengan PT GJW.
"SA adalah murni investasi yang dibebankan sepenuhnya ke pihak GJW, tanpa secuil pun mengeluarkan dana kas dari Pemko. Jadi, saya nilai kurang masuk akal kalau kasus ini dimasukkan dalam ranah pidana apalagi diduga ada unsur merugikan negara atau korupsi," ujar Halim kepada Mata Banua, Senin, 24 September 2007 lalu.
Kalau yang dipermasalahkan adanya penambahan kios oleh GJW yang tak sesuai dari kesepakatan sebelumnya bernomor 664/I/548/PROG dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin, mestinya Pemko mengajukan gugatan perdata.
"Namun, nyatanya Pemko diam saja, bahkan perjanjian itu di addendum secara bersama-sama antara GJW dengan Pemko. Apalagi memang sudah ada tuntutan sebelumnya dari pedagang yang belum tertampung agar bisa ikut ditampung," bebernya. adi

Monday, April 21, 2008

SPBU Pertama Pakai Standar Pertamina Way
BANJARMASIN - SPBU Belitung Ujung menjadi SPBU pertama di Kalsel yang menerapkan standar baru dari Pertamina yang disebut Pertamina Way. Pasalnya, SPBU ini dilengkapi sarana umum plus teknologi digital.
"SPBU ini boleh dikata sebagai SPBU pertama di Kalsel yang menerapkan standar baru dari Pertamina yang disebut Pertamina Way," ujar M Iqbal, Sales Refresentative Retail Pertamina, di sela-sela grand opening SPBU tersebut di Jl Belitung Ujung Banjarmasin Barat, Senin (21/4).
Menurutnya, dalam standar pelayanan yang terbaru, SPBU mesti memiliki kelengkapan fasilitas umum, seperti mushalla, kamar kecil, minimarket, kanopi yang lebih luas dan tinggi, termasuk penerapan teknologi terkini.
Khusus teknologi terkini, SPBU tersebut dilengkapi komputer monitor operasional anjungan pengisian. "Di monitor yang disebut teknologi automatic tanc gange (ATG) itu, mesin mana yang sedang beroperasi atau yang tidak beroperasi akan ketahuan dari layar monitor komputer. Termasuk jumlah liter yang keluar ke kendaraan bermotor maupun yang dimasukkan ke dalam tanki SPBU," jelasnya.
Tak hanya itu, ATG mampu memantau kemurnian BBM, sehingga tidak kemasukan air atau zat lainnya. "Kalau ada air masuk ke dalam tangki, layar monitor secara otomatis memberitahukan bahwa ada air masuk lengkap dengan berapa besar volume air yang masuk," ungkapnya.
Sementara, pemilik SPBU Belitung Ujung, Herman Chandra mengatakan, pendirian SPBU ke-enam miliknya itu merupakan apresiasinya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Banjarmasin.
"Bahkan, bagi instansi pemerintah dan swasta, sudah kami siapkan alat digital dan smart card agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan pembelian BBM. Hanya dengan memasukkan nomor polisi dan spedometer terakhir kendaraan bermotor, alat bisa mengeluarkan struk pembelian yang mencantumkan waktu pembelian dan jumlah liter yang dibeli. Kalau dulu, sistem bon justru sering disalahgunakan dan merugikan instansi," jelasnya.
Smart card sendiri akan ditawarkan kepada instansi pemerintah dan swasta. Pembelian tidak menggunakan uang, namun dilakukan secara kontrak sebelumnya. "Smart card itu akan bisa dipakai di lima SPBU milik saya lainnya," ucapnya.
Dikatakan, luasan area SPBU itu mampu menampung hingga 50 buah mobil, sehingga tidak akan mengganggu pengguna jalan jika terjadi antrian. adi
Sedang Shalat, Suami Istri Dibacok Hingga Tewas
BANJARMASIN - Desa Pulang Kambang Taras Padang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, HST Jumat (18/4) malam mendadak gempar, akibat mengamuknya seorang pengangguran, Itar (30).
Secara membabi-buta, Itar tanpa rasa malu atau kasihan, membacok siapa saja yang ditemuinya. Akibatnya, tiga manula, dua diantaranya suami istri yang sedang shalat sunnat di masjid tewas mengenaskan.
Korban tewas, adalah Jambri (80), H Jayadi (55) dan istrinya Hj Ampa (50). Sementara, korban kritis adalah Usman (75). Tersangka sendiri diamuk massa sehingga menderita luka parah di bagian kepala dan harus dirujuk ke RS Damanhuri Barabai.
Dari informasi yang dihimpun, Itar malam itu tanpa diketahui sebabnya, mengamuk. Amukan Itar yang diduga stres itu menjadi perhatian warga setempat.
Adalah Andi, seorang warga memberanikan diri coba menanangkan Itar. Namun, Itar justru menyerang Andi menggunakan celurit. Andi yang diperkirakan memiliki kemampuan bela diri ini mampu mengamankan celurit.
Tak reda juga, Itar malah mengambil lagi sebilah celurit, tak jauh dari celurit pertama. Ayunan celurit sempat melukai jempol tangan kanan Andi. Warga hanya terkesima melihat amukan Itar.
Meski kali ini Andi kembali berhasil merebut celurit, Itar justru semakin marah dan beringas, mengambil parang yang ada di dekatnya. Melihat hal itu, warga lari kocar-kacir menyelamatkan dirinya masing-masing.
Itar terus mengejar warga yang panik. Itar terus mengarah ke langgar Darussalam yang memang tak jauh dari rumahnya. Di sana, ada Usman yang sedang berada di halaman langgar.
Tanpa ampun, perut lelaki tua itu ditusuknya hingga ambruk bersimbah darah. Masih dengan amarah, Itar meringsek ke kediaman Jambri yang tengah terlihat duduk dalam rumah.
Kaca depan rumah pun diambrol Itar untuk mengejar mangsa berikutnya ini. Meski tak bersalah, Jambri pun menjadi sasaran ayunan parang Itar. Jambri juga diparang di dada kanan dan punggungnya.
Usai merobohkan Jambri, Itar terus setengah berlari layaknya orang kesetanan mencari-cari orang yang bisa dilukainya. Ia lalu mengarah ke Masjid Assyuhada yang berjarak kurang 100 meter dari lokasi keributan awal.
Di situ, Itar juga mengamuk sehingga membuat jamaah shalat Isya yang baru saja selesai shalat berjamah lari tunggang-langgang. Malang, sang imam masjid H Jayadi dan istri Hj Ampa tak sempat lari karena sedang menunaikan shalat sunnat ba'da Isya.
Tak peduli orang sedang shalat, Itar dengan beringas menebas parang ke punggung Hj Ampa hingga perempuan tua ini ambruk. Dari balik mukenanya, mengucur darah segar. Sejurus kemudian, giliran suami Hj Ampa diamuk Itar, hingga ususnya terburai dan punggungnya sobek.
Melihat ulah Itar yang sudah sangat di luar batas kemanusiaan, sejumlah warga pun secara bersama-sama mengeroyok Itar. Parang digenggaman Itar terlepas, dan warga beramai-ramai menghajar Itar hingga.
Tak lama datanglah aparat Polsek Pantai Hambawang yang berupaya meredakan amuk massa. Itar yang terluka di bagian kepalanya diamankan dan dilarikan ke rumah sakit.
Hj Ampa meninggal di rumahnya sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Sementara suaminya, H Jayadi meninggal dua jam kemudian setelah sempat mendapat perawatan medis di RS Damanhuri Barabai. Jambri juga meninggal di rumah sakit tersebut. adi
Wakar Kolam Pemancingan Pemurus Edar Shabu
BANJARMASIN - Muk alias Imuk (24), mesti berurusan dengan petugas dan terancam hukuman berat karena tertangkap tangan menyimpan dan mengedarkan shabu shabu dan ineks.
Imuk yang warga Jl AMD XII RT 14 Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan ini menyimpan 5 gram lebih shabu dan 32 butir ineks di rumah orangtuanya yang tidak jauh dari kediamannya.
Pada Sabtu (19/4) sekitar pukul 08.00 Wita, petugas Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel memperoleh informasi kalau Imuk kerap bertransaksi shabu dan ineks.
Bermodal informasi itu, petugas kemudian menjemput Imuk yang memang beberapa minggu terakhir sudah dijadikan target operasi (TO). Ketika dibawa ke rumahnya, petugas tak menemukan barang haram yang dicurigai.
"Dia sudah dijadikan TO. Kemudian, kita menjemputnya dan meminta untuk menunjukkan di mana tempat ia menyimpannya," terang Kasat II Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP Dwi Tjahyono, Minggu (20/4).
Namun, karena sudah tidak berkutik lagi, Imuk dengan terpaksa mengakui kalau barang haram yang dicari petugas, tidak disimpan di rumahnya, melainkan di rumah ayahnya, tidak jauh dari rumahnya.
Petugas lalu beralih melakukan penggeledahan di rumah ayah Imuk, di Jl AMD XII RT 14 No 21 Pemurus Dalam. Tanpa kesulitan, setelah ditunjuki sendiri oleh Imuk, ditemukanlah bungkusan plastik yang ternyata ada beberapa paket shabu dan ineks.
Di dalam kantong plastik terdapat 13 paket shabu dengan berat kotor 4,70 gram, kemudian ada pula dua paket shabu dengan berat 1,4 gram.
Masih dalam kantongan itu, ditemukan lagi setengah butir ineks warna coklat logo 'Bintang' plus sepaket shabu berat 0,58 gram dalam balon. Ditemukan lagi 32 butir ineks warna krim berlogo 'Nike' dalam plastik putih.
Secara terus terang kepada petugas Imuk mengatakan bahwa bisnis haram itu sudah dijalani lima bulan, karena penghasilan sebagai wakar di pemancingan tertentu kawasan Pemurus Dalam kurang bisa menutupi kebutuhan hidup rumah tangganya.
Untuk menghidupi seorang istri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil, Imuk mengaku terpaksa menyambi menjual shabu dan ineks. "Tersangka mengatakan, penghasilan sebagai wakar, sehari hanya dapat Rp15 ribu," terang Dwi.
Tersangka, lanjutnya, memperoleh shabu dan ineks dari seorang kenalannya berinisial Dn. Untuk tiap paket, Imuk membeli seharga Rp315 ribu dan dijual seharga Rp350 ribu. Sementara untuk ineks, Imuk membeli sebutirnya seharga Rp110 ribu dan dijual kembali dengan harga Rp130 ribu.
"Orangtua tersangka sendiri kaget karena tidak menyangka kalau anaknya terlibat bisnis shabu dan ineks," bebernya. Imuk dijerat dengan pasal 59 UU RI No 5/1997 tentang Psikotropika dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. adi
Komplotan Upal Digulung Polres Tabalong
BANJARMASIN - Satu komplotan pemalsu uang, berhasil digulung jajaran Polres Tabalong, mulai Rabu (16/4) hingga Kamis (17/4). Tak tanggung-tanggung, ada tujuh tersangka diamankan.
Dikisahkan, Kapolres Tabalong AKBP Drs Taufik melalui Wakapolres Kompol Sriwinugroho SIK didampingi Kasatreskrim-nya AKP Sarjono, Jumat (18/4), kasus kali pertama terungkap ketika Mad (25), dicurigai mengedarkan upal pecahan Rp50 ribu di Kelua, Tabalong.
Mad diduga sering berbelanja di pasar setempat di malam hari menggunakan upal dengan harapan dapat kembalian uang asli. Setelah ada keluhan sejumlah pedagang yang merasa tertipu oleh Mad, petugas bergerak menciduk Mad bersama rekannya Yus (35).
Rabu (16/4) malam, secara diam-diam dan gerakan cepat, dipimpin Kompol Sriwinugroho dan AKP Sarjono, Kaurserse Ipda Sigit dan Kanitbuser Bripka Arifin, petugas berhasil menangkap Mad dan Yus di kediaman Mad di Kelua, Tabalong.
Dari pengakuan Mad, dirinya bersama Yus sudah membelanjakan tak kurang dari Rp850 ribu upal dengan cara berbelanja keperluan sehari-hari seperti rokok di malam hari di warung-warung setempat.
Yang membuat kasus semakin melebar, karena Mad mengaku bukan hanya dirinya yang menyimpan upal tersebut, karena masih ada rekannya, yakni Whb (45) dan Drm (45) yang juga menyimpan upal pecahan Rp50 ribu dalam jumlah banyak.
Tak ingin buruan menghilang, Kamis (17/4) dinihari, petugas meluncur ke Amuntai, HSU, tepatnya di kawasan Ujung Murung. Kebetulan, Whb dan Drm sedang tidur di rumah Yus. Tanpa perlawanan, keduanya berhasil diamankan.
Tak hanya itu, di tempat itu, petugas juga berhasil menemukan upal sebesar Rp50 juta (juga seluruhnya pecahan Rp50 ribu) yang disimpan tersangka Whb di bawah lemari. Uang tersebut sebelum disimpan dimasukkan ke dalam karung beras.
Rupanya, tak hanya upal senilai Rp50 juta yang ada bersama tersangka, masih ada Rp20 juta lagi sisanya yang menurut pengakuan Whb dan Drm berada di kediaman dukun pengubah upal menjadi uang asli di Pantai Hambawang, HST.
Petugas pun meluncur lagi ke arah Pantai Hambawang, dinihari itu juga untuk menciduk dukun palsu tersebut, yakni Sah (50) dan Utuh (50). Selain berhasil mengamankan Sah dan Utuh tanpa perlawanan berarti, petugas juga berhasil menyita upal sebesar Rp20 juta yang disimpan dukun yang mengklaim bisa mengubah upal menjadi uang asli itu di dalam buntelan kain putih.
Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas mengetahui kalau upal tersebut bermula dari Iwn (25), warga Jl A Yani Km7 Gg Mahligai Kertak Hanyar.
Pagi Kamis (17/4), sekitar pukul 08.00 Wita, tanpa kenal lelah, petugas masih terus bergerak ke arah selatan menuju Banjarmasin dan langsung meringkus Iwn di rumahnya, lengkap dengan barang bukti berupa komputer dan printer warna sebagai sarana mencetak upal tersebut.
Tak disangka, Iwn ternyata adalah seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jl Sultan Adam. adi

Tergiur Dukun Pengubah Upal
DARI informasi yang disampaikan pihak Wakapolres Tabalong Kompol Sriwinugroho didampingi Kasatreskrim-nya AKP Sarjono, Jumat (18/4), upal tersebut tercetak bukan tanpa sebab.
Whb, Drm dan Mad tergiur adanya informasi bahwa Utuh di Pantai Hambawang adalah seorang dukun yang mempunyai keahlian tingkat tinggi, mengubah upal menjadi uang asli.
Tentu saja, informasi tersebut membuat ketiga orang yang kurang berpikiran panjang ini menjadi tergoda. Mad yang masih pemuda, rupanya memiliki seorang teman yang memiliki komputer dan printer warna, Iwn.
Mad lalu meminta bantuan Iwn untuk mencetak upal pecahan Rp50 ribu dalam jumlah yang banyak, yakni senilai Rp70 juta. Tanpa takut terjerat hukum, para tersangka lalu mencetak uang itu.
Kemudian, upal senilai Rp20 juta dibawa ke Sah dan Utuh dengan harapan bisa dijampi-jampi menjadi uang asli.
"Utuh ini disangka bisa mengubah upal menjadi upal dengan jalan upal tadi diperlakukan secara ghaib, dibungkus dengan kain putih, kemudian dibacakan doa-doa," terang Sarjono.
Dikatakan, upal lainnya senilai Rp50 juta yang ada pada Whb dan Drm diduga juga akan dibawa lagi ke tempat dukun Utuh, dengan maksud diubah pula menjadi uang asli.
Namun, Mad ternyata memanfaatkan sebagian upal senilai Rp850 ribu untuk dibelanjakan di Kelua dengan harapan dapat kembalian uang asli.
Apes, akibat beredarnya upal di warung-warung Kelua oleh ulah Mad dan rekannya Yus, pencetakan upal termasuk praktik palsu dukun pengubah upal menjadi uang asli justru terungkap petugas Polres Tabalong.
Pengungkapan kasus ini tergolong luar biasa, karena kurang dari dua hari, komplotan pencetak upal, termasuk dukun palsu berhasil diamankan.
"Petugas kita sampai dua hari ini hanya sedikit tidurnya. Namun, mulai pengedar, pencetak sampai dukunnya berhasil diungkap tuntas," katanya.
Saksi ahli dari Bank Indonesia, juga didatangkan untuk mengidentifikasi upal tersebut sekaligus menghitungnya sebagai barang bukti kejahatan penggandaan upal. adi

Friday, April 18, 2008

Tersangka Perampok Mandiri Tertangkap?
BANJARMASIN - Seorang yang diduga kuat menjadi salah satu perampok pada perampokan Bank Mandiri Cabang Kas Pembantu Pelindo III, Jumat (14/3) lalu, berhasil diamankan aparat Unit Resmob Sat I Krimum Ditreskrim Polda Kalsel bersama Satreskrim Poltabes Banjarmasin, Kamis (17/4).
Tersangka itu, berinisial Kha alias Udin Robot (50). Ia diamankan tim yang sengaja memburu sampai ke Pulau Jawa, ketika sedang berjalan kaki bersama temannya di Jl Demak, Surabaya Jatim, Rabu (16/4) malam.
Pada penangkapan itu, tak ada perlawanan berarti dari tersangka, meskipun tersangka berbadan tegap dan besar plus berwajah sangar. Petugas yang memang sudah terlatih dan siap siaga, berhasil mengamankan tersangka tanpa ada perlawanan.
Kemudian, tersangka pada siang kemarin, dibawa dengan tangan terborgol menggunakan pesawat jurusan Surabaya-Banjarmasin. Aksi petugas terkesan dirahasiakan, karena tersangka dibawa secara diam-diam dari Surabaya.
Begitu tiba di Bandara Syamsuddin Noor, menjelang sore, tersangka langsung dibawa ke Satreskrim Poltabes Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan secara lebih mendalam.
Bagaimana ceritanya sampai Udin Robot bisa tertangkap? Menurut aparat yang turut membekuk tersangka, Udin mulanya suka mengumbar cerita kepada rekan-rekannya bahwa dirinya adalah orang yang juga ikut dalam aksi perampokan di Bank Mandiri Pelindo III, beberapa waktu lalu.
Tak hanya lewat SMS ia membangga-banggakan dirinya kepada teman-temannya. Ia pun sudah berani mengakui secara panjang lebar kepada teman-temannya itu melalui telepon.
Entah bagaimana, petugas berhasil mengetahui SMS maupun isi percakapan telepon tersangka. Dari situ, petugas berupaya melacak keberadaan tersangka yang tampak sedang dimabuk keberhasilan mengeruk keuntungan dari aksi perampokan tersebut.
Sebuah rencana disusun rapi untuk mencari keberadaan tersangka, sekaligus membekuk tersangka secara tiba-tiba tanpa bisa diendus siapa pun.
Kasatreskrim Poltabes AKP Bahruddin Tampubolon SE SH dikonfirmasi wartawan membenarkan kalau pihaknya bersama Resmob Ditreskrim Polda berhasil mengamankan seorang tersangka perampokan Bank Mandiri.
"Kita mengamankan tersangka di Jl Demak, Surabaya Jatim. Ia berhasil kita lacak, setelah tersangka mengabari teman-temannya, baik melalui SMS maupun percakapan telepon bahwa dirinya terlibat aksi perampokan di Bank Mandiri," ungkapnya.
Menurutnya, apa motif sehingga Udin Robot berani membeberkan kepada teman-temannya, masih terus diselidiki. Namun, ia menduga, Udin Robot hanya ingin membangga-banggakan dirinya sudah terlibat dalam kasus perampokan besar yang sudah merugikan bank tersebut sebesar Rp1.063.240.000.
"Apakah dia yang terlibat masih terus kami selidiki dan kembangkan. Yang bersangkutan masih kami periksa secara intensif. Kami juga akan mempertemukan dengan para saksi guna mencocokkan apakah memang dia sebagai salah satu anggota perampok," tuturnya.
Sekitar pukul 16.30, teller atau kasir Bank Mandiri Cabang Kas Pembantu Pelindo III, Fatmawati yang sengaja didatangkan untuk mengenali tersangka, mengaku tidak yakin bahwa Udin Robot sebagai orang yang pernah ia lihat terlibat aksi perampokan.
"Saya rasa bukan dia orangnya yang pernah saya lihat ikut merampok. Pada saat kejadian, secara kasat mata memang ada dua pelaku yang sempat saya lihat wajahnya, sedangkan yang lainnya tidak sempat saya lihat. Namun, orang ini, bukan salah satu dari dua orang yang sempat saya lihat wajahnya," bebernya.
Namun, lanjutnya, upaya aparat mengungkap tersangka sangat berharga. Sebab, siapa tahu, Udin Robot memang salah satu anggota komplotan yang hanya kebetulan saat kejadian, bukan perampok yang berhadapan langsung dengan dirinya. adi

Thursday, April 17, 2008

Harap Pemeriksaan Bisa Cepat Selesai
BANJARMASIN - Tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) rehab dan peningkatan mutu pendidikan SD, Kadisdik Banjarmasin IZ dan Kasubdin Prasarana-nya AM, kembali menjalani pemeriksaan, Kamis (17/4).
Dalam pemeriksaan keempat di Kejati Kalsel itu, kedua tersangka didampingi kuasa hukumnya, Riduansyah SH dan Arisandi SH. Pemeriksaan berlangsung beberapa jam mulai pukul 09.00 Wita hingga sore.
"Kedua klien kami kembali diperiksa hari ini. Saya tak mengetahui apa saja materi pemeriksaan. Tetapi, kemungkinan masih pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan sebelu-sebelumnya," ujar ketua tim pengacara, DR Masdari Tasmin SH MH kepada pers, Kamis (17/4).
Meski demikian, Masdari sangat berharap agar pemeriksaan terhadap kedua kliennya bisa cepat selesai untuk selanjutnya, penyidikan beralih ke jaksa penuntut umum (JPU).
"Kami berharap, pemeriksaan ini bisa cepat selesai, karena kami akan mengajukan kembali penangguhan penahanan. Antara penyidik dengan JPU ada perbedaan kewenangan, sehingga kami kembali bisa mengajukan penangguhan penahanan kepada JPU," tukasnya.
Masdari cs sebenarnya pernah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, awal Maret lalu. Namun, permohonan tersebut tidak direstui, sehingga Masdari mempraperadilankan penyidik. Hanya saja, dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, penahanan tersangka dianggap sah menurut hukum.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Johansyah SH membenarkan bahwa kedua tersangka, IZ dan AM menjalani pemeriksaan lanjutan kemarin. Ketika dikonfirmasi sore, pemeriksaan masih berlangsung, sehingga para penyidik tidak ikut dalam rapat intern.
"Pemeriksaan masih berlangsung. Bahkan para penyidik tidak ikut rapat internal Kejati, karena masih sibuk," bebernya.
Penanganan kasus korupsi DAK rehab dan peningkatan mutu 68 SD se-Banjarmasin dilakukan Kejati Kalsel dengan serius. Penahanan kedua tersangka, sudah diperpanjang menjadi 40 hari, 1 April-10 Mei.
Terungkap jika IZ dan AM masing-masing sebagai Kadisdik Banjarmasin dan Kasubdin Prasarana menerima dana terima kasih sebesar Rp390 juta dari para koordinator.
Para koordinator memperoleh uang tersebut dari setoran 65 SD masing-masing Rp6 juta. Diduga, uang terima kasih terkumpul karena ada tekanan halus dari oknum tersangka agar mengganang atasan mereka yang telah mengucurkan DAK. adi
Raskin Tanjung Jawa Diduga Di-mark-up
BANJARMASIN - Masyarakat miskin di Desa Tanjung Jawa Kecamatan Panyipatan Tanah Laut (Tala) mengeluh, menyusul harga beras untuk keluarga miskin (raskin) yang sampai kepada mereka diduga di-mark-up.
Bahkan, kondisi yang cukup memprihatinkan itu sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Akibatnya, sejumlah warga yang sudah tidak tahan lagi terus dibodohi, berencana mendemo kepala desa setempat.
"Kami sangat khawatir kalau-kalau terjadi kejadian anarkis, bilama pihak berwenang tidak segera mengusut kasus ini. Kami akan melaporkan kasus ini ke Polres Tala," ujar perwakilan warga, Sarhani dan Arbani kepada Mata Banua, Kamis (17/4).
Menurut Sarhani, sebagian warga desa dekat Pantai Batakan yang memang sudah miskin, menjadi semakin terpuruk kehidupan ekonominya, karena menebus beras di atas kewajaran.
"Waktu kepala desa sebelumnya, kami hanya membeli Rp1.100/liter. Namun, kepala desa yang baru justru menetapkan harga Rp2.000/liter. Jadi, kalau tiap KK memperoleh lima liter, mesti merogoh uang sebesar Rp10.000. Nilai itu tentu saja berat bagi warga miskin," keluhnya.
Berdasarkan investagi mereka ke pihak Dolog Tala, untuk jatah sebulan ada 2,580 ton dan dibeli sebesar Rp1.600/kg, sehingga modal pembelian Rp4.128.000. Namun, sekilogram beras sebenarnya sama dengan 1,25 liter. Sehingga, lanjutnya, jika beras 2,580 ton atau setara 3.225 liter itu dijual Rp2.000/liter akan diperoleh data Rp6.450.000.
"Dari situ ada selisih keuntungan yang sangat besar mencapai Rp2.322.000. Oknum mengambil keuntungan yang cukup besar sehingga membebani warga yang sudah miskin," ungkapnya.
Ketua BPD Tanjung Jawa Abdul Majid didampingi Sekretaris-nya, Mahrani membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, penetapan harga raskin yang sudah di luar kewajaran tersebut ditetapkan sendiri oleh kepala desa setempat, tanpa berkoordinasi dengan BPD.
"Kami pun tidak pernah diajak rapat atau musyawarah oleh kepala desa. Padahal, warga di sini yang miskin benar-benar susah hidupnya. Kami dari BPD justru sering mendapat keluhan atau sorotan akibat mahalnya raskin tersebut," cetusnya.
Parahnya, BPD pun tidak mengetahui berapa besar beras didistribusikan, termasuk keuntungan hasil penjualan raskin apakah masuk kas desa atau tidak, juga tidak diketahui.
Tak hanya itu, tambah Majid, kepala desa saat ini juga diduga menjual puluhan lembar seng atap balai desa setempat ke pihak tertentu dengan harga Rp20.000/lembar. "Padahal, seng tersebut meski akan diganti merupakan aset milik desa yang harus jelas hasil penjualannya masuk ke kas desa," ungkapnya.
Menurut warga, kepala desa tersebut seorang perempuan berinisial Nor. Dikatakan, dalam melaksanakan kebijakan yang memberatkan warga itu, Nor kerap mendapat sokongan kuat dari suaminya, berinisial Sah.
Camat Panyipatan Sugiannur tak berhasil dikonfirmasi. Nomor ponselnya 081348073XXX yang dihubungi hanya terdengar nada veronica. adi
Profesionalitas Aparat Dipertanyakan
BANJARMASIN - Gara-gara kurang matang dalam mengolah informasi, petugas Sat I Ditnarkoba Polda Kalsel justru melakukan salah grebek di kediaman M Wijaya (35) di Jl Kompleks Citra Angkasa Pura Landasan Ulin Banjarbaru (dekat Bandara Syamsuddin Noor), Rabu (16/4) sekitar pukul 10.30.
Padahal, di tempat lain dan dalam waktu yang hampir bersamaan, Sat I Ditnarkoba justru berhasil menangkap Azk (22), warga Jl AES Nasuiton Gg Binjai Banjarmasin.
Akibat kekeliruan mendasar itu, pria yang akrab disapa Jaya ini menjadi tidak nyaman, karena kenalan maupun kawan-kawannya menyangka dirinya adalah bagian mafia narkoba.
Dikisahkannya, pagi kemarin ia sedang sibuk bekerja di bagian tiket Bandara Syamsuddin Noor. Tiba-tiba, petugas berpakaian preman, mengaku dari Sat I Ditnarkoba mendatanginya. Ia kemudian dibawa ke rumahnya sendiri.
Rupanya, Jaya menyadari kalau dirinya tengah dicurigai aparat sebagai bagian peredaran narkoba melalui kargo bandara. Petugas menjelaskan, kalau ada informasi bahwa Jaya yang bertugas di bandara sudah memfasilitasi pengiriman paket narkoba melalui kargo pesawat.
Terang saja, Jaya yang merasa dirinya tidak terlibat apa-apa itu berupaya menerangkan kepada petugas bahwa dirinya tidak terlibat. Namun, sejumlah petugas yang datang dengan dua mobil tetap melakukan penggeledahan, disaksikan para tetangga Jaya dan seorang polisi yang biasa ngepos di bandara.
Meski sudah berupaya keras mencari ke tiap sudut rumah, petugas tetap saja tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, apalagi narkoba sebagaimana dicurigai sebelumnya.
Setelah petugas pulang, Jaya kembali lagi ke tempat kerjanya. Namun, pandangan mata kawan-kawannya di bandara, Jaya seolah-olah terkesan sebagai bagian dari pengedar narkoba.
"Bahkan, beberapa kali ponsel saya berdering dan SMS datang, menanyakan kenapa rumah saya digeledah aparat. Saya coba terangkan, kalau saya dicurigai, namun ternyata tidak terbukti, karena memang bukan saya," bebernya.
Jaya pun mempertanyakan keprofesionalitasan aparat Sat I Ditnarkoba, yang seolah-olah terlalu cepat menindaklanjuti informasi tanpa mengolahnya menjadi lebih matang. "Saya katakan kepada aparat kalau orang yang bernama Jaya bukan hanya saya, karena di bandara itu ada empat orang lagi yang bernama sama," bebernya.
Jaya semakin tak nyaman, ketika ia heran kenapa sampai banyak orang mengetahui perihal penggeledahan tersebut. Begitu ia mempertanyakan hal itu ke seorang aparat, yang ia terima justru jawaban seolah tak peduli. "Ya terserah sampean saja," ujarnya menirukan kalimat dari mulut anggota.
Meski demikian, Sat I Ditnarkoba Polda AKBP Made Wijana sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Jaya maupun anggota keluarganya, sebagaimana diakui sendiri oleh salah satu anggota keluarga Jaya. Ketika masalah ini dikonfirmasi, ponsel Made tidak aktif. adi
Duda Sutoyo Pengedar Shabu
BANJARMASIN - Ed (44), seorang duda beranak satu, warga Jl Sutoyo S Kompleks Wildan No 91 RT 06 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat tertangkap menyimpan shabu. Ed juga diduga keras sebagai pengedar.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, petugas Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel memperoleh informasi kalau Ed, sering mengedarkan shabu.
Informasi berharga itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Selasa (15/4) sekitar pukul 17.30 Wita, petugas mendatangi sekaligus menggrebek kediaman Ed. Dalam penggrebekan beberapa menit itu, petugas menemukan barang mencurigakan di kaki dipan kamar Ed.
Di dalam bungkusan plastik berklip karet itu, ternyata ada shabu satu paket dengan berat kotor 5,16 gram atau bersihnya 4,96 gram.
Tak hanya itu, dugaan kalau Ed sebagai pengedar semakin menguat begitu petugas juga menemukan alat timbang digital. Ed pun tak mampu berkilah lagi.
Dengan terus terang tersangka mengakui kalau ia sudah berbisnis shabu selama empat bulan. Sudah dua kali ia menerima kiriman paket via jasa pengiriman tertentu di Jl S Parman.
Menurut Kasat II Ditnarkoba AKBP Dwi Tjahyono, tersangka menerima kiriman dari orang berinisial Spn, warga Jakarta. "Tersangka mengatakan, dalam pembelian paket terbatas itu, tersangka membeli tiap gram shabu sebesar Rp1.200.000. Kemudian dijual setiap gramnya sekitar Rp1.600.000," ujarnya.
Hanya saja, tersangka tidak menjual pergram, melainkan membagi tiap gram menjadi empat paket kecil, di mana setiap paketnya dijual seharga Rp400 ribu.
Sementara itu, pada Rabu (16/4) sekitar pukul 10.30 Wita, Sat II Ditnarkoba juga berhasil mengamankan Azk (22), seorang tukang antar ayam potong.
Entah karena pusing atau bagaimana, Azk, warga Jl AES Nasution Gg Binjai RT 6 ini diinformasikan menyimpan shabu. Petugas kemudian menggeledah kediaman Azk.
Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sepaket shabu seberat 0,23 gram di kantong baju yang ada di gantungan pakaian kamar Azk.
Tersangka mengaku kalau shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diedarkan. Ia menambahkan, barang haram itu dibelinya seharga Rp100 ribu dari seseorang berinisial Iwn. adi

Tuesday, April 15, 2008

PTT Dishub Tanbu Tertangkap Bawa Ineks
BANJARMASIN - Seorang honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Tanbu, Mor (21) harus rela dimasukkan sel setelah tertangkap tangan membawa 3,5 butir ineks di Hotel Regenerasi Jl Sugiono Kelurahan Kelayan Banjarmasin, Selasa (15/4) sekitar pukul 00.30 Wita.
Ia disangkakan melanggar pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No 5/1997 tentang Psikotropika dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Dari informasi, Mor berniat akan melakukan aktivitas dugem di sebuah diskotek. Untuk memacu stamina sekaligus fantasi berdugemria, ia berinisiatif mencari ineks.
Diduga, dia pun sempat pergi ke sebuah diskotek untuk membeli ineks dari seseorang yang masih dalam penyelidikan petugas. Setelah membeli itulah, ia kemudian kembali lagi ke hotel tempatnya menginap, yakni Hotel Regenerasi.
Rupanya, petugas dari Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel memperoleh informasi kalau Mor memiliki barang haram. Mor pun kemudian diikuti oleh petugas berpakaian preman, sejak di parkirakan hotel tersebut.
Mor kemudian memasuki kamarnya di 230. Dengan secepat kilat, petugas yang sudah mencurigai gerak-geriknya masuk menggeledah. dalam penggeledahan itu, Mor tak bisa berkutik lagi, ketika di kantong celana sebelah kirinya, petugas menemukan kotak rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya terdapat 3,5 butir ineks.
Rencana berdugem ria di diskotek pun menjadi berantakan, Mor keburu tertangkap petugas dan mesti menyesali diri karena bakal terancam hukuman penjara jika terbukti di pengadilan terbukti memiliki ineks tersebut.
Kasat II Ditnarkoba AKBP Dwi Tjahyono membenarkan bahwa pihaknya telah menahan Mor, seorang PTT di Dishub Pemkab Tanbu. "Kita memperoleh informasi kalau dia memiliki ineks. Dari parkirakan Hotel Regenerasi, ia diikuti petugas kita. Di dalam kamar 230, setelah digeledah, di kantong celananya kita temukan 3,5 butir ineks," jelasnya.
Dikatakan, berdasar pengakuan tersangka, ineks itu diperolehnya dari seorang kenalannya di sebuah diskotek. "Ineks itu ia rencanakan akan dipakai untuk berdugem di sebuah diskotek," bebernya. adi
Kabid Propam Dipegang Kapolda
BANJARMASIN - Dalam sertijab sejumlah pejabat utama Mapolda Kalsel di Aula Bhayangkara Mapolda Kalsel, Selasa (15/4), ternyata jabatan untuk Kabid Propam dibiarkan lowong. Jabatan itu untuk sementara waktu dipegang langsung oleh Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho.
Hal itu sangat berkaitan dengan calon pejabatnya, AKBP Akhmad Sun'an yang mantan Kapolres Ketapang Kalbar sedang bermasalah dan diperiksa oleh Mabes Polri, menyusul dugaan terlibat illegal logging di Ketapang.
Sekedar mengingatkan, pada operasi yang dimulai 14 Maret lalu itu hingga kini di Ketapang, Direktorat V/Bareskrim Mabes Polri berhasil menyita kayu ilegal. Tak kurang dari 12 ribu meter kubik kayu jenis bengkirai senilai sekitar Rp208 milyar disita polisi bersama 19 kapal layar motor dan tiga kapal motor. Diduga, para cukong sudah bekerja sama dengan sejumlah perwira setempat.
Alhasil, dalam sertijab yang seyogyianya diikuti secara genap oleh pejabat yang terkait sertijab, justru ganjil. Mantan Kabid Propam AKBP Damisnur sendiri akan dipromosikan ke Pamen Mabes Polri. Jabatan definitif kemungkinan akan terisi dalam waktu dekat ini, jika sudah ada TR (telegram rahasia) dari Mabes.
Selain itu, pejabat yang disertijabkan antara lain,
Karolog Polda Kalsel Kombes Drs Sulistiyadi yang dipindah dan menduduki jabatan baru sebagai Irbidjemenlog Itwil 4 Itwasum Mabes Polri. Pengganti Sulistiyadi sekaligus menduduki jabatan Karolog Polda Kalsel adalah Kombes Drs Michael Aries Sudarmono yang sebelumnya adalah Karolog Polda Sulteng.
Dimutasi juga Dirsamapta Polda Kalsel Kombes Drs Yusrizal Koto yang akan menjadi Karo Ops Polda Sumbar. Penggantinya adalah AKBP Ndang Supriyatna yang dahulunya Wakapoltabes Jambi.
Kabid Dokkes yang sebelumnya dijabat AKBP TB Rianto kini dilimpahkan kepada AKBP Setyo Purwanto. Terbaru berdasarkan TR tertanggal 14 April ini adalah Satbrimob Polda yang sebelumnya dipegang AKBP Antung Muhammad diserahkan kepada AKBP Nirboyo. Antung yang kini sedang pendidikan Sepim di Mabes diserahi tugas sebagai Pamen Polda Kalsel.
Kapolda dalam sambutannya berharap, para pejabat utama yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, demi mengangkat citra Polri yang kini sedang mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Kepada pejabat yang baru diwajibkan menandatangani kontrak kerja sebagai upaya mewujudkan aparat yang bersih, transparan dan akuntabel di mata masyarakat.
"Ada sejumlah poin penting yang mesti diperhatikan dalam kontrak kerja itu, yakni pejabat wajib disiplin dalam bekerja, tidak melakukan korupsi, tidak menerima suap, tidak menjual jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelo0mpok tertentu, wajib menjalankan tribrata, wajib sebagai panutan dan teladan bawahannya dan masyarakat dan wajib membangun kultur kerja yang positif," jelasnya. adi
PT GC Merasa Belum Diselidiki
BANJARMASIN - Meski Polda Kalsel sudah mengemukakan keinginan menyelidiki kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Galuh Cempaka (GC), namun perusahaan itu merasa belum diselidiki.
"Kami belum ada tanggapan tentang bagaimana kalau Polda Kalsel melakukan penyelidikan. Namun, sampai sekarang belum ada reaksi penyelidikan. Dari Kapolda sendiri belum ada pemberitahuan resmi kepada kami kalau akan melakukan penyelidikan," tukas Humas PT GC, Rizal kepada Mata Banua, Selasa (15/4).
Disinggung terkait penutupan yang dilakukan Pemprov Kalsel, menyusul ada masalah penanganan limbah yang kurang prosedural, Rizal mengatakan bahwa pihaknya hanya mengikuti aturan yang ada.
"Kami pada prinsipnya, mengikuti aturan saja. Kita diperintahkan untuk membenahi. Saat ini, kami tengah dalam fase pembenahan. Mungkin akhir bulan ini, masalah sudah selesai," jelasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo SIP mengatakan, penyelidikan dugaan pencemaran lingkungan akan dilakukan Ditreskrim bersama Ditintelkam Polda Kalsel.
Menurutnya, sesuai arahan yang sudah disampaikan Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho bahwa penanganan kasus illegal logging maupun illegal mining mesti serius, karena penyimpangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan justru rawan memunculkan ancaman terhadap kamtibmas.
Bahkan, Kapolda sudah mewanti-wanti dengan jajarannya supaya tidak bermain-main dengan pengusaha atau menerima sesuatu apapun dari pengusaha yang disinyalir melakukan kegiatan pembatatan atau penambangan ilegal.
Menurut Manajer Kampanye dan Advokasi Walhi Kalsel, Rakhmad Mulyadi, pencemaran lingkungan yang telah dilakukan oleh PT GC yang merupakan sebuah perusahaan tambang patungan antara PT Antam (20 %) dan perusahaan asing BDI Mining Corp (80 %) sudah terbukti.
Indikasi yang kuat adalah hasil penelitian tim terpadu dari Banjarbaru maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang di rilis Bapedalda Kalsel pada April 2007 menemukan bukti bahwa PT Galuh Cempaka melakukan pencemaran lingkungan.
"Dimana ada unsur kesengajaan pembuangan limbah cair PT Galuh Cempaka ke sungai, yang mengakibatkan tingkat keasaman air sungai (pH) mencapai 2,97, sedangkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel mencantumkan pH normal senilai 6 hingga 9.
Selain itu, PT Galuh juga membuang limbah timbal mencapai 0,84, padahal sesuai Pergub Kalsel hanya dibolehkan 0,1," ujarnya.
Dampaknya pun masyarakat mengalami keterancaman secara meluas mengalami kerusakan otak akibat perusakan kondisi ekologis air sungai. Unsur kesengajaan disini karena pengelolaan pertambangan intan Galuh Cempaka tidak menggunakan dokumen amdal dalam perluasan aktivitasnya. adi

Monday, April 14, 2008

Kejati Telisik SBU Kontraktor Pintu Gerbang
BANJARMASIN - Kejati Kalsel mengambil langkah terhadap dugaan Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik PT Dewanto Cipta Pratama (DCP) tidak berlaku dan tidak sah.
"Dari indikasi kalau SBU tidak sah sebagaimana yang diterangkan lembaga yang berkompeten, maka sudah ada indikasi kalau telah terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan kontraktor DCP," ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel, Johansyah SH, Senin (14/4).
Menurutnya, pihaknya akan melakukan penyelidikan, seperti meneliti dan mempelajari masalah tersebut, apakah ada tindak pemalsuan ataukah tidak. "Jika memang ada tindak pemalsuan SBU, maka itu sudah termasuk tindak pidana," bebernya.
Rupanya, selain berpolemik dalam bidang politik, proyek pintu gerbang perbatasan Banjarmasin-Kabupaten Banjar di Jl A Yani Km 6 ternyata juga bisa masuk ke jalur hukum.
Keabsahan SBU PT DCP, kontraktor pelaksanan proyek Rp4,7 milyar tersebut diragukan keabsahannya. Dari fotokopi yang diperoleh Mata Banua, tertangkap kalau SBU milik PT DCP diduga tidak berlaku atau tidak sah.
Berdasarkan surat pemberitahuan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang dilayangkan ke Ketua BPRU Kalsel, tertanggal 5 Maret 2008, PT DPC tak mengantongi Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Lembaga ini telah melakukan pengecekan dan penelitian kalau SBU PT DCP tidak diproses LPJKN. Mengingat SBU PT DCP dengan nomor register 2-3173-1-02-1-09-603077 tidak berlaku dan tidak sah, perusahaan tersebut tidak berhak mengikuti pengadaan jasa konstruksi. Termasuk terlibat dalam pembangunan pintu gerbang yang dilaksanakan Pemko Banjarmasin.
Surat yang ditandatangani Drs Djoko Suseno MM, Ketua LPJKN selaku selaku pelaksana registrasi badan usaha juga ditembuskan ke Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Kalsel, juga Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel. adi