Kamis, 13 Mei 2010

KPU Banjar Akan Surati PN Martapura

BANJARMASINÄ Ä © KPU Banjar bereaksi adanya pemberitaan di media massa
terkait penolakan Mahkamah Agung (MA) atas peninjauan kembali (PK)
dari terdakwa H Rusli, Ketua DPRD Banjar terkait kasus à Ãillegal
loggingÄ Ä yang membelitnya. Bahkan, anggota KPU Banjar, Manhuri
mengatakan, jika keputusan bersalah sudah berkekuatan hukum yang
tetap (inkrah), maka yang bersangkutan bisa dianggap sudah tidak
memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPRD.
Á ÁKamis (13/5), Manhuri mengatakan, pihaknya akan menyurati
Pengadilan Negeri (PN) Martapura sehubungan penolakan PK terdakwa.
"Karena kita sudah mendengar kabar itu, maka selanjutnya, besok
(hari ini) atau Senin (17/5), kita akan menyurati PN Martapura,
meminta tembusan putusan tersebut," ucapnya.
Á ÁMenurutnya, pihak KPU Banjar mesti hati©hati menyikapi
persoalan hukum yang dihadapi H Rusli, kader Partai Golkar
tersebut. "Dalam bertindak, KPU Banjar mesti memiliki dasar hitam
di atas putih," tegasnya.
Á ÁMenurutnya, setelah pihaknya memperoleh balasan surat dari PN
Martapura dilampiri salinan penolakan PK, maka pihaknya akan
melakukan rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya.
Á Á"Jika penolakan PK H Rusli oleh MA sudah pasti, maka kita akan
rapat pleno. Mekanismenya, jika seorang calon anggota dewan atau
anggota dewan terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang
ancaman hukumannya lima tahun dan sudah berkekuatan hukum yang
tetap, berarti syarat keanggotaannya menjadi gugur atau tidak
memenuhi syarat lagi," cetusnya.
Á ÁDengan demikian, KPU Banjar segera menyurati DPRD Banjar,
menginformasikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak lagi
menjadi anggota DPRD Banjar karena tidak memenuhi syarat.
Á Á"Hal itu sudah jelas diatur dalam pasal 50 ayat (1) huruf g UU
No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif," ucapnya.
Á ÁLengkapnya, pasal 50 ayat (1) huruf g UU No 10 Tahun 2008
menyatakan, bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Á Á"Biasanya, setelah informasi itu disampaikan kemudian diproses
di Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjar. Setelah itu baru
direkomendasikan BK ke paripurna untuk putusan pelengseran,"
bebernya.
Á ÁSebelumnya, Dharma Jaya, pentolan Forum Lintas LSM©OKP seªKalsel menyatakan, anggota DPRD yang terlibat dan diputus bersalah
terlibat kasus tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun
penjara, maka harus dilengserkan dari jabatannya.
Á ÁMenurutnya, sesuai ketentuan UU No 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif)
pasal 50 ayat (1) huruf g, syarat untuk duduk menjadi anggota DPRD
adalah tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya
lima tahun penjara.
Á Á"Jika memang H Rusli sudah mendapat vonis berkekuatan hukum
yang tetap terkait kasus à Ãillegal loggingÄ Ä yang ancaman hukumannyaÔ h) 0*0*0*° ° Ô lima tahun penjara, meski divonis tiga bulan, maka ia harus lengser
dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Banjar," ungkapnya.
Á ÁMenurutnya, sesuai bunyi pasal itu, terlibat pidana yang
ancaman hukumannya lima tahun, merupakan pelanggaran hukum berat,
meskipun vonisnya kurang dari lima tahun.
Á Á"Jadi tidak mesti harus ancaman hukuman yang disampaikan JPU
atau vonis hakim memenuhi lima tahun itu. Seorang anggota
legislatif tidak boleh pernah divonis dengan keputusan berkekuatan
hukum yang tetap karena tindak pidana yang ancaman hukumannya lima
tahun," ungkapnya.
Á ÁSebagaimana diketahui, Rusli yang sekarang sebagai anggota
DPRD Banjar ini dijadikan tersangka penyimpangan kayu ulin
sebagaimana penuturan Kapolres Banjar AKBP Sudrajat, September 2007
lalu.
Á ÁRusli ditahan dan diserahkan ke Kejari Martapura. Politisi ini
lantas dilimpahkan ke pengadilan dan didakwa memiliki 30 buah ulin
dalam bentuk pelat, 76 buah jenis balokan ukuran 18 cm x 2 cm x 4
m dan enam buah ukuran 10 cm x 7 cm x 4 m secara ilegal.
Perkaranya sendiri teregister di pengadilan Nomor 348/Pid.B/2007/PN
Mtp. Ia didakwa melanggar pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No
41/1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke©1 KUHP. Ã ÃÄ ÄÃ Ãadi

Tidak ada komentar: