Minggu, 11 Juli 2010

Polres Balangan Tak Serius

BANJARMASINÄ Ä © Polres Balangan dinilai kurang serius menangani
pengaduan pasangan calon bupati dan wakil bupati Balangan dari
jalur independen, Syarifuddin©H Fahrurazi (Syafa) terkait dugaan
kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada Balangan, 2 Juni 2010.
Á ÁSabtu (10/7), Syarifuddin kepada wartawan menerangkan, ia
menyayangkan aparat hukum setempat seperti tak serius memproses
laporan pihaknya.
Á Á"Kami menyayangkan proses hukum belum berjalan sesuai harapan,
sudah satu bulan belum kelihatan hasilnya. Kami hanya ingin agar
hukum ditegakkan dengan asil," papar calon bupati Balangan ini.
Á ÁSyarifuddin bahkan meminta kepada pemerintah, agar menunda
terlebih dahulu pelantikan calon terpilih dan ditetapan KPUD
Balangan, mengingat masih banyaknya dugaan pelanggaran pemilukada
yang belum tuntas di jalur hukum.
Á Á Sebab, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menyebutkan bakal pasangan calon atau pasangan calon dapat
dibatalkan sebagai bakal ataupun pasangan calon jika terbukti
secara hukum melakukan tindak pidana money politic.
Á Á"Kami sangat berharap, pihak kepolisian, jaksa, maupun
pengadilan tidak menganggap sepele persoalan ini," tambahnya.
Á ÁSementara, Ketua Tim Pemenangan Syafa, H Suhardi mengatakan,
kecurangan yang terjadi di Pemilukada Balangan memang dilakukan
dengan rapi dan terorganisir, sehingga memang sulit terlacak.
Á ÁMeski demikian, pihaknya mempunyai banyak bukti kecurangan
yang kemudian dilaporkan ke Polres Balangan.
Á ÁNamun Suhardi mengaku cukup kecewa, setelah aparat terkait,
seperti KPUD, Panwas dan Polres terkesan tidak netral dan diduga
berpihak terhadap pasangan calon tertentu.
Á Á"Dugaan ini diperkuat dengan pembatalan kasus©kasus dugaan
pelanggaran yang dilaporkan pasangan Syafa ke Panwas dan Polres
Balangan," bebernya.
Á ÁMenurutnya, dari 12 kasus yang dilaporkan, sembilan kasus
dijanjikan akan ditindaklanjuti. Namun di tengah perjalanan tujuh
kasus ditutup karena dinilai sudah melewat waktu (kedaluwarsa)
seperti diatur UU.
Á ÁSuhardi juga menginformasikan, ketidaknetralan KPUD terlihat
dari pembagian uang Rp600 ribu kepada seluruh PPK seusai
penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat kabupaten.
Á ÁKPUD beralasan, pembagian uang sebagai hadiah setelah awak PPK
berhasil dengan baik dalam menjalankan tugasnya.
Á ÁDikatakan Suhardi, kejanggalan semakin terlihat setelah Ketua
KPUD Balangan M Reza Jihadi menyatakan akan mengundurkan diri
seusai membagi©bagikan uang kepada PPK secara terbuka dalam forum
resmi tersebut. Ã Ãadi

Tidak ada komentar: