Sabtu, 31 Juli 2010

Sisa Tahanan Harus Dijalani Di Dalam LP

BANJARMASIN © Kepala LP Teluk Dalam, Sugino menerangkan bahwa
perlakuan terhadap tahanan yang direhablitasi dari ketergantungan
narkotika memang ada perlakukan khusus.
Á ÁDisinggung mengenai tahanan yang mendapat pengobatan atau
rehabilitasi seperti terpidana M Irwan Hamdi alias Alui (Waket DPRD
Tanbu), Sugino menjelaskan kalau semua itu memang sudah tercantum
dalam UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Á ÁDikatakannya, misal terdakwa divonis satu tahun dan menjalani
rehabilitasi, maka rehabilitasi itu dihitung pula menjadi masa
tahanannya, misal rehabilitasinya enam bulan, berarti sisa dijalani
di dalam LP menjadi enam bulan.
Á ÁTerkait dengan terpidana Irwan Hamdi alias Alui yang divonis
satu tahun dan harus menjalani rehabilitasi, ia menjelaskan kalau
Irwan Hamdi alias Alui masuk rehabilitasi Rumah Sakit Sambang
Lihum, karena terbukti mengalami ketergantungan.
Á ÁDiketahui Irwan Hamdi alias Alui, resmi menjadi terpidana
kasus narkoba selama satu tahun dan dinyatakan masuk rehabilatasi
Rumah Sakit Sambang Lihum oleh pihak Pengadilan Negeri (PN)
Banjarmasin pada awal bulan April 2010 kemarin, dan kini kondisi
mulai membaik.Ä Ä
Á ÁSementara itu, menanggapi isu beredarnya video porno yang
berdurasi sekitar lima menit dan diambil dari lingkungan LP Teluk
Dalam, dibantahnya.
Á ÁMenurutnya, tidak ada video mesum atau porno yang beredar di
lingkungan LP Teluk Dalam Banjarmasin, belakangan memang ada fotoªfoto dari warga binaan yang sengaja disimpan dalam kamera Hp oleh
seseorang warga binaan pula.
Á Á"Namun itu berupa foto waktu para warga binaan perempuan
sedang melakukan luluran bersama©sama, dan untuk mencegah kesan
yang tidak baik kemudian foto tersebut dihapus," katanya.
Á Á"Kita telah melakukan razia dan hasilnya ada puluhan Hp yang
berhasil kita sita. Razia ini kita lakukan untuk mencegah ada
prilaku yang menyimpang, seperti memfoto temannya dan kemungkinan
untuk berkomunikasi transaksi narkoba," ungkapnya.
Á ÁAlternatif lain telah dilakukan pihak LP Teluk Dalam dengan
cara menyediakan warung telekomunikasi (wartel), agar para warga
binaan yang melakukan komunikasi bisa terpantau dan terawasi.
Á Á"Kita menyediakan wartel dengan kapasitas empat box, dan
waktunya terbatas," ucapnya. ris/adi

Rabu, 28 Juli 2010

Muhidin 'Kangkangi' Penetapan Pengadilan

BANJARMASINÄ Ä © Meski Dit Reskrim Polda Kalsel sudah meminta H
Muhidin menyerahkan SHM No 21/1972 atas nama Miansyah yang diduga
palsu, namun H Muhidin sampai sekarang belum juga mau
menyerahkannya.
Á ÁRabu (28/7), Dir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laope mengakui
bahwa pihaknya memang sudah meminta secara resmi agar H Muhidin
menyerahkan SHM tersebut untuk dijadikan barang bukti.
Á Á"Kita sudah kirimkan surat permintaan, tetapi memang hingga
sekarang SHM itu belum diserahkan yang bersangkutan," paparnya.
Á ÁMeski demikian, Selasa (27/7) sore lalu, H Muhidin datang ke
Dit Reskrim Polda Kalsel menggunakan mobil Jeep Rubicon warna hijau
muda B 29 PBR. Politisi dari PBR dan menjadi Walikota Banjarmasin
terpilih ini ada beberapa jam mengadakan pertemuan dengan perwira
di kantor tersebut.
Á ÁNamun, ketika dicegat wartawan, H Muhidin menolak berkomentar
terkait maksud kedatangannya dan dihubungkan dengan kasus SHM
tersebut. "Nanti saja ya, selesai pelantikan," ujar Muhidin sambil
berlalu.
Á ÁPadahal, selembar SHM No 21/1972 dan sebidang tanah di Jl A
Yani Km 17 Gambut yang masih bermasalah dan kebetulan berada di
tangan H Muhidin harus disita.
Á ÁKamis (17/6), sejumlah polisi melakukan pematokan dan
pemasangan plang di lokasi tanah sebagai tanda bahwa tanah tersebut
disita sebagai barang bukti dalam kasus penyerobotan lahan milik
Nirwanati yang diduga dilakukan Emmy.
Á ÁUntuk melengkapi berkas, polisi melakukan penyitaan barang
bukti. Penyitaan SHM 21/1972 dari tangan H Muhidin, selaku pembeli
lahan dari Emmy, didasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan
Negeri (PN) Banjarmasin No 721/Pen.Pid/2010/PN Bjm. Penyitaan SHM
sudah semestinya dilaksanakan 1 Juni 2010 lalu. Namun, hingga
sekarang, penyitaan belum dilakukan.
Á ÁSelain itu, tanah bermasalah juga disita 3 Juni 2010
sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri (PN) Martapura No
188/Pen.Pid/2010/PN Mtp.
Á ÁDiinformasikan, oleh Kejati Kalsel disarankan agar lahan
bermasalah diberi patok dan plang sehingga bisa diketahui para
pihak kalau tanah dalam status barang bukti.
Á ÁKasus dugaan penyerobotan lahan milik Nirwanati yang diduga
dilakukan Emmy sebagaimana pasal 385 KUHP sudah dipastikan
terpenuhi unsurnya.
Á ÁAdapun mengenai dugaan pemalsuan SHM sebagaimana diatur dalam
pasal 263 KUHP akan diperdalam dengan jalan melengkapi bukti buku
tanah. Polisi berencana juga menyita buku tanah, dan untuk itu akan
dimintakan ke BPN Banjar. Ada kemungkinan dalam kasus ini terjadi
penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP, jika terbukti
Emmy menjual tanah milik orang lain.
Á ÁEmmy, warga Banjarbaru dilaporkan Nirwanati (68), warga Jl
Pulo Mas III A/9 RT 004 RW 012 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau
Gadung Jakarta Timur karena diduga sudah merugikan pelapor, setelah
memalsukan SHM No 21/1972.
Á ÁKuasa hukum Nirwanati, Ketut Bagiada SH yang berkantor Jl Hang
Tuah No 34A Sanur, Denpasar, Bali menerangkan kepada pers, akibat
tindakan Emmy, kliennya mengalami kerugian hingga Rp2 miliar,Ô h) 0*0*0*° ° Ô akibat tanah miliknya di Jl A Yani Km 17,45 Gambut, Kabupaten
Banjar sesuai SHM Nomor 537, pengeluaran Sertifikat Sementara
tanggal 10 Nopember 1977, di Desa Gambut, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No 602/77 seluas 10.000 meter
persegi atas nama Nirwanati, diserobot Emmy.
Á ÁDari hasil penelitian tim ad hoc yang ditandatangani Kepala
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Amir Machmud Tjiknawi SH MH, diduga kuat SHM No 21/1972
atas nama Miansyah palsu atau hasil menyontek SHM SHM No 21/1972
atas nama L Koenoem yang letak tanahnya di Jl A Yani Km 13,600.
à Ãadi

Anggota DPRD Banjar Diperiksa Terkait Bangunan Puskesmas

MARTAPURAÄ Ä © Setelah mendapatkan izin dari Gubernur Kalsel,
Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura memeriksa anggota DPRD Banjar,
Zainal Hakim sebagai saksi dalam kasus terbelahnya sebagian
bangunan Puskesmas Beruntung Baru yang terletak di Kecamatan
Beruntung Baru Kabupaten Banjar.
Á Á"Hari ini yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi setelah
kami mengantongi izin Gubernur No. 181.1/01006/KUM tertanggal 7
Juni 2010," ujar Kajari Martapura Zulhadi Savitri Noor SH MH, Rabu
(28/7).
Á ÁZulhadi menjelaskan, pemeriksaan sebagai saksi dilakukan
setelah pihaknya menetapkan Rosi yang pada saat itu sebagai PPTK
(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dari Dinkes Banjar dan Ery
sebagai konsultan pengawas pengerjaan proyek pembangunan puskesmas
tersebut sebagai tersangka.
Á Á"Sudah ada sepuluh saksi yang diperiksa terkait kasus ini dan
kerugian negara dalam kasus ini kurang lebih Rp200 juta, nilai
proyek sendiri mencapai Rp600 juta," katanya.
Á ÁZulhadi menegaskan, meskipun tersangka baru dua orang, tidak
menutup kemungkinan akan bertambah, terutama pihak terkait dalam
kontrak pekerjaan.
Á Á"Kalau ada tanda tangan berarti siap bertanggung jawab,"
katanya.
Á ÁKasus ini sebutnya, dititikberatkan pada masalah kegagalan
bangunan, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp200 juta.
Sebagian bangunan tersebut tidak bisa terpakai karena fisik
bangunan belah dan akhirnya roboh.
Á Á"Kami juga menunggu hasil audit BPKP dan berkoordinasi terus
dengan lembaga tersebut," imbuhnya.
Á ÁSekadar diketahui, Zainal Hakim sendiri sebagai kontraktor
pelaksana saat proyek tersebut (saat itu dia belum menjabat sebagai
anggota DPRD Banjar). Bangunan puskesmas di Kecamatan Beruntung
Baru yang bangunannya terbelah tersebut tidak dikarenakan bencana
alam seperti gempa ataupun angin puting beliung, melainkan karena
pondasi bangunan di bagian ujung tidak kuat. Ã Ãdio/adi

Dansil III Divonis 1 Tahun

BANJARMASINÄ Ä © Vonis sama yang dikenakan pada dua rekannya mantan
anggota DPRD Kota Banjarmasin Alex Muradi dan Aidillah Has, berlaku
untuk Murjani Djohar dan Nasruddin dalam sidang di Pengadilan
Negeri (PN) Banjarmasin, Rabu (28/7).
Á ÁMereka divonis masing©masing satu tahun dan denda Rp50 juta
subsider tiga bulan.
Á ÁSidang lanjutan yang dipimpin ketua majelis hakim Agung Wibowo
SH dengan hakim anggota Wurianto SH dan Suswati SH berlangsung
mulai pukul 14.30 Wita, dalam pembacaan amar vonis. Dalam amar
putusan majelis hakim ini, kedua terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah melanggar dakwaan subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Korupsi jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke©1 KUHP.
Á ÁVonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU)
Ahmad Rifain SH yang menuntut satu tahun enam bulan penjara dengan
denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan.
Á ÁKasus yang membelit mantan wakil rakyat DPRD Kota Banjarmasin
ini terkait dana simpanan hari tua (Siharta) atau dikenal dengan
dana siluman (Dansil) III berkas III.
Á ÁSelain itu kedua terdakwa juga diwajibkan untuk membayar ganti
rugi, masing©masing untuk Murjani Djohar sebesar Rp170.000.000
subsider enam bulan kurungan, dan Nasruddin Rp70.000.000 subsider
tiga bulan kurungan.
Á ÁDengan ketentuan kalau kedua terpidana tidak membayar uang
pengganti tersebut selama satu bulan sesudah putusan pengadilan
yang memperoleh kekuaran hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti.
Á ÁKedua terdakwa Dansil III yang didampingi penasihat hukum usai
sidang putusan majelis hakim pengadilan ini akan berencana banding.
Á ÁNasruddin, mantan anggota DPRD Kota Banjarmasin yang
tersandung kasus Dansil III protes keras. Ia beralasan, dirinya
hanya merupakan anggota pergantian antar waktu (PAW) saja, dan uang
yang diterimanyapun tidak sama dengan 44 anggota lainnya.
Á Á"Saya merupakan anggota dewan periode 1999©2004, padahal saya
baru menjabat di dewan pada tahun 2002©2004. Saya sudah protes hal
tersebut tapi tidak didengarkan jaksa," katanya.
Á ÁMurjani mengatakan, mereka sudah meminta agar bisa kembali
menghadirkan barang bukti tetapi termintaan ini ditolak oleh
majelis. "Ini merupakan pengadilan sesat," katanya usai sidang.
Nasruddin bersama Murjani Djohar rencananya akan melakukan banding
atas putusan majelis hakim. Ã Ãida/adi

Selasa, 27 Juli 2010

Briptu Agus Cuma Diberi Teguran Tertulis

BANJARMASINÄ Ä © Oknum anggota Denma Polda Kalsel, Briptu Agus yang
diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap ladies Karaoke HBI,
Mika (24), beberapa waktu, diketahui cuma diberi sanksi teguran
tertulis oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) Kadenma Kompol
Suyono.
Á ÁSelasa (27/7), Kadenma Polda Kalsel Kompol Sigit Komoro
membenarkan bahwa Briptu Agus yang adalah anggota Denma sudah
disidang dan diberi sanksi teguran tertulis agar tidak lagi
mengulangi perbuatannya.
Á ÁDisinggung bagaimana status perkara pidananya, karena sudah
menganiaya Mika, Kompol Sigit mengaku tidak begitu mengetahuinya,
mengingat kasus ini sebelumnya ditangani Sat Reskrim Mapoltabes
Banjarmasin.
Á ÁHanya saja, dari kabar yang beredar, kasus pidana sudah
dihentikan penyidikannya karena ada perdamaian antara Briptu Agus
dengan Mika, meski disinyalir Mika terpaksa mau berdamai dengan
disertai sejumlah 'tekanan©tekanan'.
Á ÁBriptu Agus kembali bikin ulah. Meski kasus pemerasan yang
melibatkannya bersama empat rekannya masih belum kelar dan ia masih
berstatus tahanan kota, ia diduga mengamuk dan memukuli seorang
ladies Karaoke HBI, Mika di room 312, Minggu (6/6) dini hari.
Á ÁAkibat amukan itu, wajah cantik Mika (23), menjadi lebamªlebam. Tak terima dengan tindak penganiayaan itu, Mika melaporkan
kasus tersebut ke Sat Reskrim Poltabes Banjarmasin malam itu juga.
Á ÁBriptu Agus yang pernah bertugas di Sat I Dit Narkoba Polda
Kalsel dan kini dimutasi ke Denma Polda Kalsel itu diduga emosi
karena cemburu, sang pacar yang berinisial Yana (24) yang juga
berprofesi sebagai ladies di sana, di©booking orang lain.
Á ÁKasat Reskrim Poltabes Banjarmasin, Kompol Suhasto mengakui
telah menerima laporan dari korban penganiayaan. Mika bahkan sempat
dirawat di RS Bhayangkara untuk mengobati luka©lukanya.
Á ÁBriptu Agus sebenarnya masih berstatus tahanan kota akibat
terlibat melakukan pemerasan terhadap enam warga ketika ia bertugas
di Sat I Dit Narkoba Polda Kalsel, beberapa bulan lalu.
à ÃBelum masukÄ ÄÁ ¸ ¸ Á
Á ÁSementara itu, berkas perkara pelanggaran kode etik karena
diduga melakukan pemerasan terhadap warga, Kompol YC, Brigadir AL,
Briptu TR, Briptu HR yang dikabarkan siap disidangkan oleh Komisi
Kode Etik (KKE), ternyata sampai saat ini (kecuali Kompol YC) belum
masuk ke Denma Polda Kalsel.
Á ÁDikatakan Kadenma Kompol Sigit Komoro, sampai saat ini ia
tidak ada menerima berkas pelimpahan perkara terkait kasus dugaan
pemerasan yangÁ ¸ ¸ Ádiduga dilakukan AL, TR dan HR.
Á ÁMenurutnya, jika akan disidangkan oleh ankum, berarti berkas
ketiganya semestinya sudah ada untuk kemudian disidangkan.
Á ÁSebagaimana diketahui, Kompol YC bersama anak buahnya dari Sat
I Dit Narkoba Polda Kalsel diduga memeras enam warga, Maret 2010
lalu.
Á ÁBahkan, enam orang warga itu sempat disekap di salah satu
kamar hotel HBI sambil mengancam akan memenjarakan para warga jika
tidak menyerahkan uang pelicin. Kabarnya, tiap orang warga dikenai
ongkos bebas Rp30 juta.
Á ÁTakut dipenjara, enam warga yang sebenarnya tidak terbuktiÔ h) 0*0*0*° ° Ô berpesta sabu ini mau saja dimintai uang. Alhasil, transfer
terlarang pun dilaksanakan.
Á ÁKonon, saat beraksi memeras, keempat oknum itu mengaku dari
Resmob Dit Reskrim Polda Kalsel, sehingga para anggota Resmob yang
mendengar pengaduan warga yang terima keluarganya diperas, lalu
menggerebek kamar penyekapan.
Á ÁSempat terjadi ketegangan, beruntung pihak Bid Propam Polda
Kalsel cepat bertindak. Lima oknum itu dimutasi, Kompol YC ke Biro
Personil, sementara Briptu Agus bersama, Briptu TR, Briptu HR
dimutasi ke Denma Polda Kalsel sambil menunggu proses hukum pidana
368 KUHP. Belakanga, kabar beredar, proses pidana juga dihentikan,
menyusul adanya perdamaian antara oknum polisi ini dengan para
korban pemerasan. Ã Ãadi

Kejaksaan Terus Kejar Terpidana PKM

MARTAPURA Ä Ä© Karena terpidana Gunawan S juga tidak memenuhi
panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura, maka seperti dua
terpidana lainnya yaitu Hairul Saleh dan Iskandar Djamaluddin yang
kini menjadi buronan, terpidana Gunawan S pun ditetapkan sebagai
buronan dalam kasus korupsi eks Pabrik Kertas Martapura (PKM).
Á ÁKajari Martapura Zulhadi Savitri Noor SH MH, Selasa (27/7)
mengatakan, kuasa hukum terpidana Gunawan S yakni Umar Tuastikal SH
sudah datang ke Kejari Martapura, namun dia tidak bisa menghadirkan
terpidana Gunawan S karena beralasan tidak mengetahui keberadaan
Gunawan.
Á Á"Karena tidak memenuhi panggilan maka kami tetapkan terpidana
Gunawan Ssebagai DPO, seperti halnya terpidana Hairul Saleh dan
Iskandar Djamaluddin," kata Zulhadi.Á p p 2 Á
Á ÁZulhadi menandaskan, apabila ketiga terpidana merasa tidak
bersalah kenapa harus melarikan diri. Zulhadi berkeyakinan, cepat
atau lambat ketiga terpidana itu pasti tertangkap, karena mereka
meninggalkan anak dan isteri serta harta kekayaan atas nama mereka.
Á Á"Mereka pasti akan tertangkap mereka pasti pulang karena ada
anak istri," katanya.
Á ÁKetiga terpidana itu sebut Zulhadi, berurusan dengan lembaga,
karena itu meskipun saat ini berhasil melarikan diri dan
bersembunyi sampai tua sekalipun kasusnya tidak akan hilang.
Á Á"Kalaupun saya sudah pensiun pengganti saya tetap mencari
ketiga terpidana ini karena mereka berurusan dengan lembaga,"
tegasnya.
Á ÁZulhadi optimis ketiga terpidana ini akan tertangkap karena
pihaknya sudah menyebarkan foto dan identitas ketiganya baik ke
kepolisian maupun pihak terkait sehingga dipastikan ketiganya tidak
bisa leluasa dalam pelariannya.
Á ÁKasi Pidsus Kejari Martapura Agung Pamungkas SH menambahkan,
pihaknya memang menerima informasi yang menyebutkan keberadaan
terpidana, namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan sudah
tidak berada di tempat.
Á Á"Kami menemui ketua RT di mana terpidana tinggal agar
memberitahukan kepada kejaksaan apabila mengetahui posisi
terpidana," kata Agung sembari memperlihatkan tiga foto terpidana
berukuran close up kepada wartawan. Ã Ãdio/adi

Aulia Memang Harus Tes DNA

BANJARMASINÄ Ä © Meski sudah dianggap bersalah dan harus meminta maaf
kepada Ema, namun Kapolres Balangan AKBP Raden Rudy (44) tetap
bersikukuh tidak pernah menikah dengan Ema (42) dan tidak mengakui
bahwa Aulia (5) adalah anak kandungnya.
Á ÁSenin (26/7), Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Zuhdi Arrasuli
menerangkan, dalam sidang Komisi Kode Etik (KKE), terperiksa, dalam
hal ini AKBP Rudy cuma mengakui kalau ia pernah berhubungan intim
dengan Ema, warga Jakarta, namun tanpa ada ikatan nikah.
Á ÁUntuk itu, KKE memutuskan agar AKBP Rudy meminta maaf kepada
Ema secara terbuka di sejumlah mass media.
Á ÁHanya saja, untuk membuktikan laporan Ema bahwa mereka pernah
menikah, meski kawin siri dan telah membuahkan anak, maka mesti
dilakukan lagi tes DNA terhadap Aulia.
Á Á"Jika melihat wajah Aulia memang sepintas ada kemiripan dengan
terperiksa, namun kita tidak bisa berandai©andai. Penyidik harus
memiliki data yang otentik, sehingga memang diperlukan tes DNA
terhadap anak itu," ungkap Zuhdi kepada wartawan.
Á ÁEma (42) pernah mengisahkan, ia menikah dengan RR (44) pada
tanggal 6 September 2004 di Cilitan Jakarta, ketika RR masih
Wakapolres Garut dengan pangkat kompol. Wanita berdarah Arabà ÃÄ Ä
bermarga Bin Nahdi ini kemudian melahirkan pada 17 Agustus 2005 di
rumah sakit di Bogor dengan cara operasi caesar.
Á ÁEma yang berumah di Bogor itu ketika persalinan mengaku
ditunggui ibu kandung RR yang kerap disapa Ema, Ibu Poppy. Bahkan,
ketika RR datang membezuk, RR diantar sendiri oleh pamannya bernama
Adang.
Á ÁMenurut Ema, sopir dinas RR yang bernama Asep, sangat
mengetahui status hubungannya dengan RR, karena memang RR kerap
minta diantarkan Asep jika bertamu ke rumah Ema.
Á ÁRicky dan Yadi, sopir dinas RR yang bertugas di Cianjur,
menurut Ema juga tahu status hubungan dirinya dengan RR, begitu RR
pindah dari Garut ke Cianjur sekitar tahun 2004 itu.
Á ÁBahkan, lanjutnya, sahabat dekatnya, Uli juga memastikan kalau
memang Aulia adalah anak kandung Ema buah pernikahaannya dengan RR.
Á ÁSebelumnya, Kapolres Balangan AKBP Raden Rudy M (44) yang
diduga beristri lebih dari satu dalam sidang KKE, diputus terbukti
bersalah, sehingga harus menyampaikan permohonan maaf ke Ema (42),
wanita yang diduga dinikahi secara siri oleh Rudy.
Á ÁMenurut sumber di Bid Propam Polda Kalsel, Jumat (23/7),
sidang KKE dipimpin oleh Irwasda Polda Kalsel.
Á ÁBahkan, dari isu yang berkembang, Rudy juga bakal dikenai
sanksi digeser dari jabatannya selaku Kapolres Balangan, dan
kemungkinan 'masuk kotak' di Mabes Polri.
Á ÁVonis ini menandakan bahwa Rudy telah melanggar Peraturan
Kapolri (Perkap) No 7 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan
Kapolri dan No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Polri legal, yang intinya setiap anggota Polri
wajib menjaga citra dan kehormatannya.
Á ÁSesuai perkap itu pula, terncantum sanksi©sanksi yakni
dinyatakan melakukan perbuatan tercela, melakukan permintaan maaf,
mengulang profesi, dan yang paling vital adalah dinyatakan tidak
layak sebagai anggota Polri alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH). Ã Ãadi

Senin, 26 Juli 2010

Banjir Berhenti Namun Meninggalkan Korban

BATULICINÄ Ä © Jalur Trans Kalimantan di wilayah Sungai Danau, Satui,
Tanah Bumbu, yang sempat terendam banjir hingga sekitar satu meter
lebih, kini mulai surut dan transporatasi kembali normal.
Á Á"Arus mobil dan kendaraan sejak pukul 08.00 Wita kembali
normal," kata Kabag Humas Setda Tanah Bumbu, Ardiansyah SSos,
Minggu (25/7).
Á ÁIa menjelaskan, sejak Jumat (23/7) ruas jalan antara rumah
makan Ulpah dengan jembatan Sungai Danau yang panjangnya sekitar
dua kilometer meter terendam banjir hingga sekitar satu meter.
Á ÁAkibatnya, transportasi dari Tanah Bumbu, Kotabaru, dan
beberapa daerah di Kalimantan Timur yang hendak ke Banjarmasin atau
sebaliknya terganggu.
Á ÁRatusan kendaraan roda empat dan roda dua terjebak banjir yang
disebabkan hujan deras beberapa hari terakhir di daerah Tanah Bumbu
dan sekitarnya.
Á ÁKondisi tersebut diperparah dengan pasang air laut yang masuk
ke Sungai Danai cukup tinggi, sehingga luapannya menyebabkan banjir
semakin dalam.
Á ÁSebelumnya, Ardiansyah menjelaskan, banjir tersebut juga telah
merendam delapan desa di Kecamatan Satui, yakni Desa Sungai Danau,
Singai Bulan, Bukit Baru, Sekapuk, Satui Timur, Satui Barat dan
Jombang dengan jumlah korban sementara sekitar 3.198 kepala
keluarga.
Á ÁSebagian korban telah menempati gedung serbaguna dan masjidªmasjid, setelah dievakuasi Dinas Sosial dibantu lembaga organisasi
kemasyarakatan dan warga yang lain.
Á ÁUntuk membantu korban yang rumahnya tenggelam, Pemkab Tanah
Bumbu mendirikan posko dan dapur umum.
Á Á"Petugas posko dan dapur umum tersebut berasal dari Kodim,
Polres dan Pemda, organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya
masyarakat," kata Ardiansyah.
Á ÁSemua keperluan logistik korban banjir disiapkan Pemkab Tanah
Bumbu.
Á ÁDinas Sosial dibantu petugas yang lain mulai mendistribusikan
terpal, tenda dan barang sembilan bahan pokok kepada para korban.
Á ÁPada Sabtu (24/7) sebelumnya, dua korban banjir di Kecamatan
Satui telah berhasil dievakuasi oleh petugas setelah satu malam
sempat hilang terbawa arus.
Á Á"Korban bernama Jupri (75) dan Galuh (35) warga Desa Sungai
Danau, Kecamatan Satui tersebut kini sudah ditemukan oleh sejumlah
petugas dan mulai disemayamkan oleh keluarganya," kata kepala
Bagian Humas, Kabupaten Tanah Bumbu Ardiansyah, saat menyalurkan
bantuan kapada para korban banjir di daerah tersebut.
Á ÁIa menjelaskan, banjir yang berlangsung Sabtu dinihari diduga
datang tiba©tiba menggenangi pemukiman warga. Sehingga korban yang
pada saat banjir datang terlelap tidur tidak sempat menyelamatkan
diri akibat terjebak genangan air.
Á ÁDi lokasi yang cukup parah khususnya di pinggiran sungai
ketinggian air mencapai satu hingga dua meter. Sementara di
pemukiman yang padat penduduk kondisi air mulai surut dengan
ketinggian sekitar 30 cm.
Á ÁBanjir serupa sejak Jumat (23/7) sore sekitar pukul 15:00 Wita
juga melanda kawasan Kecamatan Kintap dan Jorong , Kabupaten TanahÔ h) 0*0*0*° ° Ô Laut (Tala), membuat ratusan rumah terendam total hingga atap.
Á ÁMenurut Kepala Bidang Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam
Pemkab Tala Tony Permana, Sabtu (24/7, tidak kurang dari seribu
warga daerah tersebut terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih
tinggi atau ke rumah keluarga yang tidak terendam.
Á ÁSedangkan sebagian lainnya, kata dia, yang rumahnya tidak
terendam sampai atap memilih bertahan di atas rumah, karena
menganggap banjir yang terjadi merupakan banjir tahunan sehingga
sudah terbiasa.
Á ÁBeberapa desa yang terendam yaitu di Kecamatan Kintap antara
lain Desa Kintap Pura RT 4 sebanyak 150 kepala keluarga atau 600
orang rumahnya terendam penuh dan RT 3 sebanyak 150 kepala keluarga
atau 600 jiwa dengan ketinggian air hingga setengah dari tiang
rumah.
Á ÁBanjir besar juga terjadi di di Desa Kintap Lama RT 4 sebanyak
26 rumah yang dihuni 350 jiwa, RT 5 sebanyak 70 rumah yang dihuni
490 orang dan Desa Pasir Putih RT 1 dan 2 sebanyak 32 rumah yang
dihuni 112 orang. Diduga, banjir disebabkan kawasan hulu banyak
rusak akibat penambangan. Ã Ãant/adi

Dituntut Mundur Jika Tak Mampu

BANJARMASIN Ä Ä© Senin (26/7) ini, Pemuda Islam dan Forum Lintas OKPªLSM se©Kalsel akan mengecek lagi janji dari Kasubdit Lidik Pidsus
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Febri Ardiansyah SH MH soal
pengembangan kasus korupsi Pabrik Kertas Martapura (PKM).
Á ÁSyamsul Daulah, koordinator Forum Lintas OKP©LSM menerangkan,
sebelumnya memang ada janji dari Febri akan melakukan pengecekan
soal penyelidikan dan pengembangan kasus PKM.
Á Á"Mulanya, Pak Febri berjanji pada 19 Juli lalu akan
menyampaikan hasil koordinasinya dengan pihak Kejati Kalsel. Namun,
karena hari©hari itu ada kesibukan sehubungan Hari Bhakti Adhyaksa,
maka beliau meminta waktu sampai Senin (26/7) mendatang," ujar
Syamsul akhir pekan tadi.
Á ÁMenurutnya, jika ternyata ada tanda©tanda bahwa pengembangan
kasus PKM tidak mampu dilakukan oleh kejaksaan di Kalsel, terutama
Kejati Kalsel dan Kejari Martapura, maka pihaknya akan menyampaikan
tuntutan tertulis maupun terbuka ke Kejagung.
Á Á"Tuntutan tertulis akan disampaikan ke Kejagung Hendarman
Supandji supaya mencopot saja Kajati Kalsel (Abdul Taufiq) dan
Kajari Martapura (Zulhadi Savitri) karena kita anggap tidak mampu
mengungkap kasus PKM hingga tuntas," cetusnya.
Á ÁDitambahkan, pihaknya menginginkan pemimpin kejaksaan yang
mampu menuntaskan kasus PKM tersebut, mengingat ada indikasi kuat
adanya keterlibatan pejabat yang lebih tinggi dalam kasus tersebut,
selain ketiga terpidana, yakni Hairul Saleh (mantan Kabag
Perlengkapan Setda Banjar), Iskandar Djamaludin (mantan Kepala BPN
Banjar) dan Gunawan Santosa (Dirut PT Golden).
Á ÁDitambahkan Syamsul, dalam pengambilan keputusan pembayaran
ganti rugi lahan eks PKM, justru ketua panitia dan Bupati Banjar H
Rudy Ariffin (kala itu) yang paling bertanggung jawab. Dikatakan,
tanpa tanda tangan dan persetujuan Rudy, tentu ganti rugi tersebut
tidak dilakukan.
Á ÁSebelumnya, pada Senin (19/7) di Jakarta, Pemuda Islam dengan
massanya sekitar 150©an orang dipimpin HM Hasan melakukan unjuk
rasa di Kejagung Jakarta. Mereka menuntut agar Rudy Ariffin yang
diduga terlibat dalam kasus korupsi PKM segera diperiksa sebagai
tersangka.
Á ÁMenurut Hasan, setelah melakukan orasi, perwakilan pendemo
diterima Kasubdit Lidik Pidsus Kejagung, Febri Ardiansyah SH MH di
ruang kerjanya.
Á ÁDikatakan, setelah berdialog, Febri berjanji dalam waktu dua
hari akan memberikan kabar mengenai kasus tersebut. Bahkan, kasus
PKM tersebut sebenarnya sudah dalam tahap penyelidikan.
Á ÁDikatakan, Febri masih ada kesibukan karena sedang serah
terima jabatan, sehingga perlu waktu dua hari untuk mengecek berkas
kasus tersebut.
Á ÁKoordinasi akan dilakukan oleh Kejagung bersama Kejati Kalsel.
Sumber di Kejati Kalsel juga menyebutkan, ada kemungkinan bahwa
kasus PKM yang sudah terbukti ada korupsi sesuai putusan Mahkamah
Agung akan berlanjut dengan tersangka lainnya.
Á ÁSementara itu, LSM Pos Kepedulian Masyarakat (PKM) dengan
tegas meminta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan terpilih untuk dibatalkan.
Á ÁAlasannya karena masyarakat Kalsel yang religius pada dasarnyaÔ h) 0*0*0*° ° Ô menolak pelantikan kembali Gubernur Kalsel terpilih Drs H Rudy
Ariffin yang mereka nilai terlibat korupsi PKM yang merugikan uang
negara hingga Rp6,3 miliar.
Á ÁKetua LSM PKM Kasirin Roesiady atau biasa dipanggil Yudho yang
datang ke redaksi Mata Banua, Senin (19/7) pukul 12.00 Wita lalu
mengatakan, mereka secepatnya akan melaporkan ke Mendagri RI agar
pelantikan dibatalkan.
Á ÁDitambahkan Yudho mantan anggota pasukan elit Kesatuan Mobil
Brigade (Mobrig) tahun 1963 berpangkat kopral ini menduga bahwa
diulur©ulurnya pelaksanaan eksekusi bagi terpidana perkara kasus
Pabrik Kertas Martapura (PKM) yaitu Gunawan S, Iskandar dan Hairul
Saleh karena aparat hukum di daerah mandul dan impotent.Ã Ã adi

Ngajak Transaksi Ineks Di Masjid

BANJARMASIN © Ada©ada saja ulah Faj alias Manun (24). Ia nekat
mengajak transaksi ineks di dalam masjid, dan akhirnya ia pun
diciduk aparat Sat II Dit Narkoba Polda Kalsel, meski dengan susah
payah, Jumat (23/7) sekitar pukul 17.30 Wita.
Á ÁPria lajang, warga Jl Veteran Gg Dwikora Banjarmasin ini
tertangkap di dalam Masjid Misbahul Batunim di Keramat Raya
Banjarmasin.
Á ÁInformasi terhimpun, polisi memperoleh informasi bahwa Faj
alias Manun kerap mengedarkan sabu di kawasan dekat dengan rumah
tinggalnya.
Á ÁInformasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan.
Kemudian diaturlah upaya menjebak Faj dengan jalan seorang polisi
menyamar sebagai calon pembeli ineks.
Á ÁKetika dikontak, Faj tanpa curiga mengaku mampu menyediakan
ineks sesuai permintaan. Kemudian, polisi yang menyamar meminta
disediakan sebutir ineks.
Á ÁTerjadilah kesepakatan harga, yakni sebutir seharga Rp230
ribu. Namun, Faj mengatur sendiri di mana lokasi transaksi.
Anehnya, Faj meminta agar transaksi dilakukan di dalam sebuah
masjid, yakni Masjid Misbahul Batunim.
Á ÁMeski terdengar aneh dan nekat, polisi yang menyamar
menyanggupinya karena tak ingin pengedar ineks yang sudah
meresahkan warga sekitar itu, hilang jejaknya.
Á ÁSore itu lalu dilakukanlah pertemuan di dalam masjid. Hanya
saja, Faj curiga dan lantas menyadari kalau pria yang di hadapannya
adalah seorang polisi.
Á ÁFaj alias Manun tiba©tiba dengan cepat menelan ineks yang
bakal dijadikan barang bukti. Polisi dengan sigap berupaya
mengeluarkan sebutir ineks dari mulut Faj dengan cara mencolokkan
jari.
Á ÁNamun naas, sang polisi malah digigit Faj, sehingga jari
tangan aparat penegak hukum ini terluka. Meski demikian, ineks
berhasil dikeluarkan.
Á ÁSesudah itu, Faj digelandang menuju rumahnya, yakni di kawasan
Jl Veteran Gg Dwikora. Setelah dilakukan penggeledahan, di dalam
kamar Faj, polisi kembali menemukan 18 butir ineks warna coklat
tanpa logo.
Á ÁDengan barang bukti itu, Faj lalu digiring menuju Polda Kalsel
untuk pemberkasan. Ia dijerat dengan pasal 114 ayat (1) sub pasal
112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman
hukuman minimal lima tahun penjara.
Á ÁDi hadapan petugas, Faj mengaku sudah tiga bulan ini menjalani
aktivitas mengedarkan ineks. Ineks diperoleh dari Anang. Untuk tiap
butir ineks, Faj memperoleh untung sekitar Rp20 ribu.
Á ÁKasat II Dit Narkoba AKBP Jimmy A Anes membenarkan bahwa
pihaknya berhasil menangkap Faj, meski untuk itu, seorang
anggotanya terluka pada jari akibat gigitan Faj. Ã Ãadi

Jumat, 23 Juli 2010

Diciduk Tiga Tersangka Penggelap Uang Koperasi Rp3,8 M

BANJARMASIN © Yudi, Jun dan Arif, ketiganya warga Kotabaru, diciduk
Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel dari kamar 306 Hotel Ibis,
Slipi Jakarta, Minggu (18/7) sekitar pukul 12.45 WIB. Kini
ketiganya dijadikan tersangka penggelapan uang milik KUD Gajahmada
Serongga, Kotabaru senilai Rp3,8 miliar.
Á ÁJumat (23/7), Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Mas Guntur
Laope mengakui bahwa pihaknya sudah menahan ketiga tersangka yang
sebenarnya petinggi KUD Gajahmada.
Á ÁDitambahkan Kasat I Krimum Dit Reskrim AKBP Helfi Assegaff
didampingi AKP Ridwan, polisi bergerak menciduk ketiga tersangka,
yakni Yudi, Sekretaris KUD Gajammada, Jun (ketua) dan Arif
(bendahara) setelah ada laporan dari anggota perintis KUD bahwa
uang koperasi telah digelapkan ketiganya.
Á ÁPolisi kemudian menyelidiki keberadaan ketiga tersangka.
Kebetulan, ketiga tersangka sedang berada di Hotel Ibis Jakarta.
Penangkapan ketiganya tanpa sepengetahuan pemilik hotel.
Á ÁMenurut Helfi, para pelaku modus operandinya adalah
bersekongkol menggelapkan uang dari sebagian fee dari hasil
tambang.
Á ÁFee tambang ada senilai Rp20.000/metrik ton (MT) yang
semestinya seluruhnya dimasukkan ke kas KUD Gajahmada. Hanya saja,
fee cuma dimasukkan sebesar Rp15.000/MT, sedangkan yang Rp5.000©nya
digelapkan yang diduga dilakukan oleh ketiga tersangka.
Á ÁKejadiannya sendiri diperkirakan terjadi antara November 2009
hingga April 2010 lalu.
Á ÁPara tersangka dijerat dengan pasal 374 KUHP, yakni tindak
pidana penggelapan dalam jabatan yang ancaman hukumannya lima tahun
penjara. Ã Ãadi

Dua Petinggi PT JBG Jadi Tersangka

BANJARMASINÄ Ä © Dit Reskrim Polda Kalsel menetapkan dua orang
petinggi PT Jorong Barutama Greston (JBG) sebagai tersangka kasus
penambangan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan
(Menhut).
Á ÁJumat (23/7), Dir Reskrim Kombes Pol Mas Guntur Laope
membenarkan penetapan dua petinggi PT JBG sebagai tersangka, yakni
seorang petinggi PT JBG yang berkedudukan di pusat, berkewargaan
Thailand, serta seorang lagi petinggi PT JBG di lokasi tambang di
Desa Asam Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Á ÁSayangnya, Guntur tak merinci siapa saja nama kedua tersangka
tersebut.
Á ÁDisinggung apakah kedua tersangka akan dilakukan penahanan,
Guntur menerangkan bahwa penahanan dipertimbangkan jika kedua
tersangka berpotensi melarikan diri.
Á ÁSat IV Tipiter Dit Reskrim Polda Kalsel Senin (24/5) lalu
memeriksa tiga orang direksi PT JBG, sebagai bagian penyidikan
kasus penambangan di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai Menhut.
Á ÁTidak disebutkan siapa saja nama ketiga direksi tersebut.
Hanya saja, diperkirakan, ketiga orang petinggi JBG itu warga
negara Thailand.
Á ÁBerkas©berkas yang sudah disita pihaknya, kemudian data dan
fakta yang terkumpul selama penyidikan sudah memenuhi unsur, telah
ada pelanggaran pidana terhadap kawasan hutan akibat penambangan
tanpa disertai izin pinjam pakai Menhut tersebut.
Á ÁSebelumnya, serangkaian rencana pemeriksaan terhadap sejumlah
warga Thailand termasuk petinggi PT JBG menjadi tertunda. Pasalnya,
warga asing itu mesti kembali ke negaranya, mengingat situasi
politik dalam negeri Thailand yang memanas.
Á ÁSebagaimana diketahui, Sat IV Tipiter AKBP menerangkan, selain
menambang di luar titik koordinat
PKP2B, PT JBG juga menambang di kawasan hutan industri.
Á ÁPT JBG diduga menambang di kawasan tersebut tanpa surat izin
pinjam pakai dari Menhut. Walaupun menurut PT JBG, mereka sudah
mengantongi rekomendasi dari Dirjen Mineral Energi dan Batubara
(Minerba).
Á ÁIzin pinjam pakai dari Menhut sendiri diduga sudah habis masa
berlakunya pertengahan tahun 2009 lalu. Oleh sebab itu, lanjutnya
lagi, aktivitas penambangan batubara di kawasan tersebut
dihentikan.
Á ÁSemua peralatan operasi penambangan seperti tronton, gleder,
eksavator, dan dozer, termasuk lahan seluas 200 hektar diberi garis
polisi. Ã Ãadi

Wabup Terpilih HST Disidang

BANJARMASINÄ Ä © Setelah berkas kasus korupsi Panggar DPRD Hulu Sungai
Tengah (HST) dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Barabai, Faqih
Jarjani yang mantan Ketua DPRD HSHT periode 2009©2014 menjalani
sidang perdana pada 20 Juli lalu.
Á ÁPria yang sekarang Wakil Bupati HST terpilih ini akan
menjalani sidang lanjutan pada 28 Juli mendatang denga materi
pemeriksaan saksi©saksi.
Á ÁJumat (23/7), menurut Kasi Intel Kejari Barabi Muhammad Ihsan
Husni menerangkan, pada sidang perdana hanya berisi pembacaan
materi dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan eksepsi dari pihak
terdakwa.
Á ÁAtas tindakan itu, terdakwa diancam hukuman 20 tahun penjara
karena merugikan negara lebih dari Rp2 miliar.
Á ÁFaqih Jarjani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi
sebelumnya ditetapkan sebagai tahanan kota.Á È È 7 Á
Á ÁIhsan Husni kepada wartawan menerangkan, penetapan sebagai
tahanan kota dikeluarkan sehari setelah penyerahan berkas perkara
ke PN Barabai.
Á Á"Kamis (8/7), berkas perkara dilimpahkan ke PN Barabai,
kemudian keesokan harinya, Jumat (9/7), surat penetapan sebagai
tahanan kota dikeluarkan," paparnya.
Á ÁKeputusan tahanan kota itu berlaku hingga 20 hari ke depan dan
bisa diperpanjang bila diperlukan.Á - ÁSelama menjadi tahanan kota,
terdakwa tidak diperbolehkan meninggalkan Kota Barabai.
Á ÁSelain itu, terdakwa harus memenuhi kewajiban melapor ke PN
Barabai seminggu sekali.
Á Á"Terdakwa bisa saja meninggalkan Kota Barabai untuk suatu
keperluan yang memang mendesak, namun harus mendapatkan izin
terlebih dulu," katanya.
Á ÁBila selama masa tahanan kota terdakwa ternyata meninggalkan
Kota Barabai tanpa izin, akan langsung dilakukan penahanan.
Á ÁFaqih Jarjani terkait kasus tindak pidana korupsi saat
menjabat sebagai anggota Panitia Anggaran DPRD HST periode 1999ª2004 pada kasus penyelewengan dana APBD HST 2001©2003.
Á ÁSebagaimana diketahui, selama kurun waktu 2001 hingga 2003,
diduga telah terjadi korupsi di DPRD HST. Kejari Barabai mengungkap
kasus korupsi itu pada Oktober 2008, dan Hasnan Matnuh Dan Abdulah
Islamy yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa divonis
bebas oleh majelis hakim PN Barabai.
Á ÁAtas vonis itu, Kejari Barabai mengajukan kasasi yang akhirnya
dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 12 Agustus 2009 melalui Surat
Keputusan Nomor 42.k/Pidsus/2009.
Á ÁDalam putusan MA disebutkan, keduanya terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama©sama Dan
berlanjut.
Á ÁBerdasarkan putusan MA yang menyebutkan bahwa tindakan
dilakukan secara bersama©sama dan berlanjut itulah, anggota Panggar
yang lain ikut terlibat, termasuk Faqih Jarjani. Ã Ãadi/web

Kapolres Balangan Dikenai Sanksi

BANJARMASINÄ Ä © Kapolres Balangan AKBP Raden Rudy M (44) yang diduga
beristri lebih dari satu dalam sidang Komisi Kode Etik (KKE),
diputus terbukti bersalah, sehingga harus menyampaikan permohonan
maaf ke Ema (42), wanita yang diduga dinikahi secara siri oleh
Rudy.
Á ÁMenurut sumber di Bid Propam Polda Kalsel, Jumat (23/7),
sidang KKE dipimpin oleh Irwasda Polda Kalsel.
Á ÁBahkan, dari isu yang berkembang, Rudy juga bakal dikenai
sanksi digeser dari jabatannya selaku Kapolres Balangan, dan
kemungkinan 'masuk kotak' di Mabes Polri.
Á ÁVonis ini menandakan bahwa Rudy telah melanggar Peraturan
Kapolri (Perkap) No 7 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan
Kapolri dan No 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Polri legal, yang intinya setiap anggota Polri
wajib menjaga citra dan kehormatannya.
Á ÁSesuai perkap itu pula, terncantum sanksi©sanksi yakni
dinyatakan melakukan perbuatan tercela, melakukan permintaan maaf,
mengulang profesi, dan yang paling vital adalah dinyatakan tidak
layak sebagai anggota Polri alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH).
Á ÁBuntut tak mau mengakui Aulia (5) sebagai anak kandungnya
hasil pernikahan bawah tangan dengan Ema, Kapolres Balangan AKBP
Rudy diperiksa Bid Propam Polda Kalsel. Bahkan, sebuah tim turun
menyelidiki kasus yang diawali pengaduan Ema ini.
Á ÁEma, wanita berdarah Pakistan ini kepada wartawan yang
menghubunginya via telepon mengatakan sangat kecewa terhadap RR,
karena tidak mengakui Aulia sebagai anak mereka.
Á Á"Padahal saya cuma butuh pengakuan dia bahwa Aulia itu
anaknya, untuk kemudian dibantu agar anak ini bisa memperoleh akta
kelahiran. Kasihan dia kesulitan masuk sekolah karena tidak punya
akta kelahiran," cetusnya getir.
Á ÁMenurut Ema, ia memang mengetahui RR sudah beristri, namun
karena takdir, ia mau menikah siri dengan RR. Pernikahan itu
dilaksanakan tahun 2004 di Jakarta disaksikan sejumlah saksi.
Á ÁKemudian, tahun 2005, lanjut Ema, ia melahirkan bayi perempuan
di rumah sakit di Bogor. Bayi itu diberi nama Aulia. "Dia memang
sempat memperhatikan kehidupan kami sampai Aulia berusia empat
bulan. Setelah itu, sampai Aulia berusia lima tahun, ia tak pernah
lagi memperhatikan kami," bebernya.
Á ÁMenurut Ema, sekitar Rabu (16/6) di salah satu ruangan
petinggi Polda Kalsel, ia bersama Aulia sempat bertemu dengan RR.
"Saya perlihatkan Aulia kepadanya, namun dia diam saja. Padahal,
selama ini saya sudah coba berkomunikasi secara baik©baik untuk
memperjuangkan nasib Aulia, namun tak pernah ditanggapi dengan
baik. Makanya terpaksa hal ini saya laporkan ke Propam Polda
Kalsel," katanya.
Á ÁSebagaimana diketahui, Kapolres Balangan AKBP RR dikadukan
seorang wanita, berisinial Ema, warga Bogor, Jabar ke Bid Propam
Polda Kalsel, Rabu (16/6). Ema mengadu sembari membawa serta anak
semata wayangnya, Aulia yang masih berumur lima tahun.
Á ÁKapolres Balangan AKBP RR yang diduga tersangkut kasus ini
beberapa kali dikontak ke nomornya 08122868XXX, namun selalu
terdengar nada kalau nomor ini tidak bisa dihubungi. Ã Ãadi

Kamis, 22 Juli 2010

Video Mandi Bugil Jangan Sampai Ke Luar LP

BANJARMASIN © Beredarnya video mandi bugil salah satu penghuni sel
wanita LP Teluk Dalam, diharapkan jangan sampai tersebar ke luar
LP, apalagi sampai diunduh ke media internet.
Á ÁHarapan itu disampaikan sejumlah warga yang mengaku prihatin
semakin maraknya penyebaran video porno di kalangan pelajar dan
anak.
Á ÁRabu (21/7), Kepala LP Teluk Dalam Banjarmasin, Sugino SH
kepada wartawan menerangkan, memang ada ditemukan rekaman seorang
perempuan yang sedang mandi dan diduga direkam oleh ML.
Á ÁSugino mempersilakan kepada polisi untuk mengungkap kasus
tersebut. Antisipasi yang bisa dilakukan petugas LP yakni menyita
ponsel©ponsel di blok E untuk menghindari terjadinya penyebaran
yang lebih luas dari video tersebut.
Á ÁBahkan, ia mempersilakan polisi memproses anak buahnya, jika
ditemukan bahwa ada anak buahnya yang membantu ML merekam NN yang
sedang mandi di kamar mandi blok E.
Á ÁNN sendiri dikabarkan sampai shock mengetahui kalau bagian
kegiatannya ketika mandi, direkam oleh ML tanpa sepengetahuannya.
Keluarga NN tak terima, sehingga dikabarkan melaporkan kasus
tersebut ke kepolisian.
Á ÁML sendiri diinformasikan sudah diamankan petugas LP dan
tinggal menunggu untuk diserahkan kepada polisi akibat perbuatan
jahilnya merekam rekannya yang sedang mandi, tanpa sepengetahuan
NN.
Á ÁSementara itu, Kasat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel melalui
Kanit PPA Iptu Amelia mengatakan, pihaknya akan menggali informasi
dan data yang lebih akurat lagi untuk kasus tersebut.
Á ÁMuncul kemudian informasi, ML meminta maaf kepada NN dan
memohon agar kasusnya damai dan tidak dilanjutkan ke kepolisian.
à ÃÄ ÄPerbuatan ML mengarah pelanggaran UU Pornografi. à Ãadi

Kejaksaan Sebar Foto Terpidana PKM

MARTAPURAÄ Ä © Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura akhirnya
menyebarkan foto dan data diri para terpidana kasus Pabrik Kertas
Martapura (PKM), yakni Hairul Saleh dan Iskandar Djamaluddin, Kamis
(22/7).
Á ÁKepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura Zulhadi Savitri
Noor SH MH didampingi Kasi Pidsus Agung Pamungkas SH mengatakan,
pihaknya menyebarkan foto dan data diri kedua terpidana kasus PKM,
Hairul Saleh dan Iskandar Djamaluddin, seperti di bandara,
pelabuhan, polresta, dan terminal.
Á Á"Foto dan identitas terpidana kita tempel di bandara,
pelabuhan, terminal dan di tempat yang sering dikunjungi orang
seperti fasilitas umum," ujar Zulhadi.
Á ÁMenurut Zulhadi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres
Banjar dan telah mendapat dukungan penuh dalam pencarian kedua
terpidana. Sedangkan untuk, terpidana Gunawan Santosa, apabila
tidak datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura, maka yang
bersangkutan juga dijadikan DPO (daftar pencarian orang) sama
seperti terpidana Hairul Saleh dan Iskandar Djamaluddin.
Á Á"Foto dan identitas para terpidana akan kita perbanyak untuk
disebarluaskan dengan harapan ada informasi tentang keberadaan
terpidana," ujarnya.
Á ÁZulhadi kembali mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui
keberadaan para terpidana untuk memberitahukan kepada pihaknya atau
ke kepolisian terdekat. "Bagi masyarakat yang mengetahui agar
menghubungi kami dan kami sangat berterima kasih atas bantuannya,"
katanya.
Á ÁMenyinggung soal jaminan dari keluarga terpidana dan kuasa
hukumnya, Zulhadi menegaskan, pihaknya menagih janji mereka yang
memberikan jaminan untuk menghadirkan terpidana apabila sudah ada
salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA).
Á Á"Mereka yang menandatangani surat pernyataan jaminan itu harus
bertanggung jawab, baik itu istri terpidana Hairul Saleh maupun
kuasa hukum terpidananya, begitu pula terhadap terpidana Iskandar
Djamaluddin," tandas Zulhadi,
Á ÁZulhadi menyatakan, mereka yang memberikan jaminan apabila
berupaya menghalangi maka dikenakan ancaman kurungan empat bulan
dua minggu sesuai pasal 216 KUHP.
Á ÁSementara itu, dalam selebaran itu, terpidana Hairul Saleh
beralamat di Jl Tanjung Rema Darat No 20 Rt 04 Martapura, bertinggi
badan 165 cm, warna kulit kuning langsat, bentuk muka oval dan mata
bulat.
Á ÁTerpidana Iskandar Djamaluddin beralamat di Jl Gatot Subroto
Barat VII No 62 Banjarmasin, bertinggi badan 165 cm, warna kulit
coklat, bentuk muka bulat, mata bulat, berkumis dan selalu berkaca
mata putih.
Á ÁSeperti diketahui, MA beberapa waktu lalu melalui petikan amarÔ h) 0*0*0*° ° ÔŒputusan MA tertanggal 19 Januari 2010, mengabulkan kasasi JPU
Kejari Martapura terhadap vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim
PN Martapura terhadap Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin dan
Gunawan Sutanto dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar. Jika sebulan kemudian, Gunawan tidak juga mengembalikan
kerugian negara, maka harta bendanya akan disita untuk kemudian
dilelang oleh negara. Ã Ãdio/adi

Penanganan Korupsi Naik 30 Persen

BANJARMASINÄ Ä © Dalam paparan kinerja kejaksaan di Kalsel, Kajati
Kalsel Abdul Taufiq SH MH membeberkan bahwa pihaknya sudah cukup
berhasil menangani kasus korupsi. Hingga pertengahan tahun ini
saja, sudah 78 kasus yang ditangani, naik 30 persen ketimbang 2009
yang menangani 60 kasus.
Á ÁKajati dalam jumpa pers menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke©50,
Rabu (21/7), menambahkan, hal itu tidak lantas membuat pihaknya
berpuas diri, namun akan semakin terpacu untuk meminimalisir
korupsi di daerah ini.
Á ÁBerdasarkan paparan As Pidsus Kejati Kalsel Erwindu SH MH,
tiap daerah kabupaten menangani lima kasus korupsi, meski ada juga
sekitar lima daerah yang kejaksaannya masih minim menangani kasus
korupsi. Menariknya, di Kejari Pelaihari, menyelidiki sembilan
kasus dan tiga lainnya sudah naik ke penyidikan.
Á ÁSepanjang Januari hingga Juni 2010 ini, setidaknya kejaksaan
sudah mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,4 miliar,
masing©masing bersumber dari penyitaan dari tersangka korupsi Irwan
Baramuli Rp1,6 miliar, Talhah Rp472,3 juta, Sirajul Munir Rp33
juta, Johan Lakuleky Rp10 juta dan Remondsyah Rp338,4 juta.
Á ÁMeski aparat kejaksaan cukup terbatas jumlahnya, kejaksaan
terus berusaha profesional dan maksimal menangani kasus©kasus.
Menurut As Bin Kejati Fudhoil Yamin SH, ada 165 jaksa pria dan 48
jaksa wanita ditambah tenaga TU 221 pria dan 117 wanita. Masih ada
kekurangan 150 tenaga baik jaksa maupun TU jika didasari kebutuhan
ideal.
Á ÁSementara As Intel Kejati Sumardi SH MH menerangkan, khusus
untuk penyelidikan kasus korupsi, tak termasuk pidana khusus
seperti kasus bea dan cukai serta perairan, pihaknya sedang
menyelidiki setidaknya 36 kasus dan 23 di antaranya sudah dinaikkan
ke tingkat penyidikan.
Á ÁSayangnya, Sumardi tidak membeberkan berapa kasus yang
sebenarnya dihentikan dari penyelidikan yang dengan alasan
kekurangan data atau bukti, terpaksa dihentikan penyelidikannya.
Á ÁIntel juga terus mengawasi aliran kepercayaa di Kalsel,
seper\ti Ahmadiyah di Banjarmasin, Mandi Tajeli di Banjarbaru, LDII
di Banjarmasin serta Nur Muhammad di Kandangan.
Á ÁSedangkan As Pidum Kejati Pratikto SH MH menambahkan, kasus
pidana umum yang masih menonjol adalah makin maraknya KDRT,
khususnya Banjarmasin yang mencapai 20 kasus.
Á ÁKemudian, secara keseluruhan, pihaknya menerima SPDP dari
kepolisian sebanyak 1.153 kasus, tahap pertama 1.696 kasus dan
tahap dua 1.637 dan ke tahap penuntutan di pengadilan mencapai
1.708 kasus.
Á Á"Jika ditotal, kejaksaan di Kalsel menangani setidaknya rataªrata sebulan menangani 367 kasus," cetus Pratikto.
Á ÁSementara uang yang dijadikan rampasan negara ada Rp23,1
miliar dari kasus tambang BCMP serta Rp666,7 juta dari kasus©kasus
pidana umum.
Á ÁTak cukup menangani kasus umum dan khusus, Kejati Kalsel
melalui As Was Kejati Kalsel setidaknya telah menindak tiga jaksa
nakal yang merugikan institusi maupun masyarakat pencari keadilan.
Á ÁAda 45 pengaduan terkait jaksa nakal, dan 27 pengaduan sudah
selesai, sedangkan 19 lainnya masih menunggu putusan petinggiÔ h) 0*0*0*° ° Ô Kejaksaan Agung. Tiga jaksa nakal diberi sanksi seperti satu
diberhentikan dengan hormat, satu orang dipecat dan satu orang lagi
diturunkan fungsinya dari jaksa menjadi TU. Ã Ãadi

Ditangkap Ketika Tengah Menakar Sabu

BANJARMASIN © Polisi dari Sat II Dit Narkoba Polda Kalsel pimpinan
AKBP Jimmy A Anes kembali berhasil mengungkap jaringan pengedar
sabu, Selasa (20/7).
Á ÁPertama, polisi menangkap Ijai alias Jay (37), warga Jl
Pekapuran Raya Gg Melati 4 RT 21 Kelurahan Pekapuran Raya
Banjarmasin Timur, ketika transaksi di Jl Pekapuran Raya Gg Melati,
sekitar pukul 20.00 Wita.
Á ÁJay tertangkap setelah polisi yang menyamar sebagai calon
pembeli menemukan bukti di tangan Jay, sepaket sabu dengan berat
kotor 3 gram atau berat bersih 2,80 gram.
Á ÁJay dikenai pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) UU
No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal
empat tahun penjara.
Á Á"Saya memperoleh sabu ini dari Sugi. Itupun saya mau mengambil
kalau ada yang pesan," ucap Jay, pekerja meubel ini polos ketika di
hadapan wartawan, Rabu (21/7).
Á ÁTak ingin membuang kesempatan, tim yang dipimpin Kompol Ade
Indrawan kemudian mendatangi kediaman Sugi (38) di Jl Veteran Gg
Muhajirin RT 26 No 19 Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin Timur,
sekitar pukul 21.30 Wita.
Á ÁBenar saja, ketika dilakukan penggerebekan, polisi mendapati
Sugi di lantai atas rumahnya tengah sibuk menakar sabu untuk
dijadikan sejumlah paketan kecil.
Á ÁSugi yang masih kaget tak bisa berkutik, karena polisi
langsung memperoleh bukti satu paket sabu dengan berat kotor 4,59
gram atau berat bersih 4,39 gram, berikut sebuah timbangan digital.
Á Á"Saya memang menjual sabu dan sudah dua bulan ini berjalan,"
aku ayah satu anak yang mengaku pernah menakar solar ini.
Á ÁAKBP Jimmy mengatakan, untuk Sugi, polisi mengenakan tersangka
dengan pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ã Ãadi

Oknum Polres Banjar Kesandung Sabu

BANJARMASIN © Lagi, seorang oknum anggota polisi kesandung kasus
sabu. Brigadir K, oknum tersebut ditangkap di kediamannya sendiri
oleh polisi dari Sat II Dit Narkoba Polda Kalsel, Selasa (20/7)
sekitar pukul 14.00 Wita.
Á ÁSaat ditangkap, Brigadir K masih tidur©tiduran di rumahnya di
kawasan Balitan III Banjarbaru. Dari kediaman oknum tersebut,
polisi menyita lima paket hemat sabu.
Á ÁRabu (21/7), Kasat II Dit Narkoba AKBP Jimmy A Anes didampingi
Kanit I Kompol Ade Indrawan mengakui bahwa pihaknya berhasil
menciduk Brigadir K yang sudah diduga sebelumnya menyembunyikan
atau menyimpan sabu di rumahnya.
Á Á"Dari informasi warga, disebutkan bahwa oknum polisi ini kerap
terlibat transaksi sabu dan diduga menyimpan sabu di rumahnya.
Kemudian kita langsung bergerak ke sana," jelas Ade.Á x x A Á
Á ÁDitambahkan, ketika polisi menggerebek rumah Brigadir K, yang
bersangkutan tengah tidur©tiduran di ruang tengah sambil melihat
TV.
Á ÁBegitu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, polisi
menemukan lima paket sabu di salah satu ruangan rumah pelaku.
Á ÁBrigadir K kemudian digiring ke Polda Kalsel untuk pemberkasan
sekaligus menjalani proses hukum akibat melanggar UU No 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.
Á ÁJika terbukti secara sah, Brigadir K kemungkinan akan
diberhentikan dari keanggotaan Polri.
Á ÁSementara itu, di hari yang sama, anggota Sat II Dit Narkoba
juga berhasil menangkap dua orang pelaku yang diduga hendak menjual
sabu.
Á ÁBudi (30) dan E'ed (32) ditangkap dalam sebuah aksi penyamaran
polisi sebagai calon pembeli di pinggir Jl Nagasari RT 29 No 1
Kelurahan Mawar Banjarmasin Tengah, sekitar pukul 19.00 Wita.
Á ÁDari tangan Budi, polisi menyita satu paket sabu dengan berat
kotor 0,99 gram atau berat bersih 0,79 gram.
Á ÁKasat II Dit Narkoba AKBP Jimmy A Anes SIK didampingi Kompol
Ade Indrawan mengakui hal tersebut. Menurut Jimmy, salah seorang
anggotanya melakukan penyamaran berpura©pura ingin membeli sepaket
sabu.
Á ÁKemudian, Budi menyanggupi menyediakan sabu dan meminta
pembeli datang ke rumahnya di bilangan Jl Nagasari, samping Nasa
Luxury.
Á ÁBudi lantas menyuruh rekannya, E'ed, warga Jl P Antasari Gg VI
Simpang Penghulu RT 20 Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah.
Á ÁNamun, begitu keduanya terlihat, polisi yang sudah mengintai
dari kejauhan langsung meringkus keduanya saat berada di tepi Jl
Nagasari.
Á Á"Saya hanya menghubungi saja, bukan penjual. Saya tidak dapat
apa©apa dari transaksi itu," kilah Budi. Sedangkan E'ed membantah
dirinya terlibat. Menurutnya, ia hanya kebetulan saja sedang berada
di halaman rumah Budi untuk keperluan lain. "Saya tidak tahu apaªapa, namun ikut ditangkap karena ada di halaman rumah Budi,"
akunya. Ã Ãadi

Senin, 19 Juli 2010

Rudy Beberapa Hari Lagi Akan Diperiksa

JAKARTA © Pemuda Islam dengan massanya sekitar 150©an orang
dipimpin HM Hasan melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Agung
(Kejagung) Jakarta, Senin (19/7). Mereka menuntut agar Rudy Ariffin
yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Pabrik Kertas Martapura
(PKM) segera diperiksa sebagai tersangka.
Á ÁMenurut Hasan, setelah melakukan orasi, perwakilan pendemo
diterima Kasubdit Lidik Pidsus Kejagung, Febri Ardiansyah SH MH di
ruang kerjanya.
Á ÁDikatakan, setelah berdialog, Febri berjanji dalam waktu dua
hari akan memberikan kabar mengenai kasus tersebut. Bahkan, kasus
PKM tersebut sebenarnya sudah dalam tahap penyelidikan.
Á ÁDikatakan, Febri masih ada kesibukan karena sedang serah
terima jabatan, sehingga perlu waktu dua hari untuk mengecek berkas
kasus tersebut.
Á ÁKoordinasi akan dilakukan oleh Kejagung bersama Kejati Kalsel.
Sumber di Kejati Kalsel juga menyebutkan, ada kemungkinan bahwa
kasus PKM yang sudah terbukti ada korupsi sesuai putusan Mahkamah
Agung akan berlanjut dengan tersangka lainnya.
Á ÁApakah pemeriksaan akan mengarah ke Rudy sebagai mantan Bupati
Banjar saat kejadian? Kajati Kalsel Abdul Taufiq SH MH mengatakan
masih mempelajari berkas.
Á ÁSementara itu, LSM Pos Kepedulian Masyarakat (PKM) dengan
tegas meminta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan terpilih untuk dibatalkan.
Á ÁAlasannya karena masyarakat Kalsel yang religius pada dasarnya
menolak pelantikan kembali Gubernur Kalsel terpilih Drs H Rudy
Ariffin yang mereka nilai terlibat korupsi PKM yang merugikan uang
negara hingga Rp6,3 miliar.
Á ÁKetua LSM PKM Kasirin Roesiady atau biasa dipanggil Yudho yang
datang ke redaksi Mata Banua, Senin (19/7) pukul 12.00 Wita,
mengatakan mereka secepatnya akan melaporkan ke Mendagri RI agar
pelantikan dibatalkan.
Á ÁDitambahkan Yudho mantan anggota pasukan elit Kesatuan Mobil
Brigade (Mobrig) tahun 1963 berpangkat kopral ini menduga bahwa
diulur©ulurnya pelaksanaan eksekusi bagi terpidana perkara kasus
Pabrik Kertas Martapura (PKM) yaitu Gunawan S, Iskandar dan Hairul
Saleh karena aparat hukum di daerah mandul dan impotent.
Á Á"Diduga oknum©oknum jaksa dan oknum hakim dan oknum©oknum yang
lain yang diduga telah menerima suap dari oknum Gubernur Kalsel Drs
H Rudy Ariffin," kata Kasirin alias Yudho menegaskan.
Á ÁMenurutnya, molornya eksekusi terpidana Gunawan, Iskandar dan
Hairul Saleh untuk dieksekusi justru membuat kesan tebang pilih
terhadap penanganan perkara ini.
Á ÁHal itu terbukti bahwa Rudy Ariffin sebagaimana pelaku utama
dalam perkara tersebut ternyata tidak ikut dijebloskan dalam
penjara sebagai konsekwensi dari hasil perbuatanya itu.
Á ÁDengan telah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) bagi
para terpidana perkara kasus PKM, maka Rudy Ariffin sebagai pelaku
utama dalam kasus tersebut, mutlak harus ikut bertanggung jawab dan
Rudy Ariffin harus diperiksa kembali sebagai tersangka. Ã Ãrds/adi

Pembekuk Buronan Pembobol Bank Dapat Reward

BANJARMASINÄ Ä © Lima polisi anggota tim pembekuk Tuki (44), buronan
pembobol Bank Danamon Kotabaru, diberikan reward dan penghargaan
oleh Kapolda Kalsel Brigjen Pol Untung S Rajab, Senin (19/7) dalam
apel Senin di halaman Mapolda Kalsel.
Á ÁKelima aparat anggota Dit Reskrim Polda Kalsel yang dinilai
berjasa itu adalah Aiptu Suhaili, Bripka M Noor Toha, Brigadir
Saeful Bahrudin, Brigadir Wahyudi SSos dan Briptu Eddy Yanto Yoren.
Á Á"Mereka ini layak mendapat penghargaan karena berhasil
membekuk buronan pembobol Bank Danamon Kotabaru beberapa waktu
lalu. Prestasi ini patut dicontoh oleh anggota yang lain," ujar
Brigjen Untung dalam sambutannya.
Á ÁKapolda bahkan menyayangkan ada oknum kapolres yang justru
membuat institusi menjadi sorotan. Kapolres yang semestinya sebagai
atasan bisa ditiru, justru memberikan contoh yang kurang baik
kepada bawahannya.
Á ÁAiptu Suhaili dkk memang dikenal di kalangan wartawan, kerap
berhasil menciduk buronan meskipun sang buronan melarikan diri
keluar Kalsel.
Á ÁSebagaimana diketahui, Buser Sat I Krimum Dit Reskrim Polda
Kalsel yang terus melacak dan mengejar Tuki (50), buronan pembobol
Bank Danamon Kotabaru senilai Rp2,1 miliar, sejak sebulan lebih,
akhirnya berhasil meringkus tersangka di Sleman DI Jogjakarta,
Jumat (2/7) sekitar pukul 01.00 Wita.
Á ÁTuki sebelumnya menghilang pasca menguras isi brankas bank
yang semestinya ia jaga keamanannya itu, Sabtu (15/5) lalu.
Á ÁPolisi berupaya melacak pelarian Tuki dengan jalan memintai
keterangan sejumlah saksi mata termasuk keluarga Tuki.
Á ÁTuki membelanjakan sebagian uang curiannya, seperti membeli
Honda Vario, mobil Suzuki Carry senilai Rp200 juta serta membeli
sebuah rumah di Kompleks Prambanan RT 1 Sleman.
Á ÁDi rumah yang dibelinya seharga Rp86 juta itulah akhirnya Tuki
tertangkap aparat Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel yang
bekerja sama dengan Polres Sleman, Jumat (2/7) dini hari.
Á Á"Saya bukan penjahat, tetapi karena hanya kecewa dengan
manajemen Danamon. Kalau saya mau, saya akan ambil semua uang dalam
brankas yang bernilai Rp15 miliar," cetusnya lagi.
Á ÁTuki mengaku juga bahwa sebagian besar uang curian ia titipkan
ke seorang temannya. Namun, siapa temannya itu dan ke mana saja
uang yang dicurinya disimpan, masih belum diungkapnya.
Á ÁWarga Jl Simpang Karya RT 11 Kotabaru ini masih menjalani
pemeriksaan oleh polisi yang ingin mengetahui ke mana saja barang
bukti digelapkan Tuki. Ã Ãadi

SHM Muhidin Bakal Diambil Paksa

BANJARMASINÄ Ä © H Muhidin, pemenang Pemilukada Banjarmasin 2010,
disinyalir masih belum mau menyerahkan SHM No 21/1972 yang
bermasalah kepada penyidik Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel.
Hal itu, membuat penyidik 'geram' dan berencana mengambil paksa SHM
tersebut.
Á ÁPadahal, penyidik beberapa waktu lalu terlanjur memegang izin
penyitaan dari Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin. Izin diberikan
mengingat SHM tersebut diperlukan sebagai barang bukti dan akan
diperiksakan ke laboratorium untuk diteliti keasliannya.
Á ÁPenyitaan SHM 21/1972 dari tangan H Muhidin, selaku pembeli
lahan di Jl A Yani Km 17 Gambut dari Emmy, didasarkan penetapan
penyitaan dari PN Banjarmasin No 721/Pen.Pid/2010/PN Bjm akhir Mei
2010.
Á Á"Sudah dua kali kita minta agar SHM diserahkan, namun tak juga
dihiraukan. Jika tidak diserahkan juga, kita akan lakukan upaya
paksa, mengingat izin pengadilan sudah ada," ujar sumber.
Á ÁPenyidik pada Kamis (17/6) lalu sudah melakukan pematokan
dan pemasangan plang di lokasi tanah sebagai tanda bahwa tanah
tersebut disita sebagai barang bukti dalam kasus penyerobotan lahan
milik Nirwanati yang diduga dilakukan Emmy.
Á ÁTanah bermasalah yang dibeli Muhidin diduga seharga Rp200 juta
itu juga disita 3 Juni 2010 lalu sebagaimana penetapan PN Martapura
No 188/Pen.Pid/2010/PN Mtp.
Á ÁH Muhidin disinyalir sumber di Kejati Kalsel juga mungkin jadi
tersangka jika terbukti menadah tanah bermasalah tersebut
sebagaimana ketentuan dalam pasal 480 KUHP.
Á ÁEmmy sendiri sudah dipastikan terkena pasal 385 KUHP alias
melakukan tindakan penyerobotan harta milik orang lain tanpa hak.
Namun, untuk pasal pemalsuan SHM sebagaimana diatur dalam pasal 263
KUHP, penyidik masih perlu memeriksa keaslian SHM tersebut ke Lab
Forensik Polda Jatim.
Á ÁSebagaimana diketahui, selembar SHM No 21/1972 dan sebidang
tanah di Jl A Yani Km 17 Gambut yang masih bermasalah dan kebetulan
berada di tangan H Muhidin, disita petugas kepolisian dari Sat I
Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel.
Á ÁEmmy, warga Banjarbaru dilaporkan Nirwanati (68), warga Jl
Pulo Mas III A/9 RT 004 RW 012 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau
Gadung Jakarta Timur karena diduga sudah merugikan pelapor, setelah
memalsukan SHM No 21/1972.
Á ÁKuasa hukum Nirwanati, Ketut Bagiada SH yang berkantor Jl Hang
Tuah No 34A Sanur, Denpasar, Bali menerangkan kepada pers, akibat
tindakan Emmy, kliennya mengalami kerugian hingga Rp2 miliar,
akibat tanah miliknya di Jl A Yani Km 17,45 Gambut, Kabupaten
Banjar sesuai SHM Nomor 537, pengeluaran Sertifikat Sementara
tanggal 10 Nopember 1977, di Desa Gambut, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Gambar Situasi No 602/77 seluas 10.000 meter
persegi atas nama Nirwanati, diserobot Emmy.
Á ÁDari hasil penelitian tim ad hoc yang ditandatangani Kepala
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Amir Machmud Tjiknawi SH MH, diduga kuat SHM No 21/1972
atas nama Miansyah palsu atau hasil menyontek SHM SHM No 21/1972
atas nama L Koenoem yang letak tanahnya di Jl A Yani Km 13,600. Ã Ãadi

Warga Etnis Pilih Tidak Kembali

BANJARBARUÄ Ä © Warga salah satu etnis yang diusir massa di Desa
Kampung Baru Kecamatan Cempaka memilih tidak kembali ke Desa
Kampung Baru dan lebih memilih tinggal dengan keluarganya yang
bertempat tinggal terpisah©pisah di Banjarmasin dan Banjarbaru.
Á ÁSalah seorang warga etnis tersebut Mat Khalil mengatakan,
Kalimantan merupakan kampung halaman mereka, karena mereka dan
anak©anaknya dilahirkan di daerah ini. Bahkan, warga mereka ada
yang nikah dengan warga asli Kalsel, seperti di Kandangan dan
Banjarmasin. Á ¸ ¸ Á
Á Á"Kami sudah mendarah daging di sini, di antara kami sudah ada
yang kawin dengan orang Kandangan dan Banjarmasin, serta sudah
punya anak cucu di Kalimantan sejak lama," katanya dalam Forum
Rapat Koordinasi di Mapolresta Banjarbaru, Senin (19/7).
Á ÁDalam pertemuan yang dihadiri Kapolresta Banjarbaru AKBP Aby
Nursetyanto dan perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemko
Banjarbaru ini, Mat Khalil menjelaskan, orangtua mereka kini sudah
tidak ada lagi di Madura. Sedangkan untuk kembali ke Kalteng mereka
rasanya tidak mungkin karena tidak diperkenankan lagi.
Á ÁMat Khalil sendiri saat ini tinggal di tempat sepupunya yang
beralamat di Balitan Banjarbaru. Sementara, anaknya masih belum
turun sekolah karena semua buku pelajaran dan pakaian sekolah
miliknya masih berada di lokasi kejadian. Karena itu pula, pada
kesempatan itu, Mat Khalil meminta kepada forum untuk membantu
membawakan barang©barang milik mereka yang masih tertinggal di
Kampung Baru.
Á ÁMat Khalil yang mewakili warga etnis ini mengakui kalau
pihaknya memang bersalah. Namun, warga setempat setidaknya bisa
memberi batas waktu untuk meninggalkan rumah mereka, agar pihaknya
bisa mempersiapkan segala sesuatunya.
Á Á"Saat di Kalteng dulu, semua barang bisa kami bawa, karena ada
pengumuman satu minggu harus segera meninggalkan kampung, tapi di
Cempaka tiba©tiba sekali, orang©orang langsung datang dan tidak
memberi kami kesempatan," ucapnya.
Á ÁLurah Cempaka Misjuadi menuturkan, mengenai masalah aset milik
ketujuh kepala keluarga pendatang tersebut, pihaknya bersama warga
akan menfasilitasi penjualannya. Apabila nantinya terjual maka
hasilnya akan diberikan kepada warga pendatang tersebut. Aset milik
warga pendatang tersebut rata©rata memang sudah dilengkapi surat
bukti kepemilikan.
Á ÁSementara itu, Dinas Sosial Kota Banjarbaru tengah mengusulkan
bantuan dana ke Pemprov Kalsel untuk membantu ketujuh kepala
keluarga pendatang ini. Mengenai pendidikan anak©anak warga
pendatang tersebut, Camat Cempaka Masjuddin Noor menyatakan,
pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Banjarbaru
agar anak©anak tersebut tetap melanjutkan sekolahnya.Á x x A Á
Á ÁKapolda Kalsel Brigjen Untung S Rajab yang meninjau langsung
para pengungsi di teras belakang Mapolresta berpesan kepada para
warga pendatang agar nantinya di tempat yang baru dapat lebihÔ h) 0*0*0*° ° Ô menghormati adat istiadat dan norma©norma penduduk setempat dan
dapat belajar dari peristiwa ini.
Á ÁSekadar diketahui, pada Jumat (16/7) terjadi pengusiran oleh
massa terhadap warga etnis di Desa Kampung Baru. Peristiwa ini
dipicu ulah Rohim, yang merupakan warga etnis yang memukul salah
seorang warga setempat hingga berdarah. Massa marah dan melakukan
pengrusakan terhadap tujuh buah rumah yang ditempati warga etnis
tersebut. Massa juga sepakat menolak warga etnis untuk kembali ke
Kampung Baru.Ã Ã dio/adi

Minggu, 18 Juli 2010

LVRI Tuntut Tanah PKM Kembali

MARTAPURAÄ Ä © Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan menuntut hak atas tanah seluas 35
hektare yang kini sedang bersengketa dengan PT Golden.
Á ÁKepala Biro Bidang Ideologi, Politik dan Keamanan LVRI
Kebupaten Banjar, H Mulyadi di Martapura, Minggu (17/7) menuturkan,
mereka hanya menuntut agar hak mereka atas tanah milik veteran
pejuang itu dikembalikan karena mereka mempunyai bukti kepemilikan
sah atas tanah tersebut.
Á Á"Kami meminta kepada pihak pemerintah setempat dapat
mengembalikan tanah milik LVRI karena kami mempunyai bukti yang sah
atas tanah seluas lebih kurang 35 hektare itu," lanjutnya.
Á ÁApabila Pemerintah Kabupaten Banjar tidak bisa mengupayakan
untuk mengembalikan hak tanah mereka maka pihak LVRI akan berjuang
demi merebut hak atas tanah itu.
Á ÁMulyadi juga mengatakan, tanah milik LVRI itu sebelum
digunakan oleh pihak PT Golden yang hanya mempunyai hak guna
bangunan (HGB) sejak tahun 1980 dan sekarang HGB tersebut sudah
berakhir.
Á ÁNamun sayangnya dalam pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Banjar pada waktu itu tidak melibatkan LVRI
Kalsel sebagai pemilik tanah seluas 35 hektare tersebut.
Á ÁSehingga dengan adanya hal tersebut maka pihak LVRI menuntut
kepada pemerintah setempat agar hak kepemilikan tanah seluas 35
hektare itu dikembalikan kepada LVRI Kabupaten Banjar.
Á ÁSebelumnya tanah milik LVRI itu dibangun Pabrik Kertas
Martapura (PKM). LVRI menuntut tanah tersebut berdasarkan bukti
surat kepemilikan tanahi.
Á ÁPihak LVRI diamanahi untuk merebut kembali tanah eks PKM itu
yang sekarang diduga dibagi menjadi tiga tempat diantaranya tanah
yang dibangun Rumah Sakit Ratu Zaleha, Pasar Sekumpul dan sarang
burung walet tepat di belakang RS Ratu Zaleha.
Á ÁMulyadi menambahkan, lahan eks PKM dulunya milik LVRI namun
pada saat berjalan, mengalami kendala maka oleh pemerintah pusat
diserahkan kepada PT Golden dengan status HGB.
Á ÁTapi sayangnya ucap Mulyadi yang juga Wakil Ketua Pembela
Veteran, pemerintah setempat hanya mengganti rugi dengan pihak PT
Golden bukan dengan LVRI Kabupaten Banjar yang berada di Martapura.
Á ÁDengan adanya eksekusi terhadap terdakwa kasus penggelembungan
dana ganti rugi lahan PKM yakni atas nama mantan Kabag Perlengkapan
Pemkab Banjar Hairul Saleh dan mantan Kepala BPN Martapura Iskandar
Djamaludin serta Gunawan, pimpinan PT Golden pada Juli 2010, pihak
LVRI juga terus mengajukan gugatan melalui jalur hukum untuk
merebut hak mereka. Ã ÃÄ Ä
Á ÁSementara pihak PT Golden hanya berpegang pada rekomendasi
departemen perindustrian yang asal muasalnya tidak jelas. Jalur
hukum yang sudah ditempuh selama ini oleh pihak LVRI melalui sidang
di PN Martapura telah dilakukan secara maraton.
Á Á"Lahan itu jelas milik kami, karena kami punya segelnya
sedangkan PT Golden hanya mempunyai sertifikat yang asal sertifikat
itu tidak jelas," kata Mulyadi.
Á Á"Lambatnya gugatan oleh LVRI lantaran mereka tidak dibantu
oleh kuasa hukum untuk mengurus permasalahan sengketa tanah atau
lahan itu, dan mereka terkendala soal dana yang sangat minim,"Ô h) 0*0*0*° ° Ô katanya.
Á ÁLahan PKM itu dulunya dibeli oleh anggota veteran bernama Yusi
selaku ketua pembebasan lahan dan diketahui oleh Camat Martapura
Bahrin dan waktu itu yang menjadi Asisten Wedana adalah Zainal.
Á ÁPihak LVRI Banjar optimistis atas tuntutan hak atas tanah
tersebut dikarenakan kasasi LVRI terhadap lahan PKM itu dikabulkan
oleh pihak Mahkamah Agung.
Á ÁRencananya apabila kasus lahan PKM ini dapat diperjuangkan dan
dimenangkan oleh pihak LVRI maka hasilnya akan dibagi rata untuk 12
kabupaten/kota di Kalsel, lanjut Mulyadi
Á ÁKesejahteraan dan perhatian pemerintah terhadap para veteran
penjuang cukup minim, untuk itu diharapkan pemerintah setempat bisa
memperhatikan kesejahteraan anggota pembela veteran yang kini
tinggal sekitar 900 orang, ucap Mulyadi. Ã Ãant/adi

Situasi Berangsur Kondusif

BANJARBARUÄ Ä © Situasi dan kondisi di Desa Kampung Baru Kelurahan
Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pascaaksi
perusakan rumah warga etnis tertentu oleh warga setempat
berlangsung aman dan kondusif.
Á Á"Suasana disekitar lokasi kejadian dan Kelurahan Cempaka pada
umumnya berlangsung aman dan kondusif pascakejadian Jum`at (16/7)
siang kemarin," ujar Kapolsek Banjarbaru Timur, AKP Pardiyadi,
Minggu (17/7).
Á ÁSuasana yang sempat memanas hingga menyulut emosi puluhan
warga sekitar dengan melampiaskan kemarahan kepada seorang warga
etnis tertentu berinisial Roh yang berbuntut perusakan tujuh rumah
warga sudah berhasil diredam.
Á Á"Warga sudah tidak lagi emosi terlebih kami bersama unsur
Muspika dibantu tokoh agama dan tokoh masyarakat meminta warga
tenang sehingga suasana sudah kembali aman dan kondusif,"
ungkapnya.
Á ÁDikatakan, pihaknya bersama unsur Muspika Cempaka sudah
mengadakan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan
perwakilan warga di Mapolsek Banjarbaru Timur dan warga
menyampaikan tiga poin pernyataan sikap.
Á ÁPertama warga Kelurahan Cempaka tidak menghendaki kedatangan
warga pendatang di wilayah mereka termasuk sejumlah warga pendatang
yang sudah diusir dan rumahnya dirusak warga dalam kejadian sehari
sebelumnya.
Á ÁKedua warga siap menjaga keamanan aset baik berupa bangunan
rumah maupun tanah milik warga pendatang yang sudah meninggalkan
rumahnya dan jika dijual maka prosesnya difasilitasi pihak
kelurahan dan kecamatan.
Á ÁPoin ketiga warga tidak akan merusak aset yang ditinggalkan
pemiliknya dan siap menjaga suasana tenang dan kondusif yang selama
ini tercipta demi kemaslahatan seluruh warga khususnya di Kecamatan
Cempaka.
Á Á"Kami menghormati keinginan warga itu dan sesuai prosedur,
pernyataan sikap ditandatangani perwakilan warga kemudian kami
serahkan kepada wali kota ditembuskan kepada unsur Muspida Kota
Banjarbaru untuk menyikapinya," ujar kapolsek.
Á ÁDitambahkan, demi menjaga situasi dan kondisi di lapangan
sejumlah petugas kepolisian dibantu personel Brimob Polda Kalsel
dan anggota TNI melakukan pengamanan di sekitar lokasi dengan cara
rutin berpatroli.
Á Á"Pengamanan di sekitar lokasi kejadian diperkirakan masih
berlangsung selama dua hingga tiga hari ke depan tergantung situasi
dan kondisi dilapangan. Namun sejauh ini kondisi sudah tenang dan
kondusif," katanya.
Á ÁSementara itu, warga etnis tertentu yang rumahnya dirusak
massa dan meminta perlindungan kepada polisi sudah menempati sebuah
ruangan bekas tempat latihan menembak di belakang Mapolresta
Banjarbaru.
Á ÁWarga yang jumlahnya sebanyak 24 jiwa terdiri dari orang tua,
dewasa dan anak©anak menempati ruangan itu yang dipenuhi berbagai
perabotan seperti kasur busa, televisi dan kursi yang sempat
diselamatkan dari aksi perusakan massa.
Á Á"Warga kami yang ada di sini masih minta perlindungan danÔ h) 0*0*0*° ° Ô apabila memang tidak diterima lagi kembali di tengah©tengah
lingkungan warga Kampung Baru maka mereka mengharapkan dicarikan
jalan keluar oleh pihak berwenang dan instansi terkait lainnya,"
ujar tokoh warga pendatang, H Markalam ditemui di tempat
penampungan sementara. Ã Ãant/adi

Warga Diimbau Menahan Diri

BANJARMASINÄ Ä © Pasca kerusuhan di Desa Kampung Baru, Kecamatan
Cempaka, Banjarbaru yang dipicu ulah Rohim, warga etnis tertentu,
Dit Reskrim Polda Kalsel mengambil alih penanganan kasus tersebut.
Rohim kini menjalani pemeriksaan dan penahanan di Polda Kalsel.
Á ÁSabtu (17/7), Kapolda Kalsel Brigjen Pol Untung S Rajab
melalui Kabid Humas AKBP Edi Citianto kepada wartawan mengimbau
kepada warga setempat agar bisa menahan emosi dan mengendalikan
diri.
Á ÁIa berharap, kejadian yang sudah terjadi tidak sampai meluas
karena justru akan merugikan semua pihak.
Á ÁMenurutnya, permasalahan pokok biar diselesaikan secara hukum
dan diharap warga mempercayakan penanganannya kepada pihak
berwajib.
Á Á"Tahan diri dan tidak perlu mengedapankan emosi karena hanya
akan merugikan semua pihak. Biar kasus ini diserahkan kepada pihak
berwajib yang akan memprosesnya secara profesional dan
proporsional," tuturnya.
Á ÁEdi menginformasikan bahwa upaya meredam situasi panas sudah
dilaksanakan dengan jalan mediasi antar tokoh masyarakat dan sudah
dilaksanakan di Mapolsekta Banjarbaru Timur.
Á ÁSementara itu, Rohim (20), bujangan yang kini diamankan oleh
Polda Kalsel karena diduga melakukan pemukulan terhadap korban,
Isam, warga setempat terlihat sedih ketika diwawancarai wartawan.
Á ÁRohim menyatakan permohonan maaf kepada orang tuanya. "Saya
minta maaf kepada ibu dan keluarga," katanya pelan.
Á ÁDisinggung apakah memang dirinya memacu sepeda motor dengan
kecepatan tinggi dan berisik, Rohim membantahnya.
Á ÁMenurutnya, kejadian itu bermula saat dirinya ditegur oleh
Isam (40). Dikatakan, ia awalnya ditantang Isam berkelahi, namun ia
selalu menghindar.
Á Á"Dia (Imis) kemudian memukul dua kali namun saya hindari.
Namun saya terus dipukul sehingga terpaksa saya tangkis dan balik
memukul, sehingga kena hidungnya," jelasnya.
Á ÁKejadian pada Jumat (16/7) sekitar pukul 11.00 Wita itu,
berbarengan dengan ramainya warga yang sedang berkumpul karena
sedang ada kampanye.
Á ÁKemudian, aparat Polsek Cempaka melakukan pengamanan terhadap
pihak yang bertikai. "Saya diamankan ke kantor Polsek Cempaka,
kemudian ke Polres Banjarbaru," ucap pria ini.
Á ÁRohim menduga, permasalahannya itu ia yakini hanya karena
motif dendam lama, karena kakaknya pernah menabrak warga setempat.
Hanya saja, yang membuatnya bingung, permasalahan kakaknya itu
sebenarnya sudah diselesaikan dengan damai, karena kakaknya sudah
memberi ganti rugi terhadap korban yang tertabrak.Ã ÃÄ Ä
Á ÁSebagaimana diketahui, akibat nila setitik rusak susu
sebelanga. Pepatah ini sepertinya tepat dialamatkan kepada Rohim,
seorang warga etnis tertentu yang sering berbuat ulah di Desa
Kampung Baru Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.
Á ÁKarena sikap arogannya yang memukul salah seorang warga
setempat, massa akhirnya melampiaskan kemarahan yang selama ini
dipendamnya dengan mengusir puluhan warga etnis tertentu tersebut,
Jumat (16/7).
Á ÁBukan hanya itu, massa juga merusak tujuh buah rumah wargaÔ h) 0*0*0*° ° Ô etnis yang tersebar di Desa Kampung Baru, dan mengobrak©abrik isi
rumah yang sudah ditinggalkan para warga etnis tersebut. Ketujuh
rumah warga etnis tersebut atas nama, Astiwar, M Kholil, Khairun,
Sabrun, Madi, dan Siyam.
Á ÁMenurut keterangan beberapa warga setempat, peristiwa ini
diawali pemukulan yang dilakukan Rohim kepada Isam yang
mengakibatkan Isam mengalami luka di wajah. Rohim yang kini sudah
ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Banjarbaru, pada Jumat
(16/7) sekitar pukul 11.00 Wita, lalu lalang dengan sepeda motor
yang dikendarainya dengan suara yang bising.
Á ÁKemudian oleh korban ditegur karena pada saat itu ada
pertemuan antara warga dengan tokoh masyarakat dan salah satu calon
kepala daerah Kota Banjarbaru. Bukannya mematuhi teguran itu,
sebaliknya tersangka yang saat itu berboncengan dengan temannya
menghentikan sepeda motornya dan justru memukul korban hingga luka
di wajahnya.
Á Á"Kejadian pemukulan itu sekitar pukul 11.00 Wita, waktu itu
ada pertemuan dengan salah satu calon kepala daerah, tapi setelah
ditegur Rohim malah menantang dan memukul Isam sampai berdarah,"
ujar salah seorang warga.
Á ÁMungkin masyarakat masih merasa jengkel dengan ulah tersangka
sehingga bentuk kemarahan itu diwujudkan dengan pengusiran terhadap
tersangka dan warga etnis lainnya.
Á ÁMenurut warga tadi, sebelum kejadian ini, sudah beberapa kali
terjadi keributan yang dilakukan warga etnis ini, namun warga
setempat masih sabar dan tidak meladeni. "Warga etnis ini ada yang
membuat ulah dengan warga setempat, berkelahi di pasar, dan Rohim
sendiri sering membuat ulah," ujarnya. Ã Ãadi

Jumat, 16 Juli 2010

Saat Tersentuh


Saat Tersentuh)

 

Kehangatan kasihmu hadir dalam mimpiku

Dalam pelukanmu terasa hatiku damai

Ku bawa kau ke sana

Di awan putih salju

Ku tak ingin sendiri walau dalam mimpi

 

Reff

Saat kau dekat oh bahagianya hatiku

Saat ku pejam mata kau ada

Akan ku peluk dirimu

Dan ku ungkapkan segalanya

Sejuta rasa yang ada dalam jiwa

 

Sesungguhnya cintaku hanyalah untukmu

Kau tumpuan jiwaku selama-lamanya.


Jaringan Sabu Ratusan Juta Rupiah Dibekuk

BANJARMASINÄ Ä © Dua orang pengedar sabu seberat 50 gram yang bernilai
Rp95 juta, yakni Erla alias Encong (36) dan Ahya (35) berhasil
ditangkap oleh petugas Sat I Dit Narkoba Polda Kalsel, Kamis (15/7)
sekitar pukul 17.30 Wita.
Á ÁDari tangan Ahya, polisi mendapati bungkusan hitam berisi
paketan besar seberat 50 gram yang sebenarnya hendak dijual dalam
transaksi di Jl A Yani Km 2, depan Gg Muhajirin samping Bank
Danamon.
Á ÁBaik Encong, warga Kompleks Pinus Baru Jl Kutai No 5 RW 02/01
Banjarbaru dan Ahya, warga Jl Sulawesi Gg Palopo RT 14 RW 04 No 3A
Pasar Lama, Banjarmasin mengakui jika barang haram adalah milik Oji
yang kini masih buron.
Á ÁJumat (16/7) Kasat I Dit Narkoba AKBP Made Wijana didampingi
Kanit I Kompol M Rifai membenarkan jika pihaknya berhasil membekuk
dua pengedar sabu 50 gram atau berat bersih 49,32 gram dalam suatu
aksi penyamaran anggotanya.
Á Á"Kita mendapat informasi bahwa Oji merupakan bandar sabu,
kemudian dari anak buahnya yang sudah tertangkap duluan, kita coba
pancing, dan ternyata berhasil. Hanya saja, Oji tidak melakukan
transaksi langsung, karena ternyata juga menyuruh orang suruhannya.
Oji kini menjadi buronan," jelasnya.
Á ÁInformasi terhimpun, Kamis (15/7) sekitar pukul 13.00 Wita,
dalam sebuah penyamaran, polisi berhasil membekuk Hsn (31) dan Imis
(34) di rumah Hsn, Jl Pekapuran Raya Gg Ratu Riang RT 1
Banjarmasin.
Á ÁDari tangan keduanya, polisi menyita tujuh paket sabu seberat
2,56 gram. Informasi diperoleh jika sabu bersumber dari Oji.
Á ÁLantas, Oji coba dikontak dan dipancing dan ternyata pancingan
berhasil. Oji mengaku mampu menyediakan sabu seberat 50 gram,
asalkan ada dananya.
Á ÁPetugas polisi yang menyamar mengatakan bahwa uang senilai
Rp95 juta ada, namun harus dilihat terlebih dahulu barangnya.
Á ÁTernyata Oji cukup cerdik karena hanya melanjutkan kontak
telepon melalui anak buahnya, Encong. Encong lalu menentukan agar
transaksi dilaksanakan di Jl A Yani Km 2 depan Bank Danamon.
Á ÁPetugas lalu melakukan pengintaian. benar saja, tak berapa
lama di lokasi bakal transaksi melintas Encong. Encong kemudian
masuk ke dalam mobil calon pembeli yang ternyata adalah polisi.Á (#(#K Á
Á ÁBegitu diperlihatkan uangnya, Encong lalu mengontak rekannya
Ahya, yang memegang sabu agar segera merapat ke lokasi.
Á ÁSelesai mengontak, polisi lalu menangkap Encong yang terkagetªkaget karena baru sadar ia telah berhadapan dengan polisi yang
sengaja menyamar jadi pembeli sabu.
Á ÁTak butuh waktu lama, polisi pun segera menangkap Ahya yang
datang ke lokasi. Begitu digeledah, benar saja ada barang haramÔ h) 0*0*0*° ° Ô sabu seberat 50 gram.
Á Á"Saya hanya disuruh Oji mengantarkan barang ini kepada
pembeli. Namun, saya butuh teman (Ahya) untuk menemai transaksi
ini," aku Encong.
Á ÁAhya pun mengaku hanya diminta Encong menemani dengan imingªiming diberi upah Rp500 ribu jika transaksi berhasil. "Saya butuh
uang meski tahu yang dibawa Encong adalah sabu," sesalnya.
Á ÁPara tersangka dijerat dengan pasal 114 UU No 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dengan ancaman minimal lima tahun penjara. Ã Ãadi

Puluhan Warga Etnis Tertentu Diusir Paksa

BANJARBARUÄ Ä © Akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Pepatah ini
sepertinya tepat dialamatkan kepada Rohim, seorang warga etnis
tertentu yang sering berbuat ulah di Desa Kampung Baru Kecamatan
Cempaka, Kota Banjarbaru.
Á ÁKarena sikap arogannya yang memukul salah seorang warga
setempat, massa akhirnya melampiaskan kemarahan yang selama ini
dipendamnya dengan mengusir puluhan warga etnis tertentu tersebut,
Jumat (16/7).
Á ÁBukan hanya itu, massa juga merusak tujuh buah rumah warga
etnis yang tersebar di Desa Kampung Baru, dan mengobrak©abrik isi
rumah yang sudah ditinggalkan para warga etnis tersebut. Ketujuh
rumah warga etnis tersebut atas nama, Astiwar, M Kholil, Khairun,
Sabrun, Madi, dan Siyam.
Á ÁMenurut keterangan beberapa warga setempat, peristiwa ini
diawali pemukulan yang dilakukan Rohim kepada Isam yang
mengakibatkan Isam mengalami luka di wajah. Rohim yang kini sudah
ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Banjarbaru, pada Jumat
(16/7) sekitar pukul 11.00 Wita lalu lalang dengan sepeda motor
yang dikendarainya dengan suara yang bising.
Á ÁKemudian oleh korban ditegur karena pada saat itu ada
pertemuan antara warga dengan tokoh masyarakat dan salah satu calon
kepala daerah Kota Banjarbaru. Bukannya mematuhi teguran itu,
sebaliknya tersangka yang saat itu berboncengan dengan temannya
menghentikan sepeda motornya dan justru memukul korban hingga luka
di wajahnya.
Á Á"Kejadian pemukulan itu sekitar pukul 11.00 Wita, waktu itu
ada pertemuan dengan salah satu calon kepala daerah, tapi setelah
ditegur Rohim malah menantang dan memukul Isam sampai berdarah,"
ujar salah seorang warga.
Á ÁMungkin masyarakat masih merasa jengkel dengan ulah tersangka
sehingga bentuk kemarahan itu diwujudkan dengan pengusiran terhadap
tersangka dan warga etnis lainnya.
Á Á"Massa yang sudah sangat marah mencari tersangka dan setelah
menemukannya massa menghajar tersangka hingga babak belur,
untungnya pada saat itu ada aparat kepolisian sehingga tersangka
berhasil diamankan," ujarnya.
Á ÁNamun, rupanya kemarahan massa tidak habis sampai di situ.
Terbukti, sebanyak tujuh buah rumah etnis tersebut yang tersebar di
RT 19, 20, 21, dan 41 Desa Kampung Baru menjadi sasaran amuk massa.
"Satu persatu rumah itu dihancurkan karena massa sudah sangat
marah, dan sepertinya kesabaran massa sudah habis," katanya.
Á ÁMenurut warga tadi, sebelum kejadian ini, sudah beberapa kali
terjadi keributan yang dilakukan warga etnis ini, namun warga
setempat masih sabar dan tidak meladeni. "Warga etnis ini ada yang
membuat ulah dengan warga setempat, berkelahi di pasar, dan Rohim
sendiri sering membuat ulah," ujarnya.
Á ÁDari pengakuan banyak warga setempat, mereka tidak ingin warga
etnis tersebut kembali ke Desa Kampung Baru. "Seharusnya merekaÔ h) 0*0*0*° ° Ô bisa©bisa membawa diri di kampung orang, kami tidak mau mereka
kembali ke Kampung Baru," tegasnya yang diamini warga lainnya.
Á ÁSementara itu, hasil pertemuan antara Kapolres Kota Banjarbaru
AKBP Aby Nursetyanto dengan tokoh masyarakat Guru Husaini, dan para
RT setempat menyatakan, massa diminta tidak lagi melakukan
pengrusakan dan menyerahkan masalah ini ke aparat berwajib untuk
diproses hukum. Dan, masyarakat yang ada di RT 19, 20, 21 dan 41
sendiri tidak ingin lagi menerima warga etnis karena Rohim dan
kakaknya yang bernama Madi sering membuat ulah di Kampung Baru.
Á ÁGuru Husaini meminta kepada pihak kepolisian minimal dari
aparat Polsek Cempaka untuk melakukan penjagaan di Kampung Baru
hingga suasana kembali kondusif.
Á ÁSementara itu, Kapolres Kota Banjarbaru AKBP Aby Nursetyanto
mengatakan, tersangka Rohim saat ini sudah ditahan di Mapolres
Banjarbaru dan kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolda Kalsel. "Kita
sudah laporkan ke Polda dan kemungkinan diproses di Polda karena
ini menyangkut etnis," ujarnya kepada wartawan. Ã Ãdio/adi

Kamis, 15 Juli 2010

Sudah Putusan Akhir Terpidana PKM Harus Dieksekusi

BANJARMASIN © Kajati Kalsel Abdul Taufiq SH MH mengatakan
menghargai pendapat penasihat hukum para terpidana kasus Pabrik
Kertas Martapura (PKM). Namun, putusan Mahkamah Agung (MA) adalah
putusan terakhir yang sah dan harus dijalankan.
Á Á"Kita menghargai pendapat penasihat hukum, namun hendaknya
pendapat itu silakan dimasukkan ke dalam memori upaya permohonan
peninjauan kembali (PK)," tegas Taufiq, Kamis (15/7).
Á ÁMenurutnya, kejaksaan sudah berketetapan untuk menjunjung
tinggi putusan MA yang memvonis bersalah serta menghukum para
terpidana hukuman penjara masing©masing lima tahun, baik kepada
Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin maupun Gunawan Santosa.
Á ÁDitambahkan, dalam amar putusan kasasi MA sebenarnya tidak
perlu dimasukkan apakah terdakwa harus ditahan, mengingat putusan
kasasi MA sudah merupakan keputusan atau vonis yang berkekuatan
hukum tetap. "Adapun PK merupakah upaya hukum luar biasa,"
bebernya.
Á ÁTaufiq bahkan balik mengancam kepada siapa saja yang berupaya
menghalang©halangi pihaknya untuk mengeksekusi terpidana, yakni
akan dilaporkan ke polisi sesuai pasal 216 KUHP.
Á Á"Bagi siapa saja yang menghalangi eksekusi atas putusan ini,
kami akan laporkan ke polisi," cetusnya.
Á ÁAdanya salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung yang
membatalkan vonis bebas terhadap ketiga terdakwa kasus PKM yaitu
Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin, dan Gunawan Santosa yang
diterima Kejaksaan Negeri Martapura, maka pihak Kejaksaan Negeri
Martapura mematuhi putusan Mahkamah Agung itu, yakni mengeksekusi
ketiga terdakwa untuk ditahan dalam penjara.
Á ÁKasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Martapura, Agung Pamungkas
SH, Kamis (15/7) mengatakan, meskipun terdakwa meminta perlindungan
baik kepada kepolisian maupun mengirim surat ke komisi di DPR,
pihaknya tetap melaksanakan eksekusi.
Á Á"Sikap kami sudah jelas dengan adanya salinan putusan lengkap
dari Mahkamah Agung maka eksekusi tetap kami laksanakan, silakan
saja ajukan minta perlindungan tapi kami tetap melakukan eksekusi,"
tegas Agung yang dikenal ramah di kalangan wartawan ini.
Á ÁSaat ditanya apakah terdakwa Gunawan memenuhi surat panggilan
Kejaksaan Negeri Martapura, Agung mengatakan, terdakwa Gunawan
ternyata tidak datang. Dengan demikian, pihaknya mempersiapkan
segala sesuatunya untuk melakukan eksekusi terhadap terdakwa
Gunawan yang beralamat di Jakarta ini.
Á Á"Terdakwa Gunawan tidak datang, dan kami tengah melakukan
koordinasi untuk mempersiapkan eksekusi terhadapnya," ujar Agung.
Á ÁSedangkan terhadap terdakwa Hairul Saleh dan Iskandar
Djamaluddin, Agung menandaskan, Kejaksaan Negeri Martapura sudah
berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari kedua terdakwa.
Á Á"Kami sudah menyampaikan surat DPO terhadap kedua terdakwa
kepada kepolisian dan tentunya sudah dilakukan pencarian," ujarnya.
Á ÁUntuk itu pula Agung kembali meminta kepada masyarakat yang
mengetahui keberadaan terdakwa untuk memberitahukan kepada yang
berwenang, atau menghubungi ke nomor 081349334185.
Á ÁSebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Martapura Zulhadi Savitri
Noor SH MH didampingi Kasi Pidsus Agung Pamungkas SH menyatakan,
sesuai Surat Edaran Nomor 16 tahun 1983 dari Mahkamah Agung RIÔ h) 0*0*0*° ° Ô disebutkan istilah segera masuk tidak dipergunakan lagi. Mahkamah
Agung menganggap perlu untuk mengingatkan bahwa setelah berlakunya
Undang©Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
istilah tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dan memerintahkan
agar terdakwa ditahan, maka rumusan yang benar menurut Pasal 197
ayat (1) huruf k adalah memerintahkan agar terdakwa ditahan.
à Ãdio/adi

Dewan Terjerat Hukum Wajib Diberhentikan

BANJARMASINÄ Ä © Salah satu yang disyaratkan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) untuk bisa menjadikan calon anggota dewan melalui pemilihan
umum legislatif harus tidak terlibat dalam kasus hukum. Jika ada
anggota dewan yang sudah dinyatakan terpidana dengan vonis
berkekuatan hukum tetap, maka wajib diberhentikan dari jabatannya.
Á ÁSeperti kasus anggota dewan HM Yusri alias Ujang Kadut yang
kini sudah menjadi terpidana kasus Dansil II berkas kedua
dinyatakan bersalah dan akhirnya menjadi penghuni LP Teluk Dalam
wajib diberhentikan dari jabatan sebagai anggota DPRD Kalsel.
Á ÁPernyataan tersebut disampaikan langsung anggota KPU Provinsi
Kalsel, Hairansyah SH, Kamis (15/7), dalam kasus yang dihadapi
anggota DPRD Provinsi Kalsel HM Yusri alias Ujang Kadut yang
terlibat dalam kasus Dansil II saat menjabat sebagai anggota DPRD
Kota Banjarmasin periode tahun 1999©2004 lalu.
Á ÁSalah satu syarat untuk bisa menjadi anggota dewan yang
bersangkutan harus lepas dari permasalahan hukum atau tidak terkait
dengan kasus hukum apapun juga, kalau tidak memenuhi syarat
tersebut maka wajib ditolak atau tidak diperbolehkan ikut dalam
pemiluf yang diselenggarakan KPU Provinsi Kalsel.
Á ÁKasus HM Yusri alias Ujang Kadut ini, yang bersangkutan
sebelumnya sudah menjabat sebagai anggota dewan ketika kasusnya
ketika menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin sebelumnya, masih
dalam upaya kasasi.
Á ÁNamun, upaya kasasi itu kemudian dimentahkan oleh Mahkamah
Agung (MA) yang tetap memvonis mereka hukuman satu tahun penjara di
LP Teluk Dalam.
Á ÁMaka HM Yusri alias Ujang Kadut bisa dikatakan sudah menyalahi
aturan dan persyaratan tersebut, kepada yang bersangkutan untuk
jabatan sudah bisa dipastikan bisa diberhentikan dari jabatannya
sebagai anggota dewan.
Á ÁKarena syaratnya sudah jelas kalau salah satu calon dari
partai yang ingin masuk dalam pemilu legislatif harus lepas dari
jeratan hukum. KPU memang masih memakai praduga tidak bersalah
dalam hal siapa saja calon yang ingin maju selama memang tidak ada
kasus hukum yang mengikat seorang calon tersebut.
Á ÁDitambahkan Hairansyah, sekarang dalam kasus anggota dewan
terlibat kasus hukum yang paling bertanggung jawab adalah ketua
partai yang bersangkutan yang pernah mengajukan calon tersebut.
Á ÁSebab calon yang diajukan berasal dari persetujuan ketua
partai yang mengusung, kalau memang ada salah satu anggota
partainya yang ternyata melakukan pelanggaran hukum, maka ketua
partai wajib memberikan sanksi baik berupa pemberhentian sebagai
anggota partai dan anggota dewan atas rekomendasi ketua partai
tersebut.
Á ÁKPU Provinsi Kalsel sendiri menyatakan, seandainya calon
legislatif yang hendak mencalon diketahui terlibat hukum pidana
yang berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman hukuman lima tahun,
dengan otomatis pencalonan akan digugurkan dan tidak diperbolehkan
ikut dalam pencalonan.
Á ÁKetentuan KPU tersebut berlaku kepada siapa saja calon
legisatif, gubernur, walikota, bupati maupun presiden sekalipun.
à Ãrds/adi

Penasihat Hukum Juariyah Protes

 
PELAIHARI Ä Ä© Penasihat hukum Juariyah, mempertanyakan adannya
perbedaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Pelaihari
terhadap dua terdakwa, dalam persidangan kasus dugaan penyelewengan
dana alokasi khusus (DAK) tahun 2008 di SDN Ujung Batu Pelaihari
yang menyeret nama kepala sekolah, Waluyo (53) dan pengawas rayon
4 Ujung Batu 2 UPTD Kecamatan Pelaihari, Juariyah (48) sebagai
pesakitan.
Á ÁMenurut Wanto Asalan SH, penasehat hukum Juariyah, ketika
dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/7), Waluyo©lah yang bertanggungªjawab atas DAK. "Tuntutanya kok lebih ringan dari Juariyah yang
tidak mengetahui persoalan," sungutnya.
Á ÁPada persidangan kasus dugaan penyalahgunaan DAK 2008 sebesar
Rp130 juta lebih ini, JPU Kejari Pelaihari telah membacakan
tuntutan kepada Waluyo dengan hukuman empat tahun penjara, sedang
untuk Juariyah dituntut tujuh tahun enam bulan penjara dan denda,
ditambah lagi membayar ganti rugi.
Á Á"Dalam persidangan tersebut Juariyah dikenakan pasal 55 tindak
pidana korupsi, sementara klien kami tidak ada kesalahan seperti
apa yang dituduhkan, karena pertanggungjawaban permasalahan DAK ini
adalah kepala sekolah Waluyo. Hendaknya tuntutan JPU, lebih
meringankan klien saya," ujar Wanto.
Á ÁTerpisah terkait dengan hal tersebut, JPU Kejari Pelaihari, M
Wahyuni mengatakan, pihaknya mengagap permasalahan ini tidak
menjadi persoalan yang cukup berarti, karena pengacara terdakwa
bebas saja untuk berbicara.
Á ÁMenurutnya, permasalahan tuntutan terdakwa berbeda itu juga di
dasari cukup bukti dari keterangan©keterangan beberapa saksi.
Á Á"Keterangan saksi serta bukti©bukti yang memberatkan tuntutan
Juariyah dari pada Waluyo," ujar M Wahyuni.
Á ÁWahyuni menambahkan, kasus dugaan penyelewengan DAK 2008 di
SDN Ujung Batu 2 ini, berdasarkan keterangan saksi, saat itu Waluyo
menggunakan DAK 2008 itu terlihat pasif, yang banyak melakukan
kegiatan adalah Juariyah, seperti melakukan pembayaran terhadap
barang dan upah tukang. "Ini tentunya Juariyah©lah yang banyak
bertanggung jawab dalam masalah ini," cetusnya. Ã Ãcan/adi