Jumat, 15 Oktober 2010

Saksi©saksi PKM Diperiksa

BANJARMASINÄ Ä © Tim penyidik kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan
eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) dengan tersangka RA terus
melakukan serangkaian pemeriksaan saksi©saksi.
Á ÁKamis (14/10), Kepala Pusat Penerangan Hukum, Babul Khoir SH
MH yang mewakili tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus membenarkan bahwa tim sudah mulai melakukan pemeriksaan
sejumlah saksi yang dianggap mengetahui persoalan tersebut.
Á ÁMenurut Babul dalam rilis resminya, pada hari Rabu (13/10),
tim telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yaitu
Syarifuddin bin Soendery dan Neddy Farmanto.
Á ÁPemeriksaan saksi Syarifuddin bin Soendery dan saksi Neddy
Farmanto berlangsung dari pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 15.00
WIB, masing©masing dengan 18 pertanyaan.
Á ÁDalam pemeriksaan, saksi Syarifuddin bin Soendery dan saksi
Neddy Farmanto antara lain menerangkan tentang proses pemberian
santunan terhadap hak guna bangunan (HGB) PT Golden Martapura.
Á ÁAdapun posisi kasus, bahwa tersangka Drs RA selaku Bupati
Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Pebruari 2001
tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik
Kertas Martapura Kabupaten Banjar, yang diketuai oleh Drs Iskandar
Djamaludin (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) dan
Sekretaris oleh Khairul Saleh Bsc SSos (Kabag Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar).
Á ÁSurat Keputusan tersebut dikeluarkan untuk membebaskan tanah
HGB atas nama pemegang hak PT Golden Martapura (milik Gunawan
Sutanto) masing©masing, HGB No 11 Kelurahan Jawa Sungai Pering luas
30.729 m2 (yang akan berakhir HGB©nya pada tanggal 31 Desember
2001) dan HGB No 103 Kelurahan Keraton Martapura seluas 144.521 m2
(yang telah berakhir HGB©nya tanggal 26 Januari 2000).
Á ÁSelanjutnya tersangka menerbitkan Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar No.SK.01/KPTS/2002 tentang bentuk
dan besarnya santunan dalam rangka pengadaan tanah yang akan
dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum atas
HGB No 11 dan No 103.
Á ÁSebagai tindaklanuutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor 182
tanggal 8 Mei 2002, di hadapan Notaris Neddy Farmanto tentang
Santunan Tanah dan Bangunan antara Pemkab Banjar yang diwakili oleh
tersangka RA (Bupati Banjar) dengan Gunawan Sutanto (Dirut PT
Golden Martapura).
Á ÁUntuk merealisasikan pembayaran santunan ganti rugi tersebut,
tersangka RA selaku Bupati Banjar dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banjar
Nomor 85/SKOP/04/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 yang kemudian dengan
kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 dibayarkan kepada PT Golden
Martapura sebesar Rp 3.000.000.000.
Á ÁKemudian Nomor 08/SKO©BL/0/2003 tentang Otorisasi Anggaran
Belanja Pembangunan Tahun 2003 yang kemudian dengan kwitansi
tanggal 26 Maret 2003 dibayarkan kepada PT Golden Martapura sebesar
Rp 3.439.702.000.
Á ÁBabul menambahkan, seharusnya tindakan tersebut tidak
dilakukan oleh tersangka karena tersangka telah mengetahui bahwaÔ h) 0*0*0*° ° Ô terhadap kedua HGB atas nama PT Golden Martapura sudah berakhir
masa berlakunya, melalui surat PT Golden Martapura Nomor 414/GM/00
perihal Permohonan/Pembaharuan HGB Nomor 11 dan 103, akan tetapi
Kepala Kantor Kabupaten banjar menolak permohonan tersebut dengan
Surat Nomor 620.1/945/KP©02 tanggal 19 Oktober 2000 yang
ditembuskan kepada tersangka.
Á ÁSurat tersangka Nomor 500/260/KP.02 tanggal 12 Juni 2001 yang
ditujukan kepada PT Golden Martapura, di mana isi surat tersebut
antara lain menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996 dengna berakhirnya kedua HGB yaitu Nomor 11 dan 103
maka statusnya menjadi tanah Negara.
Á ÁAdapun pasal yang disangkakan terhadap RA adalah pasal 2,
pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal
55 ayat (1) ke©1 KUHP.
Á ÁBabul Khoir mengakui, sebelumnya juga sudah ada pemeriksaan
terhadap saksi yakni pada 4 Oktober 2010. Tiga orang saksi yang
sudah diperiksa, yaitu Drs Teja Sukmana (Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten Banjar atau Mantan Camat Martapura Kabupaten Banjar), Drs
M Syarwani bin Abdul Hamid (Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
Banjar atau Mantan Lurah Keraton) serta H Matzam bin Lamhar (PNS
Bagian Ekonomi Pemkab Banjar). Ã Ãadi

Tidak ada komentar: