Minggu, 05 September 2010

Notaris Bantah Beri Laporan

BANJARMASINÄ Ä © Terkuaknya kasus pemerasan demi pemerasan yang
dilakukan Edy SN, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten
Banjar, ternyata murni hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim
dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Á ÁHal itu sekaligus menepis anggapan sementara kalangan atau
informasi bahwa Edy tertangkap karena adanya laporan dari para
notari yang menjadi korban.
Á ÁSabtu (4/9), Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalsel,
Neddy Farmanto, didampingi Sekretaris Riduan SH, Wakil Bendahara
Irma Novianty SH dan Dewan Kehormatan INI Kalsel H Hadarian Nopol
SH menerangkan, sebenarnya tak ada laporan resmi dari notaris
terkait kasus ini.
Á Á"Saya yakin, kasus ini terungkap dari hasil penyelidikan yang
mendalam oleh tim di Kejagung," ujar Neddy.
Á ÁMenurut Neddy, sekitar dua bulan lalu, ia memang dimintai
keterangan oleh jaksa anggota tim penyelidikan kasus ganti rugi
lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) di Kejagung Jakarta.
Á Á"Saya ditanyai soal eks PKM, menyangkut kapasitas saya selaku
notaris yang membuat akta tanah lahan tersebut. Namun, biasalah,
dalam serangkaian pertanyaan ada berkembang pertanyaan soal selukªbeluk urusan pembuatan akta tanah dan pengesahan transaksi di BPN
Banjar. Nah, kala itulah saya terangkan memang ada kejanggalan
dalam pengurusan balik nama pemilik tanah. Biayanya bisa sangat
besar, tak sesuai dengan tarif standar," cetusnya.
Á ÁNeddy memperkirakan, dari informasi yang bisa diraih
penyelidik dalam dialog tersebut, kemudian dilakukan pengembangan
kasus, sehingga kasus pemerasan ini bisa dibongkar.
Á ÁDalam pembuatan surat di BPN memang sudah ada standar harga
sebagaimana diatur dalam PP No 37 Tahun 1998 jo PP 13 Tahun 2010.
Á Á"Hanya saja, dalam kasus di BPN Banjar, tarifnya jauh di atas
harga yang ditentukan. Memang kalau biaya pendaftaran tanah sekitar
Rp200 ribu. Namun, jika transaksi tanah Rp1 miliar sampai Rp2
miliar maka biaya pembuatan SHM©nya Rp2,5 juta. Ada ketentuan,
biaya 1 persen dari nilai transaksi. Namun, karena oknum Kepala BPN
Banjar sudah memiliki tarif sendiri, kalau transaksi orang sekian,
maka ia harus dapat sekian. Itu yang bikin susah," cetusnya.
Á ÁJika oknum tidak diberikan sesuai keinginannya, maka proses
pembuatan surat atau balik nama akan semakin lama dan sulit keluar.
"Jika lokasi tanah dekat jalan raya atau kota, maka akan semakin
mahallah ongkos pembuatan surat tanah itu," bebernya.
Á ÁKepala BPN Kabupaten Banjar, Edy Sofian Nur kini masih ditahan
dan dilakukan pemeriksaan oleh tim di Kejagung Jakarta.
Á ÁIa diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang
berpotensi merugikan negara atau diduga melanggar pasal 12 UU
Tipikor.
Á Á"Memang saat ini, Kepala BPN Banjar masih ditahan dan
diperiksa di Kejagung. Kemungkinan pemeriksaan masih cukup lama,
namun jika berkasnya sudah selesai, dalam tahap II, dipastikan
Kejagung akan menyerahkan tersangka dan berkasnya ke Kejati
Kalsel," cetus Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel, Rajendra SH
mewakili Kajati Kalsel Abdul Taufiq, Jumat (3/9).
Á ÁDi samping lokasi terjadinya tindak pidana pelanggaran
wewenang di Martapura, Edy juga melakukan pemerasan terhadap oknumÔ h) 0*0*0*° ° Ô notaris di Bandara Syamsudin Noor, tepatnya di sebuah cafe, Kamis
(2/9) sekitar pukul 14.00 Wita, sebelum akhirnya ditangkap di
Bandara Soekarno©Hatta Jakarta, sekitar pukul 15.30 Wita. Ã Ãadi

Tidak ada komentar: