Minggu, 31 Oktober 2010

DPRD Kalsel Tunggu Pengaduan LSM

BANJARMASINÄ Ä © Sejumlah anggota DPRD Kalsel menaruh perhatian soal
keluhan dari LSM Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel soal legalitas PT AI di
areal DU 322 yang masuk wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru.
Á Á Akhir pekan tadi, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Kalsel HM Husaini Aliman SE MM mengatakan, komisi©komisi terkait
bidang pertambangan dan hukum, bisa memanggil PT AI terkait
persoalan legalitas tersebut.
Á Á"Komisi terkait perlu mempertanyakan langsung ke PT AI tentang
legalitas penggarapan lahan di DU 322 yang dipersoalkan tersebut.
Hal ini penting, supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan
atau sengketa pertambangan," paparnya.
Á ÁHusaini juga mengaku heran, karena royalti penambang pemegang
PKP2B di daerah ini yang disampaikan ke daerah, semakin hari
semakin tidak jelas, sementara dampak penambangan seperti banjir
dan lain©lain begitu merugikan bagi masyarakat luas.
Á Á"Jika saja, royalti itu benar©benar besar, tentu masyarakat di
daerah ini tidak banyak yang susah. Namun, dampak penambangan
perusahaan besar justru berakibat buruk bagi lingkungan. Hal
seperti ini perlu disoroti oleh kita bersama," katanya.
Á ÁSementara itu, anggota Komisi I Bidang Hukum DPRD Kalsel, Ir
Soegeng Soesanto MAP mengatakan, pihaknya akan berupaya menyerap
aspirasi dan pengaduan yang disampaikan LKP3M.
Á Á"Kami secara terbuka menunggu surat pengaduan LKP3M yang
nantinya dialamatkan ke Ketua DPRD Kalsel. Selepas itu, masalah ini
akan dibicarakan di Komisi I dan Komisi III. Kami dari Komisi I
akan berusaha menangani laporan ini," bebernya.
Á ÁSecara teknis, lanjutnya, jika sudah ada agenda di Komisi I
dan Komisi III, maka akan dilaksanakan dengar pendapat, baik
mendengarkan pemaparan dari LKP3M maupun dari pihak PT AI sendiri,
soal legalitas penggarapan tambang di DU 322 tersebut.
Á ÁSebelumnya, Irwansyah, Direktur LKP3M Kalseln, Kamis (28/10)
dalam rilisnya mempertanyakan legalitas PT AI yang bekerja di
lokasi atau areal PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero),
khususnya di wilayah DU 322 yang masuk wilayah Kabupaten Tala dan
Kotabaru seluas 12.473 Ha.
Á ÁDikatakan, sejauh ini sudah sering terjadi sengketa lahan di
lapangan, akibat PT AI selaku pemegang PKP2B, terkesan seenaknya
mengakui titik©titik koordinat PT BA adalah milik mereka.
Á ÁPria yang akrab disapa Iwan ini menambahkan, pernah pihaknya
mempertanyakan ini ke PT AI, namun PT AI selalu memperlihatkan peta
wilayah (koordinat) hasil buatan mereka sendiri, ditambah Kuasa
Pertambangan (KP) milik PT BA berdasarkan Keputusan Dirjen
Pertambangan Umum 245.K/2014/DDJP/ 1995 (DU©314/Kalsel), di mana PT
BA menempatkan PT AI hanya sebagai kontraktornya saja untuk areal
seluas 737,98 Ha di Kabupaten Kotabaru.
Á ÁPadahal, lanjutnya, berdasarkan Kepmen 680 Tahun 1997 yang
mengatur Keppres No 75 tahun 1996, seluruh KP sudah kembali ke
negara, termasuk milik PT BA sendiri. "Sejak saat itu sudah sangat
jelas PT AI tidak ada kaitan lagi dengan PT BA. Nah kenapa sekarang
bisa©bisanya PT AI mengakui setiap ada sengketa kalau lahan DU 322
tersebut adalah milik mereka," ungkapnya.
Á ÁIwan berharap, masalah ini bisa menjadi sorotan DPRD KalselÔ h) 0*0*0*° ° Ô dan Dinas Pertambangan Kalsel, sehingga sengketa lahan tak
berkepanjangan. Ã Ãadi

Ketua KPUD Tabalong Dituding Palsukan Surat

BANJARMASINÄ Ä © Hasrudin H Hasbullah (47), warga Jl Basuki Rahmat
XIII No 1 Tanjung, Tabalong secara resmi melaporkan Ketua KPUD
Tabalong, Drs Jauhar Arifin MM ke Dit Reskrim Polda Kalsel terkait
dugaan pemalsuan surat.
Á ÁMinggu (31/10), Hasrudin mengakui tentang laporan dugaan
tindak pidana pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo pasal 266 ayat (1)
dan (2) KUHP tersebut.
Á ÁDikatakan, dirinya sebenarnya sudah memenuhi persyaratan
dukungan sebanyak 13.080 orang untuk mengikuti Pilkada Tabalong
2008, namun akibat perbuatan terlapor, Hasrudin justru batal
mengikutinya sebagai peserta independen.
Á ÁMenurutnya, ia bersama pendukung pada 5 Agustus 2008 mendaftar
ke KPUD Tabalong membawa serta daftar dukungan 115 PPS. "Ketika
dihitung bersama©sama secara manual, diperoleh angka 13.080
dukungan yang berarti sudah memenuhi syarat minimal," cetusnya.
Á ÁNamun, pada 30 Agustus 2008, Hasrudin justru tidak diundang
KPUD Tabalong mengambil nomor urut peserta Pilkada Tabalong.
Á ÁKetika 2 September 2008, hal itu dipertanyakan, terlapor
justru menyampaikan secara lisan bahwa dukungan untuk Hasrudin
tidak memenuhi syarat, karena cuma didukung 8.628 orang. Terang
saja jawaban terlapor membuat Hasrudin semakin bingung. Kemudian
pada 4 September 2008, KPUD Tabalong menyurati pelapor bahwa
Hasrudin tidak memenuhi syarat mengikuti Pilkada Tabalong, karena
dari verifikasi tidak memenuhi syarat minimal 13.017 pendukung.
Á ÁGugatan dilakukan Hasrudin secara perdata ke Pengadilan Negeri
(PN) Tanjung. Dikatakan, pada sidang di PN Tanjung, KPUD
Tabalong dinyatakan hakim telah melanggar UU karena terbukti tidak
melakukan verifikasi terhadap datacdata pendukung Hasrudin. Hakim
sudah memutuskan, di mana KPUD Tabalong diperintahkan untuk memberi
ganti rugi kepada Hasrudin sebesar Rp1.327.000.000 dari tuntutan
awal Rp5 miliar lebih.
Á ÁDitambahkan, jika pada proses awal, dalam hal ini verifikasi
saja, KPUD Tabalong sudah menyalahi ketentuan UU, maka proses
selanjutnya, baik itu pemungutan suara, penghitungan suara hingga
penetapan pemenang, jelas dan pasti juga cacat hukum.
Á ÁSebenarnya, pada Mei lalu, masalah cacat hukumnya verifikasi
sudah ditangani oleh Dit Reskrim Polda Kalsel. Hanya saja, saat
itu, dugaan yang dikenakan polisi kepada KPUD Tabalong adalah
pelanggaran pidana UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemilukada.
Á ÁSejumlah anggota KPUD Tabalong diperiksa dan berkas sempat
dikirimkan ke Kejari Tanjung.
Á ÁLima orang anggota KPUD Tabalong sendiri, yakni Johar Arifin
(ketua), Yusi (pokja penjaringan cabup), Jainur Nainggolan, Nadi
Hanafi dan Joko Haryono dalam waktu berbeda akan dipanggil
penyidik, sejak 17 Mei hingga 21 Mei mendatang.
Á ÁKelimanya diduga melanggar pasal 115 ayat (9) UU No 12 Tahun
2008 dengan ancaman pidana hingga 72 bulan penjara.
Á ÁKelima anggota KPUD Tabalong ini diadukan ke Polda Kalsel
karena dinilai telah melakukan tindak pidana tidak melakukan
verifikasi sebagaimana tugas dan wewenangnya, sehingga merugikan
calon independen cabup Tabalong, Hasrudin Hasbullah. Alhasil,
Hasrudin, akibat diduga kelalaian KPUD Tabalong, justru tidak bisa
mengikuti Pilkada Tabalong 2008.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁNamun, menurut Hasrudin, kasus ini justru dihentikan
penyidikannya. Ã Ãadi

Jumat, 29 Oktober 2010

Tim Penyidik PKM Bakal 'Turun Gunung'

BANJARMASINÄ Ä © Penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan tanah eks
Pabrik Kertas Martapura (PKM) oleh tim penyidik pada Jampidsus
Kejagung di Jakarta, semakin intensif. Diinformasikan pada Jumat
(29/10) kemarin, tim bakal 'turun gunung' meninjau lokasi eks PKM
di Martapura.
Á Á"Ketika usai saya diperiksa sebagai saksi di lantai V Gedung
Bundar, salah seorang penyidik sempat bilang bahwa tim akan turun
ke Martapura untuk meninjau barang bukti eks PKM secara langsung.
Dan saya diminta mendampingi saat itu nantinya," ujar Supiansyah,
pengamat pemerintahan, kemarin.
Á ÁMenurutnya, tim itu ingin mengetahui secara langsung tentang
sejauh mana manfaat yang dilakukan Pemkab Banjar setelah
pengambilalihan lahan dari PT Golden.
Á Á"Saya sempat katakan, sebagian lahan ada yang bermanfaat
seperti Rumah Sakit Ratu Zalekha dan Polsek Martapura. Sementara
sebagian besar pertokoan Sekumpul dan terminal belum optimal
dimanfaatkan," cetusnya.
Á ÁSupi sendiri pada Rabu (27/10) sejak pukul 9.30 hingga 15.00
WIB diperiksa sebagai saksi. Kala itu ia disodori 14 pertanyaan
oleh tim yang dikoordinir Surya SH dari Jampidsus Kejagung.
Á Á"Saya ditanyai seputar awal mula kasus itu muncul. Saya
jelaskan bahwa saya kebetulan memperoleh data ketika mencoba
mengadvokasi LVRI. Ternyata lahan itu pada 2002 dan 2003 sudah
diambilalih Pemkab Banjar melalui pemberian santunan ke PT Golden
senilai Rp6,4 miliar. Nah, padahal HGB No 11 dan HGB No 103 milik
PT Golden sudah berakhir tahun 2000, apa dasar hukumnya sehingga
bisa diganti rugi kata saya waktu itu. Kebetulan, saya
mempertanyakan itu melalui wartawan dan diekspos di media cetak,"
kisahnya.
Á ÁMenurut Supi yang juga Ketua DPD PAN Banjar ini, selain
dirinya, Fakhrian Hifni, mantan Sekda Banjar juga diperiksa di
lantai III Gedung Bundar.
Á ÁSebelumnya, Babul Khoir SH MH yang mewakili tim penyidik pada
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus membenarkan bahwa tim sudah
mulai melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang dianggap mengetahui
persoalan tersebut.
Á ÁAdapun posisi kasus, bahwa tersangka Drs RA selaku Bupati
Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Pebruari 2001
tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik
Kertas Martapura Kabupaten Banjar, yang diketuai oleh Drs Iskandar
Djamaludin (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) dan
Sekretaris oleh Khairul Saleh Bsc SSos (Kabag Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar).
Á ÁSurat Keputusan tersebut dikeluarkan untuk membebaskan tanah
HGB atas nama pemegang hak PT Golden Martapura (milik Gunawan
Sutanto) masing©masing, HGB No 11 Kelurahan Jawa Sungai Pering luas
30.729 m2 (yang akan berakhir HGB©nya pada tanggal 31 Desember
2001) dan HGB No 103 Kelurahan Keraton Martapura seluas 144.521 m2
(yang telah berakhir HGB©nya tanggal 26 Januari 2000).
Á ÁSelanjutnya tersangka menerbitkan Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar No.SK.01/KPTS/2002 tentang bentuk
dan besarnya santunan dalam rangka pengadaan tanah yang akanÔ h) 0*0*0*° ° Ô dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum atas
HGB No 11 dan No 103.
Á ÁSebagai tindaklanuutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor 182
tanggal 8 Mei 2002, di hadapan Notaris Neddy Farmanto tentang
Santunan Tanah dan Bangunan antara Pemkab Banjar yang diwakili oleh
tersangka RA (Bupati Banjar) dengan Gunawan Sutanto (Dirut PT
Golden Martapura).
Á ÁUntuk merealisasikan pembayaran santunan ganti rugi tersebut,
tersangka RA selaku Bupati Banjar dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banjar
Nomor 85/SKOP/04/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 yang kemudian dengan
kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 dibayarkan kepada PT Golden
Martapura sebesar Rp 3.000.000.000.
Á ÁKemudian Nomor 08/SKO©BL/0/2003 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Pembangunan Tahun 2003 yang kemudian dengan kwitansi
tanggal 26 Maret 2003 dibayarkan kepada PT Golden Martapura sebesar
Rp 3.439.702.000.
Á ÁBabul menambahkan, seharusnya tindakan tersebut tidak
dilakukan oleh tersangka karena tersangka telah mengetahui bahwa
terhadap kedua HGB atas nama PT Golden Martapura sudah berakhir
masa berlakunya, melalui surat PT Golden Martapura Nomor 414/GM/00
perihal Permohonan/Pembaharuan HGB Nomor 11 dan 103, akan tetapi
Kepala Kantor Kabupaten banjar menolak permohonan tersebut dengan
Surat Nomor 620.1/945/KP©02 tanggal 19 Oktober 2000 yang
ditembuskan kepada tersangka.
Á ÁSurat tersangka Nomor 500/260/KP.02 tanggal 12 Juni 2001 yang
ditujukan kepada PT Golden Martapura, di mana isi surat tersebut
antara lain menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996 dengna berakhirnya kedua HGB yaitu Nomor 11 dan 103
maka statusnya menjadi tanah Negara.
Á ÁAdapun pasal yang disangkakan terhadap RA adalah pasal 2,
pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal
55 ayat (1) ke©1 KUHP.
Á ÁBabul Khoir mengakui, sebelumnya juga sudah ada pemeriksaan
terhadap saksi yakni pada 4 Oktober 2010. Tiga orang saksi yang
sudah diperiksa, yaitu Drs Teja Sukmana (Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten Banjar atau Mantan Camat Martapura Kabupaten Banjar), Drs
M Syarwani bin Abdul Hamid (Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
Banjar atau Mantan Lurah Keraton) serta H Matzam bin Lamhar (PNS
Bagian Ekonomi Pemkab Banjar). Ã Ãadi

Tiga IRT Terlibat Narkotika

BANJARMASIN © Ironis, tiga orang ibu rumah tangga (IRT) telribat
peredaran narkotika, sehingga ditnagkap petugas Sat II Dit Narkoba
Polda Kalsel.
Á ÁKetiga IRT ini antara lain, Nur (38), warga Jl Pandu Gg V RT
31, Ali (38), warga Simpang Gatot Subroto 1 RT 32 dan Arba (29),
warga Kelayan B Jembatan 3 Gg Bersama RT 21. Mereka tertangkap,
Kamis (28/10).
Á ÁNur dan Ali dibekuk di rumah Ali sekitar pukul 15.30 Wita
bersama barang bukti satu paket sabu©sabu dengan berat 0,20 gram.
Sedangkan Arab tertangkap tak jauh dari rumahnya. Dari Arba, polisi
menyita dua paket sabu seberat 1,14 gram.
Á ÁJumat (29/10), menurut Kasat II AKBP Jimmy Agustus,
tertangkapnya ketiga IRT bermula dari aksi penyamaran yang
dilakukan petugasnya.
Á ÁPenyamar memesan sabu ke Nur. Selanjutnya, Nur memesan ke Ali.
Keduanya lalu menyuruh pemesan datang ke rumah Ali. Begitu barang
diserahkan, keduanya langsung ditangkap tanpa sempat mengelak lagi.
Á ÁKeduanya mengaku mendapat sabu melalui jasa perantara Arab.
Tanpa membuang waktu lagi, petugas bergegas mendatangi Arab.
Kebetulan Arba sedang berada tak jauh dari rumahnya, lalu
ditangkap.
Á ÁNamun, sebelum tertangkap, Arba sempat membuang barang bukti.
Namun, petugas petugas melihat upaya itu.
Á ÁArba mengakui bahwa selama ini ia menjadi kurir karena tidak
mempunyai pekerjaan. "Saya sudah cerai dari suami. Saya membeli
barang itu dari Udin, warga Gg Jamaah II. Jadi kurir sabu sudah
tiga kali," akunya.
Á ÁDitambahkan, untuk setiap gram, ia membeli seharga Rp1,7 juta.
Arba juga mengaku kalau Ali juga sudah tiga kali memperoleh sabu
dari dirinya.
Á ÁSementara Ali menerangkan, ia cuma sekadar membantu teman yang
ingin memperoleh sabu. Hal senada juga diakui oleh Nur.
Á ÁJimmy kepada wartawan menerangkan, untuk tersangka Nur dan Ali
akan dijerat dengan pasal 132 ayat (1) 112 ayat (1) UU RI No 35
tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Arba dijerat dengan pasal
112 ayat (1). Ã Ãadi

Legalitas Area AI Dipertanyakan

BANJARMASINÄ Ä © Irwansyah, Direktur Lembaga Kajian Pengawasan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalimantan Selatan,
Kamis (28/10) dalam rilisnya mempertanyakan legalitas PT AI yang
bekerja di lokasi atau areal PT Tambang Batubara Bukit Asam
(Persero), khususnya di wilayah DU 322 yang masuk wilayah Kabupaten
Tanah Laut (Tala) dan Kotabaru seluas 12.473 Ha.
Á ÁDikatakan, sejauh ini sudah sering terjadi sengketa lahan di
lapangan, akibat PT AI selaku pemegang PKP2B, terkesan seenaknya
mengakui titik©titik koordinat PT BA adalah milik mereka.
Á ÁPria yang akrab disapa Iwan ini menambahkan, pernah pihaknya
mempertanyakan ini ke PT AI, namun PT AI selalu memperlihatkan peta
wilayah (koordinat) hasil buatan mereka sendiri, ditambah Kuasa
Pertambangan (KP) milik PT BA berdasarkan Keputusan Dirjen
Pertambangan Umum 245.K/2014/DDJP/ 1995 (DU©314/Kalsel), di mana PT
BA menempatkan PT AI hanya sebagai kontraktornya saja untuk areal
seluas 737,98 Ha di Kabupaten Kotabaru.
Á ÁPadahal, lanjutnya, berdasarkan Kepmen 680 Tahun 1997 yang
mengatur Keppres No 75 tahun 1996, seluruh KP sudah kembali ke
negara, termasuk milik PT BA sendiri. "Sejak saat itu sudah sangat
jelas PT AI tidak ada kaitan lagi dengan PT BA. Nah kenapa sekarang
bisa©bisanya PT AI mengakui setiap ada sengketa kalau lahan DU 322
tersebut adalah milik mereka," ungkapnya.
Á ÁIwan berharap, masalah ini bisa menjadi sorotan DPRD Kalsel
dan Dinas Pertambangan Kalsel, sehingga sengketa lahan tak
berkepanjangan.
Á ÁDiakui Iwan, memang pihaknya pernah mendampingi penambang
rakyat untuk mempertanyakan legalitas PT AI di area DU 322
tersebut, namun Dinas Pertambangan selalu berkilah bahwa masalah
itu adalah urusan pusat.
Á Á"Memang di PT AI ini sarat dengan kepentingan politis dan
kekuasaan. Bukan hanya dinas terkait saja di daerah yang tak berani
menyentuh, aparat berwajib sebagai ujung tombak penegakan hukum pun
seperti tak berani," tegasnya.
Á ÁAktivis ini juga mengkritik soal kemanfaatan PT AI selama ini
di daerah Tala dan Kotabaru, di mana ketika ada pembebasan lahan
oleh PT AI, hasilnya sangat jauh dari harapan. "Coba bayangkan
saja, sebuah perusahaan yang tergolong sudah multinasional seperti
PT AI ini, hanya mampu membayar Rp20 juta untuk pembebasan 1 Ha
lahan milik masyarakat, bandingkan dengan penambang rakyat yang
lebih berani membayar lebih tinggi," bebernya.
Á ÁBelum lagi soal dana community development PT AI yang dirasa
masyarakat sekitar masih kurang, karena lebih bersifat seremonial.
à Ãadi

Selasa, 26 Oktober 2010

Penyidikan Atas Istri Lihan Dipertanyakan

BANJARMASINÄ Ä © Berlarut©larutnya penyelesaian berkas kasus istri
Lihan, Hj Jum, mengundang pertanyaan dari kuasa hukum para korban
Lihan, Fauzan Ramon SH, Selasa (26/10). Menurutnya, semestinya
penyidik Dit Reskrim Polda Kalsel bisa segera menuntaskan
penyidikannya, mengingat Lihan sendiri sudah selesai perkaranya,
meski saat ini masih banding.
Á Á"Saya mewakili 1.000 yang menjadi korban Lihan, mempertanyakan
lambannya penanganan dan penyidikan atas istri Lihan. Kenapa harus
lama, sementara kasus Lihan, suami Hj Jum, sudah selesai di
Pengadilan Negeri (PN) Martapura dengan hukuman enam tahun enam
bulan penjara dan denda Rp10 miliar," ungkap Fauzan.
Á ÁIa berharap kepada Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafrudin agar
mendorong bawahannya supaya mempercepat dan menuntaskan penyidikan
terhadap Hj Jum. "Di Dit Reskrim, banyak penyidik hebat mulai
brigadir hingga komisaris besar. Masa hanya menuntaskan penyidikan
kasus yang sebenarnya perkara pokoknya sudah selesai di pengadilan,
tidak bisa tuntas. Ini justru akan menjadi preseden buruk penegakan
hukum. Masyarakat nanti bertanya©tanya, ada apa ini," cecarnya.
Á ÁFauzan menyesalkan kenapa sampai hampir setahun penanganan
kasus tersebut, justru berkas Hj Jum seperti jalan di tempat,
sementara berkas kasus Lihan, sang suami Hj Jum, bisa selesai dan
sudah divonis bersalah, meski masih banding.
Á Á"Kita dari pihak korban dan pengacara, mungkin akan membantu
jika memang diperlukan penyidik. Saya pikir, perkara Hj Jum cukup
sederhana, karena sifatnya hanya turut serta melakukan tindak
pidana yang dilakukan Lihan. Jadi, apa masalahnya sehingga
berkasnya berjalan lamban," bebernya lagi.
Á ÁFauzan pun mengharapkan, penyelesaian berkas Hj Jum bisa kelar
sebelum akhir tahun. "Jangan sampai 2011 baru berkasnya selesai.
Ini hanya sekadar imbauan, supaya ada kepastian hukum," ucapnya.
Á ÁDir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laupe melalui Kompol Ery S
mengakui bahwa masih ada keterangan dari saksi ahli PPATK dan Bank
Indonesia yang diperlukan guna melengkapi berkas Hj Jum.
Á ÁMenurutnya, jika keterangan saksi ahli sudah diperoleh, maka
secepatnya berkas Hj Jum akan diserahkan ke Kajati Kalsel.
Á ÁSebelumnya, terdakwa Lihan akhirnya divonis majelis hakim
Pengadilan Negeri (PN) Martapura enam tahun enam bulan penjara,
denda Rp10 miliar subsidair empat bulan penjara dalam sidang yang
disaksikan puluhan pengunjung, Senin (11/10 siang.
Á ÁVonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Edy Suwanto
SH ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fadlan
SH yang menuntut terdakwa dengan 13 tahun penjara, denda Rp10
miliar subsidair enam bulan penjara.
Á ÁMajelis hakim mempertimbangan hukuman sesuai pasal yang
dikenakan padanya. Majelis hakim berpendapat terdakwa telah
terbukti melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan, tentang Bank
Syariah dan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun terdakwa tidak
terbukti mempengaruhi seseorang untuk ikut berbisnis dengannya.
Á ÁUntuk penggelapan, terdakwa dianggap menggunakan uang
investasi nasabah untuk hal lain di luar bisnis intan, padahal
sesuai perjanjian, kedua belah pihak hanya untuk bisnis intan.
Untuk Bank Syariah, bisnis tersangka sudah masuk kategori syariah
(mudharabbah) atau bagi hasil, namun dalam praktiknya tidak adaÔ h) 0*0*0*° ° Ô izin dari Bank Indonesia (BI). Lihan melalui pengacaranya
menyatakan banding.
Á ÁLihan didakwa JPU sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e UU RI 25 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas UU RI 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang.
Á ÁSelain mengenakan dakwaan tindak pidana pencucian uang, JPU
juga mendakwa Lihan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan
diancam pidana berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU RI 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.
Á ÁSedang dakwaan primairnya pada terdakwa yang didampingi tim
penasihat hukum dari kantor pengacara Masdari Tasmin SH, adalah
pasal 46 ayat (1) UU RI 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI
7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Á ÁDakwaan primair itu dikenakan JPU karena terdakwa diduga
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha
dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 16.
Untuk dakwaan subsidair, jaksa mengenakan terdakwa melanggar pasal
387 KUHP dan lebih subsidair melanggar pasal 372 KUHP. Ã Ãadi

Senin, 25 Oktober 2010

Tidak Ada Persetubuhan Dan Oknum Polisi

BANJARMASINÄ Ä © Papi Riki yang bekerja di tempat hiburan malam (THM)
Nasa bersama pegawainya dan tamu Nasa datang ke Polresta
Banjarmasin untuk mengklarifikasi tentang pemberitaan yang terbit
di media mengenai dugaan pencabulan yang dilakukan oknum polisi
terhadap Nina, seorang ladies Nasa, Senin (25/10).
Á ÁKelima orang tersebut yakni Riki (30), koordinator ladies
Nasa, Rere dan Nina, karyawan Nasa, selaku korban yang disebutªsebut dalam pemberitaan, dan dua pengunjung Nasa, Wili Siagian dan
Daniar.
Á ÁKepada wartawan kelimanya menjelaskan bahwa tidak ada
pemerkosaan atau persetubuhan secara beramai©ramai dalam ruangan
karaoke tersebut, apalagi pelakunya diduga oknum polisi.
Á ÁMenurut pengakuan mereka saat itu mereka di ruang itu hanya
menyanyi saja dan minum minuman yang juga beralkohol, tapi tidak
sampai terjadi pemerkosaan atau persetubuhan hingga mereka keluar
dari ruangan itu.
Á ÁKemungkinan menurut mereka hanya kesalahpahaman saja, karena
pada saat itu karyawan Nasa bernama Rere memang dalam keadaan
mabuk, dan sempat terjatuh dari kursi.
Á Á"Saya akui saat itu saya minum minuman beralkohol jenis Chivas
dan saya sempat mabuk hingga tak sadarkan diri," kata Rere.
Á Á"Saat itu saya mengenakan rok mini, kebetulan pada saat saya
jatuh rok saya terbuka, dan mungkin ada yang melihat lalu dikira
telah terjadi pemerkosaan," ungkapnya.
Á ÁHal serupa juga dikatakan Nina, teman Rere yang saat itu juga
berada di ruang karaoke Nasa bahwa ia dari pertama hingga pulang
terus bersama Rere dan tidak ada terjadi sesuatu.
Á Á"Saya yang membawa Rere pulang, dan tidak terjadi sesuatu pun,
awalnya tamu ada lima orang dan kami juga lima orang, namun tiga
dari tamu dan dari kami pulang duluan seperempat jam selisihnya,"
kata Nina.
Á Á"Kami juga sangat terkejut mengetahui pemberitaan yang ada di
media, makanya justru tidak ada itu kami klarifikasi," jelasnya.
Á ÁHal serupa juga diakui Wili Siagian dan Daniar, selaku tamu
pada saat itu, tidak ada terjadi sesuatu, dan mereka memang melihat
kalau Rere terjatuh kemudian mereka tolongi.
Á Á"Saya memang melihat Rere itu terjatuh dari kursi, setelah
kami tolong kemudian mereka pulang," kata Daniar.
Á ÁMenurut Daniar, ia datang ke THM tersebut berlima dengan
temannya yang sama©sama dari Jakarta, dalam pengembangan usaha
sebagai kontraktor, kemudian mereka mencari hiburan di Nasa, tiga
dari mereka telah pulang ke Jakarta, Dony, Agung dan Efri. Á Ð Ð F Á
Á ÁSedangkan menurut Wili Siagian, warga Jl Sumber Kurnia Blok F
Palangkaraya Kalteng, kalau yang membukakan ruang karaoke tersebut
atas nama sepupunya, anggota Polresta Banjarmasin, Iptu Hadi
Siagian. Namun di ruang itu tidak ada polisi dan tidak ada terjadi
sesuatu.
Á ÁWili mengatakan, tidak ada mereka menghalang©halangi Papi RikiÔ h) 0*0*0*° ° Ô memasuki room. "Memang kami meminta waktu lima menit untuk
mengangkat tubuh ladies dari lantai ke sofa. Tapi bukan diapaªapain," sanggahnya.
Á ÁKapolresta Banjarmasin Kombes Pol Drs Hilman Thayib SIK,
ketika dikonfirmasi mengatakan kalau tidak ada oknumnya yang
terlibat persetubuhan yang terjadi di ruang karaoke Nasa seperti
yang diberitakan media cetak.
Á Á"Kita telah melakukan penyelidikan terkait pemberitaan
tersebut, dan tidak ada anggota kita di ruangan tersebut apalagi
sampai melakukan perbuatan persetubuhan atau pemerkosaan," katanya.
Á Á"Namun, meskipun demikian pihak kami akan terus berupaya
melakukan penyelidikan, karena tindakan yang dilakukan ini
merupakan salah satu untuk menindaklanjuti kalau©kalau adanya
anggota yang nakal," jelasnya.Ã ÃÄ Ä
Á ÁDiketahui, diduga telah terjadi perbuatan asusila yang
dilakukan diduga oleh tiga oknum polisi di salah satu room karaoke
Nasa Jl Djok Mentaya Banjarmasin, Minggu (24/10) dini hari.
Korbannya, ladies Nasa berinisial NN.
Á ÁDiduga, tiga oknum polisi yang salah satunya diduga berasal
dari Polres Banjar membuka room. Ketiganya masing©masing membooking
seorang ladies, salah satunya NN.
Á ÁMalam semakin larut, semuanya bernyanyi ria sambil menenggak
minuman keras.
Á ÁSementara dua ladies yang masih sadar memilih untuk pulang,
namun NN yang sudah dipengaruhi miras hampir tak sadarkan diri.
Rekan©rekannya sebenarnya sudah mengajak NN pulang, namun oleh
ketiga oknum, dilarang dan mereka berjanji akan mengantar sendiri
NN pulang.
Á ÁSepeninggal temannya itulah diduga, ketiga oknum menggagahi
NN. Salah seorang waiters Nasa sempat mengintip karena penasaran,
dan mengetahui kalau NN diperlakukan tak senonoh.
Á ÁDiduga, waiters itu kemudian cepat©cepat melapor ke papi Nasa.
Begitu papi Nasa menggerebek room 216 itu, salah seorang oknum
masih asyik menggauli NN yang sudah kehilangan kesadarannya.
Á ÁOleh papi dan karyawan lainnya, NN diamankan dan kemudian
dibawa ke salah satu rumah sakit. Sementara ketiga oknum yang tak
tahu malu itu memilih pulang. Ã Ãris/adi

4 Oknum Mahasiswi LP3I Terjaring Narkoba

BANJARMASINÄ Ä © Buntut tertangkapnya pelaku sabu yang sedang
tertangkap tangan ngisap sabu di kamar 321 Hotel Kharisma
Banjarmasin, oleh petugas gabungan Sat Narkoba, ternyata juga
membawa empat oknum mahasiswi LP3I semester I di Banjarmasin
bersama dua temannya saat berada di Hotel Kharisma di kamar 302 di
Jl KS Tubun Banjarmasin, Minggu (24/10) sekira pukul 04.30 Wita.
Á ÁPetugas curiga saat melihat ada yang turun dari tangga hotel
dengan Jalan sempoyongan, yakni Echa (19), warga Jl Teluk Tiram
Banjarmasin dan Res (19), warga Kalteng, hingga tiga temannya yang
lain, Ang (19), warga Martapura, Devi (18), warga Batulicin serta
Nur (18), warga Pelaihari, dan Rina (19), warga Jl 9 Oktober Gang
Jama'ah Banjarmasin ikut diamankan.
Á ÁDari informasi, digiringnya empat oknum mahasiswi LP3I
Banjarmasin bersama dua temannya bukan anak kuliahan oleh polisi,
saat petugas gabungan dari Unit I dan Unit II melakukan razia di
Hotel Kharisma Banjarmasin. Diduga di sana sering berlangsung pesta
narkotika dan peredaran barang narkotika hingga satu pengunjung
tertangkap tangan sedang menikmati sabu di kamar 321.
Á ÁKeenamnya sempat menginap di Sat Narkoba. Karena tak cukup ada
bukti barang narkotika, mereka berlima dipulangkan ke rumah masingªmasing, dengan catatan mereka masih dikenakan wajib lapor Senin dan
Kamis, walaupun salah satu oknum mahasiswi Res saat tes urine
dinyatakan negatif mengonsumsi narkotika, sedangkan lima lainnya
positif mengonsumsi narkotika.
Á Á"Keenamnya terpaksa kita pulangkan ke rumah masing©masing,
karena tak ada bukti kepemilikan narkotika. Dari lima yang diduga
mengonsumsi narkotika dites urine positif. Hanya satu yang negatif
mengonsumsi narkotika," kata Kasat Narkoba Mapolresta Banjarmasin
Kompol Christian Rony SIK melalui Kanit Idik I Iptu Hady Saputra
Siagian SH, kemarin.
Á Á"Diketahui dari pengakuan keenamnya, dua sipil dan empat oknum
mahasiswi itu, mereka baru pulang dari Grand Diskotek dan mampir ke
Hotel Kharisma, menemui temannya Rina yang terlebih dahulu ada di
kamar itu bersama pacarnya. Karena tak cukup bukti dan sudah satu
kali dua puluh empat jam diperiksa, sambil menunggu hasil tes
dengan sangat terpaksa mereka kita pulangkan dengan masih dikenakan
wajib lapor Senin dan Kamis," pungkas Kompol Christian Rony SIK. Ã Ã
10 paket
Á ÁÄ ÄSementara itu, jajaran Sat I Dit Narkoba Polda Kalsel
menangkap Kam (21), warga Jl Pekapuran Raya Gg Keramat RT 26 karena
kedapatan menyimpan 10 paket sabu dengan berat kotor 5,38 gram.
Á ÁUniknya, 10 paket sabu itu disimpan tersangka di dalam sebuah
botol yang disembunyikan lagi di kolong rumah.
Á ÁAwalnya, menurut Dir Narkoba Kombes Pol Agus Budiman Manalu,
tersangka diinformasikan kerap mengedarkan sabu. Kemudian polisi
melakukan penggeledahan, Jumat (22/10) sekitar pukul 16.30 Wita.
Á ÁMeski tersangka mengelak, polisi berhasil menemukan barang
bukti di dalam sebuah botol yang diletakkan tersangka di bawah
rumah.
Á ÁKam alias Amai kepada polisi mengaku, ia sehari sebelumnya
membeli barang haram tersebut sebanyak 4 gram dari Mansyah, seorang
warga Banjarbaru. "Sabu itu kemudian saya pecah menjadi 10 paket
sabu. Bisnis ini terpaksa saya jalankan karena tak ada pekerjaan,"Ô h) 0*0*0*° ° Ô ujarnya.Ã Ã zal/adi

Minggu, 24 Oktober 2010

Oknum Polisi Diduga Setubuhi Ladies Nasa

BANJARMASINÄ Ä © Jika kabar ini benar, maka lagi©lagi korps Polri
kembali tercoreng. Diduga, terjadi perbuatan asusila oleh diduga
tiga oknum polisi di salah satu room karaoke Nasa Jl Djok Mentaya
Banjarmasin, Minggu (24/10) dini hari. Korbannya, ladies Nasa
berinisial NN.
Á ÁSayangnya, sampai saat ini tak ada pihak berwajib yang
berkompeten menerangkan dugaan kasus pencabulan yang diduga
dilakukan oleh ketiga oknum pengayom dan pelindung masyarakat ini.
Á ÁKabar yang diperoleh menyebutkan, perlakuan tak senonoh tiga
oknum polisi ini berlangsung di room 216 Nasa Luxury yang terletak
di kawasan Jl Djok Mentaya, Minggu (24/10) dini hari.
Á ÁTiga oknum polisi yang salah satunya diduga berasal dari
Polres Banjar membuka room. Ketiganya masing©masing membooking
seorang ladies, salah satunya NN.
Á ÁMalam semakin larut, semuanya bernyanyi ria sambil menenggak
minuman keras (miras).
Á ÁSementara dua ladies yang masih sadar memilih untuk pulang,
namun NN yang sudah dipengaruhi miras hampir tak sadarkan diri.
Rekan©rekannya sebenarnya sudah mengajak NN pulang, namun oleh
ketiga oknum, dilarang dan mereka berjanji akan mengantar sendiri
NN pulang.
Á ÁSepeninggal temannya itulah diduga, ketiga oknum menggagahi
NN. Salah seorang waiters Nasa sempat mengintip karena penasaran,
dan mengetahui kalau NN diperlakukan tak senonoh.
Á ÁWaiters itu kemudian cepat©cepat melapor ke papi Nasa. Begitu
papi Nasa menggerebek room 216 itu, salah seorang oknum masih asyik
menggauli NN yang sudah kehilangan kesadarannya.
Á ÁOleh papi dan karyawan lainnya, NN diamankan dan kemudian
dibawa ke salah satu rumah sakit. Sementara ketiga oknum yang tak
tahu malu itu memilih pulang.
Á ÁPapi yang membawahi para ladies lalu melapor ke Polsekta
Banjarmasin Tengah. Namun oleh petugas di sana, disarankan agar
melapor ke Bid Propam Polda Kalsel. Á p p 2 Á
Á ÁKapolsekta Banjarmasin Tengah AKP Fathul Ullum dikonfirmasi
mengaku tak menerima laporan.
Á ÁBegitu juga Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Zuhdi Arrasuli juga
mengaku belum mendapat laporan.
Á ÁSementara itu, Kapolres Banjar AKBP Ebet Gunandar yang
dihubungi melalui telpon selulernya, setali tiga uang juga mengaku
tak ada menerima laporan maupun pemberitahuan dari Bid Propam Polda
Kalsel. Menurutnya, biasanya kalau ada anak buahnya yang terlibat
pelanggaran hukum, akan dikonfirmasi oleh Bid Propam.
Á ÁKejadian ini jika benar, maka mengulang kasus di HBI. Buntut
diduga ada kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum Polri Unit
Tipiter Sat Reskrim Mapolresta Banjarmasin, Briptu Aji dan Brigadir
Tom, di tempat hiburan malam (THM) karaoke HBI Banjarmasin, membuat
unit Provos P3D dan Bid Propam Polda Kalsel berang, hingga keduanya
ditahan selama 1x24 jam di sel Rutan Mapolresta Banjarmasin.
Á ÁKeduanya digiring petugas Provos memasuki Rutan Mapolresta
Banjarmasin secara ketat, Jumat (22/10) sekira pukul 12.00 Wita.
Á ÁDari informasi terhimpun, keduanya dimasukkan dalam sel khusus
tahanan Provos Mapolresta Banjarmasin yang ada di tahanan itu, tak
dicampur aduk dengan pelaku tindak kriminal dari sipil.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁSaat kejadian berlangsung, ternyata ada empat orang, dua
wanita dua pria, satu oknum lainnya Unit Tipiter Sat Reskrim
Mapolresta Banjarmasin di TKP yaitu Brigadir Tom dan satu wanita
lainnya berinisial DW, selain korban Tia yang diduga mendapatkan
perlakuan tak senonoh oleh Briptu Aji yang ada di THM HBI, Kamis
(21/10) dini hari itu. Ã Ãadi

Jumat, 22 Oktober 2010

Tanah Diduga Dibeli Rp50.000/Meter

BANJARMASINÄ Ä © Meski laporan dari Puslabfor Polda Jatim, di Surabaya
bahwa tanda tangan di SHM No 21/1972 atas nama Miansyah bin Tambi
yang dikuasai H Muhidin (Walikota Banjarmasin) dinyatakan identik
alias asli, namun materi di dalam SHM masih diragukan keasliannya
oleh penyidik Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel.
Á ÁJumat (22/10), Dir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laupe melalui
perwira penyidik AKP Alex Suwardi membenarkan bahwa laporan dari
Puslabfor bahwa tanda tangan di SHM No 21/1972 itu identik.
Á Á"Namun, materi isinya itu diduga hasil saduran, makanya kita
masih memintakan saksi ahli dari BPN Banjar untuk dinilai apakah
isi di dalam SHM itu benar asli ataukah hasil saduran (nyontek),"
tukas Alex.
Á ÁKecurigaan kalau SHM itu bermasalah diperkuat dengan harga
jual beli tanah di Jl A Yani Km 17 Gambut tersebut terkesan kurang
wajar, ditambah lagi adanya temuan awal dari tim ad hoc, kalau SHM
itu hasil menyontek SHM No 21/1972 atas nama L Koenoem yang letak
tanahnya di Jl A Yani Km 13 Gambut.
Á ÁInformasi yang diperoleh dari sumber di Kejati Kalsel,
tersangka penyerobot lahan, Emmy di depan penyidik Polda Kalsel
mengaku kalau ia menjual tanah tersebut ke H Muhidin pada 20
Desember 2006 sesuai bukti kwitansi jual beli.
Á ÁMasih dari sumber, tanah itu dihargai Rp50 ribu permeter dan
Emmy mengaku bahwa ia menjual tanah yang cukup luas itu senilai
kurang lebih Rp200 juta. Belakangan, H Muhidin membantah tanah itu
dibeli. Menurut Muhidin, uang Rp200 juta itu hanya uang untuk balik
nama, karena sebenarnya ia menghargai tanah itu Rp600 juta sesuai
dengan nilai pinjaman Emmy dalam bisnis sebelumnya.
Á ÁNamun, lanjut sumber, terlepas apakah Rp200 juta atau Rp600
juta, namun diduga ada ketidakwajaran dalam pembelian lahan
tersebut, mengingat harga lahan di tepi jalan negara itu, diduga
miliaran rupiah nilainya.
Á ÁKetut Bagiada SH, kuasa hukum Nirwanati, selaku pelapor dalam
kasus penyerobotan lahan di Jl A Yani Km 17 Gambut menerangkan,
kasus dugaan penyerobotan lahan milik Nirwanati yang diduga
dilakukan Emmy sebagaimana pasal 385 KUHP sudah dipastikan
terpenuhi unsurnya.
Á ÁAdapun mengenai dugaan pemalsuan SHM sebagaimana diatur dalam
pasal 263 KUHP akan diperdalam dengan jalan melengkapi bukti buku
tanah. Polisi berencana juga menyita buku tanah, dan untuk itu akan
dimintakan ke BPN Banjar. Ada kemungkinan dalam kasus ini terjadi
penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP, jika terbukti
Emmy menjual tanah milik orang lain kemudian dibeli di bawah harga
standar oleh pembeli.
Á ÁEmmy, warga Banjarbaru dilaporkan Nirwanati (68), warga Jl
Pulo Mas III A/9 RT 004 RW 012 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau
Gadung Jakarta Timur karena diduga sudah merugikan pelapor, setelah
memalsukan SHM No 21/1972.
Á ÁKuasa hukum Nirwanati, Ketut Bagiada SH yang berkantor Jl Hang
Tuah No 34A Sanur, Denpasar, Bali menerangkan kepada pers, akibat
tindakan Emmy, kliennya mengalami kerugian hingga Rp2 miliar,Ô h) 0*0*0*° ° Ô akibat tanah miliknya di Jl A Yani Km 17,45 Gambut, Kabupaten
Banjar sesuai SHM Nomor 537, pengeluaran Sertifikat Sementara
tanggal 10 Nopember 1977, di Desa Gambut, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No 602/77 seluas 10.000 meter
persegi atas nama Nirwanati, diserobot Emmy.
Á ÁDari hasil penelitian tim ad hoc yang ditandatangani Kepala
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Amir Machmud Tjiknawi SH MH, diduga kuat SHM No 21/1972
atas nama Miansyah palsu atau hasil menyontek SHM No 21/1972 atas
nama L Koenoem yang letak tanahnya di Jl A Yani Km 13,600.
à Ãadi

Kapolresta: Hah, Yang Mana Lagi?

BANJARMASINÄ Ä © Seolah bertubi©tubi menghadapi kasus oknum Polri,
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Drs Hilman Thayib SIK sampai
terkaget©kaget. "Hah, yang mana lagi," tanyanya balik ketika
wartawan mengkonfirmasi soal kasus dugaan perbuatan asusila oleh
oknum Polri, Jumat (22/10).
Á ÁDengan nada geram, Hilman berjanji akan menyikat oknum Polri
yang nakal. Belum satu minggu berjalan kasus oknum Polri kesandung
narkotika ditambah lagi kasus oknum Polri Dit Polair Mapolda Kalsel
dianiaya gara©gara wanita lain yang punya suami.
Á ÁBegitu terkejut lagi Kapolresta yang baru satu bulan lebih
memimpin Mapolresta Banjarmasin saat puluhan wartawan
mengkonfirmasi ada lagi dua oknumnya yang kesandung di tempat
hiburan malam (THM) HBI, hingga korban diduga syok akibat ulah dua
oknum itu.
Á Á"Bila lidik petugas jelas kita sikat nanti oknum tersebut yang
masuk THM terbukti. Seperti kasus oknum Polair yang kesandung kasus
di Hotel Sari Perdana (Hotel Pink) Jl Sutoyo S Banjarmasin,
sekarang mereka sudah diserahkan ke kesatuannya di Dit Polair
Mapolda Kalsel," katanya dengan suara marah tertahan.
Á Á"Jikalau ada anggota yang nakal, kita dan saya sendiri akan
tindak tegas sesuai kaidah pengayom dan pelindung masyarakat. Oknum
Polair dan oknum Polantas Tanah Bumbu memang positif, sekarang
sudah kita serahkan ke kesatuannya," pungkasnya.
Á ÁSeperti yang diberitakan kemarin dua oknum Mapolresta yang
bertugas di Unit Tipiter Sat Reskrim Mapolresta Banjarmasin kini
sedang dalam penanganan pihak Provos P3D Mapolresta Banjarmasin,
terkait keduanya ke THM dan diduga melakukan tindak asusila
terhadap warga sipil di salah satu room di lantai III HBI
Banjarmasin.
Á ÁSebagaimana diberitakan, oknum Polri Bripda Eko, anggota Dit
Polair Mapolda Kalsel ini, tinggal berdekatan dengan Dara. Oknum
Polri ini sering main ke rumah si wanita itu, dan singkatnya
hubungan asmara terlarang pun terjadi.
Á ÁApalagi suami si wanita diketahui bernama Dillah sering pergi
keluar malam karena aktivitas kerjanya, dan diduga perselingkuhan
ini sudah sering terjadi dan suami Dara tahu.
Á ÁTerungkapnya perselingkuhan ini hingga mengakibatkan oknum
Polri tersebut terluka manakala pada Kamis (21/10) dini hari,
ketika Dillah, sang suami pulang ke rumahnya.
Á ÁSaat tiba di rumahnya Dillah tidak menemukan istrinya dan
rumah dalam keadaan kosong, namun uniknya Dillah langsung keluar
dan menuju Jl Sutoyo S memasuki Hotel Sari Perdana dengan satu
botol air keras (cuka) digenggaman dan sebilah pisau langsung
menuju kamar yang ia tahu ada istri tercintanya di kamar itu sedang
bercumbu dengan oknum Polri tersebut.
Á ÁTanpa sengaja saat ia ketuk pintu yang membuka pintu kamar
hotel itu ternyata istrinya, langsung ia siram air keras yang ada
pada tangannya hingga mengenai badan isterinya. Belum diketahui
apakah istrinya terluka bakar atau tidak karena Dara langsung
kabur, sedangkan oknum mengetahui ada keributan langsung memadamkan
lampu kamar hotel itu.
Á ÁKarena sudah beringas Dillah masuk dengan membabi buta. Dengan
pisau di tangan ia sabetkan pisau dikegelapan kamar tak diketahuiÔ h) 0*0*0*° ° Ô siapa yang ia tuju, hingga teriakan dari oknum Polri terdengar dan
kedua pergelangan tangannya terluka.
Á ÁSementara itu, oknum Sat Reskrim Mapolresta Banjarmasin
berinisial Aji sedang pesta miras bersama korban sebut saja Tia dan
temannya, semua warga sipil bukan pelayan di THM itu.
Á ÁRupanya saking banyaknya menenggak miras, Tia terlena dan
mabuk sejadinya hingga ia tak ingat lagi semua kejadian dan diduga
pencabulan seksual yang dilakukan oleh oknum Polri itu tak
diketahui dengan pasti apakah oknum itu sendiri atau ditemani pria
lainnya.
Á ÁKamis pagi (21/10) sekira pukul 05.00 Wita, Tia berteriak
histeris, ia bangun dari tidurnya dengan tubuh telanjang bulat
tanpa ada sehelai benangpun di tubuhnya, dengan penuh tanda warna
merah di sana sini, sedangkan pakaiannya berserakan di lantai.
à Ãzal/adi

Kamis, 21 Oktober 2010

Aktivis Juga Dimintai Keterangan

BANJARMASINÄ Ä © Penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan tanah eks
Pabrik Kertas Martapura (PKM) masih terus berlangsung di Kejaksaan
Agung (Kejagung) di Jakarta, Kamis (21/10).
Á ÁSeorang anggota tim penyidik dari Jampidsus Kejagung yang tak
mau dikorankan namanya menerangkan bahwa direncanakan dilakukan
pemeriksaan terhadap dua saksi.
Á ÁKedua saksi tersebut adalah Muslih Mukeri (mantan Camat
Martapura) dan Supiansyah, aktivis yang kini Ketua PAN Banjar.
Á ÁKeduanya akan didengar keterangannya untuk tersangka RA
(mantan Bupati Banjar) yang sekarang menjabat Gubernur Kalsel.
Á Á"Pemanggilan Muslih Mukeri hari ini adalah panggilan kedua.
Jika tidak hadir juga, maka dilakukan panggilan ketiga yang
nantinya yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Kalsel di Banjarmasin, sedangkan untuk Supiansyah,
panggilan pemeriksaan hari ini adalah untuk yang pertama kalinya,"
ujarnya.
Á ÁSayangnya, ketika Hp Supiansyah dihubungi, yang bersangkutan
tidak mengangkatnya, meskipun Hp dalam keadaan aktif. Supi,
panggilan akrab pria ini, merupakan aktivis yang pertama kali
mengangkat polemik dan kontroversi pemberian santunan Pemkab Banjar
kepada PT Golden pada 2004 lalu.
Á ÁIa kala itu mengaku ada keanehan dalam pemberian santunan
kepada PT Golden senilai Rp6,4 miliar, mengingat hak guna bangunan
(HGB) milik PT Golden sebenarnya telah berakhir dan ditolak
perpanjangannya oleh BPN Banjar, namun justru mendapat santunan.
Á ÁPadahal, ujarnya kala itu, santunan tidak perlu diberikan,
karena Pemkab Banjar sudah memiliki tanah itu secara otomatis,
seiring berakhirnya HGB No 11 dan 103 itu.
Á ÁSebelumnya, Babul Khoir SH MH yang mewakili tim penyidik pada
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus membenarkan bahwa tim sudah
mulai melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang dianggap mengetahui
persoalan tersebut.
Á ÁAdapun posisi kasus, bahwa tersangka Drs RA selaku Bupati
Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Pebruari 2001
tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik
Kertas Martapura Kabupaten Banjar, yang diketuai oleh Drs Iskandar
Djamaludin (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) dan
Sekretaris oleh Khairul Saleh Bsc SSos (Kabag Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar).
Á ÁSurat Keputusan tersebut dikeluarkan untuk membebaskan tanah
HGB atas nama pemegang hak PT Golden Martapura (milik Gunawan
Sutanto) masing©masing, HGB No 11 Kelurahan Jawa Sungai Pering luas
30.729 m2 (yang akan berakhir HGB©nya pada tanggal 31 Desember
2001) dan HGB No 103 Kelurahan Keraton Martapura seluas 144.521 m2
(yang telah berakhir HGB©nya tanggal 26 Januari 2000).
Á ÁSelanjutnya tersangka menerbitkan Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar No.SK.01/KPTS/2002 tentang bentuk
dan besarnya santunan dalam rangka pengadaan tanah yang akan
dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum atas
HGB No 11 dan No 103.
Á ÁSebagai tindaklanuutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor 182
tanggal 8 Mei 2002, di hadapan Notaris Neddy Farmanto tentangÔ h) 0*0*0*° ° Ô Santunan Tanah dan Bangunan antara Pemkab Banjar yang diwakili oleh
tersangka RA (Bupati Banjar) dengan Gunawan Sutanto (Dirut PT
Golden Martapura).
Á ÁUntuk merealisasikan pembayaran santunan ganti rugi tersebut,
tersangka RA selaku Bupati Banjar dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banjar
Nomor 85/SKOP/04/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 yang kemudian dengan
kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 dibayarkan kepada PT Golden
Martapura sebesar Rp 3.000.000.000.
Á ÁKemudian Nomor 08/SKO©BL/0/2003 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Pembangunan Tahun 2003 yang kemudian dengan kwitansi
tanggal 26 Maret 2003 dibayarkan kepada PT Golden Martapura sebesar
Rp 3.439.702.000.
Á ÁBabul menambahkan, seharusnya tindakan tersebut tidak
dilakukan oleh tersangka karena tersangka telah mengetahui bahwa
terhadap kedua HGB atas nama PT Golden Martapura sudah berakhir
masa berlakunya, melalui surat PT Golden Martapura Nomor 414/GM/00
perihal Permohonan/Pembaharuan HGB Nomor 11 dan 103, akan tetapi
Kepala Kantor Kabupaten banjar menolak permohonan tersebut dengan
Surat Nomor 620.1/945/KP©02 tanggal 19 Oktober 2000 yang
ditembuskan kepada tersangka.
Á ÁSurat tersangka Nomor 500/260/KP.02 tanggal 12 Juni 2001 yang
ditujukan kepada PT Golden Martapura, di mana isi surat tersebut
antara lain menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996 dengna berakhirnya kedua HGB yaitu Nomor 11 dan 103
maka statusnya menjadi tanah Negara.
Á ÁAdapun pasal yang disangkakan terhadap RA adalah pasal 2,
pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal
55 ayat (1) ke©1 KUHP.
Á ÁBabul Khoir mengakui, sebelumnya juga sudah ada pemeriksaan
terhadap saksi yakni pada 4 Oktober 2010. Tiga orang saksi yang
sudah diperiksa, yaitu Drs Teja Sukmana (Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten Banjar atau Mantan Camat Martapura Kabupaten Banjar), Drs
M Syarwani bin Abdul Hamid (Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
Banjar atau Mantan Lurah Keraton) serta H Matzam bin Lamhar (PNS
Bagian Ekonomi Pemkab Banjar). Ã Ãadi

Pendemo Desak Polda Hapuskan Premanisme Di Legislatif

BANJARMASINÄ Ä © Puluhan massa pendemo yang menamakan diri Koalisi
Masyarakat Sipil Anti Anarkisme yang kebetulan adalah mantan rekanªrekan aktivis Birhasani, presenter freelance TVRI Banjarmasin yang
jadi korban kekerasan oknum anggota DPRD Banjarmasin berinisial Z,
melakukan aksi demo di Polda Kalsel, Kamis (21/10).
Á ÁPendemo mendesak Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafrudin agar
kasus pemukulan itu diusut hingga tuntas bahkan menangkap pelaku
yang diduga oknum anggota dewan.
Á ÁSebagaimana diungkapkan tiga orator, Emmy Lasari, Agus dan Eka
di halaman Polda Kalsel, pemukulan tersebut jelas©jelas sebagai
tindak kriminal. Selain itu, karena berkaitan dengan dunia
jurnalistik, maka aksi pemukulan terhadap pekerja media, sudah
menciderai kebebasan berpendapat.
Á Á"Kami menuntut agar Kapolda Kalsel segera memerintahkan
bawahannya untuk mengusut tuntas kasus pemukulan presenter TVRI
Banjarmasin, Birhasani oleh oknum anggota legislatif. Tujuan kami
ke sini juga meminta perlindungan hukum dan jaminan keamanan para
aktivis dan pekerja pers atas aksi premanisme yang kembali marak di
Banjarmasin," kata mereka.
Á ÁMenurut Emmy, jika lembaga legislatif bahkan eksekutif masih
ditempati pejabat©pejabat yang bermental preman maka dikhawatirkan
akan menimbulkan gejolak yang lebnih luas dalam masyarakat dan hal
itu sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Á ÁBahkan, lanjutnya, polisi perlu untuk menertibkan penggunaan
senjata tajam yang disinyalir ada dipakai oleh beberapa oknum
anggota dewan dan eksekutif, karena tidak pantas pejabat masih
memakai senjata tajam ke mana©mana.
Á ÁPendemo juga meminta unsur Muspida Kalsel duduk bersama
membahas persoalan tersebut, sebab jika dibiarkan ada pejabat suka
berlagak bagai preman, maka boleh jadi akan mendapat reaksi yang
lebih keras dari masyarakat dan aktivis.
Á ÁSelain membawa persoalan pemukulan pekerja media, pendemo juga
meminta agar kasus hukum SHM No 21/1972 yang diduga melibatkan H
Muhidin, Walikota Banjarmasin supaya secara transparan dijelaskan
kepada umum.
Á ÁPendemo berharap agar aparat hukum jangan mau menenggelamkan
kasus tersebut, karena cukup kental ada nuansa pemalsuan SHM
tersebut.
Á ÁMereka juga menyoroti tentang proses hukum tangkapan Dit
Polair Polda Kalsel atas sebuah kapal tanker yang diduga `kencing'
di laut. Kasus itu begitu penting, karena BBM yang diangkut di
kapal tersebut, merupakan kebutuhan BBM untuk masyarakat banyak.
Á Á"Masyarakat menjadi korban kesulitan memperoleh BBM yang
murah, karena sudah terjadi pengurangan jatah ke masyarakat akibat
tanker kencing di laut. Jika memang ada keterlibatan oknum
Pertamina, supaya juga diusut. Kasus ini supaya diawasi hingga ke
pengadilan," cecar pendemo.
Á Á"Kami akan usut tuntas kasus pemukulan Birhasani, dan pasti
akan menangkap pelakunya. Saya berharap kepada rekan©rekan aktivis,
agar segera membujuk Birhasani dan bersama©sama membawanya ke Dit
Reskrim Polda Kalsel untuk melengkapi bahan penyidik guna
pengusutan kasus tersebut," ungkap Guntur menanggapi keinginan
pendemo. Ã Ãadi

Kasus Presenter Dipukul Dilaporkan Ke Komnas HAM

BANJARMASINÄ Ä © Kasus tindak kekerasan terhadap presenter freelance
TVRI Banjarmasin, Birhasani yang diduga dilakukan Z, seorang
pejabat anggota DPRD Kota Banjarmasin dilaporkan ke Komnas HAM
pusat.
Á ÁRencananya Komnas HAM akan datang ke Kota Banjarmasin untuk
mendengarkan dan mempelajari kasus kekerasan yang telah dilakukan
seorang pejabat negara anggota DPRD Kota Banjarmasin.
Á ÁSalah satu anggota yang tergabung dalam Koalisi Demokrasi Anti
Anarkis (KDAA), Hasanuddin, Rabu (20/10), membenarkan pihaknya
sudah melaporkan kasus kekerasan tersebut ke Komnas HAM yang
diterima langsung bagian Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh di
Jakarta.
Á ÁSebab seorang warga masyarakat yang memiliki hak berbicara dan
berpendapat telah diperlakukan dengan kekerasan sudah sangat tidak
diperbolehkan dilakukan orang lain, apalagi yang melakukan adalah
seorang anggota dewan yang seharusnya memperhatikan masyarakatnya.
Á ÁMenurutnya, permasalah ini sudah merupakan tindak pidana
murni, kekerasan terhadap masyarakat. Apa lagi Birhasani pada waktu
itu usai bertugas sebagai presenter freelance TVRI Banjarmasin.
Á ÁDitakutkan kalau nanti setiap kali ada kritikan terhadap
Walikota Banjarmasin H Muhidin dan pejabat lainnya, terulang lagi
kepada para wartawan yang bertugas di lapangan.
Á ÁDitambahkan Agus dari LSM Kompak yang juga tergabung dalam
KDAA, pelaporan kepada Komnas HAM pusat, dilakukan karena kasus
kekerasan tersebut telah melanggar hak azasi manusia yang bebas
mengeluarkan pendapat.
Á ÁMasalah korban Birhasani apakah nantinya melaporkan atau tidak
kepada pihak kepolisian Polresta Banjarmasin, tidak jadi masalah.
Dikatakan, kasus ini adalah pidana murni bukan delik aduan dan
polisi harus segera bertindak mengumpulkan bukti dan saksi serta
harus memanggil pelakunya untuk diperiksa pihak kepolisian.
Á ÁApa lagi kini PWI Cabang Kalsel sudah menyatakan mendukung
agar kasus kekerasan terhadap wartawan dan warga masyarakat tidak
terjadi lagi di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
Á ÁKetua PWI Cabang Kalsel, Drs Faturahman, kemarin meminta agar
dalam menyikapi persoalan jangan dengan cara kekerasan. "Jika
memang ada salah satu media yang salah dalam memberitakan berita
atau menayangkan acara, pihak bersangkutan yang merasa dirugikan
bisa melakukan hak jawabnya di media tersebut," tukasnya.
Á ÁJika ada upaya pencideraan dan mengganggu kemerdekaan pers,
apalagi yang melakukan penghambatan adalah pemerintah, TNI atau
Polri dan pihak lainnya, itu sudah sangat tidak dibenarkan sama
sekali.
Á ÁKasus dugaan kekerasan tersebut terus dilakukan pemantauan dan
dikumpulkan data©data yang lengkap untuk bisa diketahui
kebenarannya. Ã Ãrds/adiÄ Ä


Ô h) 0*0*0*° ° Ԍà ÃPWI Kalsel Sambangi TVRI Banjarmasin
MENINDAKLANJUTIÄ Ä kasus Birhasani yang diduga mengalami tindak
kekerasan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan
Selatan (Kalsel), Rabu (20/10) sambangi LPP TVRI Banjarmasin untuk
melakukan mediasi terkait perkara ini.
Á ÁDalam upaya menindaklanjuti dukungannya terhadap Birhasani,
PWI Cabang Kalsel yang dipimpin Ketua PWI Cabang Kalsel, Drs
Fathurrahman, berupaya mengumpulkan data sebaik mungkin untuk
nantinya diserahkan ke PWI pusat, Dewan Pers dengan tembusan
Gubernur dan Depkominfo.
Á ÁMenurut Fathurrahman, ada dua langkah yang bisa diambil untuk
menyelesaikan permasalahan ini, yaitu jalur hukum dan mediasi yang
hingga saat ini terus dibicarakan dengan korban maupun LPP TVRI
Banjarmasin sebagai instansi penanggung jawab.
Á Á"Kedatangan kita ke sini untuk mendapatkan informasi mengenai
kasus ini, yang kemudian data tersebut kita himpun untuk kita
krimkan ke pusat agar bisa ditindaklanjuti," jelasnya.
Á ÁData yang telah dikumpulkan tersebut nantinya akan diperiksa
dan dikaji kembali guna melihat perkara yang terdapat di dalamnya,
apakah masuk pada perkara pidana atau lainnya yang bisa
diselesaikan melalui mediasi.
Á ÁKendati Birhasani sampai saat ini masih belum melaporkan
perkaranya, namun Fathurrahman menyatakan berdasarkan pengakuan
Birhasani tindak kekerasan tersebut benar terjadi, yakni pemukulan.
Á ÁDalam pengakuan Birhasani, Fathurrahman juga mengatakan bahwa
dia mendapat tekanan mengenai masalah ini, sehingga sampai sejauh
ini keberanian untuk melaporkan perkara masih belum dilakukan,
mengakibatkan aparat kepolisian tidak bisa berbuat apa©apa.
Á ÁTekanan inilah yang menurutnya perlu disikapi, untuk itu
diperlukan mediasi untuk mencari komitmen bersama dan dari dua opsi
terkait perkara ini, mediasilah yang dilihat lebih baik untuk
dilakukan.
Á ÁMerasa insan pers kembali terancam dalam menjalankan tugasnya,
PWI Cabang Kalsel rencananya akan membuka rapat pleno mengenai
masalah ini, terlebih menyangkut perlindungan pekerja media yang
mulai terancam.
Á Á"Jika keamanan dan perlidungan hukum lemah terhadap media, ini
akan melunturkan demokrasi yang dibina bangsa ini, untuk itu kita
akan perjuangkan kasus ini sampai ditemukan kata sepakat," ucapnya.
Á ÁDalam menjalankan tugasnya, pekerja media dilindungi undangªundang, untuk itu PWI Cabang Kalsel menyatakan, institusi harus
melindungi mereka, baik dari segi keselamatan hingga hukum.Ã Ã mad/adiÄ Ä


à ÃPolisi Belum Bisa Ambil Keputusan
Ä ÄÃ ÃPIHAKÄ Ä Mapolresta Banjarmasin untuk sementara tak bisa ambil
kesimpulan guna menyikapi dugaan kekerasan yang dilakukan oleh
oknum anggota DPRD Banjarmasin, Z, terhadap satu presenter
freelance TVRI Banjarmasin, Birhasani.
Á ÁDikatakan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Drs Hilman Thayib
SIK, pihaknya akan melakukan pengusutan sesuai prosedur hukum atas
adanya laporan yang masuk dari masyarakat terhadap korban, namun
sampai detik ini belum ada laporan yang masuk. Korban dan saksi
harus diikutkan dalam kasus ini," katanya.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ Á"Proses hukum akan jalan bila ada laporan yang masuk dari
korban dan saksi dan kita akan proses. Semua berdasarkan atas
laporan, yang jelas akan kita tindaklanjuti," tegasnya saat parade
pasukan hadapi para demonstran satu tahun SBY©Budiono.
Á ÁDalam pantauan di Mapolresta Banjarmasin, dalam tiga hari
terakhir masih belum terlihat korban yang teraniaya, Birhasani.
Á ÁSementara Kapolsekta Banjarmasin Timur AKP Dodik Tatok SIK,
saat berada di depan Kantor TVRI Banjarmasin, saat dikonfirmasi,
karena peristiwa itu masuk dalam wilayah hukumnya, mengaku tak
bisa berbuat banyak. "Korban tak lapor," katanya Rabu (20/10)
sekira pukul 11.00 Wita.
Á ÁMenurutnya, pihaknya tak bisa memproses suatu kasus apalagi
itu kasus penganiayaan, tanpa ada bukti kuat baik laporan yang
masuk dari korban dan saksi©saksi saat kejadian berlangsung. "Ini
kasusnya beda dengan kasus KDRT, bila ada dari keluarga korban yang
lapor kita bisa bertindak terhadap pelaku dan secepatnya diproses,"
tegasnya.
Á Á"Memang saya akui kejadian itu berlangsung di bawah wilayah
hukum saya, tapi saya tak bisa berbuat banyak. Lain halnya bila
korban datang lapor ke Mapolsekta Banjarmasin Timur, atau ia
berikan surat kuasa kepada keluarga atau apanya kita akan
tindaklanjuti laporan dari korban itu," pungkasnya.
Á ÁSeperti yang diberitakan sebelumnya, usai dialog yang
dilakukan di ruang TVRI Banjarmasin, Jumat (15/10), korban
Birhasani keluar dari kantor TVRI Banjarmasin. Kemudian datang
oknum anggota DPRD Banjarmasin bersama dua centengnya dan melakukan
aksi penganiayaan. Bahkan H Muhidin, Walikota Banjarmasin
dikabarkan ada di sekitar lokasi kejadian.
Á ÁSayang korban tak berani melaporkan kasusnya ke polisi. Diduga
korban dalam tekanan dan pengancaman hingga ia takut lapor ke
polisi. Ã Ãzal/adi

Selasa, 19 Oktober 2010

PWI Siap Mendukung Birhasani

BANJARMASINÄ Ä © Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan
Selatan (Kalsel) siap memberikan dukungan terhadap Birhasani yang
diduga mengalami tindak kekerasan oleh seorang pejabat anggota DPRD
Kota Banjarmasin.
Á ÁBahkan PWI Cabang Kalsel sudah mempersiapkan tim pembelaan,
kalau ternyata presenter freelance TVRI Banjarmasin tersebut mau
melaporkan kasus dugaan kekerasan yang dialaminya baik kepada PWI
maupun aparat hukum Polresta Banjarmasin.
Á ÁSebelumnya PWI Cabang Kalsel sudah meminta kronologis dari
TVRI Banjarmasin, Selasa (19/10) pagi, untuk menjelaskan persoalan
dugaan kekerasan yang dialami salah satu presenter freelance TVRI
Banjarmasin tersebut.
Á ÁSedangkan di hari yang sama pada sorenya, tiga perwakilan dari
Koalisi Demokrasi Anti Anarkis (KDAA), juga mendatangai gedung PWI
cabang Kalsel, untuk meminta dukungan dan sikap tegas dari PWI.
Á ÁKetua PWI Cabang Kalsel, Drs Faturrahman yang didampingi Wakil
Ketua PWI Nor Daliani dan Sekretaris Zainal Helmie, yang menerima
KDAA, secara seksama mendengarkan keinginan mereka.
Á ÁSalah satu anggota KDAA bernama Hasanuddin mengatakan,
kedatangannya ke PWI bersama teman©temannya dalam rangka untuk
meminta dukungan, karena telah terjadi tindak kekerasan terhadap
presenter freelance TVRI Banjarmasin yang dilakukan oleh salah satu
pejabat anggota dewan Banjarmasin.
Á ÁKetua PWI cabang Kalsel Drs Faturahman, PWI merasa prihatin
dengan kasus yang telah menimpa salah satu presenter freelance TVRI
Banjarmasin, bahkan pada saat perwakilan TVRI datang ke PWI dan
menjelaskan duduk permasalahannya, hingga menciderai korban yang
memang tidak ada saksi yang melihat adanya kekerasan tersebut.
Á Á"Apalagi produk pemerintah datang ke salah satu media
sehingga terjadinya tindak kekerasan, memang sangat disayangkan
sekali. Seharusnya kalau memang ada salah satu pemberitaan atau
penyiaran yang tidak menyenangkan, bisa menggunakan hak jawab di
media tersebut," cetusnya.
Á ÁDari PWI sendiri memberikan apresiasi kepada masyarakat yang
peduli dengan hal tersebut. Jika ada upaya pencideraan dan sudah
mengganggu kemerdekaan pers dalam menjalankan tugas, seharusnya
pemerintah, TNI, Polri dan unsur bisa memberikan perlindungan.
Á ÁHingga kini PWI masih mengumpulkan data©data yang lebih jelas
baik dari pihak TVRI maupun korban bernama Birhasani yang hingga
kini masih belum bisa dihubungi.
Á ÁSetelah jelas permasalahannya, maka PWI akan menyampaikannya
kepada pers untuk secepatnya bisa diketahui keputusan dari
Birhasani atas kasus kekerasan yang telah dialaminya.
Á ÁDitambahkan Sekretaris PWI Kalsel Zainal Helmie, semua
kejadian maupun pemberitaan akan terus dipantau PWI Cabang Kalsel.
Á ÁSementara itu, Kepala Seksi Berita TVRI Banjarmasin, Tubagus
Yusuf Albanteny SSos, ditemui di ruang kerjanya menerangkan, hingga
kini pihaknya belum mengambil sikap dikarenakan masih menunggu
laporan secara tertulis dari Bihasani.
Á ÁBahkan hingga kini mengenai kejadian persisnya bagaimana,Ô h) 0*0*0*° ° Ô pihak TVRI masih belum mengetahui dengan jelas. Sebab hingga
kejadian malam itu yang bersangkutan tidak menjelaskan dan tidak
melapor.
Á ÁKalau memang sudah ada laporan dari Bihasani, pihak TVRI akan
sepenuhnya memberikan bantuan baik secara hukum maupun yang
lainnya.
Á ÁTidak adanya proses pengusutan kasus dugaan kekerasan terhadap
salah seorang pekerja media menyisakan satu pertanyaan, apakah Sat
Reskrim Polresta Banjarmasin hanya menunggu laporan?
Á ÁPadahal, semestinya kasus yang menimpa presenter freelance
TVRI Kalsel Birhasani ini bisa diproses tanpa laporan dari korban,
sebab kasus kekerasan seperti pemukulan itu bukan delik aduan namun
pidana murni.
Á ÁKasus pemukulan Birhasani oleh Z, oknum anggota DPRD
Banjarmasin di halaman TVRI Banjarmasin di Jl A Yani Km 5,5
Banjarmasin, Jumat (15/10) malam, usai membawakan sebuah acara
dialog di stasiun televisi tersebut ironisnya tak jauh dari
Walikota Muhidin.
Á ÁDir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Mas Guntur Laupe
mengatakan, kasus pemukulan bukan delik aduan. "Bukan delik aduan
tapi pidana," ujar Guntur.
Á ÁNamun, lanjut Guntur, sebaiknya yang menjadi korbannya melapor
guna proses lebih lanjut. Ã Ãrds/adi

Senin, 18 Oktober 2010

Polresta Banjarmasin Diminta Selesaikan Kasus 15 Hari

BANJARMASINÄ Ä © Kasus kekerasan terhadap presenter freelance TVRI
Banjarmasin oleh seorang pejabat anggota DPRD Kota Banjarmasin,
akhirnya dilaporkan oleh LSM, advokat, Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) perguruan tinggi yang tergabung dalam Koalisi Demokrasi Anti
Anarkis (KDAA) ke Polresta Banjarmasin, Senin (18/10) pukul 15.00
Wita.
Á ÁDalam tuntutannya, KDAA meminta Polresta Banjarmasin untuk
menyelesaikan kasus kekerasan paling lama 15 hari sejak maklumat
disampaikan dan menuntut aparat keamanan menyelidiki dan mengusut
pihak mana pun tanpa kecuali yang mendalangi maupun berada di
belakang para pelaku pemukulan.
Á ÁSayangnya, dalam laporan kasus kekerasan tersebut, korban
Birhasani dan saksi tidak ikut datang, dikarenakan yang
bersangkutan masih trauma dengan kejadian kekerasan yang baru
dialaminya.
Á ÁKedatangan KDAA diwakili Taufik Arbain, pengamat politik
Unlam, Hasanuddin dari KAHMI, Fauzan Ramon dari advokat dan
beberapa perwakilan BEM pergurunan tinggi di Banjarmasin, diterima
Wakapolresta Banjarmasin AKBP A Yoga Pratama didampingi Kasat
Reskrim Kompol Suhasto di aula Polresta Banjarmasin.
Á ÁWakapolresta Banjarmasin AKBP A Yoga Pratama mengatakan,
pihaknya akan memproses sesuai prosedur hukum yang berlaku atas
adanya laporan dari masyarakat tentang kasus kekerasan yang terjadi
terhadap korban presenter freelance TVRI Banjarmasin, Birhasani
yang diduga dilakukan Zainal, salah satu anggota dewan Kota
Banjarmasin tersebut.
Á ÁDiharapkan dalam kasus ini, korban dan saksi harus ada
diikutkan dalam proses selanjutnya, selain itu yang paling penting
adalah hasil visum terhadap korban.
Á ÁKalau mengenai somasi yang diberikan KDAA diminta selama 15
hari kasus harus selesai ditangani, pihaknya bisa saja mempercepat
kalau memang ada korban, saksi dan hasil visumnya.
Á ÁDitambahkan Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Suhasto,
pihaknya akan benar©benar memproses hukum kalau memang ada korban
melapor, saksi dihadirkan dan hasil visum pemukulannya ada.
Á ÁSiapapun pelakunya akan tetap diproses sesuai hukum. Pihaknya
akan bekerja cepat kalau memang semuanya sudah terpenuhi. Sebab
petugas bekerja sesuai KUHAP, apalagi kepolisian merupakan alat
negara penegak hukum.
Á ÁSementara itu, Hasannudin juga meminta kepada kepolisian untuk
memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban. Anggota KDAA
yang datang melapor ke Polresta Banjarmasin sebanyak 16 orang.
Á ÁKepada semua pihak tokoh©tokoh masyarakat, alim ulama, DPRD
Kalsel, DPRD Kota Banjarmasin, PWI cabang Kalsel, Partai politik
dan pimpinan media massa baik cetak dan elektronik di Kalsel dan
masyarakat untuk mengawal proses hukum terhadap pelaku pemukulan
dan pihak yang mendalangi tindakan itu, agar di kemudian hari
tindakan dan prilaku premanisme itu tidak lagi terulang.
Á ÁSelain itu, kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin
memanggil Walikota Banjarmasin yang diduga berhubungan dengan para
pelaku pemukulan dan selanjutnya menggelar rapat terbuka meminta
keterangan dan tanggung jawab yang bersangkutan.
Á ÁFauzan Ramon SH mengatakan, pers punya kebebasan untukÔ h) 0*0*0*° ° Ô memberitakan sebuah berita, sebab demokrasi di Kalsel harus bebas
dari kekerasan pihak manapun juga, tanpa ada yang menghalangi
kebebasan berbicara.
Á Á"Maka dari itu maklumat yang disampaikan KDAA ini, wartawan
harus memback up. Sebab kalau terus terjadi tindak kekerasan, maka
demokrasi akan mundur 20 tahun kembali, kalau tidak juga
dituntaskan," tukasnya.
Á Á"Korban tidak melapor tidak menjadi masalah, sebab sekarang
ini permasalahan kekerasan oleh pejabat negara sudah menjadi
urusan negara yang harus secepatnya diselesaikan," tegas Fauzan.
à Ãrds/adi

Berkas H Dony Dkk Masih Dilengkapi

BANJARMASINÄ Ä © Berkas perkara para pelaku pesta sabu, H Dony dkk
yang saat ini ditangani Sat II Dit Narkoba Polda Kalsel masih dalam
upaya melengkapi berkas.
Á Á"Berkas perkara H Dony dkk masih kita upayakan untuk
melengkapi berkasnya. Dalam waktu dekat, jika berkas sudah rampung,
akan kita kirimkan ke Kejati Kalsel," ujar Kasat II Dit Narkoba
AKBP Jimmy Agustus, Senin (18/10).
Á ÁPara tersangka tertangkap di kediaman H Dony di Jl Sultan Adam
Kompleks Mandiri. H Dony, warga Jl Mawar RT 03 RW 02 Banjarmasin
adalah pengusaha minyak yang kerap berurusan dengan polisi anti
narkoba.
Á ÁSelain H Dony, turut ditangkap istri H Dony, Novi, kemudian
rekan©rekannya seperti Mah, warga Dharma Praja, Sur, warga Jl
Kampung Bali RT 4, Fir, warga Bambangin RT 4 Kecamatan Betang,
Batola, kemudian Agus, warga Karet Gg III Setiabudi Jakarta Selatan
serta Tas, warga Jl Ambon No 27 RT 1 Kelurahan Pasar Lama
Banjarmasin.
Á ÁMereka ini diciduk polisi kala pesta sabu, Jumat (1/10)
beberapa saat sebelum shalat Jumat berlangsung.
Á ÁBerdasar informasi yang berhasil dihimpun, Dony yang sudah
kerap keluar masuk penjara ini menggelar pesta sabu di rumahnya.
Selain Dony, ada juga sejumlah rekan Dony, yakni seorang jaksa non
fungsional asal Palangkaraya Kalteng Wah alias Martin, seorang
wartawan dan Novy.
Á ÁNamun, petugas dari Sat II Dit Narkoba Polda Kalsel yang
dipimpin Kompol Ade menangkap adanya informasi bahwa di kediaman H
Dony di Kompleks Mandiri sedang berlangsung pesta sabu.
Á ÁBerbekal informasi itu, petugas langsung meluncur ke TKP. Dan
benar saja, begitu digerebek, para tersangka tak bisa lagi
berkutik, karena memang sedang asyik mengisap sabu.
Á Á"Para tersangka kita jerat dengan pasal 132 ayat (1) subsider
pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan
ancaman hukuman minimal empat tahun penjara," cetus Jimmy.Ã Ã
Kakak©beradikÄ Ä
Á ÁSementara itu, dua kakak©beradik, Faj (23) dan Fai (22), warga
Jl Sei Andai Kompleks Mangga Blok I Banjarmasin diciduk aparat Sat
I Dit Narkoba Polda Kalsel, Jumat (15/10) sekitar pukul 21.00 Wita.
Á ÁKeduanya ditangkap aparat yang melakukan penyamaran di Anis
Ponsel Jl Padat Karya Sei Andai.
Á ÁDari keduanya, aparat menyita barang bukti dua paket sabu
dengan berat 0,9 gram.
Á ÁMenurut Kasat I Dit Narkoba AKBP Made Wijana, mulanya petugas
memancing Faj. Faj mengaku bisa menyiapkan pesanan sabu melalui
kontak telepon.
Á ÁKemudian dijanjikanlah lokasi transaksi di sebuah kios ponsel
yang kebetulan dijaga oleh adik Faj, yakni Fai. Begitu bertemu di
ponsel itu, petugas langsung meringkus keduanya tanpa perlawanan.
Á ÁDari pengakuan Faj, pengangguran yang awalnya pekerja bengkel
ini, ia memperoleh sabu dari temannya yang bernama Gani dengan
harga Rp1.800.000 dan akan memperoleh untung Rp200 ribu. Namun,
belum lagi menikmati untung, mereka malah diciduk polisi. Ã Ãadi

Minggu, 17 Oktober 2010

Seorang Presenter Dikasari Pejabat



BANJARMASINÄ Ä © Walikota Banjarmasin, H Muhidin seolah tak jera
berurusan dengan dunia pers. Setelah sebelumnya sempat diprotes
keras wartawan karena sudah dianggap melecehkan profesi wartawan,
kali ini sang pejabat didampingi Zainal, kembali mendatangi TVRI,
guna mencari keberadaan seorang presenter freelance TVRI
Banjarmasin, Birhasani.
Á ÁKejadian kekerasan terhadap profesi jurnalistik terjadi,
ketika salah satu anggota DPRD Kota Banjarmasin bernama Zainal
membuat ulah dengan melakukan pemukulan terhadap Birhasani, di
halaman kantor TVRI di Jl A Yani Km 5 Banjarmasin, Jumat ( 15/10)
malam.
Á Á Diduga pelaku melakukan pemukulan terkait dengan adanya acara
TVRI bertemakan mengenai kebijakan dan kepemimpin Walikota
Banjarmasin yang baru, dibawakan Birhasani sebagai pembawa acara
pada malam tersebut.
Á Á Beruntung pada malam kejadian, Birhasani yang juga seorang
aktivis Unlam Banjarmasin dan masih aktif sebagai kader partai
Golongan Karya serta pernah sebagai caleg partai berlambang pohon
beringin ini, bisa selamat setelah menjauhi pelaku yang merupakan
seorang pejabat anggota DPRD Kota Banjarmasin komisi III dari PBR.
Á ÁMenurut keterangan salah satu karyawan TVRI yang tidak mau
disebutkan namanya, pada Jumat (15/10) malam itu, memang korban
ditugaskan untuk membawakan satu acara interaktif dengan masyarakat
dengan tema acara kebijakan kepemimpinan Walikota Banjarmasin yang
baru.
Á ÁDalam acara interaktif tersebut banyak telpon dari warga
masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya yang menyoroti kebijakan dan
kepemimpinan Walikota Banjarmasin H Muhidin yang baru saja
menduduki jabatannya.
Á ÁMemang diakui pada malam itu pembahasan permasalahan sudah
melenceng jauh dengan program yang disusun, hingga akhirnya acara
selesai dan sebagian kru TVRI dan korban Birhasani pulang ke
rumahnya.
Á ÁTidak beberapa lama Walikota Banjarmasin H Muhidin dan Anggota
DPRD Kota Banjarmasin bernama Zainal datang ke kantor TVRI,
menanyakan keberadaan Birhasani ada di mana.
Á ÁKarena korban memang sudah pulang disebabkan istrinya sakit,
maka oleh karyawan TVRI yang lain dikatakan bahwa yang bersangkutan
sudah pulang.
Á ÁMeski sudah dibilang bahwa istri Birhasani sedang sakit, namun
dengan arogan, kedua pejabat yang memang dikenal arogan dan kerap
bertingkah bagai preman ini, meminta kepada karyawan TVRI supaya
Birhasani dipanggil balik ke TVRI.
Á ÁEntah apa maksud dua pejabat penting dari PBR ini hingga tega
memerintahkan agar Birhasani dipanggil lagi.
Á ÁAkhirnya Birhasani dipanggil untuk datang. Baru saja yang
bersangkutan tiba di lokasi kantor TVRI, tiba©tiba Zainal membawa
korban keluar yang ternyata mendapat perlakuan yang tidak baik dari
anggota dewan tersebut.
Á ÁMendapat perlakuan dengan pemukulan yang mengakibatkan jam
tangan korban rusak, akhirnya Birhasani melaporkan kejadian
tersebut kepada beberapa karyawan TVRI yang kebetulan masih berada
di tempat itu.ŒÁ ÁSetelah ditenangkan di dalam kantor TVRI, korban dimintakan
apakah akan melanjutkan persoalan pemukulan tersebut kepada aparat
hukum. Entah mengapa, korban malah menolak dengan alasan istrinya
kini sedang sakit dan tidak mau memperpanjang masalah.
Á ÁAtas keputusan yang diambil Birhasani tersebut, pihak TVRI
mempersilakan yang bersangkutan untuk menghargai keputusan yang
telah diambilnya. Dengan cacatan akan memberikan perlindungan
terhadap Birhasani kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di
kemudian hari. Ã Ãrds/adi

Sempat Membantah Bukan Anggota Polri



BANJARMASIN © Razia terhadap oknum polisi yang suka ke tempat
hiburan malam (THM) tanpa izin dan kepentingan dinas, berlangsung
secara mendadak. Alhasil, ada tiga oknum polisi terjaring oleh Bid
Propam Polda Kalsel itu, Jumat (15/10) malam.
Á ÁMenariknya, seorang oknum, Brigadir LO yang saat ditemui
nongkrong di dalam Athena Diskotek Hotel Banjarmasin International
(HBI) Jl A Yani Km 3,5, sempat membantah keras kalau dirinya
anggota Polri.
Á ÁNamun, aparat intel dari Bid Propam Polda Kalsel yang sudah
survei sebelumnya, memastikan kalau pria berkaos merah dan sedang
senang©senang dengan teman©temannya itu, positif anggota Polri.
Á ÁCekcok mulut pun tak terhindarkan, karena Brigadir LO menolak
diamankan keluar diskotek. Meski petugas Provos Bid Propam sudah
memintanya dengan baik©baik agar keluar diskotek untuk ditanyai,
pria itu tetap saja melawan.
Á ÁTak tahan lagi, Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Zuhdi Arrasuli
sampai setengah emosi memerintahkan anak buahnya supaya tetap
membawa paksa pria tersebut keluar diskotek untuk diinterogasi
lebih lanjut.
Á ÁBenar saja kecurigaan aparat, karena ketika polisi mengecek
mobil pria tersebut, ditemukan kartu anggota Polri dari pria
tersebut. Diketahui, si pria adalah Brigadir LO, anggota Polres
Hulu Sungai Utara (HSU).
Á ÁUniknya lagi, Brigadir LO yang sudah diminta air seninya untuk
dites, justru menyerahkan sampel air biasa. Petugas razia yang
sudah hafal, memintanya untuk mengulang kembali mengambil air
seninya.
Á ÁRazia yang dilakukan secara rahasia ini dimulai di Pub Sphinx
yang terletak di kawasan Jl Lambung Mangkurat. Beberapa saat
melakukan pemeriksaan, petugas tidak menemukan oknum polisi yang
nongkrong di tempat itu.
Á ÁUsai itu, aparat Provos bergerak ke Grand Diskotek Mitra Plaza
Jl P Antasari. Sebagian pengunjung Grand sempat kaget ketika Provos
menyalakan lampu tempat hiburan yang gelap itu guna meminta waktu
selama lima menit untuk melakukan pemeriksaan.
Á ÁUsaha Provos tidak sia©sia, dua orang oknum polisi berhasil
diciduk saat sedang asyik menikmati hiburan.
Á ÁBripda SH dari Sat Brimobda Polda Kalsel dan Bripka IH dari
Polsekta Banjarmasin Tengah lalu diamankan. Keduanya didata dan
digiring ke Mapolda Kalsel.
Á ÁKabid Propam Polda Kalsel AKBP Zuhdi Arrasuli mengatakan,
razia yang digelar pihaknya dalam rangka penegakan disiplin
anggota. Dikatakan, oknum yang diamankan adalah oknum Polri yang
pergi ke THM tanpa kaitan dengan tugas.
Á Á"Pelanggaran keluar kantor tidak izin pimpinan ini masuk
pelamggaran disiplin. Ketiganya juga dites urine. Proses lebih
lanjut kita serahkan ke atasan yang berhak menghukum (Ankum)
masing©masing," papar Zuhdi. Ã Ãadi

Oknum Polri Kesandung Narkoba, Perwira Kasak©kusuk

BANJARMASINÄ Ä © Kini seragam Polri Mapolda Kalsel tercoreng yang
kesekiankalinya, saat oknum Polri yang bertugas di Dit Polair Polda
Kalsel dan oknum Polri bertugas di Polres Tanah Bumbu (Tanbu),
tertangkap tangan diduga sedang pesta narkotika jenis sabu dan
ineks di Hotel Tokyo lantai II di Jl Kolonel Sugiono tepatnya depan
Radio Nirwana Banjarmasin, Minggu (17/10) pukul 04.30 Wita.
Á ÁMereka diciduk saat petugas Narkoba sedang melakukan operasi
lapangan. Pertama diamankan dua pelaku ineks serbuk, dan
pengembangan mengarah kepada dua oknum Polri bawahan Mapolda Kalsel
serta empat sipil yang ikut terjaring razia narkoba di kamar Hotel
Tokyo tersebut.
Á ÁIronisnya, enam jam lebih wartawan baik cetak dan elektronik
menunggu konfirmasi ke Sat Narkoba, ternyata tak membuahkan hasil
guna mempublikasikan ke depan umum baik nama serta pangkat kedua
oknum Polri, serta enam orang sipil yang terlibat narkotika di
dalamnya saat penggerebekan di Hotel Tokyo Banjarmasin dini hari
itu oleh petugas Sat Narkoba.
Á ÁDari pukul 12.00 Wita, hingga pukul 16.00 Wita wartawan
menunggu, pukul 16.10 Wita di Sat Narkoba datang enam oknum Polri,
diduga lima orang dari Dit Polair Mapolda Kalsel dan satu dari
Polres Tanbu terlihat kasak©kusuk keluar masuk ke ruang penyidikan
Sat Narkoba, belum diketahui apa kapasitas mereka di sana, apakah
sekadar menjenguk kedua oknum yang kesandung narkotika atau apa
masih belum diketahui.
Á ÁSaat keenamnya keluar dari Sat Narkoba, saat diwawancarai
wartawan tak satupun yang bisa memberikan komentar, kedatangan
mereka ke Sat Narkoba, begitu juga Kanit Idik I Sat Narkoba Iptu
Hady Saputra Siagian saat dikonfirmasi.
Á Á"Nantilah itu bukan kapasitas saya, saya hanya bawahan, saya
sudah koordinasi dengan Kasat Narkoba Kompol Christian Rony SIK,
kalau tak salah besok (hari ini) kasus akan digelar langsung oleh
Kapolresta Kombes Pol Drs Hilman Thayib," katanya.
Á ÁNamun saat ditanya apa kapasitas enam perwira berpangkat AKP
baik dari Dit Polair Mapolda Kalsel dan AKP dari Polres Tala yang
kasak©kusuk di Sat Narkoba, terlihat dari raut wajahnya keheranan.
"Masa begitu, mereka bukan dari Polri, yang pasti teman©teman
wartawan ngertilah posisi saya yang hanya sebagai bawahan, ada yang
lebih tinggi lagi selain saya," ucapnya heran.
Á Á"Semua masih dalam pemberkasan, sekira pukul 04.30 Wita ada
informasi masuk ke Sat Narkoba di Hotel Tokyo sedang pesta narkoba.
Saat digrebek di lantai II ditemukan dua orang kedapatan memiliki
ineks namun sudah hancur diduga diinjak. Selain itu dikembangkan
pada tiga kamar lainnya kita dapati enam pelaku lain termasuk dua
oknum Polri itu, kita temukan barang bukti alat isap sabu,"
cetusnya.
Á Á"Kita masih belum bisa katakan nama serta pangkat oknum Polri
tersebut, selengkapnya besok. Kita hanya bawahan kita harus lapor
Kapolresta dulu, yang jelas dua orang dulu pengembangan baru ada
dua oknum Polri. Hasil tes dari serbuk yang diduga ineks yang
hancur belum diketahui hasilnya dan belum diketahui BB©nya, yang
jelas besok kedelapan orang pelaku dari empat kamar di Hotel Tokyo,Ô h) 0*0*0*° ° Ô kita gelar," pungkasnya.
Á ÁDalam pantauan lain, di Sat Narkoba selain enam perwira yang
kasak©kusuk di Sat Narkoba, terlihat juga para pelaku narkoba
keluar masuk dari ruang penyidik Sat Narkoba dengan kursi yang ada
borgolnya, serta dua wanita yang diduga ikut di dalam pesta narkoba
itu. Bahkan enam perwira itu sempat masuk ruang penyidik yang
sedang memeriksa kedelapan pelaku narkoba. Sayang upaya wartawan
guna mempublikasikan gambar terhalang.
Á ÁDari informasi lain didapat, dua oknum Polri hanya satu yang
bisa diketahui dari oknum Dit Polair Mapolda Kalsel bernama Harun
sedangkan posisinya di sana masih belum diketahui. Sayang oknum
Polri dari Polres Tanbu nama dan jabatannya tak bisa diketahui
wartawan. Ã Ãzal/adi

Jumat, 15 Oktober 2010

Pen©DPO©an H Jahrian Bagai Penerapan Hukum Rimba

BANJARMASINÄ Ä © Pemilik saham PT SBY sekaligus keluarga H Jahrian,
Solihin menyayangkan tindakan Dit Reskrim Polda Kalteng yang
mengenakan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap Direktur PT
SBY, H Jahrian. Menurutnya, pen©DPO©an tersebut sudah menyalahi
hukum dan hal itu menunjukkan bahwa aparat hukum sudah menerapkan
hukum rimba.
Á Á"Kami menilai, pen©DPO©an itu tidak berdasar sama sekali. Lain
halnya H Jahrian tidak jelas keberadaannya dan mangkir dari
pemanggilan tanpa ada alasan yang kuat. Lha ini, H Jahrian memang
sedang sakit dan dirawat secara intensif di RS Mounth Elizabeth
Singapura sehingga memang tidak mungkin menghadiri panggilan
penyidik," cetus Solihin gusar, Jumat (15/10).
Á ÁDikatakan, pernyataan Dir Reskrim Polda Kalteng Kombes Pol
Kliment bahwa H Jahrian yang menjadi tersangka kasus korupsi tarif
angkutan batubara lewat Jl Eks Pertamina Tamiang Layang, Bartim,
sebagai buron, bisa menyesatkan masyarakat.
Á Á"H Jahrian ada di rumah sakit di Singapura, jadi tidak benar
kalau dikatakan bahwa H Jahrian berkeliaran di Kaltim, Surabaya dan
Jakarta. Kalau hal itu berdasar laporan dari aparat intel, maka
boleh kami katakan aparatnya tidak profesional dalam bekerja,"
katanya.
Á ÁDitambahkan, H Jahrian memang ada dua kali atau tiga kali
dipanggil penyidik, namun seiring panggilan itu, tim kuasa hukum H
Jahrian dari Toedjoeh Empat & Co selalu menanggapi secara resmi
bahwa klien mereka tak bisa menghadiri panggilan karena masih
sakit.
Á ÁSolihin menjelaskan, sejak ditetapkan sebagai tersangka, H
Jahrian kemudian lebih banyak dirawat akibat sakit paru. Bahkan, RS
Bhayangkara di Kramat Jati Jakarta sekitar pertengahan Juni 2010
lalu, sudah merujuk H Jahrian ke Metropolitan Medical Centre Jl
Rasuna Said Jakarta Selatan.Á À À ( Á
Á ÁOleh dokter ahli paru, dr Handoko Guanawan SpP pada 10 Juni
2010, H Jahrian dinyatakan secara klinis menderita sakit paru,
yakni paru sebelh kiri tak berfungsi optimal, sehingga harus
dioperasi dan dirawat.
Á ÁBerikutnya, H Jahrian dirawat di RS Mounth Elizabeth
Singapura. H Jahrian memang dipanggil penyidik Polda Kalteng pada
14 dan selanjutnya 18 Juni 2010. Namun, oleh kuasa hukum ditanggapi
kalau klien mereka tak mungkin hadir akibat sakit.
Á ÁDokter di rumah sakit itu, John McCarty juga menerangkan hal
serupa pada 16 September 2010 bahwa H Jahrian memang harus dirawat
secara intensif selama tiga bulan. "Lampiran dokter sudah kita
serahkan ke Polda Kalteng pada 9 dan 11 Oktober 2010. Ini sebagai
bukti kalau H Jahrian ada dan tidak mangkir, namun kenapa koq
ditetapkan sebagai DPO," ucapnya heran.
Á ÁHal yang sama juga dikatakan ahli hukum pidana, Prof Idham
Jarkasy SH MHum. Menurutnya, untuk menerapkan seseorang sebagai
DPO, maka yang bersangkutan harus tidak diketahui keberadaannya
meski sudah dicari dan dipanggil sebanyak tiga kali. "Dan kalau
orangnya ada dan masih sakit tidak bisa dipanggil paksa apalagi
ditetapkan sebagai DPO. Kalau itu dilakukan, itu sama saja denganÔ h) 0*0*0*° ° Ô melanggar hukum atau setidaknya melanggar hak azasi seseorang,"
tegasnya. Ã Ãadi

Saksi©saksi PKM Diperiksa

BANJARMASINÄ Ä © Tim penyidik kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan
eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) dengan tersangka RA terus
melakukan serangkaian pemeriksaan saksi©saksi.
Á ÁKamis (14/10), Kepala Pusat Penerangan Hukum, Babul Khoir SH
MH yang mewakili tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus membenarkan bahwa tim sudah mulai melakukan pemeriksaan
sejumlah saksi yang dianggap mengetahui persoalan tersebut.
Á ÁMenurut Babul dalam rilis resminya, pada hari Rabu (13/10),
tim telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yaitu
Syarifuddin bin Soendery dan Neddy Farmanto.
Á ÁPemeriksaan saksi Syarifuddin bin Soendery dan saksi Neddy
Farmanto berlangsung dari pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 15.00
WIB, masing©masing dengan 18 pertanyaan.
Á ÁDalam pemeriksaan, saksi Syarifuddin bin Soendery dan saksi
Neddy Farmanto antara lain menerangkan tentang proses pemberian
santunan terhadap hak guna bangunan (HGB) PT Golden Martapura.
Á ÁAdapun posisi kasus, bahwa tersangka Drs RA selaku Bupati
Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Pebruari 2001
tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik
Kertas Martapura Kabupaten Banjar, yang diketuai oleh Drs Iskandar
Djamaludin (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) dan
Sekretaris oleh Khairul Saleh Bsc SSos (Kabag Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar).
Á ÁSurat Keputusan tersebut dikeluarkan untuk membebaskan tanah
HGB atas nama pemegang hak PT Golden Martapura (milik Gunawan
Sutanto) masing©masing, HGB No 11 Kelurahan Jawa Sungai Pering luas
30.729 m2 (yang akan berakhir HGB©nya pada tanggal 31 Desember
2001) dan HGB No 103 Kelurahan Keraton Martapura seluas 144.521 m2
(yang telah berakhir HGB©nya tanggal 26 Januari 2000).
Á ÁSelanjutnya tersangka menerbitkan Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar No.SK.01/KPTS/2002 tentang bentuk
dan besarnya santunan dalam rangka pengadaan tanah yang akan
dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum atas
HGB No 11 dan No 103.
Á ÁSebagai tindaklanuutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor 182
tanggal 8 Mei 2002, di hadapan Notaris Neddy Farmanto tentang
Santunan Tanah dan Bangunan antara Pemkab Banjar yang diwakili oleh
tersangka RA (Bupati Banjar) dengan Gunawan Sutanto (Dirut PT
Golden Martapura).
Á ÁUntuk merealisasikan pembayaran santunan ganti rugi tersebut,
tersangka RA selaku Bupati Banjar dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banjar
Nomor 85/SKOP/04/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 yang kemudian dengan
kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 dibayarkan kepada PT Golden
Martapura sebesar Rp 3.000.000.000.
Á ÁKemudian Nomor 08/SKO©BL/0/2003 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Pembangunan Tahun 2003 yang kemudian dengan kwitansi
tanggal 26 Maret 2003 dibayarkan kepada PT Golden Martapura sebesar
Rp 3.439.702.000.
Á ÁBabul menambahkan, seharusnya tindakan tersebut tidak
dilakukan oleh tersangka karena tersangka telah mengetahui bahwaÔ h) 0*0*0*° ° Ô terhadap kedua HGB atas nama PT Golden Martapura sudah berakhir
masa berlakunya, melalui surat PT Golden Martapura Nomor 414/GM/00
perihal Permohonan/Pembaharuan HGB Nomor 11 dan 103, akan tetapi
Kepala Kantor Kabupaten banjar menolak permohonan tersebut dengan
Surat Nomor 620.1/945/KP©02 tanggal 19 Oktober 2000 yang
ditembuskan kepada tersangka.
Á ÁSurat tersangka Nomor 500/260/KP.02 tanggal 12 Juni 2001 yang
ditujukan kepada PT Golden Martapura, di mana isi surat tersebut
antara lain menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996 dengna berakhirnya kedua HGB yaitu Nomor 11 dan 103
maka statusnya menjadi tanah Negara.
Á ÁAdapun pasal yang disangkakan terhadap RA adalah pasal 2,
pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal
55 ayat (1) ke©1 KUHP.
Á ÁBabul Khoir mengakui, sebelumnya juga sudah ada pemeriksaan
terhadap saksi yakni pada 4 Oktober 2010. Tiga orang saksi yang
sudah diperiksa, yaitu Drs Teja Sukmana (Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten Banjar atau Mantan Camat Martapura Kabupaten Banjar), Drs
M Syarwani bin Abdul Hamid (Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
Banjar atau Mantan Lurah Keraton) serta H Matzam bin Lamhar (PNS
Bagian Ekonomi Pemkab Banjar). Ã Ãadi

Kamis, 14 Oktober 2010

Tanker Angelina 16 Kencing BBM Ilegal

BANJARMASINÄ Ä © Sebanyak 3.000 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis
premium dan solar diduga ilegal diamankan petugas Dit Polair Polda
Kalsel dari tanker Angelina 16 dinakhodai Novianto (45), saat kapal
itu sandar di kawasan muara Sungai Barito, Kamis (14/10) kemarin.
Á ÁPenangkapan BBM ilegal berawal dari tertangkapnya tiga buah
kapal oleh kapal patroli BKO Mabes Polri Baladewa 521 dan Elang 619
saat menjalankan patroli rutin di perairan Kotabaru, yakni LCT
Putra Bersaudara dengan nakhoda Anglik (40) bersama 60 ton solar,
dan LCT Lestari 01 dengan nakhoda Nasrudin (45) barang bukti 50 ton
solar dan kapal tanpa nama 30 ton solar.
Á ÁDari informasi, para nakhoda yang membawa tiga kapal yang
ditangkap BKO Mabes Polri Baladewa 521, diduga membeli BBM dari
Tanker Angelina 16 dengan nakhoda Novianto. Kemudian berbekal
informasi itu, pihak BKO Mabes Polri berkoordinasi dengan Dit
Polair Polda Kalsel, mengejar tanker Angelina yang sedang menuju
Banjarmasin.
Á ÁTak lama kemudian, petugas Dit Polair Polda Kalsel langsung
menghadang tanker Angelina 16, kemudian dari pemeriksaan ternyata
nakhoda Novianto mengakui kalau dia menjual ratusan ton BBM jenis
solar kepada tiga buah kapal tersebut, hingga kapal tersebut
diamankan di kawasan Pulau Kembang Sungai Barito.
Á ÁDir Polair Polda Kalsel AKBP Yulius Bambang melalui Kasi
Gakkum AKP Yudi Ridarto, Kamis (14/10), membenarkan penangkapan
terhadap kapal yang bermuatan BBM jenis solar dan premium, kemudian
diperjualbelikan tanpa dokumen lengkap dari instistusi berwenang.
Á Á"Kita amankan barang bukti bersama nakhoda untuk dimintai
keterangan terkait dugaan jual beli BBM di tengah laut tanpa
dokumen lengkap," katanya.
Á Á"Saat ini nakhoda kapal sudah kita amankan dan masih dalam
tahap pemeriksaan. Ya jelas ia akan kita jadikan tersangka dari
kepemilikan 3.000 ton BBM ilegal premium dan solar, yang tanpa
dilengkapi surat dokumen yang syah dari pemerintah," cetusnya.
Á ÁPelaku BBM ilegal akan dikenakan pasal berlapis, UU No 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 480 KUHP, pasal 374
KUHP dan UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 mengenai barang bergerak
namun tak memiliki surat izin berlayar, ancaman minimal lima tahun
penjara. Ã Ãzal/adi

Helmi Indra Sangun Dituntut Lima Tahun

BANJARMASINÄ Ä © Sidang tindak pidana korupsi pengembangan landasan
pacu Bandara Syamsudin Noor, dengan terdakwa Helmi Indra Sangun,
kembali digelar di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri (PN)
Banjarmasin, Kamis (14/10) siang.
Á ÁSidang kali ini mengagendakan pembacaan tuntutan jaksa
penuntut umum (JPU) Ramadhani cs, yang digelar sekitar pukul 14.00
Wita.
Á ÁPun sidang kali tidak seperti biasanya, karena seperti yang
telah lewat biasanya terdakwa didampingi penasihat hukum dari
Jakarta yakni Henry Yosodiningrat, tapi kali ini terdakwa hanya
sendiri duduk di kursi pesakitan mendengarkan isi tuntutan yang
dibacakan JPU.
Á ÁAda puluhan halaman isi tuntutan yang dibacakan, namun pada
intinya jaksa menuntut terdakwa Helmi Indra Sangun selama lima
tahun kurungan penjara, denda Rp300 juta atau subsidair enam bulan
kurungan. Selain itu terdakwa juga harus membayar uang pengganti
sebesar Rp10,98 miliar.
Á ÁMendengar tuntutan jaksa, terdakwa mengajukan keberatan hingga
akhirnya sidang ditunda hingga dua minggu, sesuai yang diberikan
majelis hakim Wurianto bersama hakim anggota, Wahyono dan Suprapti.
Á ÁDalam kesempatannya, terdakwa mengatakan akan mengajukan
pembelaan atas tuntutan jaksa, karena semua keterangan saksi yang
dibacakan dalam persidangan itu tidak sesuai dengan fakta selama di
persidangan.
Á Á"Saya tidak tahu dari mana keterangan saksi yang dibacakan
jaksa itu, namun yang jelas semua saksi dipersidangan kami rekam,
dan keterangan jaksa tidak sesuai dengan pakta yang terungkap di
persidangan," katanya.
Á ÁTerdakwa dituduh bersama©sama dengan Ir Sampurno mantan
Kasubdin Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kalsel, dianggap
melakukan dugaan korupsi dalam proyek pemgembangan landasan pacu
Syamsudin Noor untuk embarkasi haji.
Á ÁBerdasarkan dakwaan JPU, akibat perbuatan terdakwa dan
bawahannya Ir Sampurno, daerah dirugikan sebesar Rp14.754.452.790,
dari dana proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk
embarkasi haji yang mendekati Rp100 miliar.
Á ÁTuduhan yang dikenakan kepada Helmi yakni pasal 2 jo pasal 18
UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 64 dan pasal 55 ayat (1) keª1 KUHP untuk dakwaan primair dan dakwaan subsidair pasal 3 UU No 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Korupsi jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1)
ke©1 KUHP. Ã Ãris/adi

Police Line Dilepas, Karyawan Bahagia

BANJARMASINÄ Ä © Dilepasnya police line oleh tim illegal logging Sat
IV Tipiter Dit Reskrim Polda Kalsel di CV Antik Prima, Alalak
Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, membuat puluhan buruh setempat
bersorak bahagia, Kamis (14/10) siang kemarin.
Á ÁKegembiraan dan kebahagiaan mereka luapkan dengan membaca
salawat ketika beberapa petugas mulai melepaskan police line.
Á ÁBukan hanya itu, saking semangatnya, beberapa orang buruh yang
sudah ingin bekerja berupaya membantu petugas untuk membenahi
police line yang sudah dilepas.
Á ÁTidak berapa lama police line sudah lepas semuanya, baik itu
yang di mesin sawmil maupun yang dipasang di bagian log di pinggir
sungai.
Á ÁMenurut H Mukhlis, pemilik CV Antik Prima bahwa dilepasnya
police line oleh petugas merupakan kewajiban dan tugas mereka, dan
berarti kebenaran ada di pihaknya, karena selama ini apa yang telah
mereka lakukan sudah sesuai aturan dan prosedur.
Á ÁDiakui H Mukhlis, setiap kali kayu datang sudah kebiasaan
untuk membagi ke perusahaan tetangga atau perusahaan yang ada di
sekitar situ, meskipun menyalahi administrasi.
Á Á"Memang menyalahi adminitrasi, tapi ini sudah biasa dilakukan,
dan tidak menyangka kalau gara©gara itu akan menjadi masalah,"
katanya.
Á ÁSementara itu, buruh CV Antik Prima mengatakan sangat bahagia
dilepasnya police line, karena dengan demikian mereka bisa bekerja
lagi dan bisa menghasilkan uang.
Á Á"Kami sangat bahagia, karena kami semua bisa bekerja lagi,
hampir satu minggu kami menganggur dan tidak mendapat penghasilan,
karena hanya di perusahaan inilah penghasilan kami," aku Amat,
salah seorang perwakilan buruh.
Á ÁSementara Dir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laupe menuturkan,
dilepasnya police line setelah permasalahan internal antara UD
Alalak Sakti yang dipimpin H Maulana dan CV Antik Prima yang
dipunyai H Mukhlis sudah selesai dan terjadi kesepakatan.
Á Á"Police line itu selain sebagai status quo juga untuk
mengindari hal©hal yang tak diinginkan, seumpama terjadi bentrok
masing©masing pendukung. Dalam penyelidikan pun tak kita temui
unsur pidana, sebab masalah itu murni karena ada ketidaksepahaman
antar pengusaha kayu saja. Kita berharap, masalah itu jangan sampai
memunculkan kekacauan di masyarakat Alalak, karena akan membawa
kerugian yang lebih besar," harapnya.
Á ÁSebelumnya telah diberitakan, tim illegal logging Sat IV
Tipiter Dit Reskrim Polda Kalsel memasang police line di area CV
Antik Prima, perusahaan perkayuan milik H Mukhlis, Sabtu (9/10)
pagi.
Á ÁPetugas memasang police line pada log yang turun dari tongkang
KBU II, dan lima buah mesin sawmill yang ada di area CV Antik
Prima. Kemudian petugas juga memasang garis police line di beberapa
log yang ada di CV Husna milik H Wardi, karena log tersebut juga
berasal dari tongkang KBU II.
Á ÁTindakan yang dilakukan petugas ini, menindaklanjuti laporanÔ h) 0*0*0*° ° Ô masyarakat tentang adanya kesalahan atau kekeliruan pada tongkang
KBU II yang membawa 3.300 meter kubik kayu karena salah tujuan,
yang seharus sampai ke tempat UD Alalak Sakti, namun malah sudah
dibongkar dan dikerjakan di tempat lain, yakni di CV Antik Prima.
à Ãris/adi