Selasa, 24 Februari 2009

PN Barabai Menangkan Kajari

BANJARMASIN - Pada putusannya, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Barabai, Ari Wahyu Irawan SH memutuskan mensahkan penahanan dan penetapan pemohon praperadilan, Sug sebagai tersangka oleh termohon Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barabai, Senin (23/2).
 Dalam putusannya, termohon dinilai sudah melaksanakan ketentuan pasal 21, 24 dan 29 KUHAP dengan benar dan sah, mengingat Sug yang adalah Direktur CV Sapta Panca Karya (SPK), perusahaan pelaksana kegiatan proyek sumur dangkal di HST, sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka maupun ditahan.
 Arif Rahman SH, ketua tim termohon Kajari Barabai kemarin juga mengatakan gembira dengan hasil keputusan hakim. Menurutnya, pihaknya sebelumnya sudah berupaya menerapkan hukum KUHAP tentang penahanan tersangka dengan baik dan benar.
 "Kita memiliki keyakinan serta bukti-bukti kalau tersangka Sug, memiliki keterkaitan dengan tersangka lain, seperti kuasa Direktur CV SPK, Ika maupun tersangka lainnya," tukasnya.
 Menurutnya, pihaknya menduga keras kalau Ika memakai atau meminjam CV SPK sepengetahuan Sug. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencairan dana proyek ke rekening Ika oleh BPD.
 "Dalam aliran dana proyek, dana proyek dibayar oleh BPD ke rekening pribadi Ika, padahal, pembayaran semestinya dilakukan ke rekening CV SPK. Ada indikasi kalau pihak di BPD sudah mengetahui adanya hubungan antara Sug dengan Ika, sehingga pembayaran bisa dilakukan meski ke rekening pribadi Ika," paparnya.
 Seyogyianya, dalam pembayaran dana proyek, mesti tetap dilakukan ke rekening CV SPK. Kalaupun terjadi perubahan, maka mesti melalui mekanisme, yakni kontraktor mesti mengajukan perubahan ke satuan kerja pemberi proyek yang akan meneruskan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN). Barulah KPN memberikan rekomendasi ke bank pembayar.
 Hal itulah yang membuat kejaksaan memiliki keyakinan ada keterkaitan antara tersangka Sug dengan Ika, maupun dengan San yang masih buron.
 "Untuk tersangka San kita duga berada di Pulau Jawa. Kita upayakan terus pencarian tersangka. Kita sudah memiliki indikasi di mana posisi tersangka ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi, tersangka bisa kita tangkap," harapnya.
  Tidak sah
 Sebelumnya, Rusmadi SH dari Kantor Pengacara H Sabri Noor Herman SH MH, bertindak atas nama Sug menilai penahanan terhadap kliennya oleh Kejari Barabai adalah tidak sah, melanggar pasal 21 KUHAP.
 Ditambahkan, alasan termohon melakukan penahanan bukan bersandar pada bukti konkrit, apalagi terbukti dari hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim, kalau tandatangan kliennya sudah dipalsukan, begitu juga cap stempel perusahaan kleinnya, CV SPK Banjarbaru.
 Adapun modus penyimpangan proyek senilai Rp222 juta lebih yang berlangsung antara 1 November-15 Desember 2006 itu adalah diduga mark-up pada material proyek, mesin pompa, pekerjaan pengeboran hingga tak sesuainya kualitas pekerjaan dengan pedoman proyek. 
 Kejaksaan Negeri (Kejari) Barabai, juga menemukan kejanggalan pada fisik proyek, di mana kedalaman sumur air dangkal semestinya paling tidak 30 meter, namun di lapangan hanya dikerjakan 6-12 meter, sehingga mengurangi kualitas air tanah yang diperoleh. Kerugian diduga lebih dari Rp120 juta. adi



Lahan Warga Trans "Ditumpangi" PT GMK

BANJARMASIN - Ratusan Kepala Keluarga (KK) warga transmigrasi Sekapuk I di Kecamatan Satui, Tanah Bumbu (sekarang) sejak 1996 (ketika masih bagian Kotabaru), diduga ditumpangi perusahaan besar kelapa sawit PT Gawi Makmur Kalimantan (GMK).
 Ketua LSM Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel, Irwansyah, Senin (23/2) mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi warga trans yang sekian lama mencari keadilan, akibat lahan II usaha pertanian dan perkebunannya, digarap oleh PT GMK tanpa ada kompensasi.
 "Padahal, lahan II itu, diproyeksikan Departemen Transmigrasi sebagai lahan usaha warga trans, selain lahan pekarangan dan lahan I yang total per-KK memperoleh bagian 1,75 haktare, sejak 1995," tukas pria yang akrab disapa Iwan ini.
 Akibatnya, kehidupan sosial ekonomi warga trans Sekapuk I, cukup memprihatinkan. Warga yang seyogyianya bisa hidup sejahtera dengan menggarap lahan yang diserahkan Departemen Transmigrasi itu, ternyata hanya bisa bertahan dari mengelola lahan pekarangan dan lahan I saja.
 Sementara lahan II, sejak 1996 hingga kini digarap oleh PT GMK sebagai bagian dari lahan perkebunan kelapa sawit skala besar. Tak ada kerja sama antara PT GMK dengan warga, seperti pola perkebunan plasma atau sejenisnya.
 "Tak adanya kerja sama plasma antara PT GMK dengan warga trans, justru merugikan masyarakat trans," imbuhnya. Padahal, masalah serupa juga diduga terjadi di Wonorejo, Jombang, Sei Danau dan Satui Barat. 
 Padahal, pada 28 Agustus 1996 dan 9 Januari 1999, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, Kantor Departemen Kabupaten Kotabaru pernah menegaskan bahwa lahan pekarangan, lahan I dan lahan II milik warga trans Sekapuk I, Satui, tidak bisa dikurangi untuk menambah lahan PT GMK.
 Pasalnya, mengacu pada Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dipertimbangkan berbagai aspek, mulai topografi, hidrologi, jenis tanah dan kesesuaian lahan serta aspek lainnya sehingga lokasi trans tersebut direkomendasikan layak huni, layak usaha dan layak berkembang bagi calon penghuni lokasi (warga trans), yang diambil dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
 Menurut Departemen Transmigrasi, tambahnya, tidak semudah dibayangkan untuk mengurangi lahan warga trans, karena harus dilakukan pengkajian yang mendalam lagi. "Sehingga, instansi pemerintah itu mengusulkan agar lebih bijaksana bagi PT GMK mengajak warga warga bekerja sama melalui kemitraan yang saling menguntungkan," jelasnya.
 Iwan menyatakan, jika lahan II milik warga Sekapuk I itu tidak dikembalikan PT GMK atau minimal dilakukan kerja sama pengelolaan dalam bentuk plasma, maka warga akan sangat dirugikan.
  Sesuai HGU
 Sementara itu, Antono dari PT GMK mengatakan, pihaknya sejauh ini telah menggarap lahan kelapa sawit sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pemerintah.
 "Mengenai masalah penyelesaian lahan, kebetulan saya termasuk anggota tim penyelesaian lahan, maka selama ini kami merasa tidak ada masalah. Jika ada lahan yang de facto sebelumnya dikuasai masyarakat, kita akan selesaikan melalui ganti rugi," paparnya.
 Namun, jika lahan tersebut berupa semak belukar yang notabene masih dikuasai negara, maka pihaknya juga telah membayar kewajiban kepada negara.adi
   

















Aspektam Heran Dasar Penindakan Dari Saksi Ahli

BANJARMASIN - Asosiasi Pengusaha dan Kontraktor Pertambangan (Aspektam) Kalsel, melalui Sekretaris Aspektam, Solikin mengaku heran, karena Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin mengaku kalau dasar penindakan terhadap sejumlah penambang ilegal, setelah ada keterangan saksi ahli.
 Minggu (22/2) malam, Solikin mengatakan, di sejumlah media, termuat pernyataan Machfud terkait awal mula penindakan terhadap penambang ilegal, setelah memperoleh keterangan atau masukan dari saksi ahli dari instansi kehutanan.
 "Nah, kami mempertanyakan kepada pihak (instansi) kehutanan, bagaimana posisi sebenarnya, sehingga bisa muncul kalau dasar pijakan tindakan aparat disebutkan setelah ada keterangan saksi ahli. Bagaimana bisa keterangan saksi ahli bisa menentukan segala-galanya jadi dasar tindakan hukum," ujarnya mempertanyakan.
 Selain itu, ia juga mengaku heran pada pernyataan Machfud bahwa dasar penindakan bukan Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999, melainkan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 "Fenomena pernyataan inilah yang membuat kami bertanya-tanya. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sendiri yang sebenarnya belum teknis atau belum bisa diimplementasikan, sebelum ada peraturan teknisnya, seperti PP atau Kepmen-nya, kenapa sudah ada tindakan ke masyarakat. Ini kami anggap kejanggalan dalam konteks penegakan hukum di bidang kehutanan," tandasnya.
 Ditambahkan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari pihak Dishut Kotabaru maupun Dephut, bagaimana bisa tidak jeli dalam upaya hukum dengan dalih mempertahankan lingkungan, tetapi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa menjerumuskan masyarakat baik menyebabkan kebangkrutan pengusaha maupun hak masyarakat memperoleh pekerjaan," paparnya.
 Menurutnya, pihaknya akan melakukan upaya hukum konkrit karena menyebabkan akibat hukum yang tidak wajar, sehingga puluhan pengusaha tambang terhenti usahanya, dan juga hampir 40.000 warga yang hidupnya bergantung dari sektor pertambangan, nasibnya menjadi tidak menentu.
 Sementara itu, Prof DR HM Hadin Muhjad SH MHum, guru besar Unlam Banjarmasin mengakui kalau dirinya pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait dimintai pendapat terkait Kepmenhut 453. Hanya saja, ketika dimintai keterangan itu, ia merasa kalau tersangka kasus penambangan di Desa Serongga, sudah ada di dalam sel. 
 Sementara, H Amir dari BCMP dan Bahrullah dari KUD Gajahmada disel beberapa hari kemudian setelah kedua lokasi tambang mereka di police line Polda Kalsel dan Mabes Polri, 9 dan 10 Oktober 2008 lalu.
  UU Kehutanan
 Sebelumnya, Jumat (20/2), Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin menegaskan bahwa dasar penindakan sejumlah penambang mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 "Kalau Kepmenhut itu berisi penunjukan kawasan hutan di Kalsel, di sana tidak ada ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar. Tentunya, penyidik memakai UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena di sana jelas sanksi pidana bagi yang melanggar kawasan hutan," ujar Machfud saat itu. 
 Mengenai Kepmenhut itu, lanjutnya, hal itu sesuai dengan pendapat saksi ahli baik dari Departemen Kehutanan dan instansi lainnya yang berkaitan yang membenarkan jika di kawasan yang ditambang tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dimaksud oleh Kepmenhut 453.
 Ketika wartawan menyinggung apakah ada laporan dari pihak PT Kodeco Timber, sehingga polisi pada 9-10 Oktober 2008 melakukan police line di kawasan tambang milik PT BCMP dan KUD Gajahmada, Desa Serongga, Kotabaru, Dir Reskrim mangatakan bahwa tindakan polisi mulanya diawali dari penyelidikan ditambah keterangan saksi ahli.
 Sehingga, lanjutnya, kasus tersebut sebenarnya berupa hasil temuan polisi sendiri. Meskipun diakuinya, memang ada laporan tertulis dari pihak Kodeco. Laporan tersebut, hanya menjadi salah satu bahan untuk melakukan penyelidikan. adi



Senin, 23 Februari 2009

Dir Reskrim Bantah SP3 Kasus Smart

BANJARMASIN - Cukup lama melakukan penyidikan terkait kasus PT Smart yang diduga membuka lahan perkebunan dan pabrik CPO di kawasan cagar alam, namun hingga kini Polres Kotabaru dibantu Polda Kalsel belum tuntas juga membawa kasus ini setidaknya ke kejaksaan.
 Padahal, kasus ini sempat berhembus sejak Agustus 2008 lalu karena yang mirip perambahan kawasan hutan, seperti kasus PT BCMP milik H Amir, KUD Gajahmada yang dikelola Bahrullah, bahkan kasusnya yang belakangan terungkap (Oktober 2008), sudah disidangkan.
 Kondisi yang cukup menggelitik ini mengundang pertanyaan wartawan, Jumat (20/2) tadi, apakah kasus Smart sudah dihentikan alias di-SP3-kan? "Tidak ada SP3, kasusnya masih tetap lanjut, dan sedang diproses terus oleh Polres Kotabaru," sergah Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin.
 Menurut Machfud, lamanya penanganan mungkin akibat kasus tersebut cukup sulit pembuktiannya. Meski demikian, ia berjanji akan mengecek ke Polres Kotabaru terkait perkembangan penanganan kasus ini. "Nanti saya tanya ke Polres Kotabaru," ucapnya.
 Sebelumnya, pada Januari lalu, Mata Banua sempat mewawancarai via handphone salah satu petinggi PT Smart Kotabaru, Rudy Renaldi. Ia kala itu mengakui kalau kasus Smart memang masih terus berjalan, karena dari pihaknya ada yang dimintai keterangan.
 Hanya saja, lanjutnya, dari pihak PT Smart belum ada yang dijadikan tersangka pada kasus tersebut. "Sepengetahuan saya, tidak ada dari pihak kami yang dijadikan tersangka. Yang kami tahu, masih ada dari pihak kami yang dimintai keterangan yang berarti kasus ini masih terus berjalan," bebernya saat itu.
  Disinggung apakah pihak PT Smart menyediakan perkara untuk menghadapi kasus dugaan pemakaian lahan cagar alam, Rudy membantahnya. Menurutnya, sampai sekarang, pihaknya merasa belum merasa perlu menyiapkan pengacara.
 "Statusnya belum ada yang jadi tersangka, sehingga belum ada rencana menyiapkan pengacara untuk kasus ini," paparnya.  
  Cagar alam
 Sebelumnya disinyalir, PT Smart yang mengelola perkebunan di Tarjun terindikasi melakukan aktivitas di kawasan cagar alam Tarjun Kotabaru yang notabene terlarang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/KPTS II/2006 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.
 Diduga, belum ada izin Menhut, perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit dan akan memproduksi minyak CPO itu melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam yang dilindungi pemerintah. Polres Kotabaru pun sigap menerima informasi masyarakat dan langsung terjun ke lapangan.
 Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel kemudian dikontak untuk turut serta melakukan pemetaan apakah telah terjadi penggarapan di kawasan cagar alam oleh perusahaan tersebut. Sayangnya, hingga sekarang, hasil pemetaan belum diketahui publik. Begitu juga siapa tersangkanya, belum terekspos.
 Muncul isu, kalau Smart bakal sulit dijerat hukum karena perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan besar milik orang berpengaruh. adi



Oknum Mahasiswa Jadi Bandar Narkoba

BANJARMASIN - Petugas Sat I Dit Narkoba Polda Kalsel masih terus memburu keberadaan Abay, oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi terkenal di Banjarmasin, karena diduga sebagai bandar narkoba jenis ineks sebanyak 91 butir.
 Terungkapnya nama Abay, setelah dua tersangka yang sebelumnya sudah tertangkap tangan mengedarkan ineks, masing-masing Sur alias Ical dan Juh, ditangkap di pos kamling Jl Bumi Mas Kompleks Buncit Indah, Sabtu (21/2) malam.
 Ical, warga Jl Kelayan A Gg Antasari No 35, dan rekannya Juh, warga Jl Kelayan A Gg Abadi, sebelumnya kedapatan membawa 91 butir ineks, begitu hendak melakukan transaksi di pos kamling Kompleks Buncit Indah.
 Mulanya, petugas yang sedang menyamar menjadi calon pembeli ineks berpura-pura hendak membeli 100 butir ineks. Ical kemudian menyanggupi menyediakan 91 butir ineks dengan harga Rp150 ribu perbutirnya.
 Kemudian, disetujuilah lokasi transaksi di pos kamling Kompleks Buncit Indah Jl Bumi Mas. Saat itu, Ical membawa rekannya, Juh dalam transaksi itu.
 Begitu barang haram itu diperlihatkan oleh keduanya, secepat kilat, petugas langsung menyuruh mereka berdua menyerah karena sudha tertangkap tangan membawa psikotropika golongan I. Keduanya pun tidak bisa berkutik lagi, dan terpaksa mengakui perbuatannya.
 Dari pengakuan keduanya, barang tersebut dipasok oleh seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi dengan nama Abay. Petugas masih mengembangkan kasus ini dan berupaya menangkap orang tersebut.
 Kasat I Dit Narkoba AKBP Made Wijana mewakili Dir Narkoba Kombes Pol Sukirman membenarkan kalau pihaknya masih berupaya menangkap Abay, yang diduga bandar ineks.
  Antar Provinsi
 Sebelumnya, pada Sabtu (21/2) sekitar pukul 11.30 Wita, petugas dari Sat II Dit Narkoba Polda Kalsel berhasil menangkap pengedar ineks, berinisial Ian (27), di Jl Hasan Basry Kayu Tangi, depan STM Muhammadiyah.
 Ian ini diduga pengedar antar provinsi, karena ketika ditangkap berniat hendak pergi ke Pelangka Raya, begitu memperoleh 30 butir ineks di Banjarmasin.
 Petugas sendiri sebelumnya telah mendapat informasi dari warga bahwa Ian membawa ineks dan hendak pergi ke Palangka Raya. Ketika dilakukan penyelidikan di lapangan, terlihatlah pria dengan ciri-ciri yang dimaksud laporan warga itu.
 Warga Jl DR Murjani Gg Kurnia RT 01 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalteng kemudian digeledah di tempat, dan petugas menemukan bungkus kotak rokok LA Menthol yang didalamnya penuh berisi 30 butir ineks warna kuning logo "Bintang".
 Kasat II Dit Narkoba Polda Kalsel AKBP Jimmy Agustus didampingi Kanit I-nya AKP Yanto S membenarkan kalau pihaknya telah menangkap Ian, yang kedapatan membawa 30 butir ineks di depan STM Muhammadiyah, Kayu Tangi. adi/mb05  




















   





 



Sabtu, 21 Februari 2009

Mestinya Pemda Berani Lakukan Uji Materi

BANJARMASIN - Adanya sejumlah keputusan menteri yang dinilai berseberangan dengan peraturan daerah di Kalsel, jika hal itu merugikan kepentingan daerah, sebaiknya dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 "Selama ini kan sering terjadi, peraturan daerah di Kalsel seperti tidak berdaya begitu dianggap bertentangan dengan keputusan menteri. Bahkan, banyak perda yang dibatalkan secara sepihak oleh Mendagri. Lho, kenapa pemerintah daerah di sini diam saja. Kenapa tidak sekalian saja melakukan upaya hukum seperti meminta MK melakukan uji materi terhadap keputusan menteri itu," ujar Yusuf Fanie Andin Kasim SH, Jumat (20/2).
 Menurut praktisi hukum sekaligus politisi ini, pemerintah daerah seperti tidak berdaya begitu menghadapi persoalan seperti itu. Padahal, lanjutnya, semestinya pemerintah daerah gigih membela peraturan daerah yang dibuatnya, demi memajukan kesejahteraan masyarakat daerahnya.
 "Kalau tidak berani, biar saya yang bantu jadi pengacara pemerintah daerah untuk sidang di MK guna menguji materi produk menteri-menteri itu. Bahkan, jika perlu, saya tidak perlu dibayar," tantang pria yang pernah menjadi anggota DPR RI 2004-2008 dari Partai Bintang Reformasi ini.
 Yusuf yang kini mencalonkan diri sebagai salah satu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalsel dalam Pemilu 2009 ini menegaskan, dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI, kedudukan peraturan daerah sudah jelas dan diakui negara. Berbeda dengan keputusan menteri atau peraturan menteri yang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut.
 "Jika demikian, kedudukan peraturan daerah itu sebenarnya lebih tinggi dibanding keputusan menteri," tandasnya. 
 Ia memberi contoh tentang masalah Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 yang sebagiannya tidak bersesuaian dengan Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002. Di sisi Kepmenhut, suatu kawasan tertentu diusulkan sebagai kawasan hutan, namun dalam peraturan daerah tersebut, dinyatakan sebagai kawasan budidaya tanaman tahunan. 
 Untuk kasus seperti itu, lanjutnya, bisa saja Pemkab Kotabaru melakukan hak uji materi ke MK, sehingga diperoleh kepastian tentang tidak adanya dualisme peraturan yang dianggap tidak bersesuaian tersebut.
 Politisi vokal ini pun meminta supaya pemerintah daerah lebih mementingkan kepentingan masyarakat daerah ketimbang hanya kepentingan segelintir pengusaha.
 "Menurut saya, pemerintah daerah masih bisa menggali SDA tanpa selalu bergantung dari royalti batubara. Contoh Palembang, pemerintah daerahnay kreatif menggenjot pemasukan daerah, tanpa terus bergantung dari royalti. Untuk itu, semua komponen, baik DPD, anggota DPR RI dari Kalsel dan pemerintah daerah untuk duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai daerah tidak menikmati hasil SDA-nya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Ke depan, masyarakt harus lebih cerdas agar memilih wakilnya yang muda, enerjik dan mau berjuang keras memajukan daerah," sarannya. adi  



















  



Dasar Penindakan Adalah UU Kehutanan

BANJARMASIN - Persoalan penggunakan Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 beberapa waktu belakangan jadi polemik untuk penertiban sejumlah pertambangan. Namun, Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin menegaskan bahwa dasar penindakan sejumlah penambang mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 "Kalau Kepmenhut itu berisi penunjukan kawasan hutan di Kalsel, di sana tidak ada ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar. Tentunya, penyidik memakai UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena di sana jelas sanksi pidana bagi yang melanggar kawasan hutan," ujar Machfud, Jumat (20/2).
 Mengenai Kepmenhut itu, lanjutnya, hal itu sesuai dengan pendapat saksi ahli baik dari Departemen Kehutanan dan instansi lainnya yang berkaitan yang membenarkan jika di kawasan yang ditambang tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dimaksud oleh Kepmenhut 453.
 Ketika wartawan menyinggung apakah ada laporan dari pihak PT Kodeco Timber, sehingga polisi pada 9-10 Oktober 2008 melakukan police line di kawasan tambang milik PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) dan KUD Gajahmada, Desa Serongga, Kotabaru, Dir Reskrim mangatakan bahwa tindakan polisi hanya bersandar pada hasil penyelidikan.
 Sehingga, lanjutnya, kasus tersebut sebenarnya berupa hasil temuan polisi sendiri. Meskipun diakuinya, memang ada laporan tertulis dari pihak Kodeco. Laporan tersebut, hanya menjadi salah satu bahan untuk melakukan penyelidikan, sampai kemudian dilakukan penindakan.
 Ia mengatakan, kasus tersebut kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, apalagi perkaranya sudah ditangani oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Kalsel. "Sebaiknya, kita tunggu saja proses hukumnya bagaimana," kata Machfud yang didampingi Wadir Reskrim AKBP Kliment serta Kasat IV Tipiter Dit Reskrim AKBP Firdaus.
 Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan JPU, penambang, baik BCMP maupun KUD Gajahmada dianggap telah menambang tanpa izin pinjam pakai dari Menhut, mengingat kawasan yang ditambang adalah masuk kawasan hutan sebagaimana termuat dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalsel seluas 1.839.494 Ha.
 Selain itu, dalam kawasan hutan yang ditambang tersebut, termasuk dalam 13.090 Ha sebagai kawasan HTI yang hak pengusahaannya di bawah PT Kodeco Timber berdasar Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI.
 Akibatnya, kedua terdakwa, baik H Amir (BCMP) maupun Bahrullah (Gajahmada) dianggap telah melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Kemudian, dalam fotokopi P-19 atau petunjuk dari Kejati Kalsel terkait proses kasus tersebut, termaktub kalau ada sejumlah nama yang dianggap sebagai pelapor yang disinyalir berasal dari Kodeco, masing-masing, Andi Syahrudin, H Johan Noor, Daulat Thalib dan Ahmadi. Andi Syahrudin menurut sumber adalah saudara H Syamsuddin alias H Isam, yang memiliki 35 persen saham Kodeco melalui perusahaannya PT Bintang Bengawan. adi



Jumat, 20 Februari 2009

Cabup Independen Tabalong Mengadu Ke MK

BANJARMASIN - Cabup independen Tabalong, Hasrudin H Hasbullah memastikan kalau Kamis (19/2) kemarin, pihaknya ke Jakarta guna memohon Mahkamah Konstitusi (MK) menguji materi keputusan KPUD Tabalong yang menetapkan pasangan H Rachman Ramsy-H Muhlis SH sebagai pemenang Pilkada Tabalong 2008.
 Didampingi Ketua LSM Pemerhati Suara Masyarakat Borneo (PSMB), Darmajaya dan sejumlah pentolan LSM lainnya, Rabu (18/2), Hasrudin menilai, penetapan yang dilakukan KPUD Tabalong adalah cacat hukum, mengingat dalam proses awal verifikasi calon sudah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59 huruf b UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No 32 Tahun 2004.
 "Bahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung, KPUD Tabalong dinyatakan hakim telah melanggar UU karena terbukti tidak melakukan verifikasi terhadap data-data pendukung kita. Dan itu sudah diputuskan, di mana KPUD Tabalong diperintahkan untuk memberi ganti rugi kepada kami sebesar Rp1.327.000.000 dari tuntutan awal Rp5 miliar lebih," jelasnya.
 Ditambahkan, jika pada proses awal, dalam hal ini verifikasi saja, KPUD Tabalong sudah menyalahi ketentuan UU, maka proses selanjutnya, baik itu pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan pemenang, jelas dan pasti juga cacat hukum.
 Ditimpali Darmajaya, pihaknya memberikan dukungan moril kepada Hasrudin dan pasangannya, karena telah dirugikan secara hukum maupun materil oleh KPUD Tabalong yang bekerja tidak profesional, hingga berujung dianulirnya pencalonan Hasrudin dari jalur independen.
 "Kami mendukung keputusan PN Tanjung yang menghukum KPUD Tabalong untuk membayar ganti rugi kepada Hasrudin sebesar Rp1,3 miliar lebih," ucapnya.
 Selain itu, kami meminta kepada Gubernur Kalsel untuk tidak melantik pasangan Rachman Ramsy-Muhlis sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebab dalam putusan di PN Tanjung, terbukti proses tahapan Pilkada Tabalong 2008, KPUD Tabalong telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni melanggar salah satu pasal kewajiban melakukan verifikasi data pendukung Hasrudin dan pasangannya," cetusnya.
 Darmajaya juga menyampaikan tuntutan kepada Mendagri agar menangguhkan surat keputusan pengangkatan pasangan Rachman Ramsy-Muhlis sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
 Sebelumnya, Hasrudin merasa dizalimi oleh KPUD Tabalong karena didiskualifikasi. Hasrudin mengklaim ketika mendaftar, pihaknya sudah mengumpulkan dukungan masyarakat yang dibuktikan 14.445 buah KTP, sesuai sesuai ketentuan 6,5 persen minimal dukungan dari jumlah pemilih yang paling tinggi 13.000 dukungan.
 Kemudian, lanjutnya, KPUD menganggap bahwa dukungan yang sah hanya sekitar 12.000-an saja. Hasrudin mengantongi rekomendasi dari partai pengusung, yakni PDIP, PDK, PKPI dan PPDI Tabalong.
 Baik Hasrudin maupun Andin mengatakan, penjegalan langkah mereka sebagai cabup, kental dengan nuansa politis, yakni adanya tekanan kepada KPUD dari pihak tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan politik di Tabalong. adi/ris



Pemohon Tetap Anggap Penahanan Tidak Sah

BANJARMASIN - Pada penyampaian kesimpulan di depan Ari Wahyu Irawan, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Barabai, Kamis (19/2), Rusmadi SH, kuasa hukum Sug, tetap beranggapan bahwa penahanan kliennya oleh termohon, Kejari Barabai, sebagai tidak sah.  
 Menurut Rusmadi dari Kantor Pengacara H Sabri Noor Herman SH MH, berdasar ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan terhadap tersangka dilakukan bila tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti yang cukup. "Sementara, penahanan terhadap klien kami yang dijadikan tersangka korupsi proyek sumur dangkal di HST, adalah tidak berdasar bukti yang cukup. Sebab, klien kami jelas tidak pernah menandatangani berita acara perjanjian proyek, apalagi menerima dana hasil keuntungan proyek," paparnya.
 Ditambahkan, alasan termohon melakukan penahanan bukan bersandar pada bukti konkrit, apalagi terbukti dari hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim, kalau tandatangan kliennya sudah dipalsukan, begitu juga cap stempel perusahaan kleinnya, CV Sapta Panca Karya (SPK) Banjarbaru.
 Sementara, ucapnya, jawaban termohon, Kejari Barabai yang diwakili Arif Rahman SH hanya menanggapi mengenai mekanisme atau syarat formal penahanan dari bukti-bukti surat internal Kejari Barabai. Padahal, syarat sahnya penahanan mesti mencakup dua syarat, yakni formal dan materiil. 
 "Nah, syarat materiil inilah yang tidak diajukan oleh termohon. Padahal, bukti yang cukup adalah prasyarat untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa. Ini berarti, termohon sudah melanggar pasal 21 KUHAP," tandasnya.
 Sebagaimana diketahui, tersangka korupsi proyek sumur dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis (Distan) HST, Sug, Direktur CV Sapta Panca Karya (SPK) Banjarbaru, melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Barabai.
 Menurut Rusmadi, dalam serangkaian pemeriksaan terhadap kliennya, baik waktu itu sebagai saksi maupun tersangka, kliennya sudah beberapa kali membantah bahwa dirinya maupun perusahaannya tidak pernah terlibat proyek, baik melakukan penawaran dalam tender maupun menandatangani kontrak perjanjian.
 Di samping itu, yang lebih meyakinkan pihaknya jika kliennya tidak berkaitan dengan proyek, adalah tandatangan kliennya dalam kontrak tersebut berbeda jauh dengan tandatangan kliennya yang asli.
 Kasus korupsi sumur dangkal yang ditangani Kejari Barabai diduga melibatkan Ard, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Distan HST, Sug, termasuk San (pelaksana di lapangan), serta Ika. 
 Ard berkasnya sudah dilimpahkan ke PN Barabai, sementara Ika yang sempat buron berhasil ditangkap kembali oleh Kejari Barabai. Adapun San masih buron hingga saat ini. 
 Terbongkarnya dugaan korupsi pada proyek yang dilaksanakan CV SPK yang berlangsung di 15 titik atau desa yang tersebar di HST, diantaranya di Desa Matang Ladung, Banua Asam, Walatung dan lain-lain, adalah berkat laporan warga.
 Adapun modus penyimpangan proyek senilai Rp222 juta lebih yang berlangsung antara 1 November-15 Desember 2006 itu adalah diduga mark-up pada material proyek, mesin pompa, pekerjaan pengeboran hingga tak sesuainya kualitas pekerjaan dengan pedoman proyek. 
 Kejaksaan Negeri (Kejari) Barabai, juga menemukan kejanggalan pada fisik proyek, di mana kedalaman sumur air dangkal semestinya paling tidak 30 meter, namun di lapangan hanya dikerjakan 6-12 meter, sehingga mengurangi kualitas air tanah yang diperoleh. Kerugian diduga lebih dari Rp120 juta. adi



