Rabu, 28 September 2011

Peti Gunung Buyan Diduga Libatkan Orang Dalam

à ÃBANJARMASIN © Ä ÄAktivitas penambangan tanpa izin (peti) di Gunung
Buyan meliputi Desa Satui Barat dan Desa Sinar Bulan, Kecamatan
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang membawa©bawa nama Densus 88 Anti
Teror Polri diduga kuat melibatkan oknum pejabat di PT Arutmin.
Á ÁPasalnya, mustahil lahan yang merupakan milik pemegang PKP2B,
PT Arutmin ditambang dengan sangat terbuka. "PT Arutmin tak mungkin
mempercayakan penambangan kepada perusahaan abal©abal. Mereka pasti
menyerahkan pekerjaan kepada kontraktor yang ahli dan berkapasitas
sekelas PT Thiess atau Pama," ujar Bandi, Ketua LSM Koalisi
Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi), Rabu (28/9).
Á ÁSelain itu, menurut sumber yang minta identitasnya
dirahasiakan, aktivitas penambangan yang dilakukan PT Bumi
Bhayangkara Minning (BBM), H Pani, H Duan dan lain©lain itu hampir
dipastikan ilegal, karena lokasi masih masuk kawasan PKP2B PT
Arutmin.
Á Á"Ya, lahan itu masih milik PT Arutmin, dan penambangan di
Gunung Buyan itu ilegal. Saya curiga kalau ada oknum yakni orang
dalam PT Arutmin, berinisial SD yang terlibat," cetus sumber yang
mengaku dekat dengan petinggi PT Arutmin itu.
Á ÁAktivitas yang berlangsung sejak pertengahan Agustus lalu itu
terjadi di tiga titik yang masing©masing memiliki luasan 5 hektar
itu di antara berada pada titik 115 25 28,6 BT ©03 45 21,0 LS,
kemudian tambang lain di 115 25 42,5 BT ©03 45 20,0 LS serta 115 25
59,1 BT © 03 45 36,9 LS.
Á ÁDitambahkan Bandi, dari penelusuran mereka di lokasi, ada
informasi menyebutkan kalau penambangan itu membawa©bawa nama
Densus 88 Polri. "Saya pikir ini hanya kamuflase saja untuk
menakut©nakuti siapa saja yang coba mengkritisi penambangan ilegal
itu. Bahkan, ada sumber kami menyebutkan kalau ada oknum polisi
berinisial TH yang terlibat di dalamnya," katanya.
Á ÁSementara itu, Kasubdit Tipiter Dit Reskrimsus Polda Kalsel
AKBP Asep Taufik mengatakan, mustahil kalau ada penambangan untuk
membiayai operasional Densus 88. "Itu sudah tidak benar. Kalau
memang lahan itu milik PT Arutmin, patut dicurigai kalau yang
menambang adalah kontraktor yang tidak kapabel," ucapnya.
Á ÁHanya saja, pihak Polda Kalsel tidak ada menerima laporan
ataupun pengaduan kerugian dari PT Arutmin atas aktivitas tersebut.
"PT Arutmin kan memiliki keamanan dan dukungan dari Brimob. Kalau
ada pencurian batu bara di wilayah PT Arutmin, tentu sudah dicegah.
Namun, kalau tetap beraktivitas seperti tidak ada masalah, saya
curiga ada keterlibatan oknum pejabat di PT Arutmin," cetusnya.
Á ÁAsep mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menunggu, apakah PT
Arutmin mengadu kalau lahannya telah dikeruk secara ilegal.
Á ÁSebelumnya, Bandi mengkritik kelambanan aparat menangani
masalah peti di Gunung Buyan tersebut.
Á ÁHingga kini, meski praktik terjadi hanya berjarak 2,5
kilometer dari Polsek Satui, tak ada tanda©tanda lokasi tambang
digerebek polisi.
Á ÁModus penambangan agar seolah©olah seperti legal atau resmi,
batu bara yang dikeruk kemudian diangkut melalui jalan tambang ke
pelabuhan PT Suria Cipta Mahkota Mandiri milik H Abidin. "Batu
dijual ke PT Alton kontraktor dari KUD Nusantara. SKAB©nya
menumpang dengan SKAB milik KUD Nusantara yang lokasi tambangnyaÔ h) 0*0*0*° ° Ô berdekatan," paparnya.Ã Ã adi

Selasa, 27 September 2011

Peti Semakin Marak Dan Berani

PELAIHARI Ä Ä© Penambangan tanpa izin (peti) di wilayah Kabupaten
Tanah Laut (Tala) tak pernah surut, bahkan kini diduga semakin
merajalela dengan mengambil batu bara menggunakan eksavator, untuk
mengangkut batu bara di PK2B milik PT Arutmin.
Á ÁKendati Polres Tala melakukan penertiban peti di Kecamatan
Kintap, namun hingga kini sebagian masyarakat menganggap belum
sepenuhnya pekerjaan polisi itu selesai.
Á Á"Peti sendiri kerap dilakukan di lahan milik PKP2B PT Arutmin
Indonesia (PT AI) yang diduga berlokasi di wilayah Sarindai Desa
Sungai Cuka dan Desa Pasir Putih di Kecamatan Kintap," ucap salah
satu warga Kintap.
Á ÁTentu menurut dia ini sangat merugikan negara, sebab
perusahaan PT AI tersebut merupakan perusahaan resmi milik negara.
Ironisnya, peti yang sebelumnya dilakukan masyarakat secara manual
itu, kini dilakukan dengan menggunakan alat berat jenis eksavator,
sehingga lebih mempermudah dalam penambangan emas hitam itu.
Á ÁBerdasarkan informasi, hasil tambang peti tersebut diangkut
dengan menggunakan truk untuk dibawa ke pelabuhan, dengan dugaan
membawa dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) bodong atau
palsu, dan emas hitam yang diangkut tersebut melintas di depan
kantor Polsek Kintap.
Á ÁTidak itu saja, hal lain juga dikeluhkan warga terkait
pelanggaran Perda Nomor 03 Tahun 2008 yang sering kali terjadi di
Jalan A Yani Kecamatan Kintap, karena jalan milik negara ini selalu
menjadi lintasan truk membawa batu bara.
Á ÁSaat dikonfirmasi terkait peti, Kapolres Tala AKBP Purwanto,
melalui AKP Ronaldo Maradona TPP Siregar SH SIK mengatakan sangat
berterima kasih kepada warga yang telah memberikan informasi ini
dengan baik.
Á Á"Laporan seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh pihak kami,"
ujar Ronaldo mantan Kapolsek Pelaihari ini.
Á ÁRonaldo menambahkan, untuk permasalahan pelanggaran Perda
Nomor 03 ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Sat Lantas,
karena kewenangan penggunaan jalan raya ada di bagian Sat Lantas,
dan untuk permasalahan peti, pihaknya juga akan berkoordinasi
dengan Polsek Kintap dan perusahaan yang merasa dirugikan adanya
peti.
Á ÁKasat Lantas Polres Tala AKP Dwi SR SIK menambahkan, pihaknya
tidak berdiam diri saja, terkait ada angkutan yang melintas membawa
batu bara di jalan milik negara, karena pihaknya bersama anggotanya
sering merazia angkutan tersebut.
Á Á"Tadi malam kami amankan tiga unit truk pengangkut batu bara
di Pos Asam Asam," terangnya.
Á ÁTidak itu saja, Kepala Dinas Pertambangan Tala HM Ilyas saat
dikonfirmasi koran ini mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya
dugaan SKAB bodong tersebut, dan bila masyarakat yang memiliki
cukup bukti adanya temuan SKAB yang dimaksud dapat melaporkan
kepada pihaknya, untuk dapat ditelusuri.
Á Á"Bila ada data yang mendukung silakan konfirmasikan ke saya,"
ujar Ilyas via telpon, karena dirinya ada urusan dinas ke luar
daerah. Ã Ãcan/adi

Review Design Bisa Menjadi Taktik Korupsi

BANJARMASINÄ Ä © Terindikasi sejumlah proyek besar di Kalsel yang
dilaksanakan oleh BUMN tertentu seperti PT PP, kerap melakukan
review design, sehingga terjadi pembengkakan anggaran. Sementara
kalangan menilai, bisa jadi review design sebagai taktik untuk
mengambil keuntungan alias korupsi.
Á ÁPengamat konstruksi, Ir Abidinsyah, Selasa (27/9) mengatakan,
sebelum sebuah proyek dilelang, konsultan perencana sudah merancang
fisik bangunan dan memperkirakan biaya yang diperlukan.
Á ÁInstansi tertentu kemudian melelang proyek dan menetapkan
pemenang lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi harapan
efektivitas pengerjaan dan efisiensi anggaran.
Á Á"Nah, kalau di tengah jalan, setelah pemenang lelang
ditetapkan, lalu ada perubahan atau review design, maka seolah©olah
perencanaan sebelumnya tidak matang," ucapnya.
Á ÁJika hal itu terjadi berulang©ulang, berarti dana yang
digunakan untuk membayar konsultan perencana seperti tersia©siakan
atau mubazir. "Apa yang sudah ditetapkan dalam penawaran seperti
tak berarti, karena kemudian diubah sehingga terjadi pembengkakan
anggaran. Ini menurut saya boleh jadi sebagai taktik agar ada
penambahan dana. Hal seperti ini patut dicurigai karena boleh jadi
kelebihan dana dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan
kelompok," ujarnya.
Á ÁMenurut Abidinsyah, aparat hukum semestinya tidak selalu hanya
menyelidiki setelah proyek selesai. Sebab, penyimpangan bisa saja
terjadi ketika lelang, berupa gratifikasi.
Á ÁAda beberapa contoh yang diduga terjadi review design, seperti
proyek pengembangan RSUD Ulin, jalan Trans Kalimantan, hingga
proyek ratusan miliar pembangunan relokasi perkantoran Pemprov
Kalsel di Palm, Banjarbaru.
Á ÁBahkan ada sumber yang mengaku mau membantu aparat hukum untuk
mengukur dan menilai proyek yang sudah dikerjakan PT PP, apakah
memang sudah sesuai dengan pembiayaan ataukah terjadi mark up.
Á ÁMeski kerap menuai protes dan demo, namun instansi tertentu
masih saja mempercayakan proyek©proyek besar kepada PT PP dan
kolega BUMN lainnya.
Á ÁHal itu, menurut sumber, menimbulkan kecurigaan bahwa oknum di
instansi tertentu bersama kontraktor telah terjadi kerja sama.
Á ÁMuhammad Solihin, salah seorang pengurus Kadin bahkan meminta
aparat hukum untuk menelisik kekayaan oknum pejabat di instansi
tertentu itu, apakah memang wajar sesuai dengan gajinya sebagai
pejabat ataukah diperoleh dari hasil yang tidak wajar.
Á Á"Kan sudah ada isu, kalau oknum pejabat tertentu di instansi
tertentu yang menangani proyek besar di Kalsel kabarnya memiliki
kekayaan berupa bangunan dan mobil mewah. Nah, kenapa tidak mulai
dari sana saja dilakukan penyelidikan, sehingga bisa terbongkar apa
yang sebenarnya terjadi," paparnya.
Á ÁSebelumnya, sementara kalangan beranggapan, banyaknya sejumlah
proyek di Kalsel yang dikerjaan oleh PT PP, salah satu BUMN,
ternyata dinilai cenderung monopoli. Sudah itu, kualitas
pekerjaannya pun dinilai tak lebih bagus ketimbang perusahaan
lokal.
Á ÁSenin (19/9), Bahrudin, Ketua LSM Kelompok Suara Hati Nurani
Masyarakat (KSHNM) mengatakan, semestinya instansi tertentu diÔ h) 0*0*0*° ° Ô Kalsel tidak selalu mempercayakan pekerjaan proyek pada PT PP.
Padahal, sejak 2009 lalu, banyak demo atau protes terkait kurangnya
kualitas proyek yang dikerjaan perusahaan ini.
Á ÁSebagaimana pernah diberitakan 2009 lalu, diduga, proyek besar
senilai Rp81 miliar yang digarap oleh PT PP bersama PT Adhi Karya,
yakni rehabilitasi jalan Trans Kalimantan, Kintap©Sebamban, Tanah
Bumbu (Tanbu), sempat diselidiki oleh pihak Kejati Kalsel.
Á ÁKejati Kalsel mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam
pelaksanaan proyek jalan poros Kintap©Sebamban©Pagatan©Batulicin
sepanjang 100 kilometer yang menelan biaya Rp142 miliar. Namun,
penyelidikan dihentikan dengan alasan tak ditemukan bukti.Ã Ã adi

Senin, 26 September 2011

Warga Desa Jilatan Duduki Kantor CBSA

PELAIHARI © Hak Guna Usaha (HGU) PT CBSA kembali disoal oleh Warga
Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Tala),
malakukan aksi pendudukan kantor perwakilan dan lahan PT CBSA,
kemarin (26/9).
Á ÁWarga Desa Jilatan Ini beralasan, permasalahan HGU PT CBSA
yang ditanami singkong ini, dianggap oleh masyarakat telah habis
masa berlaku sejak akhir tahun 2009 silam lalu.
Á ÁSalah satu warga menyebutkan, warga yang menduduki perkantoran
ini, hanya ingin meminta dikembalikan hak atas tanah yang
berdasarkan surat sporadik tersebut. "Kami tidak akan melakukan
perusakan terhadap aset perusahaan, namun yang kami inginkan
hanyalah lahan," terangnya.
Á ÁAksi pendudukan kantor PT CBSA ini, diawali kekesalan terhadap
ulah perusahaan yang tak kunjung menerima aspirasi warga, d imana
warga tidak menghendaki usulan yang diberikan oleh pihak perusahaan
untuk permasalahan pemanfatan di lahan seluas 400 hektar dengan 60
persen perusahaan dan warga 40 persen.
Á Á"Kami ingin kembalikan lahan kami seutuhnya," ucapnya.
Berdasarkan pemantauan, aksi warga itu mendapat pengawalan ketat
dari pihak aparat kepolisian Polsek Batu Ampar.
Á ÁPihak Polres Tala melalui Polsek Batu Ampar, mengimbau warga
agar tidak melakukan tindakan berlebihan, sehingga dapat melakukan
perbuatan anarkis, hal itu pun dipahami masyarakat warga Desa
Jilatan ini dengan tidak melakukan hal©hal yang dapat merugikan
perusahaan.
Á ÁSaat dikonfirmasi, salah satu perwakilan perusahaan PT CBSA
Rudi kepada koran ini mengatakan, HGU yang dimiliknya ini masih hak
PT CBSA, sebab pihaknya masih melakukan permohonan perpanjangan
yang sedang diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel.
"Sampai sekarang saya tidak mengetahui sampai di mana proses itu,"
ungkapnya.
Á ÁSementara itu, Bupati Tala Drs H Adriansyah mengatakan, untuk
penyelesaiaan permasalahan ini pihaknya sudah berupaya melakukan
negosiasi, antara pemerintah, Muspida Tala, perwakilan warga Desa
Jilatan dan pihak perusahaan untuk mencarikan solusi terbaik.
"Solusi itu tidak saling merugikan terhadap perusahaan dan warga,"
terangnya.
Á ÁAdriansyah menambahkan, adapun upaya yang sudah dilakukan
pemerintah dengan memberikan solusi tentang pemanfaatan lahan,
yaitu 60 persen untuk perusahaan dan 30 persen untuk warga sendiri
dan 10 persen untuk kegiatan sosial.
Á Á"Pembagian pemanfaatan lahan ini berdasarkan pertemuan dengan,
Muspida, BPN dan perwakilan warga serta perusahaan," tutupnya.
à Ãcan/adi

Peti Gunung Buyan Semakin Aktif, Polisi Lamban

à ÃBANJARMASIN © Ä ÄAktivitas penambangan tanpa izin (peti) di Gunung
Buyan meliputi Desa Satui Barat dan Desa Sinar Bulan, Kecamatan
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang membawa©bawa nama Densus 88 Anti
Teror Polri disinyalir semakin aktif. Hanya saja, polisi setempat,
termasuk Polda Kalsel masih terkesan lamban menanganinya.
Á ÁSenin (26/9), Bandi, Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Indonesia
(Kompi) menegaskan, aktivitas di tiga titik di antaranya diduga
melibatkan PT Bumi Bhayangkara Minning (BBM), H Pani, H Duan dan
lain©lain itu hampir dipastikan ilegal, karena lokasi masih masuk
kawasan PKP2B PT Arutmin.
Á ÁTiga titik yang masing©masing memiliki luasan 5 hektar itu di
antara berada pada titik 115 25 28,6 BT ©03 45 21,0 LS, kemudian
tambang lain di 115 25 42,5 BT ©03 45 20,0 LS serta 115 25 59,1 BT
© 03 45 36,9 LS.
Á Á"Terkesan jika peti melibatkan oknum pengusaha kelas kakap,
polisi lamban bertindak. Tetapi ketika masyarakat kecil yang cuma
mengepul batu bara karungan, langsung ditembak, seperti kasus
Nanang Rusadià à yang terjadi di depan portal jalan milik sebuah
perusahaan tambang PT Trans Coalindo Megah (TCM), Kamis (15/9)
sekitar pukul 15.00 Ä ÄWita di Desa Sehapi, Kecamatan Kelumpang Hilir,
Kabupaten Kotabaru," ujarnya.
Á ÁÃ ÃÄ ÄIronisnya, praktik peti sudah berlangsung cukup lama, sejak
pertengahan Agustus lalu. Hingga kini, meski praktik terjadi hanya
berjarak 2,5 kilometer dari Polsek Satui, tak ada tanda©tanda
lokasi tambang digerebek polisi.
Á ÁKapolres Tanbu, AKBP Winarto yang beberapa kali dikontak tak
memberi tanggapan. Meski ponsel pejabat ini aktif, namun tak juga
diangkat.
Á Á"Ada kesan kalau memang ada oknum polisi yang terlibat dalam
penambangan ini, sehingga polisi terkesan tutup mata melihat
permasalahan ini," kata Bandi.
Á ÁMenurut info yang diperoleh, lanjutnya, penambangan itu guna
membiayai operasional Densus 88. Bahkan, ada oknum di Polda
berinisial T yang diduga ikut mengkondisikan sehingga penambangan
ilegal itu tetap berjalan.
Á ÁSementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Edi Ciptianto
hanya memberikan tanggapan normatif, tanpa bersemangat.
Á Á"Informasi ini akan kita teliti dan selidiki dulu, sejauhmana
kebenarannya. Apakah memang benar penambangan itu ilegal. Kemudian
apakah benar itu untuk membiayai operasional Densus 88," ungkapnya.
Á ÁHanya saja, lanjut Edi, tak ada penambangan digunakan untuk
membiayai operasional Densus 88, karena detasemen itu sudah
memiliki anggaran tersendiri yang dibiayai oleh negara.
Á Á"Operasional Densus 88 sudah memiliki anggaran tersendiri,
yang namanya DIPA. Jadi tidak masuk akal ada penambangan yang
hasilnya untuk membiayai operasional Densus 88," tegasnya.
Á ÁMenurutnya, pihaknya akan melakukan penyelidikan sesuai
prosedur hukum. "Bilamana terbukti ilegal apalagi mencatut nama
Polri, akan kita tindak tegas," ucapnya.
Á ÁSebagaimana diberitakan, modus penambangan agar seolah©olah
seperti legal atau resmi, batu bara yang dikeruk kemudian diangkut
melalui jalan tambang ke pelabuhan PT Suria Cipta Mahkota Mandiri
milik H Abidin. "Batu dijual ke PT Alton kontraktor dari KUDÔ h) 0*0*0*° ° Ô Nusantara. SKAB©nya menumpang dengan SKAB milik KUD Nusantara yang
lokasi tambangnya berdekatan," paparnya.
Á ÁMenurut Bandi, jelas ada kerugian negara dalam kasus ini,
karena batu bara yang diambil adalah dari lokasi PKP2B, di mana
royalti 13,5 persen otomatis menguap, sementara kalau hanya
menggunakan SKAB dari pemegang KP, maka negara hanya memperoleh 6©7
persen royalti.Ã Ã adi

Penambangan Ilegal Bawa©bawa Nama Densus 88

BANJARMASINÄ Ä © Disinyalir praktik penambangan tanpa izin (peti)
berlangsung di lahan tambang milik PT Arutmin (pemegang PKP2B) di
kawasan Gunung Buyan meliputi Desa Satui Barat dan Desa Sinar
Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Ironisnya,
oknum penambang membawa©bawa nama Densus 88 Anti Teror Polri.
Á ÁMenurut Bandi, Ketua LSM Koalisi Masyarakat Peduli Indonesia
(Kompi), dari beberapakali penyelidikan langsung ke lapangan, ada
yiga titik yang ditambang secara ilegal itu, masing©masing oleh PT
Bumi Bhayangkara Minning (BBM) di koordinat 115 25 28,6 BT ©03 45
21,0 LS, kemudian tambang lain di 115 25 42,5 BT ©03 45 20,0 LS
serta 115 25 59,1 BT © 03 45 36,9 LS.
Á ÁMenurutnya, dari pengakuan aparatur Desa Sinar Bulan, H Andi,
penambangan tersebut sudah mengantongi izin Nirwan Bakrie (pemegang
saham PT Arutmin) yang ditujukan demi pembiayaan operasional Densus
88 Anti Teror Polri.
Á Á"Yang mengherankan, rasanya tak mungkin kalau Densus 88 yang
merupakan satuan elit di negeri ini mau menggunakan dana
operasional dari uang penambangan ilegal," cetus Bandi.
Á ÁSelain PT BBM, lanjutnya, oknum yang menambang di lokasi yang
notabene milik PT Arutmin itu adalah H Pani, H Duan dan lain©lain.
"Penambangan yang dilakukan sama sekali tidak sehat, dan tidak
mungkin PT Arutmin menyerahkan pengerjaan tambang tanpa
berorientasi ke lingkungan," ungkapnya.
Á ÁDikatakan lagi, modus penambangan agar seolah©olah seperti
legal atau resmi, batu bara yang dikeruk kemudian diangkut melalui
jalan tambang ke pelabuhan PT Suria Cipta Mahkota Mandiri milik H
Abidin. "Batu dijual ke PT Alton kontraktor dari KUD Nusantara.
SKAB©nya menumpang dengan SKAB milik KUD Nusantara yang lokasi
tambangnya berdekatan," paparnya.
Á ÁMenurut Bandi, jelas ada kerugian negara dalam kasus ini,
karena batu bara yang diambil adalah dari lokasi PKP2B, di mana
royalti 13,5 persen otomatis menguap, sementara kalau hanya
menggunakan SKAB dari pemegang KP, maka negara hanya memperoleh 6©7
persen royalti.
Á Á"Lokasi yang ditambang itu lumayan luas, masing©masing titik
ada sekitar 5 hektaran. Kalau tidak segera ditindak, maka semakin
rusaklah lingkungan dan negara dirugikan," ucapnya.
Á ÁIronisnya, lokasi tambang yang diduga kuat ilegal itu, hanya
berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Mapolsek Satui.
Á ÁSementara itu, kepada pers, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol
Anton Bachrul Alam, Jumat (23/9) menegaskan, tidak benar peti di
Kalsel untuk membiayai Densus 88.
Á ÁMantan Kapolda Kalsel ini bahkan meminta jajaran di Polda
Kalsel dan Polres Tanbu mengadakan penyelidikan terkait masalah
tersebut.
Á ÁSehari setelah pernyataan petinggi Polri itu, aktivitas di
lokasi peti memang agak sepi, hanya saja belum ada tindakan nyata.
"Setelah ada stetmen dari Kadiv Humas, memang aktivitas agak
berkurang, namun kami tidak melihat ada garis polisi dipasang,"
tegas Bandi.
Á ÁJika tak ada tindakan berarti, maka semakin kuat dugaan kalau
praktik tambang ini sudah kongkalikong dengan aparat setempat.
à Ãadi/web

Rabu, 21 September 2011

Aparat Hukum Mesti Proaktif Telisik Proyek Besar

BANJARMASINÄ Ä © Anggaran terbesar yang banyak menyedot dana negara
adalah proyek fisik termasuk pendidikan. Alhasil, pada proyek fisik
dan pendidikan, rawan terjadi penyimpangan alias korupsi maupun
gratifikasi.
Á ÁKamar Dagang Indonesia (Kadin) sudah mengadakan kesepakatan
dengan Kejaksaan Agung maupun Polri untuk mengawasi secara ketat
kedua jenis proyek ini.
Á Á"Bukan apa©apa, karena Kadin yang menjadi pionir penyumbang
pajak, merasa sangat berkepentingan untuk menjaga agar tidak
terjadi kebocoran dana, baik di proyek fisik maupun pendidikan,"
ungkap salah seorang petinggi Kadin, Endang Kesumayadi, kepada
wartawan beberapa waktu lalu.
Á ÁMenurutnya, jika sampai terjadi penyimpangan, bukan hanya
Kadin yang akan dirugikan, melainkan seluruh rakyat yang harusnya
bisa memperoleh fasilitas fisik yang berkualitas dan layanan
pendidikan.
Á Á"Dana untuk proyek fisik dan pendidikan tidak main©main,
ratusan triliun rupiah. Makanya, Kadin bekerjasama dengan Kejagung
dan Polri untuk bersama©sama mengawasi kedua jenis proyek ini,"
cetusnya.
Á ÁEndang yang di Kadin Pusat duduk sebagai salah satu petinggi
yang membina wilayah Kalsel berharap, aparat hukum tidak tebang
pilih dalam menangani kasus korupsi proyek fisik maupun pendidikan.
Á ÁMenurutnya, proyek besar di Kalsel cukup banyak dan itu perlu
diawasi. Kalau terjadi kebocoran atau penyimpangan perlu segera
ditelisik.
Á ÁSementara Muhammad Solihin, juga salah satu pengurus Kadin
mengatakan, sinyalemen dan masukan dari berbagai elemen masyarakat
terkait proyek fisik berdana besar yang diduga menyimpang, perlu
disikapi aparat hukum.
Á Á"Kita mendengar isu kalau proyek besar tak tersentuh karena
sudah ada 'permainan' antara kontraktor, pejabat instansi tertentu
dan oknum aparat hukum. Tetapi semoga hal itu tak benar. Meski
demikian, isu ini tetap kita bawa dalam rapat Kadin mendatang,"
bebernya.
Á ÁSementara itu, Zainudin ST, Ketua Gapensi Banjarmasin
mengatakan, kalau perusahaan tertentu saja menguasai banyak
pekerjaan yang berdana besar, bisa saja terjadi rekayasa dalam
pemenangan tender proyek.
Á Á"Kalau cuma perusahaan yang itu©itu saja yang memenangkan
tender, boleh jadi ada rekayasa," cetusnya.
Á ÁZainudin mengatakan, memang ada kontraktor dari BUMN yang
banyak mengerjakan peoyek besar di Kalsel, seolah ada kesan kalau
kontraktor tersebut 'serakah'.
Á Á"Padahal, belum tentu perusahaan berkualifikasi besar itu
mengerjakan proyek secara berkualitas. Ada saja yang pengerjaannya
telat, namun kurang terekspos. Giliran perusahaan lokal yang telat
sedikit, sudah ditelisik," ungkapnya.Ã Ã adi

Toniansyah Dihabisi Dengan Palu

TANJUNGÄ Ä © Toniansyah (30) warga Gg Sepakat RT 23 Banjarmasin, yang
sudah kurang lebih tujuh tahun berada di Tabalong, dibunuh oleh
teman sekerjaannya Muhammad Subli alias Usuf(23), Sabtu (19/9)
lalu sekitar pukul 20.30 Wita di Mabuun RT 1 Kecamatan Murung
Pudak.
Á ÁMenurut pengakuan tersangka Usuf, kejadiannya bermula dari
pesta minuman beralkohol merek Gajah yang dicampur dengan minuman
kaleng yang dilakukan korban bersama empat orang lainnya yaitu,
Toniansyah (korban), Fahriansyah (saksi), Said dan temannya yang
tidak diketahui namanya.
Setelah habis dua botol alkohol, Said dan temannya langsung
pulang, hingga yang tertinggal korban dan tersangka serta
Fahriansyah. Saat itulah terjadi cekcok antara Fahriansyah dengan
korban, oleh tersangka perkelahian tersebut dilerai.
Setelah dilerai, Fahriansyah pun langsung pulang, ternyata
korban tidak terima atas kejadian itu hingga tersangka dipukul dan
mengenai wajah tersangka. Karena dipengaruhi minuman keras kedua
orang itupun terus saja berkelahi dan bergumul, tanpa sengaja
tersangka melihat ada palu di dekatnya, dan tanpa pikir panjang
langsung dipukulkan ke kepala korban berkali©kali sampai korban tak
berdaya lagi, melihat itu pompa angin pun sempat dipukulkan dua
kali ke korban.
Melihat korban sudah tak berdaya namun masih bernafas
tersangkapun berlalu dari tempat kejadian di Mabuun RT 01 Kecamatan
Murung Pudak, menuju ke Mall Mabuun untuk main bilyar dan makan.
Mayat Toni diketahui pertama kali oleh istri Ali Musa, yakni
Kariami (32) yang merupakan bos tempat mereka bekerja sebagai
pengumpul besi©besi bekas. Selanjutnya oleh Ali dilaporkan kepada
anggota polisi.
Anggota yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan olah
TKP dan mencari pelaku. Selang kurang lebih 15 menit tersangka
berhasil ditangkap di lokasi bilyar di Mabuun.
Kapolres Tabalong, AKBP RP Mulya melalui Kasat Reskrim AKP
Nuryono membenarkan telah terjadi pembunuhan, pihaknya telah
mengamankan tersangka beserta barang bukti satu buah palu dan pompa
angin yang digunakan untuk menghabisi korban.
Saat ditemukan, korban dalam keadaan telentang tak bernyawa
lagi di pinggir jalan sekitar 10 meter dari TKP awal. Setelah
dilakukan olah TKP korban dibawa ke Rumah Sakit Badarudin Tanjung.
"Korban mengalami pendarahan di kepala hingga meninggal dunia,"
ujar Kasat.
Sedangkan jenazah korban, Selasa (20/9) pukul 09.30 Wita sudah
dijemput kakaknya, Bahriannor bersama keluarganya dari rumah sakit
untuk dibawa pulang ke Banjarmasin dan dimakamkan di sana. Ã Ãamn/adi

Senin, 19 September 2011

Melerai Perkelahian Justru Membawa Maut

PELAIHARI Ä Ä© Berniat melerai justru berakibat fatal. Fahrur Razi
(17) warga Desa Ranggang Luar RT 10 Kecamatan Takisung Tanah Laut
(Tala) ini harus meregang nyawa lantaran kena tusuk belati di perut
saat melerai perkelahian di warung di Desa Ranggang, Senin (19/9)
sekitar pukul 00.45 Wita.
Á ÁBerdasarkan Informasi, korban saat itu tengah asik duduk
santai di sebuah warung Desa Ranggang itu, tak ingin teman©temannya
yang terpengaruh minuman alkohol itu bertikai, sehingga korban
berusaha melerai. Namun tanpa sadar oleh pelaku, justru korban
terkena senjata tajam jenis parang ke arah lengan kanan korban.
Á ÁKemudian, salah seorang pelaku lain, langsung menghunuskan
senjata tajam jenis belati yang disimpan di pinggang sebelah kiri
pelaku, ke arah perut korban, sehingga korban tersungkur lantaran
mengalami luka yang cukup serius dengan usus yang terburai.
Á ÁMelihat rekannya terluka, pelaku kedua pelaku langsung
melarikan diri dan rekan©rekan korban lain memberikan pertolonganÔ h) 0*0*0*° ° Ô dan memberitahukan kepada pihak keluarga korban.
Á ÁTanpa berpikir panjang, keluarga korban langsung mengantarkan
korban dari Desa Ranggang menuju Rumah Sakit Pelaihari untuk
mendapatkan pertolongan, dengan menggunakan Honda Beat berboncengan
tiga orang.
Á ÁNamun, nyawa korban tidak dapat terselamatkan saat mendapat
perawatan medis dari rumah sakit sekitar pukul 07.30 Wita.
Dengan kesigapan pihak kepolisian Polres Tala dan Polsek
Pelaihari, berhasil ditangkap salah satu tersangka RD yang diduga
melakukan pembunuhan terhadap korban, dan kini pihak kepolisian
masih mengejar DD yang berhasil melarikan diri.
Á ÁSaat dikonfirmasi Kapolres Tala AKBP Purwanto SIK melalui
Kasat Reskrim AKP Ronaldo Maradona TTP Siregar SH SIK membenarkan
kejadian tersebut. Kini pihaknya masih terus meminta keterangan
pelaku guna melakukan penyidikan lebih lanjut.Ã Ã can/adi

Mega Proyek PT PP Dinilai Bermasalah

BANJARMASINÄ Ä © Sementara kalangan beranggapan, banyaknya sejumlah
proyek di Kalsel yang dikerjaan oleh PT PP, salah satu BUMN,
ternyata dinilai cenderung monopoli. Sudah itu, kualitas
pekerjaannya pun dinilai tak lebih bagus ketimbang perusahaan
lokal.
Á ÁSenin (19/9), Bahrudin, Ketua LSM Kelompok Suara Hati Nurani
Masyarakat (KSHNM) mengatakan, semestinya instansi tertentu di
Kalsel tidak selalu mempercayakan pekerjaan proyek pada PT PP.
Padahal, sejak 2009 lalu, banyak demo atau protes terkait kurangnya
kualitas proyek yang dikerjaan perusahaan ini.
Á Á"Kalau tak salah, pada 2009, BPK bahkan mensinyalir ada
ketidakberesan kualitas dari proyek di tiga lokasi yang dikerjaan
oleh PT PP, di antaranya proyek jalan Kelua©Tanjung dan SebambanªBatulicin yang nilai proyeknya mencapai puluhan miliar itu. Dari
info yang saya peroleh, BPK mencatat setidaknya Rp1,7 miliar
potensi kerugian negara dari pekerjaan yang kurang beres itu,"
cetus pria yang akrab disapa Udin Palui ini.
Á ÁMenurutnya, jika memang kualitas proyek yang dikerjakan PT PP
biasa©biasa saja, semestinya instansi tertentu tidak selalu
mempercayakan pekerjaan proyek fisik kepada PT PP saja, karena
masih ada perusahaan lokal yang ia yakin cukup mampu
mengerjakannya.
Á Á"Kalau semua proyek besar selalu dikerjakan perusahaan BUMN
ini, justru kita menangkap ada kesan kalau PT PP sudah memonopoli
proyek. Nah, kalau sudah demikian, bisa jadi, hal itu bertentangan
atau melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli," bebernya.
Á ÁSebenarnya, pada 2010 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) sempat menyelidiki isu monopoli usaha oleh PT PP dan kolega
BUMN lainnya di Kalsel. Hanya saja, tidak jelas bagaimana ujung
penyelidikan tersebut.
Á ÁBegitu juga Kejati Kalsel pernah melakukan penyelidikan
terkait dugaan penyimpangan pada sejumah megaproyek yang dikerjakan
PT PP. Namun, setali tiga uang, ujung penyelidikan juga tidak
jelas.
Á ÁSumber lain menyebutkan, meski berkali©kali memperoleh tender
yang menggiurkan di Kalsel, namun PT PP disinyalir tidak memiliki
kantor di Banjarmasin. "Ini aneh, karena sebagai perusahaan yang
banyak memiliki proyek di Kalsel, semestinya PT PP memiliki kantor
perwakilan di sini," ujar sumber lain yang minta identitasnya
dirahasiakan.
Á ÁTak hanya itu, proyek di RSUD Ulin yang dikerjakan perusahaan
ini juga memprihatinkan karena ketika hujan turun, lantai dasar
bangunan mengalami banjir. "Nah, kalau seperti ini, apakah amdal
proyek itu sudah benar atau belum," ungkapnya.
Á ÁTak hanya itu, lanjutnya, proyek hampir Rp300 miliar
pembangunan relokasi perkantoran Pemprov Kalsel di Palm,
Banjarbaru, juga terkesan kurang berkualitas, karena baru saja
diresmikan, beberapa waktu lalu, bagian bangunan ada yang retakªretak. Di samping itu, tambah sumber itu, tekstur tanah di Palm
yang sudah keras, justru pondasi bangunan diberi tiang baja panjang
secara berlebihan. "Hal ini terkesan mubazir dan membuang©buang
anggaran daerah," ungkapnya. Á - Á
Á ÁSebagaimana pernah diberitakan 2009 lalu, diduga, proyek besarÔ h) 0*0*0*° ° Ô senilai Rp81 miliar yang digarap oleh PT Pembangunan Perumahan (PP)
bersama PT Adhi Karya, yakni rehabilitasi jalan Trans Kalimantan,
Kintap©Sebamban, Tanah Bumbu (Tanbu), sedang diselidiki oleh pihak
Kejati Kalsel.
Á ÁKuat dugaan, penyelidikan kasus tersebut, erat kaitannya
dengan keluhan sejumlah pengguna jalan, termasuk tuntutan pendemo
pimpinan HM Hasan agar Kejati Kalsel usut proyek yang tak tuntas
meski jadwal pengerjaan sudah lewat.
Á ÁHasan dkk juga meminta Kejati Kalsel mengusut dugaan tindak
pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek jalan poros KintapªSebamban©Pagatan©Batulicin sepanjang 100 kilometer yang menelan
biaya Rp142 miliar.
Á ÁPadahal, menurut pengunjuk rasa, penandatanganan MoU sudah
dilaksanakan pertengahan Juli 2007 dan sebagai pemenang tender
sebagaimana ditetapkan Departemen Pekerjaan Umum RI yaitu PT
Pembangunan Perumahan dan PT Adhi Karya.
Á ÁPT Pembangunan Perumahan akan menggarap poros Kintap©Sebamban
dengan nilai kontrak sebesar Rp81,9 miliar. Sedangkan ruas jalan
Sebamban©Pagatan©Batulicin akan dikerjakan PT Adhi Karya dengan
nilai kontrak mencapai Rp59,76 miliar lebih.
Á ÁSementara itu, pengamat konstruksi, Ir H Abidinsyah
mengatakan, sebagian proyek besar rehabilitasi jalan kerap kali
tidak mampu berumur panjang. Bahkan, kurang dari setahun, jalan
mengalami keretakan bahkan hancur. Hal itu disinyalir sebagai
akibat "pencurian" kualitas.Ã Ã adi

Kamis, 15 September 2011

Kedudukan Suami

Para istri akan merapikan rumah dan mempercantik dirinya ketika tahu akan ada tamu kehormatan datang. Tapi tahukah para istri, suami sendiri sebenarnya jauh lebih tinggi kedudukannya di hadapan mereka ketimbang tamu kehormatan tadi????Jadi sambutlah suami dengan kerapihan dan kecantikan.....

Hanya 3 Bulan, 8 Pelajar Tewas

BATULICINÄ Ä © Lakalantas di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dalam tiga
bulan terakhir menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan
data yang berhasil diperoleh dari Sat Lantas Polres Tanbu, sejak
tiga bulan terakhir tercatat telah terjadi 20 kecelakaan di wilayah
hukum Tanbu.
Á ÁDari jumlah tersebut mengakibatkan 19 korban jiwa, 12 orang
mengalami luka berat serta empat lainnya mengalami luka ringan.
Á ÁParahnya, dari jumlah tersebut ada delapan korban tewas dari
kalangan pelajar. Terang saja tingginya angka kecelakaan yang
menimbulkan korban jiwa di kalangan pelajar tersebut menjadi
perhatian serius Sat Lantas Polres Tanbu.
Á ÁTerkait tingginya angka kecelakaan tersebut, Kasat Lantas
Polres Tanbu AKP Moerdelly melalui Kasubag Humas Polres Tanbu AKP
Ana Setiani mengatakan, masih tingginya angka kecelakaan di
kalangan pelajar tersebut haruslah menjadi perhatian semua pihak,
tak hanya kepolisian.
Á ÁSaat ini, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi perihal
aturan siswa terutama mereka yang belum memiliki SIM agar tak
menggunakan kendaraan lagi, karena sebagian besar pelajar
menggunakan kendaraan dengan ugal©ugalan dan tak tertib lalu
lintas.
Á Á"Seperti pelajar SMP itukah seharusnya masih belum boleh
membawa kendaraan, tapi kenyataanya masih banyak yang
menggunakannya," katanya.
Á ÁDipaparkannya, ke depan pihaknya akan melakukan tindakan tegas
terhadap para pelajar tersebut. "Saat ini disosialisasikan dulu
perihal tersebut, tapi nanti jika kedapatan lagi akan langsung
diambil tindakan tegas,"katanya.
Á ÁDitambahkannya, peranan dari pihak sekolah dan orang tua
sangat penting untuk turut mengawasi para pelajar tersebut. "Dalam
sosialisasi ini peranan para guru dan orang tua sangat diperlukan,"
tandasnya.Ã Ã pjm/adi

Kasus Petinggi IAIN Mandeg?

BANJARMASINÄ Ä © Sebuah informasi dari Kejati Kalsel menyebutkan kalau
kasus dugaan menguntungkan orang lain yang diduga melibatkan
petinggi IAIN di Kalsel mandeg. Beberapa bulan lalu, surat
pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Tipikor Dit Reskrim
Polda Kalsel sudah sampai ke Kejati, namun hingga kini belum ada
tanda©tanda berkas kasus dikirim kembali.
Á ÁHal itu tentu saja menjadi tanda tanya bagi penyidik tingkat
kedua. Katua Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat (LKP3M) menyikapi soal tersebut menyayangkan kalau
sampai proses hukum terkait kasus tersebut sampai mandeg.
Á Á"Sepengetahuan saya, jika suatu kasus sampai diterbitkan SPDPªnya, maka indikasi pelanggaran UU Tipikor sudah sangat kental. Yang
jadi pertanyaan, kenapa begitu lama berkas kasus belum juga dikirim
kembali oleh penyidik Polda Kalsel. Proses hukum meski hati©hati
juga tak boleh mengenyampingkan kecepatan waktu, karena hal itu
menyangkut azas kepastian hukum," tegasnya.
Á ÁPria yang akrab disapa Iwan ini berharap agar Polda Kalsel
lebih berbuat dalam perkara©perkara korupsi di daerah Kalsel.
"Sejauh ini, penanganan kasus korupsi oleh penyidik Polda Kalsel
tidak banyak mencuat. Semoga ini menjadi pemicu semangat penyidik
Polda Kalsel lagi," bebernya.
Á ÁDari info yang diperoleh, diduga oknum petinggi IAIN di Kalsel
ikut merekayasa agar seorang keluarga dekatnya bisa memperoleh SK
CPNS di Depag, meski dari hasil ujian penerimaan CPNS sudah tidak
memenuhi syarat.
Á ÁNamun, karena diduga ada 'permainan', oknum keluarga dekat
petinggi IAIN itu bisa mendapat SK CPNS, meski diduga mengorbankan
peserta lain yang lebih berhak.
Á ÁSementara itu, Kompol Zaenal, perwira di Tipikor Dit
Reskrimsus Polda Kalsel mengaku bahwa pihaknya memang ada menangani
kasus tersebut.
Á Á"Memang kasus menguntungkan orang lain sebagaimana pasal 12 UU
Tipikor yang diduga melibatkan petinggi IAIN sedang kami tangani.
Begitu juga SPDP kasus sudah kami kirimkan ke Kejati Kalsel
beberapa waktu lalu," papar Zaenal.
Á ÁDisinggung kenapa berkas kasus belum dikirim ke Kejati, Zaenal
mengatakan bahwa hal itu hanya soal teknis saja. "Berkas kasus itu
masih belum rampung. Dan kemungkinan minggu depan sudah bisa kami
kirim ke Kejati, tunggu saja," ucapnya. Ã Ãadi

Putra Daerah Diminta Berhati©hati

BANJARMASINÄ Ä © Sempat mencuatnya nama Gusti Nurpansyah, Staf Khusus
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Gusti M Hatta, dalam pemberitaan soal
dugaan suap pada penilaian Adipura untuk Kota Bekasi 2010, membuat
kalangan di Kalsel khawatir.
Á ÁNamun, Gusti Nurpansyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) hanya dijadikan saksi dalam kasus tersebut. Tersangka dan
terdakwa dalam kasus ini adalah Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad
yang saat ini sedang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bandung. Politisi asal PDI Perjuangan ini didakwa atas empat kasus
korupsi.
Á ÁEmpat kasus korupsi itu adalah suap Piala Adipura 2010,
penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Bekasi, suap kepada BPK, dan penyalahgunaan anggaran makan©minum.
Á ÁDalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut KPK I Made Ketut
Sumadane mendakwa dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal
5 ayat (1) atau pasal 12 huruf b atau huruf f atau pasal 13 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu jo
pasal 65 ayat (1) KUHP.
Á ÁAkibat perbuatan terdakwa, kerugian negara mencapai Rp4 miliar
terkait APBD, Rp500 juta terkait suap Adipura, Rp400 juta suap
untuk mendapat WTP dari BPK, dan Rp600 juta terkait penyalahgunaan
anggaran makan©minum.
Á ÁWali Kota Bekasi non©aktif Mochtar Mohamad dituntut hukuman 12
tahun penjara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung,
Kamis 8 September 2011. Jaksa penuntut dari KPK menilai pria gempal
berusia 47 tahun itu terbukti melakukan empat kasus korupsi dana
APBD Kota Bekasi Tahun 2009©2010.
Á ÁDi samping dituntut 12 tahun, terdakwa juga didenda Rp300 juta
subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut agar
Mochtar dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp639 juta.
Apabila terdakwa tidak mampu maka hartanya akan disita dan apabila
hartanya tidak mencukupi, maka terdakwa mendapat pidana tambahan
dua tahun penjara.
Á ÁSementara Ketua Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M), Irwansyah mengatakan, meski Gusti
Nurpansyah hanya dijadikan saksi oleh KPK, namun bukan berarti hal
itu tidak menjadi pelajaran berharga bagi putra daerah (Kalsel).
Á Á"Dia memperoleh kepercayaan mendampingi Menteri LH dari
Kalsel, tentunya dia membawa nama daerah di kancah nasional. Saya
berharap, ini bisa menjadi pembelajaran agar berhati©hati dengan
perkara korupsi termasuk suap," cetu pria yang akrab disapa Iwan
ini.
Á ÁMenurutnya, dugaan kalau Wali Kota Bekasi mengakomodasi
kepentingan pihak ketiga agar Bekasi memperoleh Piala Adipura 2010,
semoga tidak melibatkan Nurpansyah.
Á Á"Gerak langkah Nurpansyah memang mengkhawatirkan. Ia kerap
tampil di media cetak memberikan stetmen yang tak sesuai dengan
kapasitasnya. Sebagai Staf Khusus Menteri LH, semestinya dia
memberikan masukan dan pertimbangan ke Menteri LH, bukan memberikan
stetmen ke media," paparnya.
Á ÁIwan berharap, semoga saja gerak langkah Nurpansyah tidak
terkait kepentingan politik dalam rangka mencari popularitas
menjelang pemilu.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ Á"Misalnya, Nurpansyah pernah stetmen bahwa Tanbu dan Balangan
termasuk daerah tertinggal dan diusulkan dikembalikan ke daerah
induknya. Nah, seperti ini kan sudah melebihi kapasitasnya, karena
urusan daerah merupakan kewenangan Mendagri," paparnya.
Á ÁNurpansyah dikontak ke ponselnya, meski aktif tak mengangkat.
Begitu juga ketika di©SMS untuk dikonfirmasi tak memberi tanggapan.
à Ãadi/web

Senin, 05 September 2011

Remaja Tanggung Diperkosa 4 Pelaku

TANJUNGÄ Ä © Nasib malang dialami seorang gadis berinisial R (15)
warga Kecamatan Muara Harus yang masih berstatus pelajar di salah
satu SMP di Tabalong. Pasalnya pada Hari Raya Idul Fitri 1432
Hijriah atau Rabu (31/8) sekitar pukul 15.30 Wita, dirinya
mengalami tindak pemerkosaan, ironisnya pelaku berjumlah empat
orang.
Á ÁKejadiannya berawal saat dirinya menerima telpon dari
seseorang yang mengaku bernama Fauzi yang sok kenal dengannya dan
mengajak untuk bertemu. Merasa penasaran diapun mau dijemput
pelaku.
Menurut pengakuan para pelaku saat itu mereka berempat yaitu
Ra (14) warga Kecamatan Tanjung, W (15) warga Kecamatan Muara Uya,
Rudiansyah (19), Murjani (19) warga Kecamatan Muara Harus, sedang
nongkrong bersama©sama, tiba©tiba Ra, menyampaikan idenya untuk
mencari dan mengerjai cewek.
Á ÁKemudian Ra, yang juga seorang pelajar ini menelpon korban
dengan mengaku bernama Fauzi, dan mengajak untuk jalan©jalan.
Setelah dijanjian seperti itu korbanpun mau, lalu W, ditugasi
menjemput korban di rumahnya.
Setelah dijemput awalnya korban akan dibawa ke salah satu
pabrik penggilingan padi di Desa Mantuil, dan ketiga orang lainnya
sudah menunggu. Namun karena di lokasi itu banyak orang akhirnya W
menelpon teman©temannya lagi untuk menuju ke arah jalan batu bara
di daerah Desa Mantuil,dan akhirnya sampai di perkebunan karet.
Kemudian korban dibawa ke lokasi itu. Diperkebunan inilah korban
diperkosa.
Á ÁMasih menurut pengakuan pelaku, untuk memudahkan aksi mereka,
Murjani memeluk korban dari belakang sehingga pelaku lainnya
leluasa melepas pakaian dan memperkosa korban. Awalnya yang
melakukan pemerkosaan adalah W, kemudian diikuti pelaku lainnya.
Setelah melakukan aksinya kemudian korban diantar lagi ke
rumahnya oleh Rudiansyah yang rumahnya masih satu desa dengan
korban sekitar pukul 17.00 Wita dengan mengendarai motor jenis
Satria F.
Kejadiaan ini terungkap saat R merasa gelisah dan perasaannya
tidak enak dengan apa yang baru saja dialaminya, kemudian pada hari
Jumat (2/9) dia melaporkan kepada orang tuanya prihal apa yang
sudah diperbuat pelaku.
Mengetahui apa yang sudah dialami putrinya kemudian orang tua
R melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Harus, mendapat
laporan tersebut aparat langsung melakukan penangkapan kepada para
pelaku.
Pertama yang berhasil ditangkap adalah Ra, kemudian Rudiansyah
keduanya ditangkap dirumahnya masing©masing pada sore hari Jumat
(2/9) kemudian Murjani yang ditangkap saat berada di jalan kawasan
Muara Harus malam harinya pukul 20.00 Wita.
Pada malam itu juga aparat melakukan penggrebekan di rumah W,
di Muara Uya, namun tersangka tidak ditemukan. Oleh keluarga pelaku
nanti akan diserahkan ke polisi hingga pada Senin (5/9) sekitar
pukul 10.00 Wita tersangka diantar keluarganya menyerahkan diri ke
Polres Tabalong.
Kapolres Tabalong AKBP RP Mulya melalui Kasat Reskrim AKP
Nuryono didampingi Kasubag Humas AKP Sumardi, membenarkan pihaknyaÔ h) 0*0*0*° ° Ô telah mengamankan keempat pelaku pemerkosaan tersebut, dan saat ini
pelaku ditahan di Polres Tabalong untuk menjalani pemeriksaan dan
proses hukumnya. Ã Ãamn/adi

Laka Lantas Meningkat

BANJARBARU © Kecelakaan lalu lintas selama masa Lebaran tahun ini
meningkat dibandingkan tahun 2010. Sebanyak lima kali peristiwa
laka lantas sedangkan tahun lalu ada tiga.
Á ÁMenurut Kasat Lantas Polresta Banjarbaru AKP Dese Yulianti,
tahun ini angka kecelakaan memang meningkat, namun korban yang
meninggal dunia hanya ada satu kasus. Korban luka ringan sebanyak
10 korban. Sedangkan penyebab laka lantas semuanya hampir karena
kelalaian pengendara.
Á ÁDijelaskannya, laka lantas yang merenggut korban jiwa terjadi
di bundaran Liang Anggang Jalan A Yani Km 20. Warga Sungai Tabuk
yang menjadi korban tersebut meninggal setelah sepeda motor Tiger
yang dikendarainya menabrak median jalan.
Á Á"Laka lantas yang merenggut nyawa pada tanggal 30 Agustus.
Korbannya bernama Sugiono dengan umur 29 tahun warga Desa Abumbun
Sungai Tabuk, untuk kerugian materiil dari semua kecelakaan sebesar
Rp3 juta lebih," ujarnya.
Á ÁKalau tahun 2010, korban meninggal dunia sebanyak tiga orang
dari tiga kecelakaan, dan yang luka ringan juga hanya tiga korban.
Kerugian materiil tahun 2010 sebesar Rp3.250 ribu. "Kalau dari segi
kecelakan meningkat, tapi korban justru menurun," katanya. Ã Ãdio/adiÄ Ä






Taman Idaman Ramai Pengunjung

BANJARBARU © Taman Idaman Kota Banjarbaru menjadi tempat wisata
yang ramai dikunjungi warga selama libur lebaran tahun ini. Para
pedagang kaki lima (PKL) pun banyak mendapat untung karena dagangan
mereka laris terjual.
Menurut Yadi, seorang pedagang bakso, para pengunjung memenuhi
Taman Idaman sejak hari kedua lebaran. Dan, dalam satu hari diaÔ h) 0*0*0*° ° Ô mampu mendapat untung sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah.
Pengunjung yang juga kebanyakan anak©anak ini dimanfaatkan salah
seorang penjual jasa sewa mobil mini. Hadi yang menyewakan mobilªmobil mini mengatakan, karena banyaknya pengguna mobil mini yang
disewakannya, maka dalam satu hari dia mendapat uang sekitar satu
juta rupiah.
Menurut warga Gambut ini, sejak buka pukul 09.00 Wita hingga sore,
dengan tarif sewa mobil minim sebesar Rp5 ribu, dia mendapatkan
penghasilan yang lumayan.
"Kalau hari©hari biasa untuk mendapatkan uang Rp200 ribu saja
kesulitan," ujarnya.
Salah satu pengunjung yang berasal dari Tabalong, Kusnadi
mengatakan, bersama keluarganya bermaksud ke Banjarmasin, dan saat
melintas di Banjarbaru tepatnya di depan Taman Idaman, dia
memutuskan berhenti untuk bersantai.
"Saya lihat tamannya cukup ramai dan ada permainan anak, maka saya
putuskan untuk berhenti dan anak©anak saya dapat bermain di taman
ini," ujarnya. dio/adi