Senin, 30 Mei 2011

Terdakwa Lakukan Eksepsi

BANJARMASINÄ Ä © Meskipun sempat molor dari penjadwalan, sidang
perdana kasus dugaan korupsi pada PT PLN Cabang Barabai dengan
terdakwa Naryono tetap saja berlangsung.
Á ÁSidang yang semula akan berlangsung pada pukul 10.00 Wita
sempat tertunda beberapa jam, hingga berlangsung pada pukul 12.00
Wita di ruang II Pengadilan Tipikor atau PN Banjarmasin, Senin
(30/5) kemarin.
Á ÁPada sidang perdana kemarin masih mengagendakan mendengarkan
isi dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Hadi Winarno
SH cs, jaksa dari Kejari Barabai.
Á ÁBerkas dakwaan yang berisikan sekitar 20 halaman, dibacakan
JPU secara terperinci dan bergantian di hadapan majelis hakim yang
diketuai Tongani SH, hakim dari PN Barabai, dan didampingi dua
hakim anggota Dana Hanura SH MH dan Samhadi SH MH yang merupakan
hakim adhock.
Á ÁSementara itu terdakwa Naryono, mantan Asisten Manager Bagian
Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Cabang Barabai, duduk sebagai
pesakitan didampingi penasihat hukum dari kantor Masdari Tamin.
Á ÁDengan mengenakan baju kemeja warna putih dan kopiah putih
terdakwa duduk di kursi terdakwa, sementara di belakangnya di kursi
pengunjung nampak terlihat dua wanita dan beberapa orang yang rataªrata mengenakan kemeja putih pula. Diduga yang hadir menyaksikan
jalannya persidangan itu adalah istri dan para kerabat terdakwa.
Á ÁTerdakwa sendiri dibawa ke Banjarmasin dengan menggunakan
mobil Kejari Barabai, satu mobil dengan JPU. Dalam isi dakwaan JPU
menjerat terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31
Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) ke©1 KUHP, sebagaimana dalam
dakwaan primair.
Á ÁSementara itu dalam dakwaan subsidair terdakwa dijerat pasal
3 jo pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Á ÁTerdakwa yang merupakan warga Jl Sidomulyo Raya No 036 RW 009
Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru ini, dituduh telah
melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau
diteruskan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korpoorasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Á ÁTerdakwa diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai
asisten manager niaga dan pelayanan pelanggan PT PLN Cabang
Barabai, karena akibat perbuatannya itu telah menguntungkan orang
lain yaitu pelanggan PT PLN Cabang Barabai, akibat perbuatan
terdakwa negara dirugikan sekitar Rp271.339.710.
Á ÁTerungkapnya kasus ini manakala terdakwa melakukan penagihan
terhadap 461 pelanggan yang terkena Penertiban Pemakaian Tenaga
Listrik (P2TL) yang bekerja sama dengan perusahaan instalatir
listrik yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia
(AKLI) Cabang Barabai, untuk melakukan penerbitan aliran listrikÔ h) 0*0*0*° ° Ô terhadap calon pelanggan yang belum memasang meter maupun pelanggan
baru.
Á ÁSetiap calon pelanggan yang memasang listrik baru dikenakan
biaya untuk 450 VA sebesar Rp6 juta, untuk biaya instalasi di rumah
pelanggan sebesar Rp3,55 juta, dan sisanya disetor ke PLN melalui
instalatir bersangkutan.
Á ÁSedangkan beban 900 VA dikenakan biaya Rp8 juta dengan biaya
instalasi sebesar Rp1 juta, sisanya disetor ke PLN Cabang Barabai
melalui instalatur bersangkutan, dan perbuatan terdakwa menyalahi
aturan yang ditentukan pihak PT PLN Wilayah Kalselteng, sehingga
terdapat kerugian negara.
Á ÁAtas dakwaan itu, terdakwa merasa keberatan dan mengajukan
eksepsi. Dalam nota pembelaannya terdakwa meminta dibebaskan dari
segala tuduhan JPU. Ã Ãris/adi

30 Gram Sabu Dari 2 Tersangka

BANJARMASIN © Aparat Dit Resnarkoba Polda Kalsel berhasil menyita
hampir 30 gram sabu dari dua tersangka pengedar sabu pada Jumat
(27/5) lalu di dua lokasi berbeda.
Á ÁHari itu sekitar pukul, 15.15 Wita, saat petugas melintas di
Jl Pekapuran, tanpa sengaja berpapasan dengan kedua tersangka,
yakni ZH alias Inal (34) dan Mas alias Kacong (32).
Á ÁKarena tingkah laku kedua tersangka mencurigakan, kemudian
petugas sengaja membuntuti keduanya. Sesampainya di kawasan Jl
Simpang Sungai Mesa Kecamatan Banjarmasin Tengah, kedua tersangka
dihentikan oleh aparat.
Á ÁPolisi langsung melakukan penggeledahan. Benar saja, petugas
lalu menemukan kotak rokok yang berisi dua paket sabu dengan berat
9,85 gram pada kantong kiri celana ZH alias Inal, warga Jl Teluk
Tiram Gg Musafir RT 32 No 32 Kecamatan Banjarmasin Barat.
Á ÁKeduanya tak berkutik. Petugas kemudian menanyakan tentang
kepemilikan sabu tersebut. Keduanya mengakui kalau sabu itu milik
mereka berdua.
Á ÁKetika ditanyakan lagi apakah masih ada sabu disimpan
keduanya. Baik Inal dan Mas sama mengakui kalau di rumah Mas, warga
Jl P Antasari Gg 10 Harapan RT 03 No 17 Kecamatan Banjarmasin
Timur, masih ada tersimpan sabu.
Á Á Keduanya kemudian digelandang menunju rumah Mas alias Kacong
di Gg 10 Harapan itu. Dalam penggeledahan, kembali petugas
menemukan sabu dengan berat 19,73 gram yang disimpan Kacong di
dalam kantong celananya.
Á ÁAkibatnya, kedua tersangka pun digiring ke Polda Kalsel guna
pemeriksaan dan pembuatan BAP. Polisi masih berupaya mencari tahu
bandar sabu yang memasok barang haram kepada dua tersangka itu.
Á ÁKabid Humas Polda Kalsel AKBP Edi Ciptianto membenarkan bahwa
aparat Dit Resnarkoba Polda Kalsel berhasil mengamankan dua
tersangka, Inal dan Kacong yang kedapatan menyimpan sabu, masingªmasing 9,85 gram dan 19,73 gram.
Á ÁKeduanya akan dikenakan pasal 112 ayat (2) sub 114 ayat (2) UU
No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal
lima tahun penjara. Ã Ãadi

Keterangan Saksi Meringankan Terdakwa

BANJARMASIN Ä Ä© Lima orang saksi yang dihadirkan untuk memberikan
keterangan dalam kasus dugaan gratifikasi pada kantor Kementerian
Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang menyeret Drs Syafruddin
sebagai terdakwa, sepertinya meringankan terdakwa.
Á ÁPada sidang lanjutan yang berlangsung di ruang I PN Tipikor
Banjarmasin, Senin (30/5) kemarin, kelima saksi di bawah sumpah
memberikan keterangan kalau uang yang diberikan para calon CPNS itu
bukanlah suatu paksaan atau istilah lain pungutan.
Á ÁUang kumpulan dari para CPNS itu merupakan bentuk ucapan
terima kasih, karena terdakwa telah mengurus semua administrasi
para CPNS sehingga SK para CPNS keluar atau diterbitkan.
Á ÁMenurut saksi Abdul Hadi, uang tersebut sebelumnya juga telah
ditanyakan terdakwa, apakah belakangan nantinya tidak menimbulkan
masalah.
Á ÁSaksi juga sempat berkoordinasi dengan para CPNS yang
memberikan uang tersebut, karena saksi yang ditunjuk para CPNS
untuk mengumpulkan uang tersebut sehingga menjadi banyak.
Á Á"Dan hasilnya para CPNS juga mengatakan kalau uang pemberian
itu sebagai bentuk ucapan terima kasih, karena mereka mengaku puas
dengan telah terbitnya SK CPNS mereka," aku saksi.
Á ÁDitanyakan majelis hakim mengapa masalah tersebut sampai ke
pengadilan, ia menjawab bahwa dalam masalah itu tidak ada unsur
paksaan, artinya semua pemberian uang itu atas dasar inisiatif para
CPNS.
Á Á"Yang membuat masalah ini sampai ke pengadilan, kemungkinan
ada yang melaporkan. Namun hingga saat ini kami tidak tahu siapa
pelapornya, karena semuanya tidak ada merasa dirugikan," katanya.
Á ÁDikatakan saksi, ia pernah menerima laporan dari para CPNS,
kalau mereka dipaksa pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
untuk mengaku kalau mereka itu dipaksa untuk memberikan hadiah.
Á Á"Nah kemungkinan yang melaporkan itu adalah pihak inspektorat
tersebut," ungkapnya.
Á ÁBahkan salah seorang dari para CPNS bernama Kusmayadi, salah
seorang guru yang juga ikut memberikan uang, pemberian uang itu
sebagai bentuk ucapan terima kasih karena terdakwa telah
menguruskan administrasi miliknya dan jumlahnya tidak banyak.
Á ÁSaksi Kusmayadi mengatakan kalau dirinya memberikan uang
sebagai bentuk ucapan terima kasih sebesar Rp700 ribu, dan itu pun
setelah SK mereka keluar atau diterbitkan.
Á ÁMenurut saksi Abdul Hadi bahwa uang yang pertama terkumpul
sebesar Rp35 juta, kemudian yang kedua Rp115 juta. Pemberian dari
para CPNS bervariasi.
Á ÁBahkan uang tersebut tidak dipakai terdakwa sendiri, menurut
saksi ia pernah mengasihkan uang tersebut kepada Drs Gurdani Syukur
sebesar Rp25 juta dan dirinya juga mendapat bagian.
Á ÁNamun Drs Gurdani Syukur yang merupakan mantan Kepala
Kementerian Agama HST, membantah kalau dirinya telah menerima uang
tersebut dari saksi Abdul Hadi.
Á ÁMajelis hakim sempat memanggil kembali saksi Abdul Hadi keÔ h) 0*0*0*° ° Ô persidangan, karena saksi Drs H Gudani Syukur membantah keras kalau
dirinya tidak pernah menerima uang sebesar Rp25 juta tersebut. Ia
mengaku ada menerima uang sebesar Rp6 juta, tapi bukan uang dari
hasil pemberian para CPNS.
Á ÁDi hadapan majelis hakim yang diketuai Agung Wibowo SH MHum,
bersama dua hakim anggota Mardianto SH dan Bagus Handoko SH, serta
jaksa penuntut umum (JPU) Agus Suroto SH dan Arif SH, keterangan
kedua saksi berbeda.
Á ÁBahkan keterangan saksi Drs H Gurdani Syukur itu berbeda
dengan isi BAP, yang membuat majelis hakim sempat mempertegaskan
isi BAP tersebut.
Á ÁDiketahui, terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah tersebut diberikan segabai akibat atau disebabkan
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Á ÁPerbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan perbarengan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri
sendiri, sehingga beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa.
Á ÁJPU menjerat terdakwa dalam dua pasal, yakni pasal 11 dan
pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 jo pasal 65
ayat 1 KUHP.
Á ÁKasus ini terjadi dari tahun 2005 hingga 2009. Terdakwa selaku
Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Kepegawaian
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan,
mengirimkan data tenaga honorer yang ada di wilayah Departemen
Agama Kalimantan Selatan untuk diangkat menjadi PNS. Ã Ãris/adi

Minggu, 29 Mei 2011

Terdakwa Minta Jaksa Berlaku Adil

BANJARMASINÄ Ä © Meskipun Drs H Syafruddin, mantan Kepala Kasubag
Organisasi Tata Laksana di Departemen Agama wilayah Kalimantan
Selatan, telah ditetapkan sebagi tersangka dan menjalani proses
persidangan di PN Banjarmasin dalam kasus dugaan gratifikasi, namun
ia tetap menyataka tidak bersalah, karena hadiah yang diberikan
kepadanya itu atas inisiatif para CPNS.
Á ÁPernyataan itu diungkapkannya dalam selebaran atau release,
setelah persidangan perdana yang berlangsung di PN Banjarmasin
beberapa hari kemarin.
Á ÁMenurutnya, pihak kejaksaan yang menangani kasus dirinya
hingga menyeretnya kepersidangan itu tidak adil, sebab uang yang
dikasihkan para CPNS atas inisiatif mereka itu sendiri bukan hanya
ia nikmati sendiri, tetapi ada beberapa orang yang ikut menikmati
mengapa hanya dijadikan saksi saja.
Á ÁDikatakannya, orang©orang yang jelas menikmati kucuran dana
dari 1.241 CPNS justru tak tersentuh hukum. orang©orang yang
dimaksud terdakwa adalah, Drs H Gurdani Syukur, selaku Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupatin Hulu Sungai Tengah (HST), yang
telah menerima Rp25 juta, Kabag TU, Abdul Hadi Rp15 juta, dan tiga
pegawai Kementerian Agama HST atas nama Abror, M Ahri, dan Siti
Hadijah sebesar Rp10 juta.
Á Á"Dalam isi dakwaan JPU telah dipaparkan kalau uang sebesar
Rp50 juta dibagi©bagikan atas arahan Kepala Kantor Kemenag HST, dan
mengapa mereka tidak tersentuh hukum dan hanya saya sendiri yang
dijadikan terdakwa," ujarnya.
Á ÁDikatakan terdakwa, satu orang lainnya yang juga ikut
menikmati uang ucapan terima kasih dari para CPNS adalah Syamsul
Bahri, salah seorang pejabat Kementerian Agama Tapin.
Á ÁDari uang Rp50 juta yang terkumpul, Syamsul Bahri menurut
terdakwa telah memgambilnya sebesar Rp7,5 juta, yang digunakannya
untuk membeli laptop, sedangkan sisanya Rp42,5 juta diserahkan
kepadanya.
Á ÁTerdakwa yang merupakan warga Jl KS Tubun Gg Keluarga II No
41 RT 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan ini,
sangat berharap pihak kejaksaan bisa berlaku adil dalam perkara
ini, karena menurutnya dirinya tidak pernah meminta uang sebagai
tanda ucapan terima kasih kepada para calon CPNS, melainkan atas
inisiatif para CPNS itu sendiri. Ã Ãris/adi

Kamis, 26 Mei 2011

Hakim Pemvonis Culin Tersangkut Masalah

BANJARMASIN © Leba Max Nandoko Rohi SH, ketua majelis hakim
Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru yang memvonis pelaku pembunuhan
terhadap Hadriansyah, guru SDN Sarigadung Desa Sarigadung,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersandung
masalah saat ini.
Á ÁLeba Max Nandoko yang pada pertengahan tahun 2004 lalu
memvonis pelaku, M Aini alias Culin dan H Babak secara
kontroversial, masing©masing cuma empat bulan dan tiga bulan tujuh
hari penjara ini, bakal diperiksa aparat Dit Reskrim Polda Sumut
Á ÁDalam berita di internet, hakim Leba Max yang kini bertugas di
PN Binjai, Sumut itu dipanggil terkait penggrebekan sabu©sabu di
rumah dinasnya, Rabu (11/5) lalu.
Á ÁKabid Humas Polda Sumut AKBP Raden Heru Prakoso mengatakan,
pemanggilan Leba Max untuk dimintai keterangan atas penggrebekan
sabu©sabu di rumahnya Komplek Perumahan Kehakiman, Jalan Aiptu
Radiman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.
Á ÁDijelaskan Heru, saat pengrebekan dilakukan, diketahui Leba
Max tidak berada di rumah. Meski demikian, keterangannya sangat
diperlukan disebabkan lokasi penggrebekan merupakan rumah yang
ditempatinya.
Á ÁSehingga, segala aktivitas di rumah itu diketahuinya. "Saat
dilakukan penangkapan hakim (Leba,Red) tidak ada. Tapi hakim akan
segera dipanggil minggu depan," ungkap Heru kepada wartawan kemarin
(13/5).
Á ÁMenurut Heru, pemanggilan tersebut juga untuk mendalami
pengrebekan transaksi sabu©sabu oleh Detasmen A Brigade Mobil
(Brimob) Binjai tersebut.
Á ÁDalam penggrebekan itu, petugas berhasil membekuk Syahrul
Akhir Hasibuan (26) Warga Jalan Talam Kelurahan Nangka, Kecamatan
Binjai Utara. Petugas juga menyita barang bukti berupa, satu ons
sabu©sabu bernilai Rp120 juta. "Kenapa transaksi sabu©sabu
dilakukan di rumah itu, kita juga mau tahu sampai sejauh mana
keterlibatannya," jelas mantan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda
Sumut ini.
Á ÁDulu, hakim Max Nandoko, ketika memutus perkara yang menurut
keluarga korban sangat tidak adil itu, didampingi dua hakim
anggota, yakni Budi Haryono SH dan Nyoto Hindaryanto SH. Budi belum
diketahui sekarang bertugas di mana. Sedangkan Nyoto Hindaryanto
diduga bertugas di PN Gunung Sugih, Lampung.
Á ÁTiga hakim yang memberi vonis super ringan kepada dua terdakwa
kasus pembunuhan, yakni M Aini alias Culin dan H Babak, masingªmasing empat bulan dan tiga bulan tujuh hari, diinformasikan sedang
dibidik Komisi Yudisial (KY).
Á ÁSebagaimana diketahui, memang ada dua pelaku yang sudah
dihukum atas kasus pembunuhan terhadap korban, Hadriansyah di TKP
SDN Sarigadung Jl Eks Kodeco Km 8, Batulicin, Kabupaten Tanah
Bumbu, 9 Februari 2004 lalu tersebut. Namun, terdakwa satu, M Aini
alias Culin (29), warga Desa Sungai Paring, Kecamatan Simpur, HSS
serta HM Ardi alias Babar (46) terdakwa II, warga Jl A Yani No 51
RT 1 Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya, HSS, cuma dihukum oleh
Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru masing©masing empat bulan dan tiga
bulan tujuh hari.
Á ÁHukuman yang diterima para pembunuh itu hampir sama dengan hukuman yang diterima seorang maling ayam. Ironisnya, hakim ketua,
Leba Max Nandoko Rohi SH dan anggota masing©masing Budi Haryono SH
dan Nyoto Hindaryanto SH berpatokan pada pasal 170 ayat (2) ke©3
KUHP serta pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 KUHP.
Á ÁKejadian pembunuhan yang menggemparkan masyarakat setempat dan
diduga diotaki oleh oknum pengusaha batu bara Sam alias HI ini,
disayangkan hanya menjerat dua orang pelaku. Ketidakadilan hukum
ini terjadi ketika Polres Tanbu dipimpin oleh AKBP Ike Edwin dan
Polda Kalsel dipimpin Brigjen Pol Dody Sumantyawan.
Á Á"Kabarnya, setelah istri korban, yakni Lilik Dwi Purwaningsih
mengadukan ketidakadilan hukum itu ke KY pada 16 Maret 2011, KY
sedang membidik ketiga hakim yang mengadili perkara tersebut," ujar
sumber.Á ` ` Á
Á ÁSebagaimana dikisahkan kembali oleh Gusti Suriansyah BSc,
korban, Hadriansyah, mulanya memimpin unjuk rasa masyarakat karena
jalan tambang milik HI tidak juga disiram, meski cuaca panas dan
berdebu. Korban yang guru olahraga SD ini merasa prihatin anak
didiknya yang kebetulan berdekatan dengan lokasi jalan tambang,
menghirup debu jalan. Hanya karena itu, korban tega dihabisi. Ã Ãadi

Selasa, 24 Mei 2011

TB BSC Star Kencing Solar Ke LCT Huma Amaz

BANJARMASINÄ Ä © Tug boat (TB) PT BSC Star, kedapatan kencing solar
sebanyak 5 ton ke LCT Huma Amaz 02 hingga disita aparat Dit Polair
Polda Kalsel, Senin (23/5) pukul 19.25 Wita.
Á ÁAktivitas kencing solar yang dilakukan TB BSC Star tersebut ke
LCT Huma Amaz 02, diduga sudah kerap dilakukan hingga puluhan ton
solar ilegal bebas dijual liar ke perusahaan dan pertambangan.
Ironisnya baru diungkap oleh aparat Polair melalui proses panjang
penyelidikan di lapangan.
Á ÁSaat ini, dua buah kapal tersebut terpaksa disita aparat,
termasuk 5.000 liter solar. Hingga berita ini diturunkan oleh
à ÃHarian Mata BanuaÄ Ä, ada dua orang tersangka yang kini tengah
diamankan, yaitu pemilik LCT Huma Amaz 02 Abdul Kholik (28), warga
Jl Pales Jaya Kelurahan Pilas Kota Kalenda Kupang Selatan.
Á ÁLCT bertuliskan PT Pelita Batulicin Bersujud, sebagai penimbun
BBM solar sebanyak 5.000 liter dari Mualim I TB BSC Star, Tri Ari
Wibowo (34), warga Jl Lingkaran Sumur Jaya RT 001 RW 006 Kelurahan
Taman Sari Kecamatan Pulau Luak Banten yang juga ikut diamankan.
Sedangkan nakhoda TB masih di Jakarta.
Á ÁDikatakan Dir Polair Polda Kalsel AKBP A Yulius Bambang K SIK
melalui Kasi Gakkum AKP Yudi Ridarto SIK didampingi Kapospol Ujung
Murung AKP Oktopianus K SIK saat di atas TB PT BSC Star, aktivitas
kencing BBM terpantau aparat saat bongkar muat TB BSC Star ke LCT
Huma Amaz dekat Pulau Kembang.
Á Á"Ada dugaan aktivitas ini kerap dilakukan mereka. Penindakan
dilakukan berdasarkan laporan masuk dari masyarakat. Kita sita
kedua kapal tersebut bersama BBM solar sebanyak 5 ton," ujarnya.
Á ÁAparat juga kerap menerima informasi ada penumpukan BBM ilegal
melalui penggelapan dalam jabatan. "Nakhoda jual BBM sisa
operasional. Tersangka dua orang yang sudah ditetapkan, yaitu
Mualim I TB BSC Star, Tri Ari Wibowo (34) dan pemilk LCT Huma Amaz
Abdul Kholik (28), tak menutup kemungkinan berkembang," jelasnya.
Á ÁTersangka dikenakan pasal 374 UU Migas dan penadah dikenakan
480 KUHP.
Á ÁDiakui Tri Ari Wibowo, TB PT BSC Star sudah sandar di perairan
Barito selama satu tahun, guna perbaikan kapal. "Kami sudah satu
tahun sandar di perairan Barito buat perbaikan kapal. Ada 11 orang
ABK, nakhoda kapal Muhamad Syafe'i sedang berada di Jakarta, lihat
kan saya lagi telpon dia," katanya menghindari wartawan.
Á ÁSementara dalam pantauan di TB BSC Star sekira pukul 11.50
Wita, BBM solar yang dikencingkan adalah BBM yang berada di ruang
mesin, yang sebenarnya buat stok BBM mesin TB. Sedangkan saat
wartawan ke LCT Huma Amaz 02, didapati tulisan PT Pelita Batulicin
Bersujud, selain tulisan Pertamina. zal/adi

Berkas PT PLN Cabang Barabai Siap Disidangkan

BANJARMASINÄ Ä © Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, ke depannya bakal
ramai, karena selain fungsinya sudah mengganda yakni sebagai
pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk wilayah Kalimantan
Selatan.
Á ÁJadi PN Banjarmasin sebagai Pengadilan Tipikor akan mengadili
atau menyidangkan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di
wilayah Kalimantan Selatan.
Á ÁPengoperasian sidang Pengadilan Tipikor sudah menjalani sidang
perdana pada Senin (23/5) kemarin, yakni masalah gratifikasi di
Departemen Agama Kalimantan Selatan, yang menyeret Drs H Syafrudin
sebagai tersangkanya.
Á ÁPerkara tindak pidana korupsi yang telah masuk PN Banjarmasin
mulai bertambah, dengan masuknya berkas dugaan korupsi pada PT PLN
Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Cabang Barabai.
Á ÁDikatakan penitera Pengadilan Tipikor Mulyadi, berkas kasus
korupsi pada PT PLN Kalsel©Teng Cabang Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah telah sampai PN Banjarmasin, Selasa (24/5) kemarin.
Á ÁIa pun masih mempelajari berkas tersebut, agar memahami dan
mengerti tentang isi berkas yang diperkirakan berisikan ratusan
halaman, karena dilihat dari tebalnya berkas tersebut.Á x x A Á
Á Á"Berkasnya baru saja sampai dan kita masih mempelajarinya,"
katanya.
Á ÁDiketahui berkas tersebut sudah lengkap tinggal menentukan
hari persidangan saja lagi, karena dari berkas tersebut terdakwanya
sudah cukup jelas, begitu pula dengan majelis hakim yang akan
memimpin persidangan serta jaksa penuntut umum (JPU).
Á ÁKetika disinggung mengenai sidang perdana kasus PT PLN itu
tentang penjadwalan sidang, ia mengatakan dalam waktu dekat akan
disidangkan.
Á Á"Rencananya Senin tanggal 30 Mei 2011 ini sidang perdana akan
kita gelar, karena majelis hakim dan JPU telah kita hubungi dan
beritahu," uangkapnya.
Á ÁPada sidang kasus korupsi PT PLN cabang Barabai ini, majelis
hakim yang memimpin persidangan adalah Tongani SH, bersama dua
hakim anggota Dana Hanura SH MH dan Samhadi SH MH, dengan jaksa
penuntut umum (JPU) Hadi Winarno SH.
Á ÁSedangkan yang menjadi terdakwanya adalah Naryono Se, mantan
asisten manajer bagian niaga dan pelayanan pelanggan pada Cabang
Barabai PT PLN (Persero) Wilayah Kalsel©Teng.
Á ÁTerdakwa yang merupakan warga Jl Sidomulyo Raya No 036 RW 009
Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru ini dituduh telah
melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau
diteruskan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan
memprkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Á ÁTerdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1)
ke©1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair.
Á ÁSementara itu dalam dakwaan subsidair terdakwa dijerat pasal
3 jo pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiÔ h) 0*0*0*° ° Ô jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Á ÁTerdakwa diduga telah menyalahgunakan kewenangannya
sebagaiasisten manager niaga dan pelayanan pelanggan PT PLN Cabang
Barabai, karena akibat perbuatannya itu telah menguntungkan orang
lain yaitu pelanggan PT PLN Cabang Barabai. Akibat perbuatan
terdakwa negara dirugikan sekitar Rp271.339.710. Ã Ãris/adi

Pembunuh Guru SD Berbalik Tak Mengakui

BANJARMASINÄ Ä © Gusti Suriansyah BSc yang mengangkat kembali kasus
pembunuhan terhadap Hadriansyah, guru SDN Sarigadung Jl Eks Kodeco
Km 8 Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu (Tanbu) pada 9 Februari 2004 lalu, kembali dipanggil penyidik
Dit Reskrimsus Polda Kalsel, Selasa (24/5).
Á ÁBeberapa jam usai menjalani pemeriksaan tambahan itu,
Suriansyah kepada pers mengatakan, pemeriksaan tersebut hanya untuk
menambah berkas acara pemeriksaan (BAP) yang masih dianggap kurang
oleh penyidik.
Á Á"Tadi saya dipertanyakan penyidik, apakah keterangan pelaku
pembunuh, yakni M Aini alias Culin, benar semua sesuai isi
testimoni Culin yang didokumentasikan saya, lalu saya katakan bahwa
apa yang ada dalam testimoni, sudah sesuai dengan pengakuan Culin
dalam wawancara pada 4 Mei 2010 lalu," ujarnya.
Á ÁMenurutnya, ia sudah curiga bahwa di depan penyidik, Culin
akan mengubah pengakuannya. "Padahal, ketika saya wawancarai itu,
ia mengaku dengan sadar dan tanpa paksaan mengakui semuanya bahwa
ia membunuh korban memang atasa suruhan Sam alias HI. Entah kenapa
dia bisa berbalik seperti itu," bebernya.
Á ÁDitambahkan, Mei 2010 itu memang Culin seperti disingkirkan
HI. Namun, belakangan, ketika ada tanda©tanda kalau kasus
pembunuhan tersebut diangkat kembali menyusul adanya bukti©bukti
baru, Culin kembali dirangkul pengusaha batu bara yang namanya
mentereng di Kalsel dan Kalteng ini.
Á Á"Wawancara itu saya lakukan di Kayu Tangi. Menjadi aneh,
ketika di BAP, Culin mengaku kalau ia diwawancarai di bawah tekanan
oleh lebih dari 20 orang ketika di Kompleks Mahligai, Jl A Yani Km
7 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Seolah©olah saat itu
Culin terpaksa mengakui setelah dihadapkan kepada H Jahrian, H Amir
dan lain©lain yang merupakan lkawan bisnis HI. Culin sudah berbalik
arah, tapi saya tetap optimis," tuturnya.Á È È 7 Á
Á ÁSuriansyah menyatakan, meski Culin berbalik arah, namun ia
masih menyimpan bukti rekaman pengakuan Culin bahwa dia tidak
memiliki masalah dengan korban dan pembunuhan itu memang atas
suruhan HI.
Á Á"Penyidik juga mempertanyakan apakah saya ada memberi sesuatu
kepada Culin, lalu saya bilang, kalau saya ini cuma wartawan, tak
mungkin memiliki banyak uang untuk membujuk Culin membuat
pengakuan," cetusnya.
Á ÁSebagaimana diketahui, penyidik sedang berupaya membongkar
kasus terbunuhnya Hadriansyah yang diduga diotaki oleh HI.
Ironisnya, pembunuhan berencana tersebut yang dihukum hanya dua
orang pelaku saja. Polres Tanah Bumbu dan Pengadilan Negeri
Kotabaru menjatuhkan hukuman empat bulan penjara berdasarkan
petikan putusan No.91/Ptd.B/2004/PN.KTB pada hari Selasa 3 Agustus
2004 kepada M. Aini alias Culin. Sedangkan HM Ardi alias Babak
menerima hukuman pidana penjara selama tiga bulan tujuh hari.
Sementara otak pelakunya, HI dan tiga orang anak buahnya, yakni
Asyid, Amat, dan Ansyah, sampai saat ini belum tersentuh hukum.
Á ÁSelasa (4/5/10) di Banjarmasin M. Aini (Culin) menjelaskan
pada X©Kasus tentang kejadian pembunuhan yang dilakukannya terhadap
Hadriansyah.
Á Á"Begini Pak, kejadiannya. Pada waktu itu, saya sedang beradaÔ h) 0*0*0*° ° Ô di rumah, tepatnya di Km 2 Batulicin. Datanglah HI beserta empat
orang teman saya, yaitu H Babak, Asyid, Amat, Ansyah dan seorang
sopir kami berjumlah tujuh orang. Kemudian HI menjelaskan maksud
kedatangannya, yakni ia ditentang orang (Hadriansyah) untuk
berkelahi. HI minta bantuan saya dengan teman©teman untuk melayani
tantangan tersebut. Saya bertanya kepada HI, bagaimana orang
tersebut, lalu dijawab agar dipukuli saja," bebernya.
Á Á"Bagaimana kalau orangnya melawan Ji, tanya H Babak. Lalu
dijawab HI agar diselesaikan saja, paling sebuah alat (eksavator)
habis. Kemudian sampailah kami di muka SDN Sarigadung. Kami pun
turun, kemudian HI menunjuk orang yang dimaksud. Saya pun berlari
mengejar orang tersebut dengan golok terhunus. Orang tersebut
(Hadriansyah) lari menuju rumah dinas Guru Lami untuk menyelamatkan
diri. Sempat saya bacok kena belakang badannya, namun ia terus
berlari dengan berlumuran darah dan masuk ke dalam rumah. Saya
kejar terus ke dalam rumah. Di situlah dia (Hadriansyah) saya
habisi sesuai dengan perintah HI. Kemudian saya mendengar beberapa
kali suara tembakan dari pistol HI dan mendengar suara HI memanggil
saya agar cepat keluar," jelasnya.
Á Á"Kami lalu bersama©sama masuk mobil dan pergi. Dalam
perjalanan, HI menyuruh agar saya saja mengakui pembunuhan tersebut
dan yang masuk (penjara). Saya bertanya bagaimana kalau saya masuk,
lalu dijawab HI bahwa paling lama tiga sampai empat bulan. Lalu
saya diserahkan ke Polres Tanbu," ucap Culin. Ã Ãx©kasus/adi

Senin, 23 Mei 2011

Sang Juara

Tim Wartawan Polda dikapteni Adi Permana berhasil meraih juara pertama Turnamen Futsal antar Desk Wartawan 2011, Minggu 22 Mei 2011 di Suria Futsal setelah mengalahkan tim Wartawan Pemprov 11-3.

Terima Uang Sebagai Ucapan Terima Kasih

BANJARMASIN Ä Ä© Pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang
diresmikan beberapa waktu lalu, Senin (23/5) kemarin telah
menggelar sidang perdana yang menyeret Drs H Syafruddin sebagai
terdakwanya dalam kasus gratifikasi.
Á ÁSidang perdana yang digelar di ruang Tipikor I PN Banjarmasin,
mengagendakan pembacaan dakwaan, dibacakan di depan persidangan
yang diketuai Agung Wibowo SH MHum, bersama dua hakim anggota
Mardianto SH dan Bagus Handoko SH, oleh jaksa penuntut umum (JPU)
Agus Suroto SH dan Arif SH.
Á ÁDalam dakwaan yang berisi sekitar delapan halaman, dipaparkan
terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan segabai akibat atau disebabkan karena telah
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya.
Á ÁPerbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan perbarengan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri
sendiri, sehingga beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa.
Á ÁJPU menjerat terdakwa dalam dua pasal, yakni pasal 11 dan
pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
Á ÁTerdakwa yang didampingi penasihat hukum M Taufik SH, hanya
diam ketika JPU membacakan isi dakwaan hingga selesai, pun begitu
JPU menunjukkan surat alat bukti tambahan kepada majelis hakim,
terdakwa hanya diam saja.
Á ÁTerdakwa diseret ke persidangan karena dituduh telah melakukan
pungutan atau menerima hadiah sebagai tanda balas jasa kepada para
calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Á ÁKasus ini terjadi dari tahun 2005 hingga 2009, terdakwa selaku
Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Kepegawaian
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan,
mengirimkan data tenaga honorer yang ada di wilayah Departemen
Agama Kalimantan Selatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri
sipil (PNS).
Á ÁKemudian atas permintaan data dari Departemen Agama RI,
selanjutnya Kantor Wilayah Agama Propinsi Kalimantan Selatan
mengirim surat ke Departemen Agama se©Kalimantan untuk mengirimkan
data honorer.
Á ÁSelain data©data tenaga honorer, juga dimintai kelengkapan
administrasi oleh terdakwa, yang kemudian berkas©berkas tersebut
dibawa terdakwa ke Biro Kepegawaian Departemen Agama RI di Jakarta.
Á ÁSelanjutnya oleh Biro Kepegawaian Agama Pusat, tenaga honorer
tersebut diangkat menjadi CPNS dan dibuatkan SK.
Á ÁKelulusan para tenaga honorer tersebut dikatakan terdakwa
kepada salah seorang yakni Abdul Hadi SAg bahwa kelulusan mereka
untuk menjadi CPNS melalui proses yang cukup melelahkan.
Á ÁTerdakwa mengatakan untuk mengurus CPNS itu ia terpaksa harusÔ h) 0*0*0*° ° Ô bolak©balik Jakarta dan telah banyak memakan biaya serta menyita
waktu dan tenaga.
Á ÁAtas keluh kesah terdakwa itu kemudian Abdul Hadi SAg,
menyerahkan uang sebesar Rp35 juta, sebagai ucapan terima kasih,
kemudian keluh kesah terdakwa itu disampaikan pula oleh Abdul Hadi
SAg, kepada yang lainnya.
Á ÁBerapa lama kemudian Abdul Hadi SAg menerima lagi uang sebesar
Rp165 juta dari para CPNS, kemudian dilaporkan Abdul Hadi kepada
Drs H Gurdani Syukur.
Á ÁAtas arahan Drs H Gurdani Syukur, kemudian uang tersebut
diserahkan Abdul Hadi SAg kepada terdakwa sebesar Rp115 juta,
sedangkan Rp50 juta oleh Drs H Gurdani Syukur dibagi©bagi, untuk
dirinya Rp25 juta, untuk Abdul Hadi SAg Rp15 juta dan Rp10 juta
untuk Abror, M Ahri dan Siti Hadijah.
Á ÁSetelah itu terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp42,5 juta
dari Syamsul Bahri yang didapat dari CPNS Departemen Agama
Kabupaten Tapin.
Á ÁUang yang diterima Syamsul Bahri itu sebenarnya berjumlah Rp50
juta, tapi Rp7,5 jutanya dibelikan Syamsul Bahri laptop Toshiba,
dan sisanya diserahkan kepada terdakwa dalam tujuh tahap dan
langsung diterima terdakwa di kantor Departemen Agama Provinsi
Kalimantan Selatan di Jl DI Penjaitan No 19 Banjarmasin.
Á ÁPada tanggal 7 hingga 10 April 2010, saksi Khairunisa SH
melakukan audit atas dugaan penerimaan uang oleh terdakwa di
lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Agama berdasarkan surat tugas
Inspektur Jendral Nomor D/1.a/PS.00/0289/2010 tanggal 6 April 2010.
Á ÁHasil audit laporan pemeriksaan kasus pada Kantor Wilayah
Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil
pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Nomor
D/II/HK.04.1/041/2010 tanggal 8 April 2010 terdakwa telah menerima
uang diduga kuat adalah hadiah. Ã Ãris/adi

Pelayanan Secara Menyeluruh

BANJARMASINÄ Ä © Sebagai salah satu lembaga pelayanan masyarakat
khusus dalam mencari keamanan dan kenyaman, Polri membentuk satuan
baru yang akan melakukan pengamanan obyek vital (Pam Obvit).
Á ÁLembaga Dit Pam Obvit, saat ini juga telah ada di Polda
Kalsel. Fungsi Dit Pam Obvit Polda Kalsel, yakni melakukan
pelayanan secara menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat agar
tercipta keamanan dan kenyamanan dengan melakukan pengamanan obyek
vital.
Á ÁAcara sosialisasi Dit Pam Obvit Polda Kalsel, dalam rangka
mendukung pelayanan Polri kepada masyarakat yang digelar di aula
HBI lantai II, Senin (23/5) kemarin, untuk mengenalkan tugas dan
fungsi Dit Pam Obvit, yakni mengamankan dari segala ancaman dan
gangguan dari berbagai sektor.
Á Á"Ini sebagai sosialisasi terbentuknya direktorat baru ini,
yang mana tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat terkait pengaman obyek vital," kata Dir Pam Obvit Polda
Kalsel, AKBP Rahmadi, dalam kesempatannya.
Á ÁDikatakannya, selain melakukan pengamanan obyel vital juga ada
pengaman obyek wisata. Pengamanan obyek©obyek itu menyangkut
khalayak hidup banyak masyarakat dan daerah©daerah khusus yang
mendapatkan surat keputusan dari menteri atau perda yang diangkat
menjadi kawasan tertentu.
Á ÁBukan hanya kawasan wisata saja yang akan menjadi pengamanan
obyek vital, tetapi pengamanan juga akan dilakukan di daerah
pertambangan, perkebunan, dan perikanan serta perairan yang
tentunya dianggap rawan akan terjadinya tidak kejahatan.
Á Á"Perusahaan©perusahaan milik negara juga merupakan obyek
vital, seperti bank, Pertamina, perusahaan air minum, dan tempatªtempat hiburan malam (THM) juga akan menjadi pengaman pihak Dit Pam
Obvit," katanya.
Á Á"Tujuan sosialisasi ini untuk mengenalkan kepada masyarakat,
pemerintah daerah, perusahaan dan instansi©instansi serta
organisasi bahwa Pam Obvit dari pihak kepolisian untuk melaksanakan
tugas secara spesifik tentang pengawasan dan pengamanan obyek
vital," ungkapnya.
Á ÁSelain itu dikatakannya pengamanan obyel vital ini tentunya
ada kaitannya dengan titik rawan, entah itu rawan dengan
lingkungannya maupun rawan dengan manusianya.
Á Á"Sedangkan misi dan visi Dit Pam Obvit khususnya untuk Polda
Kalsel ingin mewujudkan pelayanan melalui kegiatan
preventif,"jelasnya.
Á ÁPada acara sosialisasi yang dihadiri tokoh masyarakat dan
organisasi serta instansi dan lembaga juga dikenalkan seragam yang
dikenakan anggota Dit Pam Obvit sesuai tugas dan fungsinya, dari
seragam saat melakukan pengamanan pada dinas pariwisata hingga
seragam saat melakukan pengamanan di wilayah perairan.
Á ÁAda lima macam seragam yang dikenakan anggota Dit Pam Obvit
Polda Kalsel dalam melakukan pengamanan, dan yang paling unik
adalah seragam saat melakukan pengamanan di daerah perairan, karenaÔ h) 0*0*0*° ° Ô selain mengenakan baju bertopi ala pramuka juga mengenakan celana
pendek, layak celana para pejuang. Ã Ãris/adi

Hakim Pemvonis Pembunuh 4 Bulan Dibidik KY

BANJARMASINÄ Ä © Tiga hakim yang memberi vonis super ringan kepada dua
terdakwa kasus pembunuhan, yakni M Aini alias Culin dan H Babak,
masing©masing empat bulan dan tiga bulan tujuh hari, dibidik Komisi
Yudisial (KY).
Á ÁSebagaimana diketahui, memang ada dua pelaku yang sudah
dihukum atas kasus pembunuhan terhadap korban, Hadriansyah di TKP
SDN Sarigadung Jl Eks Kodeco Km 8, Batulicin, Kabupaten Tanah
Bumbu, 9 Februari 2004 lalu tersebut. Namun, terdakwa satu, M Aini
alias Culin (29), warga Desa Sungai Paring, Kecamatan Simpur, HSS
serta HM Ardi alias Babar (46) terdakwa II, warga Jl A Yani No 51
RT 1 Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya, HSS, cuma dihukum oleh
Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru masing©masing empat bulan dan tiga
bulan tujuh hari.
Á ÁHukuman yang diterima para pembunuh itu hampir sama dengan
hukuman yang diterima seorang maling ayam. Ironisnya, hakim ketua,
Max Nandoko Rohi SH dan anggota masing©masing Budi Aryono SH dan
Nyoto Hindayanto SH berpatokan pada pasal 170 ayat (2) ke©3 KUHP
serta pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 KUHP.
Á ÁKejadian pembunuhan yang menggemparkan masyarakat setempat dan
diduga diotaki oleh oknum pengusaha batu bara Sam alias HI ini,
disayangkan hanya menjerat dua orang pelaku. Ketidakadilan hukum
ini terjadi ketika Polres Tanbu dipimpin oleh AKBP Ike Edwin dan
Polda Kalsel dipimpin Brigjen Pol Dody Sumantyawan.
Á Á"Kabarnya, setelah istri korban, yakni Lilik Dwi Purwaningsih
mengadukan ketidakadilan hukum itu ke KY pada 16 Maret 2011, KY
sedang membidik ketiga hakim yang mengadili perkara tersebut," ujar
sumber.Á ` ` Á
Á ÁSebagaimana dikisahkan kembali oleh Gusti Suriansyah BSc,
korban, Hadriansyah, mulanya memimpin unjuk rasa masyarakat karena
jalan tambang milik HI tidak juga disiram, meski cuaca panas dan
berdebu. Korban yang guru olahraga SD ini merasa prihatin anak
didiknya yang kebetulan berdekatan dengan lokasi jalan tambang,
menghirup debu jalan.
Á ÁPendemo kala itu, lanjut Gusti, hanya ingin jalan itu disiram
sehari dua kali atau setidaknya sekali sehari, sehingga bisa
mengurangi debu jalan.
Á ÁHanya saja, unjuk rasa itu dianggap HI dan anak buahnya
sebagai sebuah tantangan, sehingga korban dihabisi oleh para pelaku
yang diduga diotaki atau disuruh HI. Á p p 2 Á
Á ÁDitambahkan Gusti, dirinya sudah mendengar kisah langsung dari
Lilik perihal pembunuhan tersebut.
Á ÁDisebutkan, Lilik ketika kejadian sedang berdiri di depan
rumah dinas guru. Ia melihat suaminya berlari©lari karena dikejar
tiga orang pelaku dengan golok terhunus.
Á ÁLarinya korban ke arah rumah Pak Lami, namun tetap saja
disusul ketiga pelaku. Di dalam rumah Pak Lami itulah, korban,
Hadriansyah dihabisi secara sadis.
Á ÁIstri korban melihat ketiga pelaku keluar dari rumah Pak Lami
dan lewat di depan ruang kelas III SDN. Salah seorang pelaku sempat
membetulkan sandalnya yang terlepas sambil menjilat darah di
goloknya.
Á ÁLilik juga mendengar suara tembakan yang ternyata keluar dari
pistol yang ditembakkan oleh seorang dengan ciri gemuk pendek, takÔ h) 0*0*0*° ° Ô jauh dari lokasi kejadian. Belakangan, Lilik mengenali pria
tersebut sebagai HI. Ketiga pelaku berlalu menuju mobil HI yang
sudah menunggu bersama dua pria lainnya.
Á ÁKetika mobil bersama pelaku berlalu, barulah Lilik berteriak
minta tolong sambil menuju rumah Pak Lami. Lilik pun harus menerima
kenyataan pedih menyaksikan tubuh sang suami penuh luka di kedua
kakinya, tangannya hampir putus, dadanya, belakang punggungnya dan
kepalanya belah. Hadriansyah pun meninggal puluhan menit kemudian,
sebelum ambulan dan petugas medis sempat datang.
Á ÁMenurut Gusti, dirinya semakin yakin kalau HI diduga kuat
terlibat dalam pembunuhan sadis dan bahkan diduga berencana itu
setelah mendengar pengakuan dari M Aini alias Culin, salah satu
pelaku pembunuhan.
Á ÁDitambahkan Gusti, berdasar wawancaranya dengan Culin, Selasa,
4 Mei 2010 lalu, Culin mengakui terus terang telah menghabisi nyawa
Hadriansyah karena disuruh dan diupah oleh HI.
Á ÁKini, pengungkapan otak pembunuh sedang ditangani oleh Dit
Reskrimsus Polda Kalsel. Sudah ada beberapa saksi diperiksa. Ã Ãadi

Jumat, 20 Mei 2011

Istri Korban Minta Otak Pelaku Diperiksa

BANJARMASINÄ Ä © Lilik Dwi Purwaningsih, istri korban pembunuhan,
meminta kepada aparat Polda Kalsel agar segera memeriksa otak
pelaku pembunuhan terhadap suaminya. Hadriansyah, sang korban,
tewas dianiaya pelaku diduga setelah disuruh oleh Sam alias HI.
Á Á"Secara logika, antara suami saya (Hadriansyah) tidak memiliki
permasalahan dengan M Aini alias Culin dengan H Babak, para pelaku.
Para pelaku ini adalah anak buah HI. Tidak mungkin anak buah berani
bertindak jika tanpa disuruh oleh bosnya," ungkap Lilik, Kamis
(19/5).
Á ÁLilik sudah mengadukan soal adanya otak pelaku dan pelaku
lainnya pembunuhan terhadap suaminya, yang belum tersentuh hukum.
"Kami sudah mengadukan ke berbagai lembaga, ke Komnas HAM, Komisi
Yudisial, PB PGRI, Komisi III DPR, Irwasum Mabes Polri dan lainªlain," ungkapnya.
Á ÁIa mengatakan, dirinya dan anak©anaknya hanya ingin keadilan
ditegakkan, karena suaminya telah dibunuh secara berencana oleh
para pelaku atas suruhan HI.
Á ÁDiceritakan Lilik, Culin tidak berani bertemunya karena memang
merasa bersalah. "Dia seakan tak kuasa menemui saya, karena merasa
bersalah sudah membunuh suamiku yang tidak memiliki masalah
dengannya. Jadi, kepada penyidik saya katakan, yang memiliki
masalah dengan suami saya adalah HI. Makanya saya meminta kepada
penyidik, supaya otak pelakunya ini diperiksa," paparnya.
Á ÁDikisahkan Lilik, pada Senin, 9 Februari 2004, sekitar pukul
09.00 Wita, suaminya memimpin demo menuntut agar jalan tambang
disiram, karena debunya mengganggu kesehatan anak©anak SD
Sarigadung, Km 8 Jl Eks Kodeco, Batulicin.
Á Á"Menjelang tengah hari saya sudah berhenti jualan jajanan.
Sekitar pukul 12.30 Wita, ketika anak©anak masuk ke dalam ruang
kelas, dan demo masih berjalan menyetop truk batu bara, tiba©tiba
sebuah mobil berwarna silver singgah di tepi jalan depan sekolah,"
terangnya.
Á ÁMenurutnya, dari dalam mobil, turun tiga orang yang semuanya
membawa parang, di antaranya, Culin, H Babak, dan seorang lagi yang
tak dikenal Lilik.
Á Á"Selain itu, ada juga orang berbadan gemuk yang belakangan
saya tahu itu HI juga keluar. Suami saya yang ketika itu dekat pos
langsung lari mengetahui ada yang mencarinya dengan membawa parang.
Saya melihat dari depan rumah dinas. Mulanya suami saya hendak lari
ke rumah, namun karena tak ingin saya terluka juga, dia lari
melewati depan kelas I, II dan III menuju rumah dinas Guru Lami,
dikejar oleh Culin. Sementara H Babak, seorang pelaku lain dan HI
mengejar tapi lewat belakang kelas I, II dan III," jelasnya.
Á ÁTiga orang pembawa parang masuk ke dalam rumah sementara HI
berdiri di depan rumah sambil mengacungkan pistol ke udara. "Lalu
terdengar suara tembakan. Tak berapa lama, para pelaku keluar.Á (#(#K Á
Á ÁLilik memberanikan diri menuju depan kelas III, dekat rumah
Guru Lami. Saat itu ia berpapasan dengan Culin yang keluar dari
rumah Guru Lami masih menentang parang yang berlumuran darah. "Dia
menjilat darah di parang dan membetulkan sandalnya," cetusnya.
Á ÁH Babak, seorang pelaku dan HI juga menjauh melalui jalanÔ h) 0*0*0*° ° Ô belakang kelas. "Mereka kembali masuk mobil yang sama dan pergi ke
arah tambang. Saat itu, tak ada seorang pun yang berani mendekat.
Warga seolah©olah kagum. Kemudian saya masuk rumah dan melihat
suami saya sudah terluka parah," ucapnya getir.
Á ÁLilik melihat kepala suaminya hampir terbelah dan bergegas
mengambil handuk untuk membalutnya. "Ada setengah jam, beliau
mengerang kesakitan dan akhirnya meninggal di pangkuan saya. Sejam
kemudian, barulah ambulan dan aparat datang," katanya.
Á ÁKejanggalan kasus ini, menurut Gusti Suriansyah BSc adalah,
pelaku pembunuhan yang ada beberapa, oleh aparat penegak hukum,
Polres Tanbu dan Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, cuma dua orang
yang diadili, yakni M Aini alias Culin dijatuhi empat bulan penjara
serta HM Ardi alias Babar dipidana tiga bulan tujuh hari.
Á ÁIronisnya lagi, lanjutnya, otak pelaku atau yang memerintahkan
untuk menganiaya korban, Sam alias HI, seorang pengusaha batu bara
kenamaan di Tanbu, justru lepas sama sekali dari jeratan hukum.
Begitu juga tiga anak buahnya yang lain, yakni Asyid, Amat, dan
Ansyah, sampai saat ini belum tersentuh hukum.
Á ÁMenurut Gusti, dirinya semakin yakin kalau HI diduga kuat
terlibat dalam pembunuhan sadis dan bahkan diduga berencana itu
setelah mendengar pengakuan dari M Aini alias Culin, salah satu
pelaku pembunuhan.
Á ÁDitambahkan Gusti, berdasar wawancaranya dengan Culin, Selasa,
4 Mei 2010 lalu, Culin mengakui terus terang telah menghabisi nyawa
Hadriansyah karena disuruh dan diupah oleh HI.Ã Ã adi

Penyelundup Solar Ke Tambang Masih Dicari

BANJARMASINÄ Ä © Para juragan kelotok penyelundup BBM jenis solar,
saat ini masih dalam penyidikan. Aparat Sat Reskrim Polresta
Banjarmasin menduga, solar ilegal akan disalurkan ke pengusaha batu
bara di Binuang.
Á ÁBBM jenis solar itu dibeli oleh Reza (35), warga Jl Kompleks
Telaga Intan No 22 Banjarmasin yang sudah diamankan namun tak
ditahan aparat Sat Reskrim, karena ancaman hukuman di bawah empat
tahun penjara, meskipun truk tanki BBM isi solar 5.000 liter
bertuliskan PT Borneo Utama Mandiri juga diamankan di markas.
Á ÁKejadian diketahui pada Sabtu (14/5) pukul 22.30 Wita lalu,
aparat mengamankan satu buah mobil tanki 5.000 liter DA 1233 AF,
tiga buah tendon kosong, diduga bekas penyimpanan (penampung) BBM
solar ilegal.
Á ÁKasat Reskrim Mapolresta Banjarmasin AKP Andi Adnan SH SIK
Jumat (20/5) kemarin mengatakan, saat ini pemilik perahu motor,
yang memasukkan solar ilegal kepada Reza masih dalam pencarian
alias lidik aparat.
Á ÁDalam pengembangan kasus saat aparat Sat Reskrim melakukan
penggeledahan di rumah tersangka ternyata nihil BBM. "Tak ada BBM
jenis solar lain ditemukan saat aparat saya grebek rumah tersangka,
hanya ada tiga buah tendon kosong diduga sempat dijadikan wadah
BBM, namun jenisnya masih diperiksa di Labfor Surabaya," ujarnya.
Á ÁTersangka tetap dikenakan pasal 53 jo pasal 55 UU No 22 Tahun
2001 tentang Minyak Tanah dan Gas Bumi (Migas).
Á ÁPihak Polresta Banjarmasin tak bisa menjerat pengelola SPBU
lantaran aktivitas BBM solar ilegal diselundupkan lewat perahu
bermotor, bukan dilakukan pelansiran atau kencing SPBU ke pelansir
BBM. "Jelas kami tak bisa menjerat pemilik SPBU, karena pelansiran
BBM ilegal diketahui dikumpulkan dari perahu motor," jelasnya.
Á Á"Siapa bilang kasus tak lanjut. Diketahui hasil BBM ilegal
tersebut akan dijual ke tambang batu bara. Sementara, hasil lab
masih belum keluar, penyidikan tahap I masih berjalan. Kendala
aparat, tersangka sendiri tak mengenali pemilik kelotok yang
menjual BBM solar ilegal," sesalnya. Ã Ãzal/adi

Perjalanan Dinas Fiktif Pada Pol PP Banjarmasin

BANJARMASIN Ä Ä© Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin akan
menangani kasus baru perihal tindak pidana korupsi, dan kali ini
yang telah menjadi target atau bidikan adalah masalah perjalanan
dinas fiktif Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota
Banjarmasin.
Á ÁDikatakan Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarmasin,
Erwindu SH, yang didampingi Kepala Seksi Intelijin (Kasi Intel)
Irwan Tajuddin SH, selama ini pihaknya telah melakukan penyelidikan
terkait dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut.
Á Á"Penyelidikan yang telah dilakukan pihak intelijin dalam
rangka pengumpulan bahan, data dan keterangan sudah selesai, dan
hasilnya sudah bisa dinaikan ke tingkat penyidikan," katanya kepada
wartawan, Jumat (20/5) kemarin.
Á ÁDari hasil penyelidikan, memang ada indikasi perbuatan
melanggar hukum dan merugikan keuangan negara terkait perjalanan
dinas fiktif anggota Pol PP Kota Banjarmasin.
Á ÁDikatakannya, penyelidikan itu merupakan langkah awal mencari
bahan©bahan dan bukti ataupun keterangan serta data untuk
mengetahui suatu permasalahan.
Á Á"Sedangkan penyidikan itu baru melakukan pemeriksaan
administrasi atau dokumen©dokumen, dan belum mengarah kepada
tersangkanya," ungkapnya.
Á ÁMeskipun demikian pihak kejaksaan akan terus genjot perkara
tersebut, dan bila dalam penyidikan nantinya akan ada ditetapkan
sebagai tersangka, pihak kejaksaan akan kembali menggelar perkara
tersebut.
Á Á"Karena telah dinaikkan ke tingkat penyidikan, jadinya
sesegeranya perkara ini akan kita limpahkan ke bagian Tindak Pidana
Khusus (Pidsus)," terangnya.
Á ÁTerpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Ramadhani
SH mengatakan kalau secara pra ekspos, perkara tersebut sudah
diberitahu, dan ia siap untuk menjalankan proses penyidikan.
Á ÁDikatakannya bahwa penyidikan tersebut masih tahap pemeriksaan
dokumen dan surat©surat atau pemeriksaan adiministrasi. Dalam waktu
dekat pihak kejaksaan akan memanggil pihak terkait untuk dimintai
keterangan.
Á Á"Dalam pemeriksaan itu tentunya kita akan panggil yang terkait
untuk dimintai keterangannya," jelasnya.
Á ÁDisinggung mengenai tersangkanya, ia mengatakan belum bisa
memastikan dan tidak berani berasumsi, namun menurutnya tidak
menutup kemungkinan tersangka itu dari pimpinannya.
Á ÁSebelumnya telah diberitakan, Kejari Banjarmasin melakukan
penelisikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di
tubuh Satpol PP Kota Banjarmasin. Ã Ãris/adi

PT BBG Penuhi 2 Tuntutan Warga

MARTAPURAÄ Ä © Rencana demo yang digelar warga Kecamatan Sungai Tabuk
terhadap aktivitas PT Barito Basin Gas (BBG) benar©benar
dilakukan. Warga yang berjumlah mencapai 100 orang mendatangi
lokasi pengeboran milik perusahaan itu untuk menyampaikan aspirasi
warga.
Á ÁKedatangan warga sendiri ke lokasi pengeboran sekitar pukul
10.00 Wita. Mereka berkumpul di depan halaman lokasi pengeboran
dengan dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Banjar, dipimpin
langsung Waka Polres Banjar.
Á ÁDalam aksi itu, warga melakukan orasi dengan membacakan 4
tuntutan mereka, yakni menagih janji perusahaan yang berjanji akan
mempekerjakan warga setempat jika beroperasi, meminta tanggung
jawab soal kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas, dan menuntut
penyaluran dana CSR serta pemberi ganti rugi akibat bunyi deru
mesin yang dinilai menggangggu kesehatan warga.
Á Á"Kami ingin perusahaan mengabulkan tuntutuan kami. Jika tidak,
lebih baik perusahaan hengkang dari daerah kami. Buat apa ada kalau
tidak bisa memberikan kontribusi bagi warga," ujar H Syahruji,
penanggung jawab dan juru bicara masyarakat, saat berorasi dalam
demo damai yang mereka sebut sebagai penyampaian aspirasi itu.
Á ÁTuntutan pertama, lanjut Syahruji, agar perusahaan menepati
janji untuk mempekerjakan warga masyarakat yang berada disekitar
lokasi tambang/perusahaan. Kedua ungkapnya, agar perusahaan
bertanggung jawab atas terjadinya kebisingan karena suara dan deru
mesin di malam hari, membuat masyarakat sekitar menjadi susah untuk
tidur dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan.
Á ÁKetiga, warga juga menuntut agar perusahaan memberikan
kompensasi atau bantuan kesehatan setiap bulannya kepada warga yang
terkena dampak kebisingan, dan tuntutan terakhir, pihak masyarakat
menginginkan ke depannya apabila perusahaan memerlukan tenaga
karyawan agar merekrut warga setempat, bukan hanya diambil
dari keluarga kepala desa alias pambakal.
Á Á"Kami juga mempertanyakan hasil kajian Unlam yang mengatakan
tingkat kebisingan masih di bawah baku standar. Itu hanya teori,
kami yang merasakan langsung bisingnya suara," katanya.
Á ÁUsai berorasi, enam orang perwakilan warga dipimpin H Syahruji
memenuhi keinginan pihak perusahaan yang berdialog, di mana
lokasinya dipilih di dalam lokasi pengeboran.
Á ÁDalam dialog itu terdapat dua keinginan warga bisa diakomodir
yakni perusahaan bakal berbuat adil dengan merekrut karyawan dari
lokal dan luar, setelah sebelumnya akan memberhentikan karyawan
yang ada saat ini, dan pihak perusahaan juga akan memperhatikan
dampak lingkungan.
Á ÁSementara untuk kebisingan, pihak perusahaan tidak bisa
memenuhinya, lantaran pihak perusahaan berkeras kalau pihaknya
sudah melakukan kegiatan sesuai prosedur.
Á Á"Kami akan lanjutkan penyampaian aspirasi ke DPRD Banjar.
Masalah kebisingan ini penting demi menjaga kesehatan warga,"
pungkasnya.
Á ÁPimpinan perwakilan wilayah Kalsel PT BBG, Wisman Purnama Rasa
ditemui sejumlah wartawan mengatakan kalau pihaknya menerima
beberapa tuntutan warga, namun menunggu perusahaan benar©benar
beroperasi.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ Á"Kami kan masih dalam tahap penelitian. Tidak lama lagi
aktivitas akan berhenti. Kalau memang gas bisa diambil maka
perusahaan akan beroperasi lagi empat sampai lima bulan. Kalau
memang nanti beroperasi dua tuntutan warga akan kami penuhi,"
ujarnya.
Á Á"Sedangkan mengenai masalah perekrutan pekerja, kami akan
bekerjasama dengan pihak Muspika dan Pemda setempat untuk
perekrutan, dengan komposisi 50:50 lokal dan luar. Tapi kami
memerlukan karyawan yang punya kemampuan dan skill," janjinya.Ã Ã
sup/adi

Kamis, 12 Mei 2011

PT KJW Kembali Sulut Amarah Warga

PELAIHARI © PT Kintap Jaya Watindo (KJW) kembali menyulut amarah
warga Desa Tabanio Kecamatan Kintap. Betapa tidak, di lahan yang
diduga bersengketa di tapal batas dengan warga Tabanio itu ditanami
sawit oleh KJW. Alhasil ribuan warga Tabanio turun ke lokasi
menebang tanaman sawit tersebut, Kamis (12/5).
Á ÁKeterangan Rahmani, mereka kaget melihat ada tanaman sawit
setinggi 2 hingga 3 meter di lahan yang dipermasalahkan warga
tersebut. Sebelumnya lahan tersebut bersih dari tanaman sawit,
yang ada hanya pepohonan galam. "Tapi sekarang lahan itu sudah
ditanami sawit diperkirakan ribuan pohon," kata Rahmani, salah satu
koordinator warga.
Á Á"Seolah©olah tanaman itu sudah tumbuh lama. Namun warga tentu
tak dapat dibodohi, sebab dilahan itu sebelumnya kosong. Apalagi
itu lokasi itu yang selama ini dipermasalahkan warga setempat,"
ujarnya.
Á ÁRahmani menambahkan, pihaknya mengakui sebelum aksi warga ini,
pihak PT KJW pada tanggal 20 April lalu melakukan sosialisasi
kepada warga, namun saat 23 April pihak perusahaan telah masuk ke
lahan tersebut dengan menanami pohon sawit setinggi 2 meter
tersebut.
Á ÁAtas permasalahan ini, Rahmani berharap kepada pemerintah
kabupaten maupun Provinsi Kalsel untuk dapat segera menyelesaikan
permasalahan ini, agar tidak berlarut©larut.
Á ÁKetua LSM Asmat, Emilasari yang selalu mendampingi masyarakat
Tabanio atas permasalahan ini mengatakan, pihaknya menagih janji
kepada Gubernur yang pernah mengatakan akan segera menyelesaikan
permasalahan ini.
Á Á"Janji Gubernur ingin segera menyelesaikan permasalahan, namun
Gubernur hanya bisa meredam, namun tidak menjadi penyelesaian
persoalan," tegasnya.
Á ÁJika persoalan ini dilimpahkan kembali ke pihak kabupaten,
maka akan menjadi stagnan dan akan berimbas terjadinya aksi susulan
dari warga.
Á ÁEmy juga menyayangkan kedatangan tim dari provinsi yang turun
ke lapangan untuk mengetahui permasalahan, namun setelah itu tidak
ada tindak lanjut secara kongkrit. Ironisnya, perusahaan tersebut
berani menanami kembali lahan tersebut.
Á Á"Kalau hal ini tidak cepat segera diselesaikan, saya khawatir
akan terjadi dampak yang semakin meluas, termasuk hilang
kepercayaan dan wibawa seorang Gubernur di masyarakat Tabanio,"
ujarnya.
Á ÁSaat dikonfirmasi salah satu manajemen perusahaan PT KJW
Gunawan Wibisono melalui telepon tidak menjawab dan tidak membalas
SMS yang wartawan kirim. Ã Ãcan/adi

Berikan Hadiah Karena Merasa Didesak

BANJARMASINÄ Ä © Memasuki agenda pemeriksaan terdakwa kasus dugaan
gratifikasi di KPU Kota Banjarmasin, Gusti Fuadi selaku terdakwa
mengatakan kalau dirinya terpaksa memberikan hadiah tersebut.
Á Á"Pemberian itu terpaksa saya lakukan, karena saya terus
didesak dan ditelpon," katanya pada sidang lanjutan di Pengadilan
Negeri (PN) Banjarmasin, Selasa (10/5) kemarin.
Á ÁMenurutnya yang menelpon dirinya berulang kali itu adalah
pihak sekretariat KPU Kota Banjarmasin, yakni Rodian, yang mana
saat menelpon itu Rodian mengingatkan terdakwa akan dirinya.
Á Á"Saya terus ditelpon dan desak, mengenai jatah yang diminta
pihak sekretariat," akunya.
Á ÁKarena terus didesak itulah akhirnya terdakwa memberikan uang
separuh dari honor yang diterimanya dari PT Josindo Sidoarjo,
kepada pihak sekretariat KPU Kota Banjarmasin.
Á ÁDikatakannya, kapasitas Mastuti Rabitan hanya sebagai
penunjukan pemenangan lelang atau tender kegiatan teknis pengadaan
kertas suara.
Á ÁSedangkan Rodian yang selalu mendampingi terdakwa dalam
melakukan kegiatan, namun antara Mastuti Rabitan dan Rodian itu
selalu berkomunikasi.
Á ÁPeran Mastuti Rabitan yang paling menonjol adalah sebagai
salah satu pencairan dana, karena kalau tidak ada Mastuti Rabitan
maka dana tidak akan cair.
Á ÁOleh karena itu jadi Mastuti Rabitan itu mengetahui kapan dana
akan dicairkan kepada terdakwa, karena mengetahui itulah kemudian
Rodian menelpon terdakwa dan mengatakan ditunggu di kantor.
Á ÁKarena sering ditelpon dan merasa didesak, kemudian terdakwa
dengan sangat terpaksa memberikan separuh honornya, harapannya
belakangan tidak akan ada ribut©ribut.
Á ÁNamun ternyata apa yang diharapkan terdakwa lain dengan
kenyataannya, gara©gara pemberian hadiah itulah dirinya diseret ke
persidangan karena dituduh telah melakukan gratifikasi.
Á ÁMajelis hakim yang diketuai Yohanes Priyana SH MH, sempat
memberikan nasihat kepada terdakwa agar terdakwa jangan mudah
percaya dengan orang apalagi dalam hal bisnis.
Á ÁDiberitakan sebelumnya, kejadiannya pada tahun 2010, berawal
pihak Kota Banjarmasin akan mengadakan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Banjarmasin, kemudian untuk keperluan pemilihan tersebut
harus ada pengadaan kertas suara yang dananya diambil dari APD Kota
Banjarmasin.
Á ÁUntuk pengadaan kertas suara tersebut kemudian diadakan
tender, yang mana dalam hal tersebut ditunjuklah Mastuti Rambitan
dan Rodian sebagai panitia pengadaan barang dan jasa.
Á ÁDalam pengadaan barang dan jasa terpilihlah PT Yusindo
Sidoarjo, selaku pengadaan kertas suara dan logistiknya PT Erlisda.
Sekitar enam bulan berlalu muncul berita telah terjadi korupsi
pengadaan kertas suara, namun setelah diselidiki ternyata kasus
gratifikasi atau pemberian suap dan tersangkanya adalah GF selaku
pemberi uang yang telah dinyatakan pihak Kejari Banjarmasin.
Á ÁAdapun kedua yang terindikasi itu adalah MR dan RD selaku
panitia pengadaan barang dan jasa atau penerima hadiah berupa uang
sebesar Rp25 juta yang saat ini sudah ditetapkan sebagai
tersangka.Ã Ãris/adi

Mantan Polisi Benarkan Ada Kejanggalan

BANJARMASINÄ Ä © Seorang mantan anggota Polres Tanah Bumbu (Tanbu),
Krisuswanto (34), menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus
pembunuhan guru SDN Sarigadung, Hadriansyah. Kris diperiksa
penyidik dari Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Kalsel,
Kamis (12/5).
Á ÁSelepas pemeriksaan, Kris mengaku disodori sebanyak 20
pertanyaan terkait masalah kasus pembunuhan yang diduga melibatkan
oknum pengusaha besar batu bara, Sam alias HI bersama anak buahnya
itu.
Á Á"Ada 20 pertanyaan, dan sudah saya beberkan apa yang saya
ketahui," ujar Kris kepada wartawan.
Á ÁMenurut Kris, selepas M Aini alias Culin, pelaku pembunuhan,
keluar dari penjara selepas menjalani masa tahanan empat bulan, ia
mendengar sendiri pengakuan Culin bahwa pelaku membunuh Hadriansyah
atas suruhan HI.
Á Á"Culin sendiri ketika itu tidak memiliki masalah dengan
korban. Justru HI yang memiliki masalah dengan korban, karena jalan
tambang milik HI ditutup oleh warga yang dipimpin korban,"
terangnya.
Á ÁDitambahkan, ada banyak kejanggalan dalam penanganan kasus
tersebut oleh Polres Tanbu yang kala itu dipimpin oleh AKBP Ike
Edwin serta Kasat Reskrim Iptu Arif Hidayat.
Á ÁDikatakan, HI saat rekonstruksi tidak diikutsertakan dalam
bagian rekonstruksi. "Dia cuma terlihat berdiri dekat mobilnya saat
rekonstruksi. Jadi yang dilibatkan cuma dua pelaku, yakni Culin dan
H Babak. Tak jauh dari HI berdiri, ada Kapolres Tanbu," ucapnya.
Á ÁPadahal, lanjutnya, dari informasi yang dipercaya Kris, HI
pada saat kejadian, Senin, 9 Februari 2004 di halaman SDN
Sarigadung, Km 8 Jl Eks Kodeco, Batulicin, Kabupaten Tanbu, HI
keluar dari mobil dan menembakkan pistol ke udara.
Á Á"Saya percaya, penyidikan kasus itu sudah direkayasa, seolahªolah cuma dua pelaku yang terlibat pembunuhan. Begitu juga mengenai
pasal 170 dan 351 KUHP yang dikenakan aparat hukum juga tidak
tepat. Semestinya itu pasal 338 dan 340 KUHP karena menghilangkan
nyawa orang lain dengan direncanakan," bebernya.
Á ÁMenurut Kris, hukuman yang diterima kedua pelaku, yakni Culin
dan H Babak yang dihukum masing©masing empat bulan dan tiga bulan
tujuh hari, jauh dari rasa keadilan.
Á Á"Pasal penganiayaan tidak mungkin kalau pelakunya cuma dihukum
seringan itu, apalagi korban meninggal dunia," tandasnya.
Á ÁKris juga menyayangkan pemanggilan terhadap dirinya oleh
penyidik Polda Kalsel hanya bersifat undangan klarifikasi.
"Sepengetahuan saya semasa menjadi penyidik, undangan sifatnya jika
suatu kasus masih belum jelas. Sementara kasus ini berdasar
laporan, ada korban dana saksi dan ada juga pelakunya," ujarnya.
Á ÁIa berharap, penyidik Polda Kalsel masih lurus dan tidak berat
sebelah dalam menangani kasus ini, karena hal itu menyangkut kasus
berat yang melibatkan orang terkenal.
Á ÁSebelumnya, penyidik pada pertengahan April lalu, sudah
meminta keterangan M Aini alias Culin.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁHanya saja, belum dibeberkan bagaimana hasil keterangan yang
diberikan Culin kepada petugas.
Á ÁMenurut Kasubdit III Sumdaling AKBP Asep Taufik, pihaknya
memeriksa sejumlah orang yang menurut pelapor, Gusti Suriansyah
BSc, sebagai saksi. Sudah ada beberapa yang diperiksa, mulai
Suriansyah, Lilik Dwi Purwaningsih (istri korban), dan S, Culin dan
Kris.
Á ÁAsep mengatakan, selain saksi©saksi yang diajukan pelapor
diperiksa, pihaknya juga akan memeriksa sejumlah orang yang namanya
disebut©sebut dalam laporan diduga mengetahui kasus bahkan diduga
terlibat dalam aksi pembunuhan, langsung dan tak langsung.
Á Á"Semua orang yang diduga mengetahui kasus bahkan diduga
terlibat, juga akan kita panggil, termasuk HI," tegas Asep beberapa
waktu lalu.
Á ÁSebelumnya, Gusti Suriansyah BSc, seorang wartawan senior dan
petinggi tabloid X©Kasus memberanikan diri melapor ke Kapolri dan
juga Kapolda Kalsel terkait ketidakadilan dalam penanganan kasus
pembunuhan yang terjadi 9 Februari 2004 lalu di Desa Sarigadung Km
8, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dengan korban, seorang guru
olahraga SDN, Hadriansyah.
Á ÁPelaku pembunuhan yang ada beberapa, oleh aparat penegak
hukum, Polres Tanbu dan Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, cuma dua
orang yang diadili, yakni M Aini alias Culin dijatuhi empat bulan
penjara serta HM Ardi alias Babar dipidana tiga bulan tujuh hari.
Á ÁIronisnya lagi, lanjutnya, otak pelaku atau yang memerintahkan
untuk menganiaya korban, Sam alias HI, seorang pengusaha batu bara
kenamaan di Tanbu, justru lepas sama sekali dari jeratan hukum.
Begitu juga tiga anak buahnya yang lain, yakni Asyid, Amat, dan
Ansyah, sampai saat ini belum tersentuh hukum.
Á ÁDua pelaku yang sudah dihukum atas kasus tersebut, M Aini
alias Culin (29), warga Desa Sungai Paring, Kecamatan Simpur, HSS
serta HM Ardi alias Babar (46), warga Jl A Yani No 51 RT 1 Desa
Karasikan Kecamatan Sungai Raya, HSS, cuma dihukum oleh Pengadilan
Negeri (PN) Kotabaru masing©masing empat bulan dan tiga bulan tujuh
hari.
Á ÁHukuman yang diterima para pembunuh itu hampir sama dengan
hukuman yang diterima seorang maling ayam. Ironisnya, hakim ketua,
Max Nandoko Rohi SH dan anggota masing©masing Budi Aryono SH dan
Nyoto Hindayanto SH berpatokan pada pasal 170 ayat (2) ke©3 KUHP
serta pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 KUHP. Ketidakadilan hukum
ini terjadi ketika Polres Tanbu dipimpin oleh AKBP Ike Edwin.
Á ÁHadriansyah yang menjadi korban, mulanya memimpin unjuk rasa
masyarakat karena jalan tambang milik HI tidak juga disiram, meski
cuaca panas dan berdebu. Korban yang guru olahraga SD ini merasa
prihatin anak didiknya yang kebetulan berdekatan dengan lokasi
jalan tambang, menghirup debu jalan.
Á ÁPendemo kala itu, lanjut Gusti, hanya ingin jalan itu disiram
sehari dua kali atau setidaknya sekali sehari, sehingga bisa
mengurangi debu jalan.
Á ÁHanya saja, unjuk rasa itu dianggap HI dan anak buahnya
sebagai sebuah tantangan, sehingga korban dihabisi oleh para pelaku
yang diduga diotaki atau disuruh HI. Ã Ãadi

Selasa, 10 Mei 2011

8 Anggota Dewan Tanbu Dipolisikan

BANJARMASIN © Delapan orang petinggi dan anggota DPRD Tanah Bumbu
(Tanbu) dilaporkan Ketua LKP3M, Irwansyah ke Subdit IV Tipikor Dit
Reskrim Polda Kalsel, Selasa (10/5). Laporan ini terkait dugaan
kedelapan pejabat ini menerima gratifikasi dari pengusaha tertentu
yang diduga ingin menguasai tapal batas Tanbu dan Tanah Laut
(Tala).
Á Á"Sebagaimana diketahui, sesuai pasal 11 UU Pemberantasan
Tipikor No 20 Tahun 2001, penyelenggara negara dilarang menerima
pemberian dalam bentuk apapun dari orang yang memiliki kepentingan,
ini yang dinamakan gratifikasi," cetus pria yang akrab disapa Iwan
ini.
Á ÁMenurutnya, persoalan gratifikasi ini bermula dari konflik
perbatasan Tanbu dan Tala dari dua perusahaan yang kebetulan
lahannya saling tumpang tindih.
Á ÁDi Tala, lanjutnya, ada kuasa pertambangan (KP) milik Indo
Asia Cemerlang (IAC), kemudian di Tanbu ada KP milik Binuang Jaya
Mandiri (BJM).
Á Á"Berdasarkan data yang kami dapat di Direktorat Jenderal
Mineral Batu Bara dan Panas Bumi, terjadi tumpang tindih wilayah
antara IAC dan BJM, di mana KP BJM melintasi wilayah Tala,"
paparnya.
Á ÁIwan menambahkan, oknum anggota DPRD Tanbu berprinsip bahwa
sejengkal tanah tak boleh lepas, maka berangkatlah sembilan orang
anggota Komisi I DPRD Tanbu ke Jakarta pada 31 Maret 2011 lalu.
Á Á"Hanya saja, keberangkatan ke Kementerian Dalam Negeri itu
ilegal, karena terindikasi dibiayai oleh oknum pengusaha yang ingin
tetap menguasai lahan di Tala.
Á Á"Sekretaris PDIP Kalsel sudah mengakui kalau salah seorang
anggota dewan Tanbu dari PDIP sudah mengembalikan dana tersebut,
karena dinilai ilegal. Disinyalir, setiap anggota yang berangkat
itu dibiayai sekitar Rp5 juta per orang," ungkapnya.
Á Á"Makanya hari ini saya melaporkan kasus gratifikasi ini ke
Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel, dengan harapan, kasus ini bisa
disidik dan diungkap kebenarannya," tegasnya. Ã Ãadi

Kejari Tanjung Bidik Korupsi Rp2 M

TANJUNGÄ Ä © Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung sedang melakukan
penyidikan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010,
pada kegiatan pengadaan buku untuk perpustakaan dengan potensi
kerugian negara kurang lebih Rp2.010.000.000.
Á ÁKasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung, Nurul Anwar
didampingi Kasi Intel Kejari Tanjung, Harwanto di depan wartawan
Selasa (10/5) mengatakan, Senin lalu dirinya menerima berkas
penyelidikan dari Kasi Intel untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan
terhadap dugaan korupsi pengadaan buku untuk perpustakaan bersumber
dari DAK dan sharing APBD Kabupaten Tabalong.
Á ÁSebelumnya pihaknya sudah melakukan penyelidikan selama satu
bulan ke sekolah©sekolah yang mendapatkan bantuan buku, dari daerah
perkotaan sampai daerah pelosok di Desa Uwie Kecamatan Bintang Ara.
Hasilnya ditemukan jumlah pengadaan buku dalam kontrak tidak sesuai
dengan yang disalurkan.
Á Á"Seharusnya 472.160 buah buku disalurkan ke 52 SD, yang mana
satu sekolah menerima dua paket. Satu paketnya masing©masing 4.540
buah, tetapi ditemukan jumlah tersebut tidak sesuai dengan yang
disalurkan," ujar Nurul.
Á ÁBuku tersebut terdiri dari buku pengayaan 840 judul, tiap
judul ada lima buku, buku referensi 80 judul, tiap judul ada tiga
buku dan buku panduan pendidikan sebanyak 50 judul, tiap judul dua
buku.
Á ÁDikatakannya, nilai kontrak pengadaan yang sumber dananya dari
dana APBN dan sharing APBD Kabupaten Tabalong senilai
Rp9.675.090.000. "Dari nilai tersebut kita temukan potensi kerugian
sekitar Rp2.010.000.000," ujarnya.
Á ÁDalam temuan di lapangan, nilai pagu setiap sekolah yang
semestinya mendapatkan Rp95 juta, tetapi oleh dinas dinaikkan
menjadi Rp188 juta.
Á ÁMinggu depan sudah dimulai penyidikan dengan melakukan
pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumenªdokumen.
Á ÁMenurut Nurul, pihak sekolah tidak ada yang tahu daftar buku
apa saja yang akan mereka terima, sehingga pada saat buku©buku itu
datang mereka tinggal tanda tangan penerimaan buku.
Á ÁSudah ada dua nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka
dalam pengadaan ini yaitu dari Dinas Pendidikan Tabalong dan
kontraktornya. Tapi seiring berjalannya waktu tidak menutup
kemungkinan tersangkanya akan bertambah.
Á Á"Ada dua nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka DAK untuk
pengadaan buku perpustakaan, dari Dinas Pendidikan dan
kontraktornya berinisial, S dan N," sebutnya. Ã Ãamn/adi

