Jumat, 27 April 2012

Pangeran Darma Kusuma Ketua Yayasan Sultan Adam


MARTAPURA - Suasana penuh keramahan dan demokratis  mewarnai pemilihan Ketua Yayasan Sultan Adam Kalsel,  di Mahligai Sultan Adam Martapura,  Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (24/4) sore.
    Hadir pada musyawarah sekaligus pemilihan Ketua Yayasan Sultan Adam Ketua Yayasan Sultan Adam terdahulu Pangeran H Rusdi Effendi AR,  Pangeran Chairiansjah,  Sekretaris Lembaga Adat Kekerabatan Kesultanan Banjar (LAKKB) Kalsel, para dzuriat dan pengurus yayasan.
    Dalam pemilihan berlangsung penuh demokratis oleh peserta rapat muswarah  yayasan, memilih empat orang calon kandidat yang dinilai profesional dan  mampu membawa yayasan ke arah lebih maju lagi.
    Mereka adalah H Pangeran Darma Kusuma,  H Pangeran Abidinsyah, H Pangeran Chairiansjah dan  H Pangeran Syakhrin. Dari hasil pemilihan secara langsung tersebut, H Pangeran Darma Kusuma meraih suara terbanyak disusul tiga peserta lainnya.
    Ketua Yayasan Sultan Adam terdahulu H Pangeran Rusdi Effendi  AR berharap pengurus  yayasan baru melalui ketua terpilih bisa lebih memajukan yayasan dengan semangat pengabdian yang tulus. “Saya yakin pengurus yang baru melalui ketua terpilih bisa membawa yayasan ke arah lebih maju lagi, terutama pengabdiaan  di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan.,” harapnya.
    Hal paling menarik dari pemilihan secara demokratis ini oleh majelis formatur calon ketua Yayasan Sultan Adam, memberikan kesempatan para kandidat calon ketua memaparkan visi dan misi di hadapan para peserta yang hadir. Masing-masing calon kandidat  memiliki misi ingin mewujudkan Yayasan Sultan Adam yang profesional dan mandiri.
    Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh yang pada kesempatan itu tidak bisa hadir karena  berada di luar daerah menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dihubungi via telepon berharap ketua yayasan yang baru terpilih mampu membawa organisasi yayasan kearah lebih maju terutama di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
    “Mudah-mudahan pengurus yayasan yang baru mampu membawa organisasi yayasan ke arah lebih maju lagi. Saya atas nama dzuriat dan masyarakat mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Pamanda H Pangeran Rusdi Effendi AR dan pengurus lainnya selaku pengurus yayasan terdahulu yang selama ini besar  kepedulian dan sumbangsihnya untuk kebesaran yayasan,” papar Bupati Banjar ini dihubungi via telepon. hum/adi

mb/ist
SUKSESI - Ketua Yayasan Sultan Adam H Pangeran Rusdi Effendi AR memberikan sambutan sebelum dilaksanakannya acara pemilihan langsung Ketua Yayasan Sultan Adam baru,di Mahligai Sultan Adam Martapura, Selasa (24/4) sore.

Pemkab Sinkronkan Website-nya
MARTAPURA - Selasa (24/04), bertempat di ruang pertemuan  Kantor Dishub, Kominfo Kabupaten Banjar telah diadakan rapat Pengelolaan Website atau Manegerial Traffic Data dalam rangka sinkronisasi  dan harmonisasi pengelolaan dan publish website SKPD, badan, kantor dan bagian lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar melalui karyawan operator komputer yang mengelola website domain dan sub domain.
    Turut hadir dalam acara tersebut, Ir Farid Soufian MS (Kepala Dinas Dishub,Kominfo Kabupaten Banjar), didampingi Heru Pitaya ST MT (Kabid Kominfo ), dan perwakilan dari SKPD lingkup Pemkab Banjar.
    Ir Farid Soufian MS, menjelaskan bahwa website Kabupaten Banjar untuk wilayah Kalimantan adalah terbaik tingkat nasional dan mendapat penghargaan ICT Pura (Information Communication Technology Award) tahun 2011 dari Menteri Kominfo bersama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, kedepannya akan diadakan lomba, sehingga hal  ini dapat memicu website agar dapat ter-update berita terkini.
    Heru Pitaya ST MT menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat terutama kepada masyarakat yang berpontensi pada promosi produk UKM ( Usaha Kecil dan Menengah ) di lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar.
    Bahkan dari pertemuan ini juga akan dibentuk Forum Tekhnologi Informasi Komunikasi Kabupaten Banjar.
Diharapkan setiap pengelola website ini, dapat berperan aktif dalam menyediakan informasi kepada masyarakat publik maupun instansi pemerintah yang membutuhkan informasi tersebut, demikian ditambahkan Heru Pitaya
    Tidak semua SKPD mempunyai fasilitas internet, dan mengingat keterbatasan lebih mendalam mengenai Pengelolaan Website, maka perwakilan dari peserta rapat umumnya mengharapkan adanya pelatihan mengenai pengelolaan website yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar. hum/adi

Rabu, 25 April 2012

Benny: Eksekusi Putusan Batal Demi Hukum, Pelanggaran HAM


JAKARTA - Setelah Jaksa Agung RI Basrief Arief melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy menyatakan bahwa

putusan batal demi hukum tidak boleh dieksekusi dengan menyiapkan edaran ke Kejati di seluruh Indonesia, kini giliran Ketua Komisi III

DPR RI Benny K Harman melontarkan pernyataan serupa, Senin (23/4) petang lalu.
Politikus dari Partai Demokrat ini mengingatkan kembali ke institusi Adhyaksa tersebut, agar jangan coba-coba mengeksekusi putusan

batal demi hukum yang tidak memenuhi syarat formal pemidanaan sesuai tidak terpenuhinya pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP.

“Mengeksekusi putusan batal demi hukum adalah murni pelanggaran HAM. Kalau jaksa sudah pada posisi seperti ini, haruslah berlapang

dada, bukannya harus memaksakan eksekusi,’ pesan Benny.
Bukan hanya kepada setiap jaksa , Benny juga mengingatkan Jamwas melakukan pengawasan ketat atas pelaksanaan putusan-putusan

pengadilan, khususnya putusan yang batal demi hukum. “Undang-undangnya jelas, aturan hukumnya jelas, apalagi yang harus

dipaksakan,” terangnya.
Benny sebelumnya dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung RI beserta jajarannya, mengaku pihaknya banyak menerima aduan dari

masyarakat yang menjadi korban mafia hukum institusi Kejaksaan atas eksekusi paksa terhadap putusan batal demi hukum. "Ada

pengaduan masyarakat kepada kita bahwa dia (korban) menjadi korban institusi kejaksaan," kata Benny.
 Terkait hal tersebut,Kejaksaan tidak boleh melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang batal demi hukum, karena tidak

memenuhi syarat formal pemidanaan, dan tidak perlu minta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA).
Sementara itu secara terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Hamzah Tadja mengakui Kejaksaan memang saat ini tengah

menghadapi satu putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat formal pemidanaan. "Berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k  KUHAP,

sehingga batal demi hukum, yakni dalam perkara  Direktur Utama PT Satui Bara Tama (SBT) Parlin Riduansyah dimana dalam putusan

Mahkamah Agung (MA) mempidana 3 tahun, namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat formal pemidanaan,"papar

Hamzah.metrotvnews.com/adi

Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi Disosialisasikan


MARTAPURA - Sektor jasa kontruksi memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

dan daerah yaitu melalui pertumbuhan infrastruktur, keberhasilan dibidang pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari dukungan

para pelaku pembangunan itu sendiri.
    Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten II  Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Kabupaten Banjar Dr Hari Supriadi SH MA

yang juga selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Banjar pada acara Pembukaan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan

Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Uji, Selasa (24/4) di Wisma Yulia Martapura.
    Ia mengatakan, jumlah asosiasi perusahaan tahun 2012 yang ada di Kabupaten Banjar sebanyak empat asosiasi terdiri dari

Gapensi, Gapeknas, Aksindo dan Aspekindo yang memiliki jumlah anggotanya sebanyak 179 perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan

pembinaan secara terus menerus  oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, guna menumbuhkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran

akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan

konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.
    Hary menyampaikan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa

Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan kepada pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi

khususnya di Kabupaten Banjar perlu dilakukan kesamaan visi dan misi serta kesepakatan dalam pelaksanaannya.
    Ia pun berharap, kegiatan sosialisasi dan uji ini berlangsung dengan sukses dan lancar, sehingga dapat menumbuh kembangkan

iklim yang kondusif dalam pengembangan jasa konstruksi di Kabupaten Banjar serta melalui peran pemerintah daerah selaku Tim

Pembina Jasa Konstruksi, diharapkan pula agar sektor jasa konstruksi tetap mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta

persaingan usaha yang sehat.
    Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Jasa Konstruksi H Gt Abu Bakar ST MT melaporkan, Kegiatan Sosialisasi

dan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Uji bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No 04

Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan menerapkan Aplikasi Amanat UU. No. 18 Tahun 1999 tentang

Tenaga Kerja yang bekerja dibidang konstruksi harus mempunyai keterampilan/keahlian yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat,

serta tersedianya sumber daya manusia di sektor konstruksi, khususnya pelaksana jalan yang kompeten, handal, beretika, dan berdaya

saing.
    Sosialisasi dan uji dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Balai

Konstruksi Wilayah III Banjarmasin selama tiga hari dari tanggal 24 sampai 26 April 2012  bertempat di Wisma Yulia Martapura, dan peserta

sosialisasi dan uji ini melibatkan empat asosiasi se-Kabupaten Banjar, dengan jumlah peserta 80 orang. hum/adi.


Wabup Harap PMII Menjadi Pionir Persatuan
MARTAPURA - Wakil Bupati Banjar HA.Fauzan Saleh berhadir pada peringatan Harlah PMII ke – 52 yang diadakan di aula Barakat Pemerintah

Kabupaten Banjar. Tampak juga berhadir bersama dengan Wakil Bupati beberapa anggota DPRD Kabupaten Banjar, seperti Kasmili, KH

Hasanuddin, perwakilan dari Dandim 1006 juga dari Polres Banjar dan para pengurus PMII dari berbagai daerah.
    Dalam acara yang mengangkat tema “Menata Pergerakan Menggapai Indonesia Mandiri" ini sebelumnya diawali dengan seminar

perempuan dan dialog publik. Dalam acara tersebut para perempuan kader PMII mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan aspirasi

dan pemikiran-pemikiran yang tentu saja bernilai positif untuk kelangsungan PMII pada khususnya dan Kabupaten Banjar pada

umumnya.
    Kedatangan Wakil Bupati Banjar HA Fauzan Saleh pada acara tersebut sekaligus menandai berakhirnya seminar perempuan dan

dialog publik yang kemudian disambung dengan peringatan Harlah PMII ke – 52.
    Dalam sambutannya Fauzan Saleh menghimbau kepada para kader PMII pada era sekarang,untuk memperjuangkan keberadaan

PMII dimata masyarakat dan tidak sekali-kali melakukan tindakan yang dapat memprovokasi terjadinya perpecahan bahkan kericuhan di

kalangan masyarakat.
    Fauzan Saleh juga berpesan agar kader PMII sekarang hendaknya tidak sungkan untuk meminta nasehat kepada para kader PMII

pendahulunya,bahkah ia menegaskan hal ini harus dilakukan sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh PMII tidak berlawanan dengan

aturan dan norma-norma yang berlaku bahkan dapat berguna bagi masyarakat.
    Diharapkan PMII tidak hanya sebagai simbol keberadaan ikatan mahasiswa Islam Indonesia,namun juga dapat menjadi suatu

organisasi yang dapat melakukan tindakan-tindakan konkrit guna kemajuan daerah. Pihak PMII sendiri meminta kepada Pemerintah

Kabupaten Banjar agar dapat terus memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak PMII bahkan dapat memberikan masukan

kepada PMII sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pihak pemerintah dan pihak PMII. hum/adi

mb/ist
TUMPENG - Wabup Banjar HA Fauzan Saleh berkenan memotong nasi tumpeng sebagai tanda syukur dalam peringatan hari jadi PMII ke-52.

Selasa, 24 April 2012

Kantor Petani Walet Diresmikan


MARTAPURA - Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi, salah satunya ialah sumberdaya alam

yang cukup berlimpah. Dalam hal ini pengembangan sarang burung wallet yang dewasa ini mulai banyak diminati oleh masyarakat

Kabupaten Banjar.
    Acara yang dilaksanakan pada hari sabtu (21/04), Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh berkenan hadir secara langsung,untuk

meresmikan kantor sekretariat asosiasi petani walet Kayuh Baimbai yang bertempat di Jl.Menteri Empat Kelurahan Keraton tersebut juga

dihadiri oleh beberapa pejabat lingkup Kabupaten Banjar seperti Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Dandim 1006, dan Kapolres Banjar.
    Dalam sambutannya Khairul Saleh mengatakan bahwa perkembangan Kabupaten Banjar dewasa ini menuntut masyarakat untuk

terus melakukan inovasi dan perkembangan pemikiran dalam mencapai kesejahteraan,hal ini dimaksudkan agar Kabupaten Banjar yang

memiliki berbagai terobosan untuk mengoptimalkan potensi agar dapat memberikan “multiflier effect” yang sebesar-besarnya bagi

perekonomian  dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.
    Menyangkut masalah keberadaan sarang burung walet yang berada didaerah Kabupaten Banjar ia manambahkan bahwa

keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Banjar
    Sementara itu Kasmili SAP yang dalam hal ini berlaku sebagai Ketua Asosiasi Petani Walet Kabupaten Banjar mengatakan,

pihaknya masih sedikit mengalami kesulitan dalam hal menghimbau para petani walet agar sesegera mungkin melengkapi dokumen-

dokumen terkait usaha yang sedang dijalankannya.Menurutnya dari sekitar 150 petani walet yang berada di Kabupaten Banjar, hanya

sekitar 14 petani atau 10 persen dari jumlah keseluruhan yang memiliki izin resmi.
    Menurut Sarmili,pihaknya masih sangat mengharapkan kerjasama dari pihak pemerintah Kabupaten Banjar untuk terus

melakukan himbauan kepada para petani sehingga tidak ada lagi petani walet di Kabupaten Banjar yang tidak memiliki izin resmi.
    Disinggung masalah perizinan Khairul Saleh menegaskan,bahwa pihaknya melalui instansi terkait terus melakukan himbauan

kepada para petani walet yang tidak memiliki izin ini, agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan dokumen perizinannya. ”Kami akan

memberikan waktu sekitar 6 bulan kepada para petani,untuk melengkapi domumen perizinan tersebut,” ujarnya. Apabila masalah

perizinan ini balum dapat diselesaikan, maka pihaknya akan melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku. hum/adi


MPLIK Diminati Pelajar
MARTAPURA - Tujuan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, sudah terasa dengan kehadiran tujuh buah Mobile Pusat Layanan

Internet Kecamatan ( MPLIK ) yang dikelola oleh  Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan semboyan “ Jangan Biarkan Yang

Terpencil Kian Terkucil” yang beroperasi di setiap kecamatan di Kabupaten Banjar secara bergiliran.
    Setiap harinya sebagian MPLIK dikerahkan untuk  kegiatan tidak terkecuali hari minggupun selalu siap bertugas untuk melayani.

Selama dioperasikannya MPLIK tersebut , ternyata banyak sekali diminati oleh kalangan pelajar maupun masyarakat. Tidak adanya

kekhawatiran kehadirian MPLIK di kalangan para pelajar oleh guru-gurunya dikarenakan layanan internetnya sudah diprotek untuk hal

berbau pornografi.
    Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh beserta Ibu H. Raudhatul Janah sangat mendukung sekali terhadap kegiatan MPLIK di

Kabupaten Banjar, terbukti disetiap kegiatan keprotokoleran maupun yang lainnya selalu dilibatkan.
    Sebagai sarana pendukung kegiatan, Mobile Pusat Pelayanan Internet selalu siap melayani masyarakat. Banyak harapan, agar

kunjungan MPLIK di setiap kecamatan rutin dilaksanakan mengingat tidak semua jaringan internet bisa diterima signalnya .
    Baru-baru ini MPLIK menggelar secara bersamaan dengan mobile pelayanan yang lainnya memberikan pelayanan di Desa Mandi

Kapau Barat, dalam rangka memeriahkan acara kunjungan PKK Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Hj Jauhar Manikam Muchlis

Gafuri  beserta rombongan dan PKK Kabupaten Banjar yang dimotori  Hj Raudathul Janah Khairul Saleh di Desa Binaan Mandi Kapau Barat.

Pujian yang sangat dalam oleh Raudhatul Janah Khairul Saleh terhadap desa binaannya ini sangat wajar, karena Desa Mandi Kapau sudah

mengharumkan nama Kabupaten Banjar di tingkat provinsi maupun nasional dengan prestasinya. hum/adi

Rapat Koordinasi Tim PKH Kabupaten Banjar Digelar
MARTAPURA - Di negara kita kemiskinan masih merupakan permasalahan yang masih sangat perlu diperhatikan. Banyaknya jumlah

penduduk yang hampir mencapai 250 juta jiwa sangat mempengaruhi masalah kemiskinan. Upaya pemerintah pun kadang belum optimal

menyentuh masyarakat miskin, kesalahan data dalam pemberian bantuan masih kerap terjadi.
                Hal ini lah yang membuat Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banjar berupaya mencari jalan keluar untuk

mengatasi masalah tersebut. Melalui Kabid Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Banjar Ari.M.Akbar beserta tim lainnya mengadakan Rapat

Koordinasi PKH Kabupaten Banjar yang juga dihadiri Koordinator PKH Kalimantan Selatan Reza Nasrullah pada Selasa (24/4) di Aula

Bappeda Kabupaten Banjar.
                Dikatakan Ari M Akbar, kesalahan dalam pendataan sering kali terjadi sehingga bantuan untuk masyarakat sering kali tidak

sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Kepada tim survei diharapkan mampu dengan jeli melihat keadaan masyarakat. Jangan

sampai masyarakat yang berpenghasilan cukup juga mendapat bantuan. Bantuan ini sebenarnya ditujukan untuk pendidikan dan

kesehatan, dengan bantuan ini diharapakan dapat memberi rangsangan kepada masyarakat untuk tetap menyekolahkan anaknya hingga

jenjang yang lebih tinggi.
    “Disamping pendidikan, kesehatan masyarakat miskin kadang masih memprihatinkan apa lagi dengan kondisi ibu hamil dan

Balita. Selama masa hamil para ibu hendaknya memeriksakan kehamilannya minimal sebanyak 4 kali dan memeriksakan bayi/balitanya

secara berskala,” ujarnya mengakhiri.
                Reza Nasrullah yang merupakan Koordinator Tim PKH Kalimantan Selatan menegaskan, permasalahan ini bukan hanya

permasalahan negara atau daerah. Kemiskinan merupakan masalah kita bersama. Kesenjangan sosial sangat dirasa apalagi di perkotaan,

inilah yang membuat masalah kemiskinan semakin runyam. Melalui pemerintah dibentuklah PKH yang tugasnya memberi bantuan kepada

masyarakat miskin.
    "Tapi ini bukan hanya tugas PKH, masyarakat yang berpenghasilan lebih dari cukup hendaknya juga ikut menyantun kepada

warga miskin. Selain meringankan beban mereka pasti mendapat balasan dari Tuhan,” ungkapnya.  hum/adi

Senin, 23 April 2012

Bupati Tinjau Pelaksanaan UN

mb/ist
MORIL - Bupati Banjar Pangeran Khairul Saleh meninjau SMPN 1 Martapura saat pelaksanaan UN. Raja Muda Kesultanan Banjar ini turut

memberikan dukungan moril bagi para siswa agar diperoleh hasil yang memuaskan.



MARTAPURA -  Pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional (UN) pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digelar di seluruh Indonesia,

tak terkecuali di Kabupaten Banjar, Senin (23/4) berlangsung lancar dan tertib.
    Sebanyak 5.760 siswa SMP dan sederajat se-Kabupaten Banjar mengikuti Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2011-2012 yang

digelar serentak di seluruh kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 April 2012.  Bupati Banjar H

Pangeran Khairul Saleh didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Drs H Khairil Anwar melakukan kunjungan ke SMPN 1

Martapura.
    Kedatangan H Pangeran Khairul Saleh di sekolah-sekolah ini dalam upaya untuk memberi dukungan, agar para siswa bisa meraih

hasil yang maksimal dan memuaskan. Ia juga menyampaikan dan mendoakan kepada segenap peserta UN dapat meraih hasil yang

maksimal sehingga dapat lulus dengan apa yang diharapkan.  Di samping itui ia mengatakan, dengan konsentrasi dan belajar yang rajin

dan tekun para siswa juga diharapkan dapat lulus dan melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi.
    Khairul juga mengimbau, kepada siswa-siswi yang mengikuti Ujian Nasional tahun ini untuk belajar bersungguh-sungguh, baik

melalui Internet maupun melalui informasi lainnya, serta menjaga kesehatan dan bisa mengikuti Ujian Nasional sampai selesai.
    Sementara itu pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda Wakil Bupati Banjar Dr H Ahmad Fauzan Saleh MAg juga

melakukan eninjauan secara langsung Ujian Nasional (UN) ke SMPN 4 Martapura di dampingi anggota DPRD Banjar Pangeran Wardiansyah

dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Misbahul Munawar.
    Fauzan Saleh mengharapkan, Ujian Nasional pada tahun ini dapat telaksana dengan lancar dengan hasil yang memuaskan, serta

ia juga meminta kepada para siswa untuk bejar bersungguh-sungguh, agar nantinya bisa menjawab soal-soal yang akan diujikan agar bisa

mendapatkan nilai yang memuaskan.
    Ia juga meminta, para pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UN di setiap sekolah agar dapat melakukan

pengawasan secara maksimal terhadap semua siswa yang mengikuti UN sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
    Kemudian Kepala Sekolah SMPN 4 Martapura, Drs M Arsyad MPd menyampaikan, untuk SMPN 1 Martapura  akan dilaksanakan UN

selama empat hari dari tanggal 23 April sampai dengan 26 April 2012, dengan mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA, dan untuk tahun ajaran 2011-2012 ini SMPN 4 Martapura terdapat 213 orang siswa dan siswi kelas III

yang terdaftar. hum/adi

Donor Darah Warnai HUT Linmas
MARTAPURA - Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) tahun 2012 tingkat Kabupten Banjar diperingati

dengan apel bersama Linmas, dan Bakti Sosial Donor Darah yang digelar pada, Senin (23/3) di halaman kantor Pemkab Banjar.
            Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh melalui Sekda setempat H. Nasrunsyah saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri H

Gamawan Fauzi ketika memimpin apel peringatan Hari Linmas 2012 memyampaikan,  Peringatan Linmas tahun ini mengangkat tema

”Satuan Perlindungan Masyarakat Siap Mengemban Tugas Dalam Membantu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”.
            Tema ini sangat tepat dan strategis bila dikaitkan dengan eksistensi Satlinmas selama ini. Dengan peran dan fungsi tersebut,

pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi terhadap potensi Satlinmas agar terus berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat

dalam menunjang program pemerintah.
            Tema tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta Satuan Perlindungan Masyarakat dalam salah satu bidang tugasnya

yaitu membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi

tanggungjawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah saja, tapi juga seluruh komponen masyarakat. karenanya, partisipasi

masyarakat selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjamin suksesnya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
            H Gamawan Fauzi mengatakan, aspek geografis negara kita merupakan kekuatan sekaligus kelemahan bangsa ini, mengingat

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera serta terbentang digaris khatulistiwa yang

terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik utama dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia yang

sering dilanda bencana alam. Selain itu, kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia sangat rentan akan timbulnya bencana sosial

maupun bencana kemanusiaan. Oleh sebab itu, kita dituntut selalu siap dan waspada untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya

bencana yang ditimbulkan oleh alam, non alam maupun bencana sosial, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan

kerugian harta benda maupun korban jiwa.
            Dalam mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana, para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di

desa/kelurahan baik secara perorangan maupun secara Satuan perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan Kewaspadaan Dini

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, agar

anggota Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi segala potensi dan indikasi

timbulnya bencana.
            Khusus pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanggulangan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana,

Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.362/4396/SJ tanggal 11 Desember 2009 tentang Pemberdayaan Satuan

Perlindungan Masyarakat dalam Membantu Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor, telah meminta para Gubernur,

Bupati/Walikota yang wilayahnya rawan bencana agar memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi Perlindungan

Masyarakat se-optimal mungkin dalam membantu program yang dimaksud.
            Ia juga mengharapkan, Dalam optimalisasi pemberdayaan aparat harus selalu dilakukan dengan cara melibatkan aparat Satuan

Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk di dalamnya pengurangan resiko bencana

sebagai bagian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat juga dapat difungsikan sebagai

mobilisan yang sewaktu-waktu siap membantu penanggulangan bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersama-sama

dengan komponen bangsa lainnya.
          Pemerintah daerah juga diminta untuk memperhatikan beberapa hal yakni,Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kapasitas

Sumber Daya Manusia Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat sehingga menjadi profesional dalam mengemban tugasnya dilapangan

khususnya dalam membantu penanggulangan bencana, Memberdayakan Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat lebih kepada tugas

pokok dan fungsi utama yang dimilikinya, Mempersiapkan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai mobilisan yang sewaktu-waktu siap

untuk dimobilisasi sebagai komponen cadangan negara, Senantiasa menjalin dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang sinergis

dengan instansi terkait serta lembaga masyarakat lain dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Perlindungan Masyarakat. hum/adi

Pemaksaan Eksekusi Jelas Melanggar Hukum


JAKARTA - Mantan Wakil Ketua MA, Prof Dr M Yahya Harahap SH MH memberikan legal opinion atas perkara yang kini dihadapi Direktur PT

Satui Bara Tama H Parlin Riduansyah.
    “Jika masih memaksakan eksekusi terhadap putusan batal demi hukum, maka sama saja melakukan pelanggaran hukum,"

tegasnya. Menurutnya, putusan batal demi hukum karena tidak bisa memenuhi syarat formal pemidanaan seperti yang tercantum pada

pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP, sehingga dipastikan dalam ayat 2 tidak bisa dieksekusi karena tidak terpenuhi pada ayat 1. Hal itu,

lanjutnya, sudah final dan sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi.
    H Fikri Chairman SH MSi, Minggu (22/4) melalui telepon kepada wartawan menerangkan, ia senada dengan Yahya bahwa upaya

eksekusi oleh jaksa eksekutor bakal melanggar hukum jika tetap dipaksakan, sebab putusan batal demi hukum tidak bisa dieksekusi.
    Menurut kandidat doktor hukum di salah satu perguruan tinggi di Surabaya ini, dirinya senada dengan Yahya. “Dalam pasal 197

ayat 1 huruf k  jo ayat 2 (batal demi hukum) adalah putusan akhir dan final. Sehingga apabila ada pihak penegakhukum dalam hal ini

adalah jaksa yang bersikeras mengeksekusi putusan non ekskutable, sama saja penegak hukum yang melakukan perbuatan melawan

hukum. Otomatis kami selaku kuasa hukum, pasti akan melaporkan upaya yang dipaksakan ini ke pihak-pihak berwenang seperti Komnas

HAM, dan pihak lainnya," ungkapnya.
    Pernyataan ini dilontarkan Fikri di saat posisi kasus terakhir menunjukan dimana pihak Kejaksaan Agung RI, tengah

‘disibukkan’ dengan permintaan pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel atas saran JAM Pidum Hamzah Tadja untuk meminta fatwa atas putusan

terakhir MA yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Parlin namun berisikan putusan Mahkamah Agung yang mendukung

putusan Judex Factie. (Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan bebas murni - Red)
    Sebelumnya,, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc ini, memang intens mengamati sederet putusan MA yang dalam pelaksanaan

eksekusinya didapati banyak kejanggalan, bukan hanya terletak pada putusan MA yang memerintahkan kejaksaan melaksanakan eksekusi

dalam konteks menangkap dan menahan, namun juga dicermati pada putusan MA yang memerintahkan eksekusi terhadap putusan-

putusan bebas yang kadang seperti ‘dipersulit’ (baca; mandeg) untuk dilaksanakan kejaksaan.
    Topik yang lebih menarik lagi, dari setiap putusan final MA tersebut, kejaksaan terus melakukan upaya lainnya seperti meminta

fatwa kembali ke MA. “Fatwa?. ‘Haram’ hukumnya kalau kejaksaan tetap berupaya mengajukan fatwa, toh undang-undangnya sudah jelas,

tidak perlu lagi penafsiran macam-macam, apalagi sampai harus meminta fatwa. Apapun putusan yang dikeluarkan MA, itu sudah final,”

tegasnya sembari mengingatkan kalaupun tetap meminta fatwa, fatwa juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
    Terlebih lagi untuk putusan-putusan yang batal demi hukum lantaran di tingkat kasasi kejaksaan ke MA, tidak memenuhi syarat

formal pemidanaan seperti yang tercantum pada pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP, yang bisa dipastikan dalam ayat 2 tidak bisa dieksekusi

lantaran tidak terpenuhi pada ayat 1 tadi. “Bahwa suatu putusan dari tingkat PN, PT, hingga MA yang tidak memenuhi syarat formal

pemidanaan seperti terangkum dalam pasal 197 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, itu adalah batal demi hukum, walaupun itu hanya 1 poin

ketentuan dari pasal itu tidak terpenuhi dari huruf a sampai huruf l, tetap batal demi hukum. Dengan demikian sekali lagi saya ingatkan,

tidak perlu lagi fatwa, dan jaksa harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut,” pesannya.
    “Dan permintaan kepada MA seperti itu menjadi subjektif dan tidak pada tempatnya. Karena yang melaksanakan ketentuan pasal

197 itu adalah pengadilan termasuk MA. Kalau memang tidak memenuhi syarat formal pemidanaan, itu merupakan kesalahan MA sendiri.

Jadi bagaimana mungkin kejaksaan meminta fatwa kepada yang membuat kesalahan. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan apapun untuk

meminta fatwa,” tambahnya.
    Lalu bagaimana nasib terpidana yang menjadi ‘korban permainan’ hukum seperti ini?. “Terpidana cukup meminta surat

pernyataan kepada MA bahwa putusan tersebut batal demi hukum,” sarannya.
    Ditanya soal upaya kasasi JPU ke MA terhadap putusan bebas seseorang yang melanggar pasal 244 KUHAP, Yusril menilainya itu

memang suatu pelanggaran. “Saya berani uji materi pasal 244 KUHAP dan bisa dipastikan kalau upaya kasasi memang ‘menabrak’ pasal

tersebut. Begitu juga pasal 263 KUHAP yang telah menegaskan bahwa jaksa juga tidak boleh melakukan upaya PK. Kalau saya fokuskan,

sederet kejanggalan ini muncul, telah menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak mau menghormati putusan-putusan bebas

murni,” beber pria kelahiran Bangka Belitung 56 tahun silam ini. web/adi 

Minggu, 22 April 2012

Semua Komponen Mesti Menjaga NKRI


MARTAPURA - Di tengah genta demokrasi yang begitu massif, tentunya akan membuka ruang yang luas untuk  semua orang bisa berbicara, berasumsi dan memberikan pendapatnya di muka umum, dan tak jarang   ini berimpilikasi kepada ketersinggungan, ketidaknyamanan dan lainnya sehingga memunculkan embrio pertengkaran dan perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia.
    Untuk mengatasi semua itu maka diperlukan sebuah formula yang baik dan efektif untuk menanggulanginya, salah satunya deNgan menerapkan kembali empat pilar utama bangsa Indonesia ditengah keberagaman masyarakat Indonesia yakni Bheneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI.
    Hal tersebut ditegaskan Anggota DPR RI dari Komisi II Dr H Taufik Effendi yang bekerjasama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Martapura saat mensosialisasikan empat pilar utama bangsa Indonesia serta nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Kamis, 19 April 2012  di Gedung Juang Martapura.
    Taufik Effendi menjelaskan, saat ini bangsa indonesia sedang mengalamai sebuah pergeseran nilai-nilai sosial yang dulu pernah ditanamkan nenek moyang bangsa Indonesia, yakni nilai gotong royong, kebersamaan, persatuan dan saling menghargai satu sama lain serta menjunjung tinggi nilai adat istiadat serta budaya leluhur yang sangat baik.
    Pergeseran nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari maraknya konflik yang yang kerap tererjadi, baik konflik antar individu, antar kelompok, atau golongan bahkan yang paling parah adalah konflik tersebut tidak jarang menimbulkan korban jiwa, sehingga dendam diantara pihak yang bertikai kerap rumit diselesaikan dan tidak jarang konflik tersebut dapat terus berlanjut, bahkan pemicunya hanya persoalan yang sangat sepele, akan tetapi bisa berdampak yang sangat besar.
    Untuk itulah, ia selaku anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan merasa perlu untuk kembali mensosialisaikan tentang Bheneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Taufik Effendi hal tersebut sangat penting agar konflik yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia sedini mungkin dapat dihindari.
    Wakil Bupati Banjar Dr HA Fauzan Saleh dalam kesempatan tersebut menyampaikan, ia atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar merasa sangat senang dengan kegiatan sosialisasi tentang Bheneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undag Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI dan NKRI, dimana melalui kegiatan tersebut masyarakat Kabupaten Banjar serta generasi mudanya dapat lebih mengenal tentang pondasi utama bangsa Indonesia.
    Selain itu, melalui sosialisasi tentang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI dan NKRI tersebut, keamanan, kenyamanan serta ketentraman yang selama ini telah ada di Kabupaten Banjar Khususnya, dan Kalimantan Selatan umumnya dapat terus terjaga, dan berlanjut pada generasi akan datang.
    Sementara itu Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Martapura Amiruddin yang juga ketua panitia kegiatan sosialisasi Bheneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undag Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI dan NKRI dalam laporannya mengungkapkan, dengan diadakannya soialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara tersebut hendaknya dapat menumbuhkan kembali semagat cinta untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memantapkan hati dan tekad bersama untuk menjaga keutuhan  NKRI.
    Amiruddin juga mengatakan, ia atas nama warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengucapkan terimakasih atas Kehadiran Dr Taufiq Effendi di Kabupaten Banjar, di mana kehadirannya tersebut menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi Masyarakat Kabupaten Banjar, sebagai tokoh Kalimantan Selatan bahkan nasional, tentunya akan banyak sesuatu yang bisa digali, dan diambil pelajaran dari sosialisasi tersebut. hum/adi

mb/ist
SOSIALISASI - Tokoh Kalsel kaliber nasional Taufiq Effendi berfoto bersama dengan Wabup Banjar HA Fauzan Saleh, pengurus PMII dalam acara sosialisasi keutuhan NKRI di Martapura.

Noor Sunarto Pimpin BPBD se-Kalsel
MARTAPURA - Ide inovatif yang dicetuskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar untuk membentuk sebuah Forum Komunikasi BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan ternyata disambut baik dan diapresiasi tinggi oleh BPBD kabupaten/kota lainnya.
    Hal ini ditandai dengan diadakannya pertemuan antar Kepala maupun perwakilan dari beberapa  BPBD kabupaten/kota yang ada di Kalsel untuk bermusyawarah sekaligus menentukan kepengurusannya, Kamis (19/4) di ruang kerja Sekda Banjar, Martapura.
    Pertemuan ini dikoordinir langsung oleh Kepala BPBD Banjar, H Noor Sunarto. Menurutnya,  ini dalam rangka menjalin silaturrahim dan merumuskan rencana ke depan agar kinerja BPBD semakin bisa membawa faedah bagi masyarakat luas. “Selain silaturahim, diagendakan pula pembentukan susunan pengurus Forum Komunikasi BPBD se-Kalimantan Selatan yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan tugas,  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Forum ini esensinya adalah sebagai wadah yang mampu menyerap aspirasi, kritikan, dan saran dari masyarakat maupun BPBD Kabupaten/Kota se-Kalsel untuk  diteruskan lagi ke BPBD Provinsi hingga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Masing-masing BPBD juga bisa saling sharing informasi,” ujar Sunarto.
    Sunarto melanjutkan, setelah forum terbentuk, rencana ke depan adalah memperkuat kelembagaan, memantapkan jejaring terkait yang peduli dengan penanganan bencana, memberdayakan masyarakat  lebih pro aktif, serta mengusahakan agar masalah penanggulangan bencana bisa teragendakan dalam mata pelajaran sekolah.
    Adapun para perwakilan BPBD kabupaten lain yang turut berhadir dalam pertemuan tersebut adalah dari BPBD Banjar selaku tuan rumah sekaligus pencetus ide, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, BPBD Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Kotabaru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah dan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari hasil rembug, akhirnya H Noor Sunarto, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum Komunikasi BPBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. hum/adi

Jumat, 20 April 2012

Kaum Hawa Bisa Pelopori Perubahan


MARTAPURA - Kamis (19/4), peringatan Hari Kartini Ke-133 Tahun 2012 Kabupaten Banjar dipusatkan di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Peringatan yang dibuka dengan tarian Japin Ading Bastari (Tim PKK Kab. Banjar), Tarian Dara Manginang (Kesultanan Banjar) dan kesenian Madihin, dimaksudkan untuk mengenang dan menyegarkan kembali ingatan para anak bangsa terhadap pemahaman dan penghayatan serta arti perjuangan dan nilai kebangkitan kaum perempuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan bangsa Indonesia.
Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh dalam sambutannya menyampaikan, kaum hawa harus selalu mampu meningkatkan kreativitas dan kapasitas dirinya. ”Kita menyaksikan Sri Mulyani, mantan Menkeu RI dengan garang mampu mempertahankan pendapatnya dalam rapat dengan DPR RI,” ujarnya mencontohkan.  Ia pun menambahkan, laki – laki tidak akan berarti tanpa dukungan istri.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Raudatul Jannah Khairul Saleh menghendaki perempuan menjadi pelopor perubahan. Ia sepakat atas tema peringatan kali ini ”Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Kreativitas dan Peran Perempuan dalam Pembangunan”.
Mengusung tema di atas, Bupati Banjar H. Pangeran Khairul Saleh bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Raudatul Jannah Khairul Saleh memberikan penghargaan kepada para Kartini Banjar yaitu Siti Aminah (Bidan Desa Terpencil Desa Rantau Bujur Kecamatan Telaga Bauntung), Nurjanah (Wanita Tani Maju Mufakat Desa IIIA Kecamatan Simpang Empat), Siti Aminah (Taruna Siaga Bencana Perempuan), Hj. Amnah (Pelopor Pengolah Kerupuk Ikan Desa Kampung Melayu Kecamatan Martapura Timur), Sarintem (Kader Posyandu Bunga Bougenvil III Desa Bawahan Selan Mataraman sejak tahun 1983), dan para pasukan kuning atau Petugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar (Sudinem, Tukiyem, Halimatus Sadiyah, Khairina, dan Kasirah).
Raudatul Jannah menasehati, perempuan harus lebih menghargai dirinya agar orang lain dapat lebih menghargai kita. ”Namun kaum wanita harus tetap menyadari, dalam rumah tangga, kita harus tetap menghargai pria sebagai pemimpin keluarga,” katanya mengingatkan.
Di sisi lain, Ketua Panitia Rusdah Faisal melaporkan, rangkaian kegiatan Hari Kartini Tahun 2012 di Kabupaten Banjar diisi dengan berbagai kegiatan seperti Kamis lalu (12/4) seminar sehari tentang pendidikan dan perlindungan anak, bakti sosial berupa pelayanan kesehatan, donor darah dan pelayanan KB bagi masyarakat secara gratis, Jumat (20/4) sepeda santai dan kegiatan perempuan menanam di Jalan Kenanga Martapura Kawasan Alun – Alun Ratu Zalecha. Hum/adi

Mb/ist
KENANG-KENANGAN - Acara yang turut dihadiri unsur Muspida dan para pejabat lingkup Pemkab Banjar ini pun ditutup dengan penyerahan kenang – kenangan dari Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hj Raudatul Jannah Khairul Saleh, Wakil Ketua TP PKK Kab. Banjar Hj. Laila Fauzan Saleh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Banjar Hj Budiarti Nasrunsyah.

Kamis, 19 April 2012

PMII Kalsel Rekonsiliasi Gerakan

MARTAPURA - Selasa (17/4), Harlah PMII Konfercab Kalimantan Selatan digelar di Taman Budaya Banjarmasin dengan mengusung tema "Rekonsiliasi Gerakan dalam Refleksi Sejarah PMII".
Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Bupati Banjar Dr H Ahmad Fauzan Saleh MAg, Pengamat Sosial Ahmad Barjie B dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel Samsul Rani.
Fauzan Saleh dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada PMII yang memasuki usia ke-52. Dia berharap keberadaan PMII di Kalimantan Selatan dapat memberikan partisipasi dalam rangka pembangunan daerahnya. “Semoga PMII melangkah lebih baik seperti kehedak yang diinginkan oleh para pendirinya,” katanya.
Ketua Umum Koordinator Cabang (Koorcab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel periode 2012-2014, Muhammad Radini mengatakan, PMII selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan tujuan didirikannya PMII.
“PKC PMII Kalsel akan melakukan langkah strategis, terutama penguatan kapasitas kader agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendistribusikan kader di seluruh sektor yang ada baik pemerintahan dan khususnya di masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kegiatan harlah PMII tersebut, sebelumnya digelar doa bersama dengan pembacaan Al Quran yang dibacakan oleh anggota PMII. Acara dilanjutkan dengan kegiatan seremononial dan ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Banjar. Hum/adi

Mandikapau Wakili Banjar Pada Program Desa Percontohan

MARTAPURA - Desa Mandikapau Kecamatan Karang Intan menjadi desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai desa yang akan dijadikan sebagai pilot projek desa percontohan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dimulai dengan adanya peninjauan oleh tim penilai desa percontohan yang datang ke desa tersebut pada Jum’at (14/4) dipusatkan di Balai Desa Mandikapau.
Ketua tim penilai program Desa Percontohan Kalimantan Selatan tahun 2012 Hj Jauhar Manikam Muchlis Gafuri dalam kesempatan tersebut menyampaikan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemantauan terhadap desa-desa yang dipilih oleh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan sebagai peserta dalam lomba desa percontohan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012.
Dengan pemantauan ke lapangan tersebut, tim dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi desa, perangkat desa, kelengkapan administrasi desa, serta fasilitas penunjang yang ada di desa seperti fasilitas sanitasi dan kesehatan, termasuk juga fasilitas pendidikan yang berbais anak usia dini serta jalan desa. Setelah dilakukan pemantapan, selanjutnya dalam tahapan berikutnya tim akan dilakukan penilaian di semua desa yang telah ditunjuk oleh masing-masing kabupaten/kota.
Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Raudatul Jannah Khairul Saleh dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Desa Mandikapau banyak memiliki keunggulan dibanding desa-desa lain yang ada di Kabupaten Banjar, sehingga pemerintah setempat menunjuk desa tersebut mewakili Kabupaten Banjar pada program Desa Percontohan tahun 2012 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia juga menyebutkan, Desa Mandikapau juga telah mendapat kepercayaan untuk mewakili Kalimantan Selatan pada lomba desa tingkat nasional tahun 2010 dan mendapat predikat tebaik ketiga dari semua kabupaten se-Indonesia.
Mengacu pada kenyataan tersebut, pada program Desa Percontohan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 ini, Desa Mandikapau di bawah kepemimpinan Pembakal H Junaidi dapat kembali meraih juara terbaik I. Hal tersebut didasari dengan kelengkapan adminsitrasi desa, fasilitas penunjang lain yang cukup memadai, serta dukungan dari semua lapisan masyarakat desa Mandikapau dalam membangun desa, dan memelihara kebersihan dan keindahan desa sangat tinggi, sehingga Desa Mandikapau dapat dikategorikan sebagai desa yang indah, rapi, nyaman dan aman. Hum/adi

Jalur Hijau Kertak Hanyar Ditertibkan Kembali
MARTAPURA - Senin (16/4) lalu, upaya penertiban PKL di Kecamatan Kertak Hanyar terus dilakukan oleh Pemkab Banjar. Puluhan petugas yang tergabung dalam tim penertiban melakukan penertiban PKL di sepanjang jalur hijau Jalan Ahmad Yani Km 7-8 Kecamatan Kertak Hanyar.
Tim penertiban terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, aparat Kecamatan Kertak Hanyar, dan dikawal polisi, dibantu TNI melakukan penertiban kepada PKL dengan tertib tanpa banyak menuai protes dari mereka.
Tim penertiban menilai keberadaan PKL itu telah mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban umum. Selain itu, PKL juga telah menyalahgunakan fungsi jalur hijau untuk tempat berjualan. Kami telah melakukan peringatan dan mengimbau pedagang agar tidak berjualan di jalur hijau ini. “Kami pun meminta pedagang segera membongkar sendiri bangunannya,” papar Ahmadi, Kasat Pol PP Kabupaten Banjar.
Kami berupaya mengembalikan keberadaan jalur hijau ini sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai saluran air atau sungai kecil. Jadi tidak untuk berdagang seperti ini jelas Ahmadi.
Dalam penertiban PKL tersebut, nampak para pedagang pasrah lapak dagangannya dibongkar dan diangkut ke truk. Sementara yang lain berjanji akan segera membongkar sendiri tempat jualannya.
“Sebelumnya memang telah ada peringatan dari Pol PP, namun karena ini tempat kita berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kami tetap berjualan,” ujar Asniah (42 tahun) pemilik warung nasi kuning di Km 7,3 RT 2 Kertak Hanyar. Hum/adi

Rabu, 18 April 2012

Pengadangan Pencuri Berdarah-darah, 2 Tewas

MARTAPURA – Pengadangan terhadap dua pencuri velg mobil ditandai aksi berdarah-darah. Dua tewas, yakni seorang warga Desa Tambak Anyar Ulu, Armani dan seorang oknum pencuri, Usuf, warga Astambul. Sementara dua orang mengalami luka-luka, di antaranya seorang polisi, Aiptu H Ruspandi dan seorang luka lagi, oknum pencuri, Amrullah, juga warga Desa Sei Alat, Astambul.
Kejadian bermula ketika Rabu (18/4) dini hari sekitar pukul 03.00 Wita, sejumlah warga memergoki aksi dua pencuri di kawasan Desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur. Kedua pencuri, Usuf dan Amrullah kedapatan mencuri velg mobil milik warga setempat.
Warga yang mendengar teriakan ada maling mencoba mengadang kedua pencuri yang sempat bersembunyi di bawah kolong salah satu rumah warga. Namun, merasa terjepit dan tak ingin tertangkap, kedua pencuri yang mengenakan senjata tajam jenis parang dan belati secara membabi-buta mengibaskan parangnya ke arah warga.
Naas, salah seorang warga setempat, Armani terkena sabetan di bagian punggungnya. Kedua pencuri pun berhasil kabur dari kepungan warga. Sementara Armani yang terkapar, dilarikan warga ke RSUD Ratu Zalekha Martapura, sekitar lima kilometer dari lokasi kejadian.
Namun, meski sudah memperoleh penanganan medis, nyawa Armani tak tertolong, sekitar pukul 06.00 Wita, warga yang malang meninggal.
Polsek Martapura Timur bekerjasama dengan Sat Reskrim Polres Banjar plus Polsek Astambul coba mengepung kediaman kedua pencuri yang memang tak jauh dari Polsek Astambul, namun keduanya keburu menghilang ke arah Sei Kitanu, Jalan Martapura Lama, Kecamatan Martapura Timur. Namun, polisi hanya sempat mengetahui hingga di sana, karena jejak keduanya menghilang, meski polisi sudah berupaya mengendus begundal itu melalui GPS.
Polsek Sungai Tabuk dan Gambut kemudian dikontak untuk memblokade pelaku yang masih berkeliaran. Bahkan, keduanya pagi itu masih sempat menjambret seorang ibu di kawasan Sungai Tabuk, 35 kilometer dari Martapura.
Rabu siang, secara tak terduga, kedua pencuri kedapatan sedang melalui Jalan Lingkar Utara, Km 18 Gambut atau tepatnya di kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Di sana sudah mengadang, Kanit Reskrim Polsek Gambut Aipda H Ruspandi dan anak buahnya. Secara tak terduga, kedua pencuri nekat melakukan perlawanan, sampai Aipda Ruspandi roboh akibat sabetan sajam pelaku. Rsupandi menderita luka di dadan dan tangannya, sehingga harus dilarikan ke RS Bhayangkara Banjarmasin.
Karena melawan petugas meski sudah diberikan tembakan peringatan, petugas gabungan pun tepaksa menghadiahi kedua pelaku dengan timah panas. Usuf pun menemui ajalnya setelah mendapat enam sampai delapan tembakan, sedangkan Amrullah terkapar akibat peluru terkena pantat dan kakinya.
Jenazah Usuf dibawa ke kamar mayat RSUD Ratu Zalekha dan beberapa jam kemudian dijemput keluarganya. Sedangkan Amrullah langsung diamankan ke Polres Banjar. Tersangka akan dikenakan pasal 170 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.
Kapolres Banjar AKBP Dwi Ariwibowo, didampingi Kasat Reskrim Polres Banjar AKP Wildan Alberd dan Kapolsek Martapura Timur Ipda Agus membenarkan adanya kejadian tersebut. adi

Banyak Keberhasilan Selama 2011

MARTAPURA - Perkembangan pembangunan di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada kondisi terakhir berkisar sebesar 3,34 persen, angka ini satu progres yang sangat menggembirakan mengingat angka tersebut jauh sangat rendah jika dibandingkan dengan perkembangan secara nasional pada tahun 2011 berkisar 12,49 persen.
Pada urusan ketenagakerjaan terjadi pula penurunan tingkat pengangguran terbuka, dimana pada tahun 2011 telah berada pada angka 4,67 persen, hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dimana angka ini cukup rendah mengingat pada perkembangan di tingkat nasional pada tahun 2011 berkisar 6,56 persen.
Hal tersebut dikatakan Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjar tahun 2011 pada Selasa (17/4) di hadapan sidang Paripurna DPRD Kabupaten di Gedung DPRD setempat.
Menurut Bupati BAnjar, Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kabupaten Banjar Tahun 2011 sebesar 70,94 %, atau berada pada peringkat 5 diantara 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kenaikan ini ditunjang oleh pembangunan sumberdaya manusia, baik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, serta daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan.
Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011, tercermin pada Ringkasan Realisasi Anggaran di Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .
Realisasi keseluruhan Anggaran Pendapatan yang diperoleh dalam tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp.949.021.376.211,60 dari target sebesar Rp.924.512.768.305,41 atau mencapai 102,65 persen. Sementara itu pada sisi belanja daerah telah direalisasikan sebesar Rp.845.120.961.784,00 atau mencapai 91,40 persen, dari yang dianggarkan sebesar Rp.924.607.371.591,00. Pada perkembangan selanjutnya kita bersyukur, karena di tahun 2012 ini, harapan kita untuk meningkatkan APBD Kabupaten Banjar akan menembus angka 1 (satu) trilyun rupiah, juga ditargetkan akan tercapai.
H Pangeran Khairul Saleh juga menguraikan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianggap cukup besar pengaruhnya terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat selama tahun 2011 dalam LKPJ 2011 dapat dibagi menjadi tiga bagian, penyelenggaraan urusan desentralisasi, mencakup penyelenggaraan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dan penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Pada penyelenggaraan urusan pendidikan, telah dilaksanakan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, proporsi alokasi dana untuk pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD, maka Kabupaten Banjar telah mampu merealisasikan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proporsi anggaran pendidikan dialokasikan berkisar 39,57 persen terhadap total APBD tahun 2011.
Program yang telah dilaksanakan meliputi, peningkatan PAUD, pengembangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Peningkatan Pendidikan Menengah, Pengembangan Pendidikan Non Formal, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu, pada tahun ajaran 2010/2011 APK SD/MI sebesar 109,92 persen, APK SMP/MTs sebesar 80,89 persen dan APK SM/MA 68,21 persen. Sementara itu untuk APM, SD/MI sebesar 90,86 persen dan APM SMP/MTs sebesar 58,21 persen, selanjutnya untuk APM SMA/MA sebesar 57,27persen. Keberhasilan program pendidikan didukung oleh banyak hal, termasuk diantaranya peningkatan kompetensi para guru melalui sertifikasi guru.
Selanjutnya di bidang kesehatan telah dilaksanakan program untuk pemantapan pelayanan kesehatan dasar secara lebih efektif, dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, peningkatan peran serta masyarakat melalui promosi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan. Disamping itu juga dilaksanakan pemeliharaan kesehatan tempat umum, pengolahan makanan, selain itu juga perbaikan sarana dan peningkatan prasarana kesehatan.
Secara umum pelaksanaan program kesehatan cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari penurunan kasus kematian bayi, dari 17 bayi pada tahun 2010 menurun menjadi 12 bayi pada tahun 2011. Selanjutnya kasus kematian ibu melahirkan juga mengalami penurunan dari 12 kasus pada tahun 2010 menurun menjadi 14 kasus pada tahun 2011.
Untuk urusan pekerjaan umum telah dilaksanakan berbagai program kegiatan, baik dari bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya maupun pembinaan jasa konstruksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011 diantaranya, pembangunan gedung serbaguna beruntung baru (tahap III), pembangunan gedung Iqro (lanjutan), pembangunan kantor Kelurahan di Kecamatan Martapura Kota sebanyak empat buah yaitu kantor kelurahan keraton, kelurahan jawa, kelurahan pasayangan dan kelurahan sekumpul,
Pembangunan kantor Kelurahan Gambut Barat di Kecamatan Gambut, pembangunan kantor Kelurahan di Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak dua buah yaitu kantor kelurahan manarap lama dan kelurahan mandar sari, serta pembangunan kantor Kelurahan Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk. Selain itu juga dilakukan rehab total kantor Camat Aranio, rehab aula kantor DPU dan Bidang Cipta Karya, rehab pagar gedung kantor KPAD, pengadaan konstruksi bangunan tenda pameran Martapura, rehabilitasi workshop dinas PU, Rehabilitasi Asrama Putri Barakat, pembuatan pintu gerbang dan panggung festival Muharram, Pembangunan Stadion Indrasari (lanjutan), pembangunan gedung kantor desa binaan, studi arsitektur Keraton Banjar, serta perencanaan gerbang Makam Sultan Adam dan lingkungannya. Hum/adi
Komisi II DPR RI di Martapura

MARTAPURA - Panasnya terik matahari di langit Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyurutkan langkah anggota Komisi II DPR RI untuk melakukan peninjauan lapangan terkait pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan di daerah.
Kunjungan ke Kabupaten Banjar tersebut adalah untuk melihat langsung pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan daerah terkait bidang tugas, antara lain penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kepegawaian, evaluasi pemilihan umum, kearsipan dan pelayanan publik lain yang menjadi amanah tugas.
Komisi II DPR RI juga memberikan evaluasi dan masukan kepada daerah bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan sinergisitas kebijakan program pembangunan nasional.
“Daerah dan pusat harus sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini reformasi pelayanan merupakan langkah logis sebagai konsekuensi,” kata Dr H Taufik Effendi, saat berdialog dengan jajaran Pemkab Banjar, Selasa (16/4).
Reformasi birokrasi memiliki tujuan strategis untuk mengelola tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku dan cerminan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh menyambut gembira kunjungan anggota Komisi II DPR RI. Dikatakannya bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat bagi daerah dalam rangka peningkatan kualitas program pembangunan daerah.
“Bagi kami pertemuan seperti ini sangat bermanfaat mengingat koreksi dan masukan yang diberikan anggota DPR akan mempertajam pelaksanaan visi-misi pembangunan daerah. Strategis, lagi media perekat hubungan pusat dengan daerah,” tutur Khairul. Hum/adi

Masyarakat Mesti Ikut Peduli
MARTAPURA - Menyikapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar tidak serius dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya sampah di bantaran sungai kecil (kali mati) yang ada di Kelurahan Murung Keraton belakang Mesjid Agung Al-Karomah Martapura, Bupati Banjar Pangeran Khairul Saleh melalui Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar H Boyke Wahyu Triestiyanto ST MT, Senin (16/4) menyatakan, kali mati tersebut akan segera dibersihkan dari sampah, ataupun lumpur yang menjadi sumber pendangkalan kali mati tersebut.
Menurut Boyke, dalam penanganan masalah kali mati tersebut, pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar akan melibatkan dinas maupun instansi lain, agar pola penanganan masalah dapat dilakukan secara bersama dan pemeliharaannyapun akan melibatkan pihak lain termasuk masyarakat setempat.
H. Boyke Wahyu meminta kepada masyarakat sekitar Kelurahan Murung Keraton khususnya para pedagang yang berjualan di sekitar Pasar Martapura agar mau ikut menjaga dan memelihara Kali Mati tersebut, serta jangan jadikan tempat tersebut sebagai tempat pembuangan sampah umum (TPS). Hum/adi

Potensi Masyarakat Bincau Digali

MARTAPURA – Selasa (17/04), dilaksanakan sosialisasi pembinaan sumber daya manusia di Bincau. Hal itu dilatarbelakangi, Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten /kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam besar. Dalam hal ini dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk dapat mengembangkan dan mengolah sumber daya tersebut agar menjadi barang yang bermanfaat yang mempunyai nilai jual.

Tetapi belakangan kita ketahui sumber alam yang menipis seperti tambang, dan hasil hutan lainnya membuat masyarakat kota Serambi Mekah yang islami ini semakin sulit untuk mencari nafkah dengan memaanfaatkan hasil alam yang dulunya telah memanjakan masyarakat itu sendiri.

Melalui Program Pemerintah yang disebut Desa Binaan , permerintah berupaya menggali potensi masyarakat Kab.Banjar untuk kembali berkompetisi dalam menghasilkan benda atau barang yang memiliki nilai jual khususnya dibidang kerajinan tangan yang selama ini sering dilakoni oleh masyatakat –masyarakat Kabupaten Banjar.

Badan lingkungan hidup dan Dishubkominfo bekerja sama untuk memberikan sedikit pembinaan kepada masyarakat Desa Bincau Muara , dalam kegiatan desa binaan di Desa Bincau Muara badan lingkungan hidup meberikan sosialisasi bagaimana cara membuat barang bekas (sampah) menjadi sebuah benda yang bermanfaat, seperti pada plastik dimana telah diketahui plastik merupakan bahan yang digunakan untuk membungkus makanan , buah-buahan, sayuran dan lainnya ternyata dapat didaur ulang menjadi bahan kerajinan tangan seperti boneka, taplak meja dan tikar lampit yang saat ini sangat sulit menemukan bahan bakunya dipasaran dan kali ini.
Dishubkominfo yang mempunyai sarana transfortasi Mobil Internet Keliling juga memberikan sosialisasinya dengan memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan internet yang bijak , yaitu menggunakan internet untuk mencari informasi mengenai dunia usaha , gaya hidup ataupun untuk mencari informasi barang yang kita ingin beli melalui internet, dengan Program Desa Binaan Kabupaten Banjar ini diharapkan masyarakat dapat lebih maju dan mampu mengurangi angka pengangguran , meskipun saat ini Kabupaten Banjar saat ini memiliki sangat sedikit pengangguran. Hum/adi
Mb/ist
SOSIALISASI - Badan Lingkungan hidup memberikan sosialisasi kepada masyarakat Bincau.

Pengenalan Instansi Baru Pada Apel Gabungan
MARTAPURA - Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar masih perlu untuk lebih detail menjelaskan tugas, fungsi dan batasan-batasannya. Melalui Kepala Dinasnya, H Boyke Triestiyanto ST MT, menguraikan bahwa Dinas Perumahan dan permukiman terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang, yaitu Bidang Perumahan, Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, Bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Bidang Kebersihan.
Hal di atas diuraikan Boyke ketika memimpin acara Apel gabungan PNS lingkup Pemda Banjar, Senin 16 April 2012, di Halaman Perkantoran Pemkab Banjar, Martapura. Menurutnya, Dinas Perumahan dan Permukiman mengusung satu visi yakni Mewujudkan Tatanan Perumahan dan Permukiman Berbasis Penatan Ruang dan Keseimbangan Lingkungan yang Berkelanjutan Menuju Clean and Green 2015”.
Boyke menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banjar bisa disebut berhasil meningkatkan pelayanan pada masyarakat bila terbentuk atau terbangunnya tata ruang yang berkelanjutan, perumahan berbasis penataan ruang dan lingkungan yang baik, IPAL-R, TPA berbasis Sanitary Landfill, serta peningkatan luasan dan kualitas RTH.
Apel gabungan kemudian diteruskan dengan acara penyerahan Bantuan Alat Komunikasi HF/SSB dari BPBD Kabupaten Banjar pada beberapa kecamatan yang diserahkan langsung oleh Bupati Banjar, Pangeran H Khairul Saleh, diterima oleh Camat Pengaron, Taufiqurrahman SH mewakili kecamatan yang berada di wilayah Timur seperti Kecamatan Astambul, Mataraman, Simpang Empat, Sungai Pinang dan Sambung Makmur.
Bantuan juga diterima Camat Sungai Tabuk, Rahmat Dhany MAP, mewakili kecamatan yang berada di wilayah Barat yaitu Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Aluh-aluh dan Martapura Barat.
Kegiatan apel yang semula begitu resmi seketika mencair karena dirangkai dengan peringatan Hari Ulang Tahun Sekda Banjar, Ir H Nasrun Syah MP, yang ke-53 ditandai dengan pemotongan Nasi Tumpeng oleh sang isteri, Hj Budiarti. Selain memberikan ucapan Selamat pada Sekda Banjar, Bupati Banjar Pangeran H Khairul Saleh didampingi isteri, Hj Raudhatul Jannah, juga mengundang para PNS lingkup pemda Banjar yang berulang Tahun di bulan April untuk berbaur dengan Sekda Banjar agar mendapatkan ucapan selamat dari semua peserta apel gabungan. Hum/adi

Senin, 16 April 2012

Wabup Upacara Bendera Di SMPN 2

MARTAPURA - Pendidikan adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam memperoleh cita-cita, untuk itu pendidikan sering kali ditimba oleh semua orang yang ada dimana saja baik itu kaya ataupun miskin sejak usia dini hingga akhir hayat, semua itu dilakukan hanya semata- mata untuk mendapatkan masa depan yang cerah yang nantinya dapat menentukan nasib orang itu sendiri .
Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari orang-orang terdekat seperti orang tua , guru dan pemerintah agar kegiatan menuntut ilmu atau belajar dapat terlaksana dengan baik, dan dengan dukungan tersebut kita juga dapat menjaga kualitas anak didik dalam menuntut ilmu.
Senin (16/4), Wakil Bupati Banjar dan BNK mengunjungi sekolah-sekolah khususnya SMPN 2 Martapura , untuk mengikuti upacara bendera dan memberikan sosialisasi/amanah betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan pemuda-pemuda Indonesia , yang tentunya tidak mudah didapatkan , hanya orang-orang yang mempunyai semngat tinggi dan tahan terhadap segala godaan dari luar lah yang tentunya akan mendapatkan hasil memuaskan.
Dalam kesempatan ini juga Wakil Bupati Banjar Dr HA Fauzan Saleh MAg juga memberikan sambutannya, dalam sambutannya ia mengatakan agar seluruh pelajar khususnya pelajar SMPN 2 Martapura selalu menjaga diri terhadap gangguan – gangguan dari luar yang saat ini banyak menhantui mereka salah satunya narkotika dimana saat ini narkotika sudah merambah ke kalangan pelajar- pelajar Indonesia pastinya hal ini bertujuan untuk merusak generasi muda Republik indonesia , H.A Fauzan Shaleh mengajak para alumni SMPN 2 Martapura untuk mengatakan ‘No’ pada narkotika 'Yes’ pada prestasi, dengan kunjungan ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada para pelajar SMPN 2 Martapura dan setelah melaksanakan upacara bendera ini Wakil Bupati Banjar Dr HA Fauzan Saleh MAg juga berkenan mengunjungi SMKN 1 Martapura yang saat ini melaksanakan Ujian Nasional. hum/adi


Bupati Pantau Langsung UN
MARTAPURA - Sebagai wujud nyata perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat, Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar H Khairil Anwar serta Kepala Bagian Humas Setda Banjar Azwar SH MSi pada Senin (16/4) meninjau secara langsung pelaksanakan UN hari Pertama yang di berlangsung di SMA I Martapura dan SMA 2 Martapura.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banjar disambut dengan antusias oleh Kepala Sekolah serta para dewan guru SMA I Martapura serta para pengawas yang melakukan mengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional di SMA I Martapura tersebut.
Khairul Saleh mengharapkan, pada pelaksanaan UN tahun 2012 ini para siswa siswi SMA dan MA di Kabupaten Banjar dapat lulus 100 persen, serta mereka semua dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Orang nomor satu di Kabupaten Banjar tersebut menginginkan, hasil ujian Nasional tahun ini bisa melampaui dari tahun kemarin dan nilainya diatas 8 rata-rata, ia juga meminta kepada para pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UN di setiap sekolah agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap semua siswa yang mengikuti UN sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Ia juga mengimbau, kepada siswa-siswi yang mengikuti Ujian Nasional tahun ini untuk belajar bersungguh-sungguh, belajarnya baik melalui internet maupun melalui informasi lainnya, serta menjaga kesehatan dan bisa mengikuti Ujian Nasional sampai selesai, dan ia juga berharap para siswa tidak terpancing dengan isu beredarnya kunci-kunci jawaban Ujian Nasional yang beredar di luar.
Kepala Sekolah SMA I Martapura Drs H Busra MPdI menyebutkan, untuk tahun ajaran 2011-2012 ini, di SMA I Martapura terdapat 194 orang siswa dan siswi kelas III yang terdaftar , dan pelaksanaan UN yang dimulai pada Senin, 16 – 19 April 2012.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar H Khairil Anwar dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, pada hari pertama pelaksanaan UN di semua kecamatan Se-Kabupaten Banjar berjalan dengan baik dan lancar, hingga saat ini belum ada laporan tentang kendala ataupun hambatan yang terjadi di lapangan tentang pelaksanaan UN di Kabupaten Banjar. hum/adi


Rencana Pembangunan Dermaga Lok Baintan Dismabut Baik Warga
MARTAPURA - Bersama jajaran yang terkait Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar Ir HM Farid Soufian MS. Memimpin langsung peninjauan lokasi rencana pembangunan dermaga dan bersosialisasi dengan tokoh masyarakat di Lok Baintan di desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Tabuk, Kamis (12/4).
Dalam kesempatannya, Farid bertatap muka langsung bersama tokoh masyarakat di sekitar area rencana pembangunan dermaga Lok Baintan. Pembangunan dermaga itu sendiri direncanakan akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan RI melalui perangkat satuan kerja Lalu-lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan melalui Anggaran Pemerintah Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 . Proses pembangunan dermaga Lok Baintan telah dimulai sejak tahun 2010 dengan pembuatan persyaratan teknis yang meliputi, Survey Investigasi Detail (SID) tahun 2010 dilanjutkan dengan Detail Engineering Design (DED) di tahun 2011. Spesifikasi teknis dermaga dengan panjang 50 meter, lebar 15 meter, dengan struktur beton tiang pancang.
Opini dimasyarakat yang akan terkena lokasi pembangunan yang diwakili beberapa tokohnya sangat antusias menerima dan mendukung pembangunan dermaga tersebut. Terkait pembangunan dermaga itu, juga telah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan masyarakat setempat.
Bupati Banjar H Pangeran Khairul Saleh, ditemui ditempat terpisah menghimbau kepada seluruh masyarakat di Lok Baintan dan sekitarnya agar memanfaatkan kesempatan ini, karena pembangunan dermaga di Lok Baintan, tidak lain adalah untuk kesejateraan dan kepentingan kita bersama, sehingga dapat bermanfa’at bagi masyarakat baik peningkatan perekonomian, peningkatan kepariwisataan, peningkatan kelestarian alam, maupun peningkatan pengguna jalur trasportasi angkutan sungai. hum/adi

mb/ist
TEMU MUKA - Bersama staf Kepala Dishubkominfo Ir HM Farid Soufian MS dan Tokoh Masyarakat, melakukan sosialisasi rencana pembangunan dermaga di Lok Baintan.

Minggu, 15 April 2012

DPRD Kabupaten Demak Kunker Ke Martapura

MARTAPURA - Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan resmi antara anggota DPRD Kabupaten Demak Jawa Tengah

dengan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (12/4).
“Kami datang ke daerah ini untuk mempelajari peraturan daerah terkait rencana detail tata ruang, gedung,

izin usaha konstruksi, lembaga penyiaran publik, ketenagakerjaan, penyertaan modal BUMD, dan LKPJ Bupati Banjar

Tahun Anggaran 2011,” terang Pimpinan Rombongan DPRD Kabupaten Demak H Muchlasin SE MSi, saat berdialog dengan

jajaran pejabat Pemkab Banjar.
Dikemukakan Muchlasin, pertimbangan dasar pihaknya memilih Kabupaten Banjar sebagai tujuan kunjungan

kerja DPRD Kabupaten Demak karena Kabupaten Banjar dinilai berhasil menerapkan Raperda tersebut.
Diutarakan Muchlasin kunjungan kerja merupakan salah satu program kerja dewan dalam rangka meningkatkan

wawasan dan pengetahuan terkait tugas dan bidang komisi dewan di samping untuk menjalin tali persaudaraan.
Sementara itu Wakil Bupati Banjar HA Fauzan Saleh, menyambut baik kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten

Demak. “Semoga pertemuan ini makin mendekatkan hubungan kita dan memberikan makna yang positif untuk masa depan

pembangunan di daerah masing-masing,” tutur Fauzan Saleh. hum/adi


Shalat Hajat Menjelang Ujian
MARTAPURA - Siswa siswi kelas XII SMA/MA sederajat seluruh Indonesia tampaknya tengah sibuk mempersiapkan diri

untuk menghadapi UN (Ujian Nasional) yang serempak akan dilaksanakan pada Senin, 16 April 2012. Berbagai macam

cara telah dilakukan para guru dan murid demi mendapat hasil yang memuaskan. Selain mempersiapkan materi

pelajaran dan mental. Faktor spiritual juga harus disiapkan, karena sebagai umat beragama percaya bahwa segala

sesuatu yang terjadi adalah kehendak Sang Pencipta.
Seperti yang dilakukan dewan guru dan siswa–siswi SMAN 1 Martapura, mereka mengadakan shalat hajat

berjamaah dan memanjatkan doa bersama guna kesuksesan dalam menghadapi Ujian Nasional pada Jum’at, (13/4) di

lapangan SMAN 1 Martapura. Kegiatan ini diikuti oleh 194 siswa kelas XII, 98 siswa jurusan IPA dan 96 jurusan

IPS. Setelah shalat hajat juga dilakukan pembacaan surat yasin berjamaah dan khataman Al Qur’an. Pada acara

tersebut tampak hadir Wakil Bupati Banjar HA Fauzan Saleh dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Drs H

Khairil Anwar.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Banjar HA Fauzan Saleh mengatakan, saat ini, UN sering menjadi momok yang

menakutkan tidak hanya bagi para siswa – siswi tingkat akhir, tetapi juga orang tua, bahkan para pengajar.

Banyaknya materi yang dipelajari serta nilai minimum kelulusan sering membuat anak–anak stress dan dibayang –

dibayangi rasa takut. Selanjutnya fakta menunjukkan banyak siswa yang sudah mempersiapkan ujian dengan matang,

tetapi masih dihantui rasa takut, cemas, dan was–was. Karena itu, anak–anakku hendaknya juga memasrahkan segala

persiapan yang telah dilakukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hati akan tenang selama mengikuti ujian.
Hal senada juga diungkapkan Kepala SMAN 1 Martapura HM Busra. “Hendaknya para siswa bersikap lebih enjoy

dalam menghadapi Ujian Nasional. Hal tersebut jangan dijadikan beban tetapi dijadikan motivasi sebagai ajang

pembuktian diri. Shalat hajat dan kegiatan lainnya ini mungkin akan memberi sugesti positif kepada para siswa

dalam menghadapi UN,” ungkapnya. Busra juga menambahkan, sebelum acara ini dilaksanakan, para siswa juga telah

melakukan ziarah ke makam–makam ulama yang ada di sini guna meminta berkah agar dimudahkan dalam pelaksanaan

Ujian Nasional,” ujarnya.
Menurutnys, Ujian Nasional jangan dijadikan beban, UN merupakan tolak ukur hasil belajar siswa selama

bersekolah. Selain dukungan dari para guru, dukungan orang tua sangat diperlukan oleh anak didik. Orang tua

diharapkan mampu memberi pengertian kepada siswa agar mampu lebih tenang dalam menghadapi Ujian Nasional.

Tanamkan kepercayaan diri kepada anak bahwa mereka akan mampu melewati ujian ini dengan baik. hum/adi

Sabtu, 14 April 2012

Yusril: Tak Perlu Minta Fatwa Ke MA

JAKARTA - Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc ini, memang intens mengamati sederet putusan MA yang dalam pelaksanaan eksekusinya didapati banyak kejanggalan, bukan hanya terletak pada putusan MA yang memerintahkan kejaksaan melaksanakan eksekusi dalam konteks menangkap dan menahan, namun juga dicermati pada putusan MA yang memerintahkan eksekusi terhadap putusan-putusan bebas yang kadang seperti ‘dipersulit’ (baca; mandeg) untuk dilaksanakan kejaksaan.
Topik yang lebih menarik lagi, dari setiap putusan final MA tersebut, kejaksaan terus melakukan upaya lainnya seperti meminta fatwa kembali ke MA. “Fatwa?. ‘Haram’ hukumnya kalau kejaksaan tetap berupaya mengajukan fatwa, toh undang-undangnya sudah jelas, tidak perlu lagi penafsiran macam-macam, apalagi sampai harus meminta fatwa. Apapun putusan yang dikeluarkan MA, itu sudah final!,” tegasnya sembari mengingatkan kalaupun tetap meminta fatwa, fatwa juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Upaya-upaya seperti itu menurut mantan Menkum-HAM dan Mensesneg ini, membuat seluruh aparat penegak hukum seperti memiliki sifat presiden belakangan. “Penegak hukum ikut-ikutan SBY, semakin ngga jelas. Sebagai penegak hukum mestinya harus tegas,” sindirnya.
Terlebih lagi untuk putusan-putusan yang batal demi hukum lantaran di tingkat kasasi kejaksaan ke MA, tidak memenuhi syarat formal pemidanaan seperti yang tercantum pada pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP, yang bisa dipastikan dalam ayat 2 tidak bisa dieksekusi lantaran tidak terpenuhi pada ayat 1 tadi. “Bahwa suatu putusan dari tingkat PN, PT, hingga MA yang tidak memenuhi syarat formal pemidanaan seperti terangkum dalam pasal 197 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, itu adalah batal demi hukum, walaupun itu hanya 1 poin ketentuan dari pasal itu tidak terpenuhi dari huruf a sampai huruf l, tetap batal demi hukum. Dengan demikian sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu lagi fatwa, dan jaksa harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut,” pesannya.
“Dan permintaan kepada MA seperti itu menjadi subjektif dan tidak pada tempatnya. Karena yang melaksanakan ketentuan pasal 197 itu adalah pengadilan termasuk MA. Kalau memang tidak memenuhi syarat formal pemidanaan, itu merupakan kesalahan MA sendiri. Jadi bagaimana mungkin kejaksaan meminta fatwa kepada yang membuat kesalahan. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan apapun untuk meminta fatwa,” tambahnya.
Lalu bagaimana nasib terpidana yang menjadi ‘korban permainan’ hukum seperti ini?. “Terpidana cukup meminta surat pernyataan kepada MA bahwa putusan tersebut batal demi hukum,” sarannya.
Ditanya soal upaya kasasi JPU ke MA terhadap putusan bebas seseorang yang melanggar pasal 244 KUHAP, Yusril menilainya itu memang suatu pelanggaran. “Saya berani uji materi pasal 244 KUHAP dan bisa dipastikan kalau upaya kasasi memang ‘menabrak’ pasal tersebut. Begitu juga pasal 263 KUHAP yang telah menegaskan bahwa jaksa juga tidak boleh melakukan upaya PK. Kalau saya fokuskan, sederet kejanggalan ini muncul, telah menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak mau menghormati putusan-putusan bebas murni,” beber pria kelahiran Bangka Belitung 56 tahun silam ini.
Hal senada juga pernah dilontarkan Pakar Hukum Pidana Prof Dr Andi Hamzah SH. Ia mengatakan upaya Kejagung melalui Jaksa Penuntut Umum dengan tetap melakukan kasasi atas kasus yang diputus bebas murni telah melanggar Pasal 244 KUHAP. "Entah karena ada alasan tertentu, ada main atau apapun alasannya, tidak bisa diajukan kasasi terhadap sebuah putusan bebas. KUHAP sangat jelas mengaturnya," tegas Hamzah.
Hamzah memberikan contoh, ketika ia masih menjadi jaksa di tahun 50-an hingga 60-an, tak satupun upaya kasasi dilakukan terhadap putusan bebas. "Sebagai penegak hukum sudah seharusnya malu menegakkan hukum dengan cara-cara yang justru melanggar aturan yang mengkoridorinya," kata Hamzah. rls/web/adi

Minggu, 08 April 2012

Tersangka Di Bawah Umur Ditakut-takuti Oknum Jaksa

MARTAPURA - Seorang tersangka kurir sabu, Syaidi (16) yang jelas-jelas masih di bawah umur,

menurut informasi ditakut-takuti seorang oknum jaksa Kejari Martapura bahwa Syaidi terancam

hukuman 12 tahun penjara dan akan putus enam tahun.
Minggu (5/4), pengacara keluarga Syaidi, Gt Mulyadi sangat menyayangkan hal

tersebut, karena jelas-jelas tidak sesuai dengan perbuatan tersangka, apalagi tersangka

masih d bawah umur dan masih bisa dibina menjadi warga negara yang baik dan benar.
"Apa maksudnya oknum jaksa berbuat demikian, sebab belum tentu tersangka bersalah.

Ditambah tersangka masih di bawah umur dan dilindungi UU Perlindungan Anak," ujarnya.
Mulyadi menambahkan, secara psikologis, ancaman seperti itu jelas akan mempengaruhi

mental dan psikologis si anak. Ia pun curiga ancaman itu hanya akal-akalan oknum jaksa saja

supaya keluarga si anak menjadi panik dan terpaksa meminta bantuan kepada oknum jaksa agar

tuntutannya diringankan.
Padahal, berdasar UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, untuk anak di bawah umur,

tuntutan hukuman maksimal dua tahun jika memang terbukti menyalahgunakan Narkoba.
Menurut G Mulyadi, keluarga tersangka jelas tak terima dengan tindakan oknum jaksa

dan akan melakukan upaya hukum, apalagi belum tentu si anak bersalah. "Bahkan dari

informasi, klien saya itu dipaksa-paksa meski sudah berulangkali menolak, sehingga terpaksa

mau membawa temannya untuk mengambil barang haram itu," imbuhnya.
Sebagaimana pernah diberitakan, Kasat Narkoba Polres Banjar AKP Puryanto, Senin

(20/2) mengatakan, pihaknya menangkap Syaidi (16) dan Sugianur (26), keduanya juga warga

Gang Nusa Indah, Kertak Hanyar. Pada penangkapan Sabtu (18/2) sore itu di Jalan A Yani Km

10, dari Syaidi dan Sugianur, polisi mengamankan satu paket sabu 0,35 gram. Sementara

dari kediaman Ismail, pengembangan kasus Syaidi dan Sugianur didapat beberapa paket sabu

total 3,8 gram. Pria beranak satu ini membantah sebagai pengedar. "Ini buat dikonsumsi

sendiri," kilahnya.Para tersangka terancam UU Narkoba minimal empat tahun penjara. Kapolres

Banjar mengimbau kepada Dishub agar dilakukan tes urine bagi para sopir bis. "Keselamatan

penumpang terancam jika ini tidak diantisipasi," ungkapnya. Adi

Hukum Mati Pemerkosa-pembunuh Mahasiswi STIKIP Banjarbaru

MARTAPURA - Pengamat sosial dan politik Kabupaten Banjar, Supiansyah SE meminta aparat hukum

supaya memberikan tuntutan hukum yang maksimal hingga hukuman mati Safwani alias Isap (26)

yang tega memperkosa dan membunuh mahasiswi STIKIP Banjarbaru, Noor Faridah (22).
"Perbuatan tersangka sudah kelewatan, karena selain memperkosa juga tega menghabisi

nyawa korban. Menurut saya hukuman mati memang pantas diberikan kepada tersangka supaya ada

efek jera juga bagi yang lainnya agar jangan coba-coba berbuat jahat terhadap orang lain

apalagi wanita," tukasnya, Minggu (8/4).
Dari keterangan Kapolres Banjar AKBP Dwi Ariwibowo didampingi Kasat Reskrim AKP

Wildan ALberd, dari penyidikan, tersangka yang adalah warga Astambul Kota RT 2 memperkosa

korban dan menghabisi nyawa korban dengan menggunakan kayu ulin. Kepala korban mengalami

luka karena lebi dari sepuluh kali dpukuli tersangka di perpustakan Madrasah Tsnawiyah

Astambul (eks Al Irsyad) Sungai Tuan, Kecamatan Astambul, Senin (2/4) malam.
Jenazah korban kemudian dibuang tersangka ke tempat sampah dekat madrasah dan tanah

lapang setempat, sampai pada Rabu (4/4) malam ditemukan oleh warga, setelah salah satu warga

curiga dengan bau kurang sedap di TKP.
Tersangka saat ini ditahan di Polres banjar dan dikenakan pasal 339 atau 365 KUHP

dan 285 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Sebagaimana diberitakan, Safwani alias Isap (26), mahasiswa STIKIP Banjarbaru ini

semester delapan tega memperkosa dan menghabisi rekan almamaternya, Noor Fadilah (22).

Tersangka juga selain menyalurkan nafsu birahinya juga tergiur ingin menguasai motor korban,

Honda Spacy. Ia pun dibekuk aparat Sat Reskrim Polres Banjar, Kamis (5/4) sekitar pukul

10.00 Wita. Dua timah panas menembus paha dan betis kirinya karena tersangka coba melawan

petugas.
Usai menjalani operasi mengeluarkan proyektil di RSUD Ratu Zalekha, tersangka, warga

Astambul Kota RT 2,
Kecamatan Astambul ini dengan gamblang mengakui, ia lebih dari sepuluh kali memukuli

kepala korban, hanya karena ingin menguasai motor milik korban, warga Jalan Sekumpul Ujung

RT 1 RW 8 Martapura. Tersangka memukuli korban dengan kayu ulin.
"Saya sebenarnya hanya ingin menguasai dan memiliki motor dia. Saya bunuh dengan cara

memukuli kepalanya, lebih dari sepuluh kali," kata Isap dengan nada lemah, karena menahan

sakit di kakinya. Isap adalah honorer di perspusatakan sebuah madrasah di Sungai Tuan,

Astambul, lokasi ditemukannya jasad korban pada Rabu (4/4) malam sekitar pukul 20.00 Wita.
Ayah korban, Noor Hasim (44), warga Jalan Sekumpul Ujung RT 1 RW 8, Kelurahan

Sekumpul, Martapura mengaku sama sekali tak menyangka kalau nasib anak sulungnya itu menjadi

begitu. "Saya sempat mencari-cari dia ke mana-mana, namun tidak ketemu juga. Pas pagi ini

saya mendapat kabar dari polisi, kalau anak saya sudah ditemukan namun sudah tak bernyawa,"

katanya sedih di depan kamar jenazah RSUD Ratu Zalekha Martapura, Kamis (5/4). Hasim sendiri

berharap tersangka dapat dihukum secara setimpal. adi

Kamis, 05 April 2012

Mahasiswa STIKIP Banjarbaru Bunuh Rekan Sendiri




Mahasiswa STIKIP Banjarbaru Bunuh Rekan Sendiri
MARTAPURA - Keterlaluan dan tega pantas disematkan buat Safwani alias Isap (26). Mahasiswa STIKIP Banjarbaru ini

tega menghabisi rekan almamaternya, Noor Fadilah (22) hanya karena tergiur ingin menguasai motor korban, Honda