Bupati Tapin Digugat

BANJARMASINÄ Ä © Merasa tidak puas dengan putusan Bupati Tapin Idis
Nurdin Halidi, terkait pemberhentian dengan tidak hormat, Alus Aziz
SSos, mantan Lurah Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara Rantau,
Kabupatin Tapin, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Banjarmasin.
Á ÁDalam gugatannya Alus Aziz menganggap bahwa keputusan Idis
Nurdin Halidi, selaku Bupati Tapin, itu sepihak dan tanpa ada
pertimbangan©pertimbangan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah
(PP) RI Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Á ÁSurat keputusan (SK) diterimanya pada tanggal 18 Januari 2011.
Sedangkan alasan pemberhentian tersebut tidak dijelaskan kepada
dirinya. Á ` ` Á"Saya sebelumnya memang mendengar kalau saya akan
diberhentikan, namun tidak tahu apa alasannya," akunya.
Á ÁDiceritakannya, bermula diberhentikannya dirinya oleh Bupati
Tapin kemungkinan dari sebuah proyek yang tengah ditangani
penggugat, yakni perluasan wilayah Kabupatin Tapin dan mengenai
tanah warga.
Á ÁKemudian lurah dan camat disuruh untuk menangani pembebasan
lahan yang merupakan milik warga, padahal seharusnya itu ditangani
oleh tim sembilan.
Á ÁKarena warga terus mendesak akhirnya camat dan lurah yang saat
itu dijabat terdakwa, membayar ganti rugi tersebut dengan uang
pribadi untuk biaya administrasi.
Á Á"Dari situlah muncul, ada yang mengatakan kalau uang pengganti
atau pembebasan lahan tersebut dipotong, hingga ada yang melaporkan
kalau itu tindakan korupsi," katanya.
Á ÁSingkatnya terdakwa selaku Lurah Rangda Malingkung, bersama
Camat Tapin Utara, diseret ke ranah hukum dan menjalani hukuman
karena di persidangan dinyatakan terbukti bersalah, hingga dihukum
selama 10 bulan.
Á ÁSaat penggugat menjalani hukuman itu kemudian muncul surat
dari Bupati Tapin yang diterimanya, dan isinya menyatakan telah
memecat penggugat secara tidak hormat.
Á Á"Menerima SK tersebut saya sangat terkejut, karena menurut
saya keputusan Bupati Tapin itu sepihak, sebab saya menerima
hukuman ini pun sudah tidak lazim, apalagi sampai dikeluarkan SK
pemberhentian dengan tidak hormat," ungkapnya.
Á Á"Saya hanya mengharapkan bisa bekerja lagi dan tidak menuntut
macam©macam, karena kalau memang dikaitkan dengan kasus terdahulu,
saya bukan lagi merasa keberatan, tetapi sudah dizalimi, sebab
semestinya pada kasus dugaan korupsi pertama itu bukan saya yang
menjadi tersangka, karena saya ini hanya bawahan," bebernya.
Á ÁSedangkan pihak tergugat Bupati Tapin Idis Nurdin Halidi, yang
dihadiri penasihat hukumnya dari Kepala PLT Kabag Hukum Sekretariat
Daerah, Unda Absori, mengatakan kalau gugatan yang dilakukan
penggugat itu merupakan haknya untuk mencari keadilan.
Á ÁNamun, menurutnya apa yang telah diputuskan Bupati Tapin itu
sudah sesuai, mengingat penggugat tersangkut dalam masalah
pidana. Ã Ãris/adi

Tipikor Siapkan Saksi Ahli Kemendiknas RI

BANJARBARUÄ Ä © Penyidik Tipikor Polresta Banjarbaru akan meminta
saksi ahli dari Kementrian Pendidikan Nasional RI, mengenai kasus
dugaan pungutan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMAN 2 Banjarbaru yang
menyeret Kepsek KA jadi tersangka.
Á ÁSetelah dua kali berkas KA dikembalikan Kejaksaan Negeri
Banjarbaru, terakhir diminta harus ada keterangan saksi ahli dalam
berkas kasus diawal tahun ajaran 2010/2011 tersebut.
Á ÁKapolresta Banjarbaru AKBP Aby Nursetyanto, Selasa (10/5)
mengatakan, penyidik sudah menyiapkan saksi ahli yang diminta dari
Kementerian Pendidikan Nasional RI.
Á ÁNamun, apakah nanti saksi ahlinya atau Tipikor yang ke
Jakarta, menunggu hasil permintaan resmi dari Polresta Banjarbaru
terlebih dahulu.
Á Á"Saksi ahli dari Kementrian Pendidikan Nasional untuk menjaga
netralitas dan menghindari tafsiran yang salah terhadap kasus ini,"
katanya.
Á ÁMeskipun untuk mendatangkan saksi ahli itu perlu biaya, namun
Polresta Banjarbaru tetap akan melakukannya untuk penuntasan kasus
dugaan korupsi di SMAN 2 Banjarbaru tersebut.
Á Á"Polresta undang saksi ahli ke Banjarbaru, kalau saksi ahli
yang diminta tidak bisa datang, Tipikor sendiri yang akan ke sana,"
ujarnya. Ã Ãdio/adi

Kamis, 05 Mei 2011

Muhidin Akui Hanya Memberikan Pinjaman

Ä ÄÃ ÃBANJARMASINÄ Ä © Walikota Banjarmasin, H Muhidin, berkeyakinan bahwa
sertipikat tanah SHM No 21 atas nama Miansyah yang dibelinya dari
terdakwa Emmy Mardiana itu sah dan tidak melawan hukum.
Á ÁHal ini dikatakannya seusai menjadi saksi pada persidangan di
ruang Cakra PN Banjarmasin, Kamis (5/5) kemarin. Keyakinan itu
menurutnya setelah SHM 21 itu telah diuji ulang di forensik dan
dari keterangan ahli hukum.
Á Á"Saya yakin kalau SHM No 21 atas nama Miansyah itu adalah asli
dan terdakwa tidak bersalah, kalau pun yang salah itu sebenarnya
SHM No 537 yang dinyatakan hilang tersebut, dan kalau memang hilang
tolong diselidiki, jangan ada keterangan hilangnya saja," katanya.
Á ÁNamun ketika disinggung mengenai keterangan Kepala BPN Banjar
Norifansyah, pada persidangan sebelumnya yang juga dihadirkan JPU
Arif Rahman SH MH, kalau SHM No 21 itu tidak terdaftar di Badan
Pertanahan Nasional (BPN), ia tidak bisa menjawab dengan jelas,
malah Muhidin menyalahkan pihak BPN.
Á Á"Nah itu, sekarang pihak BPN bagaimana, pimpinan saja kena
kasus," katanya lagi.
Á ÁSementara itu ketika duduk di kursi persidangan sebagai saksi,
Muhidin dalam memberikan keterangannya mengatakan banyak tidak
mengetahui masalah lokasi tanah SHM No 21 atas nama Miansyah
tersebut.
Á ÁMenurutnya yang melakukan pembelian itu adalah orang
suruhannya atau pegawainya bukan langsung dirinya, makanya ketika
ditanya majelis hakim yang diketuai M Amril SH MHum, mengenai
lokasi tanah serta perjanjian jual beli ia menjawab banyak tidak
tahu.
Á Á"Saya tidak tahu karena semua itu yang menanganinya adalah H
Ansyari anak buah saya, sedangkan saya diibaratkan bos©nya,"
katanya dengan tenang.
Á ÁMenurutnya bahwa tanah tersebut belum dibelinya, meskipun ia
telah menyerahkan uang kepada terdakwa berjumlah seluruhnya sekitar
Rp600 juta.
Á ÁIa menjelasan saat itu pada tanggal 20 Desember 2006, terdakwa
datang bersama penasihat hukumnya dan menawarkan tanah yang
terletak di kawasan Jl A Yani Km 17,700. Namun menurut keterangan
terdakwa sertipikatnya masih berada di bank BRI Martapura.
Á ÁUntuk mengambil sertipikat tersebut terdakwa minta uang kepada
H Muhidin sebesar Rp50 juta, dan dianggap sebagai tanda jadi atau
panjar. Á ` ` ÁDalam kesepakatan tersebut tanah yang dijual terdakwa
disepakati dengan harga Rp50 ribu permeternya, dengan luas 85cm x
350cm, sehingga Muhidin mengasihkan uang sebesar Rp50 juta kepada
terdakwa.
Á ÁMuhiddin sendiri membantah kalau tanah tersebut telah ia beli
meskipun dirinya telah memberikan uang kepada terdakwa secara
cicil. Jika benar Rp50 ribu permeter, maka tanah tersebut sangat
murah ketimbang harga pasaran tanah di lokasi sekitar di tahun 2006
itu. Ã Ãris/adi

Polisi Diminta Jeli Pahami Status HGB PT Golden

BANJARMASIN © Ä ÄKetua Forum Lintas Organisasi Kemasyarakatan dan
Pemuda (OKP)©Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se©Kalsel, Drs
Syamsul Daulah meminta aparat Polres Banjar lebih jeli dalam
memahami persoalan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM)
khususnya status Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Golden.
Á ÁKamis (5/5), Syamsul mengatakan, pihaknya sudah bersilaturahmi
ke Wakapolda Kalsel Kombes Pol Saput sekaligus membicarakan kasus
yang kini ditangani Polres Banjar, yakni penangkapan terhadap
pendukung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Banjar.
Á Á"Mereka dituduh telah mencuri dan menyerobot sarang walet
milik PT Golden, sehingga ditangkap. Padahal, lahan eks PKM
tersebut jelas©jelas milik LVRI sebagaimana bukti pembelian lahan
yang sudah disampaikan pihak veteran kepada Bid Propam Polda
Kalsel," tukasnya.
Á ÁMenurutnya, justru status HGB yang kini dipakai PT Golden
untuk mengklaim lahan eks PKM sebagai miliknya, patut
dipertanyakan.
Á ÁHGB No 111 di atas lahan seluas 39.215 meter persegi di Jl
Veteran, Kelurahan Keraton Martapura, di mana terletak bangunan
yang dijadikan sarang walet, jelas menyebutkan bahwa sebidang tanah
itu untuk pabrik. Makanya, dahulu berdiri pabrik kertas dan
selanjutnya pabrik bubur kertas.
Á ÁSeiring tak sehatnya perusahaan, kemudian pabrik tidak
beroperasi lagi. Bahkan, disinyalir, mesin pabrik sudah dipindahkan
PT Golden entah ke mana, dan itu sudah sejak puluhan tahun lalu.
Á Á"Semestinya, berdasar ketentuan pertanahan, jika lahan sudah
tidak diperuntukkan bagi pabrik, maka dengan sendirinya HGB untuk
PT Golden gugur alias batal. Syarat tanah diperuntukkan bagi
pabrik, dan jika ternyata dibuat sarang walet, tidak ada lagi
pabrik, maka otomatis status HGB batal," tegas Syamsul.
Á ÁDitambahkan, jika status HGB itu batal untuk PT Golden, maka
lahan bisa saja dikembalikan ke negara atau pemilik asal lahan,
yakni veteran, sebab veteran memiliki bukti otentik kalau lahan itu
dibeli dari masyarakat tahun 60©an.
Á Á"Kami berharap, polisi bisa lebih jeli dan bijaksana
mencermati persoalan ini, dan tidak gegabah menetapkan tersangka
terhadap veteran dan pendukungnya, karena mereka pun pantas
mengklaim hak mereka atas lahan tersebut," bebernya.
Á ÁSebelumnya, Ã ÃÄ Änanyaknya pihak yang menyudutkan aparat Polres
Banjar dalam hal penanganan kasus sengketa antara anggota veteran
dan PT Golden, membuat kuasa hukum PT Golden H Djunaidi SH angkat
bicara.
Á ÁIa menilai banyak pihak yang tidak mengetahui persis kasusnya,
namun ikut©ikutan angkat bicara sehingga tercipta opini yang kurang
baik di masyarakat, di mana seolah©olah polisi tidak menghormati
para pejuang kemerdekaan itu.
Á Á"Polisi sudah bertindak secara profesional. Mereka sangat baik
menjalankan tugas, yakni cepat bertindak setelah menerima laporan
dari masayarakat," ujar Djunaidi dalam konferensi pers dengan
wartawan di Martapura, Rabu (4/5) kemarin.
Á ÁDiceritakannya, asal©usul tanah eks PKM sebenarnya adalah
milik negara, namun dikelola oleh Departemen Veteran RI selaku
institusi yang mengurusi masalah veteran dan aset©asetnya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁNah, setelah departemen ini bubar, maka aset dikelola oleh
Departemen Perindustrian, dan di lahan tersebut dibangun pabrik
kertas yang diberi nama PKM.
Á ÁDalam perjalanannya, pabrik ini dilikuidasi alias bangkrut
pada tahun 1979 karena selalu merugi. Pada tahun itu juga,
Departemen Perindustrian mengeluarkan sebuah iklan kalau tanah itu
dijual dengan sistem lelang.
Á Á"Banyak yang mendaftar saat itu termasuk LVRI. Namun PT Golden
akhirnya memenangi lelang sehingga punya hak atas tanah dan
bangunan karena sudah membeli dari pemerintah. Karenanya sertipikat
HGB keluar," katanya. Ã Ãadi

Kalsel Sasaran Empuk Beredarnya Rokok Selundupan

BANJARMASINÄ Ä © Bea Cukai Tipe A Banjarmasin, bersama Bea Cukai
Wilayah X Balikpapan, menyita sekira 400 karton rokok ilegal bukan
peruntukannya yang akan diselundupkan ke kabupaten©kabupaten di
Kalsel, serta Kuala Kapuas, Kalteng, dari tiga buah gudang
ekspedisi di dalam Kota Banjarmasin.
Á ÁTemuan aparat dari gudang ekspedisi milik PT Tran Borneo
Mandiri di Jl Pelabuhan Lama Banjarmasin, gudang milik PT Karyati
di Jl A Yani Banjarmasin, dan gudang ekspedisi milik PT Az©Zahra di
Jl Sungai Mesa Banjarmasin Utara. 400 karton rokok beragam jenis,
dengan harga bervariasi dari kisaran Rp4.000 hingga Rp6.000.
Á ÁRokok tak menggunakan bea cukai yang bukan peruntukannya
disita untuk dimusnahkan oleh Departemen Keuangan RI, antara lain
rokok merek Cakra, Top 9, Kausi Aura, Sampoerna Jaya, Wong Jaya 57,
Plexsi Neks, Mil Villis, MR, N7, N2, dan beberapa merek lainnya,
berjumlah kurang lebih 400 karton. Satu karton berisi empat sampai
enam bal, di mana satu bal berisi delapan slob, dan satu slob
berisi 20 bungkus.
Á ÁKepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A di Jl Barito Ilir
Trisakti Banjarmasin, Rudy Hernanto didampingi Kasi Penindakan
Dalam dan Penyidikan, Herkan S, saat dikonfirmasi à ÃHarian Mata BanuaÄ Ä
Kamis (5/5), membenarkan bahwa saat operasi gabungan bersama aparat
Bea Cukai Wilayah X Balikpapan di tiga gudang ekspedisi di Kota
Banjarmasin, menemukan 400 karton rokok ilegal.
Á Á"Dari razia gabungan selama 15 hari, dari tanggal 15 April
hingga 30 April, kami berhasil mengamankan kerugian negara sebesar
Rp890 juta. Rokok yang disita sebanyak puluhan ribu batang. Rokok
ini diperjualbelikan di Kalsel oleh pengusaha nakal, tanpa
menggunakan cukai. Ada juga pakai cukai tapi bekas," gerutunya.
Á ÁBahkan dari sitaan itu, ada juga ditemukan bandrol cukai,
namun bandrol rokok lain. "Mereka saat ini masih dalam proses
penyelidikan hingga ke penindakan. Jelas bila ada tersangkanya
mereka akan kita denda Rp200 juta," ujarnya.
Á ÁMenurutnya, operasi pertama dilakukan dengan menyelidiki harga
eceran. Ditemukan ada beberapa kejanggalan, rokok banyak beredar
tak menggunakan UU Cukai No 39 Tahun 2007. "Kemudian koordinasi
langsung dilakukan dengan Bea Cukai Wilayah X. Kita temukan 400
karton rokok ilegal di tiga gudang ekspedisi, milik PT Borneo
Mandiri, PT Karyati dan PT Az©Zahra," bebernya.
Á Á"Semua gudang kita beri segel, sebagian barang bukti rokok tak
bercukai resmi kita tahan di gudang mereka dan hanya sebagian yang
bisa kita bawa ke kantor, karena gudang kita tak mencukupi buat
penempatan ribuan bungkus rokok tersebut. Modus penyelundupan lewat
jasa ekspedisi," ucapnya.
Á ÁMenurutnya, modus lain, alamat pengiriman dibuat samar tak
jelas dan hanya dialamatkan ke gudang ekspedisi, sementara barang
akan diambil sendiri atau dikirim di tempat yang aman. "Semua
kiriman rokok dari pulau Jawa. Bila ada yang tertangkap nomor HP
mereka tak nyambung bila dihubungi," katanya.
Á ÁDijelaskan, empat pelanggaran yang kerap pelaku lakukan,Ô h) 0*0*0*° ° Ô antara lain, satu rokok sama sekali tak ada pita cukai, kedua, pita
cukai dipakai namun palsu. Ketiga, pita cukai asli tapi digunakan
untuk yang bukan peruntukannya. "Dan keempat, hampir belum pernah
ditemui saat razia, yaitu menggunakan personalisasi," tutupnya.
à Ãzal/adi

Rabu, 04 Mei 2011

PT Golden Angkat Bicara

MARTAPURAÄ Ä © Banyaknya pihak yang menyudutkan aparat Polres Banjar
dalam hal penanganan kasus sengketa antara anggota veteran dan PT
Golden, membuat kuasa hukum PT Golden H Djunaidi SH angkat bicara.
Á ÁIa menilai banyak pihak yang tidak mengetahui persis kasusnya,
namun ikut©ikutan angkat bicara sehingga tercipta opini yang kurang
baik di masyarakat, di mana seolah©olah polisi tidak menghormati
para pejuang kemerdekaan itu.
Á Á"Polisi sudah bertindak secara profesional. Mereka sangat baik
menjalankan tugas, yakni cepat bertindak setelah menerima laporan
dari masayarakat," ujar Djunaidi dalam konferensi pers dengan
wartawan di Martapura, Rabu (4/5) kemarin.
Á ÁDiceritakannya, asal©usul tanah eks Pabrik Kertas Martapura
(PKM) sebenarnya adalah milik negara, namun dikelola oleh
Departemen Veteran RI selaku institusi yang mengurusi masalah
veteran dan aset©asetnya.
Á ÁNah, setelah departemen ini bubar, maka aset dikelola oleh
Departemen Perindustrian, dan di lahan tersebut dibangun pabrik
kertas yang diberi nama PKM.
Á ÁDalam perjalanannya, pabrik ini dilikuidasi alias bangkrut
pada tahun 1979 karena selalu merugi. Pada tahun itu juga,
Departemen Perindustrian mengeluarkan sebuah iklan kalau tanah itu
dijual dengan sistem lelang.
Á Á"Banyak yang mendaftar saat itu termasuk LVRI. Namun PT Golden
akhirnya memenangi lelang sehingga punya hak atas tanah dan
bangunan karena sudah membeli dari pemerintah. Karenanya sertifikat
Hak Guna Bangunan (HGB) keluar," katanya.
Á ÁKemudian pemilik PT Golden Gunawan Sutanto mencoba usaha itu
lagi dengan mengganti sistem manajemen, dengan harapan bisa meraup
untung dari pabrik kertas.
Á ÁNamun kenyataan berkata lain, meski manajemen sudah dibenahi
ternyata masih merugi, sehingga mengganti usahanya yakni dengan
menjadikan lahan sebagai tempat menampung bahan©bahan kimia dan
bahan pembuat bubur kertas.
Á Á"Saat itu sudah ada sarang burung walet disana. Nah, setelah
tidak beroperasi lagi walet makin banyak dan dikelola oleh PT
Golden," ucapnya.
Á ÁNamun pada saat Gunawan Sutanto bermasalah hukum dan
dinyatakan buronan, lahan diambil alih oleh oknum yang berlindung
dengan LVRI, dan memanfaatkan sarang burung walet yang sebelumnya
dikelola oleh pemilik aslinya yakni PT Golden.
Á ÁDengan dasar itulah pihaknya melaporkan tindak pidana
pencurian dan penyerobotan.
Á Á"Dulunya secara resmi Brimob yang jaga. Karena merasa tidak
enak hati lantaran Pak Gunawan dinyatakan DPO petugas tidak lagi
jaga. Ini kesempatan mereka mengambil alih," ungkapnya.
Á ÁKalau ini dinilai semua pihak sebagai kasus perdata, maka
menurutnya LVRI semestinya melakukan gugatan pada pihak PT Golden
sebagai satu©satunya yang memiliki sertifikat, sehingga ada
keputusan hukum tetap siapa pemilik sah lahan tersebut.
Á Á"Kalau pengadilan menyatakan itu tanah LVRI, maka PT Golden
bulat©bula tanpa kurang apapun akan menyerahkannya," tegasnya.
Á ÁSoal laporan balik dari Madun Arpan, pengacara asal Jakarta
ini mengaku siap menghadapi laporan itu, karena pihaknyaÔ h) 0*0*0*° ° Ô menghormati hukum yang berlaku, kendati menyayangkan diterimanya
laporan oleh polisi karena dinilainya prematur.
Á Á"Kami menghormati hukum. Silakan polisi menjalankan tugasnya
dengan baik dan profesional," pungkasnya. Ã Ãsup/adi

Kemungkinan Akan Ada Tersangka Baru

BANJARMASIN Ä Ä© Meskipun pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin,
telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan gratifikasi
KPU Kota Banjarmasin, namun tidak menutup kemungkinan tersangka
akan bertambah lagi.
Á ÁHal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Banjarmasin, Hadi Purwoto SH, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus
(Kasi Pidsus), Ramadhani SH, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa
(3/5) siang.
Á ÁPernyataan ini dikatakannya setelah disinggung mengenai
keterangan beberapa orang saksi yang hadir di persidangan sebagai
saksi dalam kasus gratifikasi KPU Kota Banjarmasin yang terdakwanya
Gusti Fuadi.
Á Á"Memang dalam keterangan beberapa saksi yang hadir dan
memberikan keterangan pada sidang Gusti Fuadi, saksi dari
sekretariat KPU dan lembaga KPU Kota Banjarmasin, saling
menyalahkan, namun untuk mencari tersangka baru itu perlu buktiªbukti, dan kita tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru
lagi setelah Tuti dan Rodi," ungkapnya.
Á ÁDikatakannya untuk menangani kasus gratifikasi di KPU Kota
Banjarmasin, pihaknya tidak bertindak secara subyektif, melainkan
harus melihat obyektivitas fakta hukum di persidangan.
Á Á"Karena di persidangan itu nantinya akan terlihat siapa©siapa
yang berperan dalam kasus gratifikasi itu. Kalau memang alat
buktinya kuat, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru
lagi," katanya.
Á Á"Semua tinggal hasil persidangan, dari penuntutan hingga
putusan dan bagaimana pula putusan majelis hakim nantinya, karena
pengelakan mereka itu juga tidak bisa dijadikan bahan," tambahnya.
Á ÁDiketahui sebelumnya bahwa Kejari Banjarmasin telah menetapkan
dua tersangka baru dalam kasus dugaan gratifikasi di lembaga KPU
Kota Banjarmasin.
Á ÁDua tersangka baru yang telah ditetapkan pihak Kejari
Banjarmasin merupakan hasil pengembangan yang telah dilakukan
selama ini.
Á ÁDari hasil pengembangan itu telah tetapkan dua tersangka baru
dari pihak KPU Kota Banjarmasin, yakni Tuti dan Rodi.
Á ÁKejari Banjarmasin sudah mulai memanggil beberapa orang saksi
untuk dimintai keterangan. Dan Jumat (29/4) kemarin salah seorang
anggota KPU Kota Banjarmasin telah datang ke ruang Kasi Pidsus
untuk memenuhi panggilan.
Á ÁAdapun yang hadir memenuhi panggilan pihak Kejaksaan itu
adalah Drs Tamliha Harun, salah seorang anggota KPU Kota
Banjarmasin.
Á ÁRodi sendiri dalam kasus dugaan gratifikasi, merupakan orang
yang menelpon Gusti Fuadi untuk menagih janji dalam pemberian
hadiah, dan dalam berkas dakwaan pada sidang perdana Gusti Fuadi
telah dipaparkan.
Á ÁSementara Tuti selaku Sekretaris KPU Kota Banjarmasin, adalah
yang menerima pemberian hadiah berupa amplop berisi uang tunai
sebesar Rp25 juta, yang juga telah terbuka di persidangan pada
berkas Gusti Fuadi.
Á ÁBahkan dalam persidangan, Tuti dan Rodi, sebagai saksi saling
menyalahkan terhadap pihak KPU Kota Banjarmasin. Ã Ãris/adi

Medali Perunggu Futsal Porwanas X, Feb 2010 di Palembang

Adi Permana bersama medali perunggu plus boneka juara III futsal Porwanas X, Februari 2010 di Palembang. .........

Selasa, 03 Mei 2011

Aparat Polres Banjar Mengaku Profesional

MARTAPURAÄ Ä © Kendati banyak mendapat sorotan publik, namun tidak
menghentikan aparat Polres Banjar dalam mengembangkan kasus dugaan
pencurian dan penyerobotan yang diduga dilakukan oleh anggota
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cabang Kabupaten Banjar,
H Masrani alias H Yani cs.
Á ÁTidak hanya para anggota veteran yang ditetapkan sebagai
tersangka, Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Banjar
mulai menahan dan menetapkan sejumlah oknum sipil yang dianggap
terlibat dalam kasus tersebut.
Á Á"Kami sudah melakukan tugas secara profesional dan sesui
prosedur hukum. Tahap©tahapan sudah kami lakukan sebelum menetapkan
mereka sebagai tersangka," ujar Kapolres Banjar AKBP Ebet Gunandar
melalui Kasat Reskrim Polres Banjar AKP Nuryono saat dikonfirmasi
koran ini terkait penetapan tersangka pada dua orang anggota LVRI
Banjar, Selasa (3/5).
Á ÁDasar penetapan sebagai tersangka sendiri menurutnya
berdasarkan laporan dan bukti©bukti awal yang kuat, serta
keterangan saksi ahli bahwa PT Golden lah yang memiliki keabsahan
kepemilikan lahan yang terdapat sarang burung walet, sehingga
pihaknya menaikkan status hukum dari penyelidikan menjadi
penyidikan.
Á Á"Bukan tidak punya dasar. Kami sudah lalui prosedur hukum.
Mulai memintai keterangan saksi©saksi, hingga pemanggilan. Hasilnya
memang ada unsur tindak pidana," ungkapnya.
Á ÁMeski demikian, terangnya, aparat bukan tidak menghargai jasa
para pahlawan bangsa ini. Buktinya, pihaknya tidak melakukan
penahanan terhadap H Yani yang merupakan sesepuh veteran, lantaran
faktor usia yang sudah senja dan dia berjasa untuk negara ini,
sehingga hanya mewajibkan yang bersangkutan wajib lapor.
Á Á"Kami tidak menahan anggota veteran. Kami menghargai mereka.
Tolong ini jangan dipolitisasi karena kami sudah bekerja secara
profesional," tegasnya.
Á Ásoal penahanan sejumlah orang yang bekerja menjaga lahan,
Perwira pertama ini mengaku, kalau pihaknya memang ada melakukan
penahanan terhadap sejumlah warga sipil yang diduga terlibat dalam
pencurian sarang burung walet, di mana dalam penyidikan ditemukan
fakta mereka sudah tiga kali memanen hasil sarang burung walet itu,
sehingga PT Golden merugi ratusan juta rupiah.
Á Á"Dari hasil penyelidikan sudah tiga kali panen dan uangnya
sudah habis dibagi©bagi. Sejak menguasi lahan, veteran hanya dapat
sebagian kecil saja dari hasil itu," ungkapnya.
Á ÁSoal adanya isu penahanan Sirajul Huda yang merupakan
pendamping para veteran, lelaki yang baru menjabat sebagai Kasat
Reskrim Banjar ini membantah adanya penahan, lantaran yang
bersangkutan masih dalam pemeriksaan aparat terkait kasus
pencurian.
Á Á"Belum ada penahanan. Yang bersangkutan masih dalam
pemeriksaan. Kemungkinan akan ditingkatkan menjadi tersangka.
Pokoknya semua yang terlibat akan diperiksa sesuai prosedur hukum
yang berlaku," pungkasnya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁSoal data yang dimiliki oleh LVRI terkait sengketa lahan, ia
mengaku baru saja menerima bukti©bukti kepemilikan LVRI yang
disampaikan oleh Madun, salah seorang anggota LVRI yang langsung
menyerahkan data tersebut padanya.
Á Á"Kami akan pelajari data©data yang diberikan oleh LVRI. Kami
tidak akan berat sebelah dalam penanganan kasus ini. Kalau memang
ada bukti ya akan kami periksa. Nanti pasti kami kabari hasilnya,"
pungkasnya. Ã Ãsup/adi