Spacy. Ia pun dibekuk aparat Sat Reskrim Polres Banjar, Kamis (5/4) sekitar pukul 10.00 Wita. Dua timah panas

menembus paha dan betis kirinya karena tersangka coba melawan petugas.
Usai menjalani operasi mengeluarkan proyektil di RSUD Ratu Zalekha, tersangka, warga Astambul Kota RT 2,

Kecamatan Astambul ini dengan gamblang mengakui, ia lebih dari sepuluh kali memukuli kepala korban, hanya karena

ingin menguasai motor milik korban. Tersangka memukuli korban dengan kayu ulin.
"Saya sebenarnya hanya ingin menguasai dan memiliki motor dia. Saya bunuh dengan cara memukuli kepalanya,

lebih dari sepuluh kali," kata Isap dengan nada lemah, karena menahan sakit di kakinya. Isap adalah honorer di

perspusatakan sebuah madrasah Al Irsyad di Sungai Tuan, Astambul, lokasi ditemukannya jasad korban pada Rabu

(4/4) malam sekitar pukul 20.00 Wita.
Ayah korban, Noor Hasim (44), warga Jalan Sekumpul Ujung RT 1 RW 8, Kelurahan Sekumpul, Martapura mengaku

sama sekali tak menyangka kalau nasib anak sulungnya itu menjadi begitu. "Saya sempat mencari-cari dia ke mana-

mana, namun tidak ketemu juga. Pas pagi ini saya mendapat kabar dari polisi, kalau anak saya sudah ditemukan

namun sudah tak bernyawa," katanya sedih di depan kamar jenazah RSUD Ratu Zalekha Martapura. Hasim sendiri

dikabarkan via telpon, ketika sedang berada di lokasi tambang di Sungai Danau.
Menurut Hasim, anak sulungnya itu sebenarnya seperti putri lainnya, tidak ada yang luar biasa dalam

kesehariannya. "Cuma memang ada firasat karena beberapa hari terakhir sering marah-marah tanpa sebab, baik kepada

adik-adiknya maupun kepada ibunya," terangnya.
Pada Senin (2/4) sore, Faridah pamit hendak ke tempat temannya untuk mengerjakan skripsi. "Tak ada ia

menyebutkan siapa teman yang hendak ia kunjungi. Namun, sebelum berangkat ia kami titipi uang Rp100 ribu,

sekalian untuk membelikan adiknya es krim. Namun, sampai malam, ia tak juga kembali. Padahal, tak biasanya ia

pergi dari rumah dan menginap. Ia selalu pulang," ungkap sang ayah.
Sejak tak pulang, sang ayah bersama anggota keluarga lainnya mencari keberadaan Faridah, baik ke tempat

temannya maupun ke kampusnya, namun tak juga ditemukan.
Namun, Rabu (4/4) sore, ada SMS dari nomor milik Faridah 089692128945 ke Hp ibunya, selain itu mellaui

nomor tak dikenal 05116361373 yang isinya menjelaskan kalau Faridah sudah pergi ke Palangkaraya, Kalteng, ingin

bekerja, karena sudah tak ingin pulang ke rumah.
"Namun, kami curiga, nomor itu bukan Faridah yang menggunakannya, karena memang tidak ada masalah dia di

rumah. dari situ, kami curiga, kalau Faridah hilang, sehingga kami meminta bantuan polisi mencari dia," jelasnya.
Hasim mengaku pasrah setelah tahu anaknya meninggal, dan meninggalnya kemungkinan sudah tiga hari,

karena sudah mengeluarkan bau yang kurang sedap. Di kepala korban terdapat luka akibat pukulan. Dari informasi,

ada 17 pukulan di kepala korban.
Sementara, Kapolres Banjar AKBP Dwi Ariwibowo didampingi Kasat Reskrim AKP Wildan Alberd membenarkan

bahwa telah ditemukan korban beserta tersangkanya. Menurutnya, korban ditemukan oleh warga setempat yang

kebetulan mencium bau kurang sedap dekat perpustakan Madrasah Al Irsyad Sungai Tuan, Astambul, Rabu (4/4) sore.
Setelah penemuan, korban dibawa ke RSUD ratu Zalekha untuk divisum. Berkat penelusuran tim Buser, maka

diketahui bahwa korban sebelumnya terlihat dengan Isap, petugas perpustakan setempat. Kamis (5/4) pagi, dilakukan

penangkapan. Namun, tersangka melakukan perlawanan kepada petugas, sehingga petugas terpaksa melumpuhkan

tersangka dengan timah panas.
Tersangka saat ini ditahan di Polres banjar dan dikenakan pasal 339 atau 365 KUHP dan 285 KUHP dengan

ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Adapun bunyi SMS yang seolah-olah dari korban berbunyi 'Ver, ne aq dila...tlonk lah aq mhon, sampaikan

wdh ortu ku ikam stumat k'rumah. mngkin qm tau ja mslahx nanti..ne aq d'palangkaraya 4 wan kwan. aq hdk mnetap

d'sna wan kwan q. sljur bgwi..mun kuliah bisa terminal dlu nah...aq smlm bpdah mnggwi skripsi tulakx wan org

d'rmah q. tlongi lah kena sms aq. ne no kwan q. HP q pribadi aq jual buat ongkos. mksih ne sdh 3 hr d'sna. pdhi

aq baik" ja tu..thx dila. pdhi jua wan kwnan brelaan N mhon doax tu, via sms jin klo d'forward..insya Allah bulan

agustus pulng. ne no qm ja nah ad sautingx sayai d'buku btulisan jd tlongai lahh..save ja no ne. kendaraan SPACY

juga aman tu. aq mauk d'rumah aq d'no 2 kan oleh ortuQ sorang bik aq merantau k'negeri org. I LOVE U all pintakan

no mama q lah? mlm nie hdk telpon sdin tu.' adi


foto-foto...

1. ayah korban, Noor Hasim di depan kamar jenazah...
2. foto2 tersangka yang lagi dirawat di IGD
3. Kapolres Banjar AKBP Dwi Ariwibowo

Rabu, 04 April 2012

Putusan Tak Penuhi Syarat Formal Pemidanaan Tak Bisa Dieksekusi

JAKARTA - Wakil Jaksa Agung Darmono memastikan pihaknya tidak akan melakukan eksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal pemidanaan. Hal tersebut dikatakan Darmono terkait adanya pengaduan kepada komisi III DPR tentang adanya dugaan mafia hukum dilingkungan Kejaksaan karena kerap memaksakan eksekusi atas putusan yang batal demi hukum.
"Dasarnya kan ada putusan hakim,dalam arti apakah Mahkamah agung atau dalam tingkat PK yang mengatakan batal demi hukum, dan kita tidak bisa (eksekusi),"kata Darmono kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (3/4).
Sementara itu ketika disinggung terkait upaya permintaan fatwa yang diajukan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung (MA) untuk tetap mengeksekusi putusan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal pemidanaan, Darmono memastikan langkah permintaan fatwa tidaklah bisa dilakukan. "Oh, tidak perlu permintaan fatwa itu. Dan saya kira semua putusan harus diperiksa dari penyidiknya," jelasnya.
Sebelumnya,Ketua Komisi III DPR Benny K Herman mengaku pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat yang menjadi korban mafia hukum institusi Kejaksaan atas eksekusi paksa terhadap putusan batal demi hukum. "Ada pengaduan masyarakat kepada kita bahwa dia (korban) menjadi korban institusi kejaksaan," kata Benny.
Terkait hal tersebut, Kejaksaan tidak boleh melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat formal pemidanaan, dan tidak perlu minta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA).
Sementara itu secara terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Hamzah Tadja mengakui Kejaksaan memang saat ini tengah menghadapi satu putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat formal pemidanaan. "Berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, sehingga batal demi hukum, yakni dalam perkara Direktur Utama PT Satui Bara Tama (SBT) Parlin Riduansyah dimana dalam putusan Mahkamah Agung (MA) mempidana 3 tahun, namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat formal pemidanaan,"papar Hamzah.
"Untuk kepastian hukum, Kejaksaan Agung tengah mempelajari putusan tersebut, apakah dibenarkan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA), jika tidak dibenarkan, maka tidak bisa dieksekusi," pungkasnya. rls/metrotvnews/adi

Senin, 02 April 2012

Hampir 1.000 Butir Ineks Tak Bertuan Ditemukan




MARTAPURA - Sebanyak 980 butir diduga ineks berwarna pink logo "Hati" diamankan petugas

Polsek Kertak Hanyar dan selanjutnya diamankan Sat Narkoba Polres Banjar di bawah pimpinan

Kasat Narkoba AKP Puryanto, Minggu (1/4) sore.
Butiran diduga ineks ini diamankan setelah sang penemu, seorang remaja tanggung,

Supian Suri (15) ditemani sang paman, Riduan (48) membawa bungkusan berisi barang haram itu

ke Polsek Kertak Hanyar.
Warga Jalan A Yani Km 12,5 Gg Ponpes NU, Kecamatan Kertak Hanyar diduga menemukan

barang itu secara tak sengaja. Bermula dari Supian, seperti biasa sepulang sekolah di

Madrasah Ibtidaiyah setempat, naik sepeda bermaksud pulang ke rumahnya.
Di tengah perjalanan pulang, tak jauh dari lapangan kosong yang biasa dipakai pemuda

setempat untuk bermain bola, tepatnya di bawah pohon mangga ada bungkusan plastik berwarna

hitam, tergeletak begitu saja.
Merasa penasaran, Supian yang sebenarnya sudah dekat dengan rumahnya, yakni tinggal

50 meter lagi, menghentikan sepedanya dan langsung menghampiri bungkusan itu. Setelah dibuka

sedikit, ternyata di dalam kresek itu ada kotak Tango.
Merasa senang dapat jajanan gratis, bungkusan itu pun lalu dibawa pulang. Supian,

pada malamnya lalu memberitahukan kepada orangtuanya dan pamannya tentang temuan tersebut.

Kemudian, mereka membuka bungkusan dan ternyata ada dua kotak Tango.
Satu kotak dibuka dan memang benar ada Tango-nya. Namun, betapa terkejutnya keluarga

kecil itu begitu membuka kotak Tango satunya lagi, karena di dalamnya ada empat kantong

transparan berisi butiran pil berwarna pink dan berlogo "Hati" atau "Love".
Cukup lama juga mereka berpikir, dan akhirnya si anak mengembalikan bungkusan itu

kembali ke bawah pohon samping lapangan. Namun, karena curiga bahwa pil itu bakal digunakan

untuk kejahatan Narkoba, akhirnya keluarga Supian memutuskan untuk melaporkan temuan

tersebut ke Polsek Kertak Hanyar.
Mendapat laporan beserta barang bukti, Polsek Kertak Hanyar kemudian berkoordinasi

dengan Sat Narkoba Polres Banjar untuk mengidentifikasi temuan tersebut.
"Sementara, dari hasil teskit memang ada dugaan kalau pil-pil ini adalah ineks.

Namun, kami masih harus mengirimkan sampelnya ke Puslabfor Polda Jatim di Surabaya guna

memastikannya," jelas AKP Puryanto mewakili Kapolres Banjar AKBP Dwi Ariwibowo, Senin (2/4)

kemarin.
Puryanto mengaku masih menyelidiki tentang siapa pelaku pemilik butiran ineks yang

diduga bernilai Rp250 juta atau seperempat miliar rupiah itu. "Namun, yang jelas bagi anak

penemu hampir 1.000 butir pil diduga ineks ini akan diberi penghargaan," bebernya.
Sebagaimana pernah diucapkan Kapolres AKBP Dwi Arwibowo, memang kawasan Kertak

Hanyar sangat rawan peredaran Narkoba, baik sabu maupun ineks. "Sebab, kawasan itu

perbatasan dengan Banjarmasin yang notabene banyak pengedar maupun konsumennya," jelasnya.

adi


mb/adi permana
SERIBU - Hampir 1.000 butir diduga ineks bernilai seperempat miliar rupiah lebih berhasil

diamankan Polres Banjar setelah diserahkan seorang penemu, Supian Suri (15).


mb/adi permana
foto Kasat Narkoba Polres Banjar AKP Puryanto.