Kamis, 19 Februari 2009

Tambang Di Sumber Mulya Dituding Rusak Lingkungan

BANJARMASIN - Praktik penambangan bijih besi di Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut (Tala), diduga telah merusak lingkungan oleh LSM Kesatuan Aksi Peduli Penderitaan Rakyat (Kappera) Kalsel, Senin (16/2).
 Ketua Kappera, Syafrian Noor mengatakan, berdasar hasil observasi ke lepangan, kegiatan tersebut bisa diduga telah melanggar UU Pertambangan terkait kaidah pertambangan yang berwawasan lingkungan.
 Dikatakan, areal tambang bijih besi di desa tersebut dikuasai oleh PD Baratala Tuntung Pandang, perusahaan daerah milik Pemkab Tala. Di lapangan, lokasi tersebut digarap oleh tiga pemilik SPK, yakni CV Satara, CV DMA dan PT Malindo.
 "Cuma, dari penelusuran kami, lokasi kegiatan CV Satara, yang lebih parah. Mereka menggunakan alat berat eksavator dua sampai tiga buah. Lokasi tambangnya, dekat dengan pemukiman penduduk, karena cuma berjarak sekitar 500 meter," ujarnya.
 Selain itu, lokasi tambang juga cukup dekat dengan area sawah penduduk, yakni sekitar 200 sampai 300 meter. Sementara lokasi perumahan penduduk dan persawahan justru berada lebih rendah dibanding area pertambangan, sehingga sangat rawan memunculkan pencemaran dan riskan bagi penduduk.
 "Metode penambangan juga kami duga dilakukan secara serampangan, terlihat dengan empat lobang besar yang berkedalaman 20 meter dengan luasan mencapai ribuan meter persegi. Tanah bekas galian juga menumpuk secara sembarangan, sehingga rawan longsor. Bahkan, kami mendengar pernah ada korban tertimbun longsor," paparnya.
 Di samping itu, metode pemisahan bijih besi dengan tanah, sejumlah pekerja terlihat menggunakan air dengan cara disemprotkan. Ironisnya, air yang digunakan adalah air dari danau bekas galian, secara berulang kali, sehingga bisa merusak unsur hara atau kimiawi air.
 Ia berharap, PD Baratala melakukan evaluasi atas pekerjaan perusahaan pengguna SPK-nya. Demikian juga aparat berwajib supaya segera melakukan peninjauan, karena praktik tambang itu diduga sudah melanggar ketentuan yang berlaku.
  Tidak benar
 Sementara itu, Direktur Operasional PD Baratala, Beben yang dikonfirmasi via handphone mengatakan, sejauh ini memang lokasi di Desa Sumber Mulya, memang dikuasai pihaknya dan dikerjakan sejumlah perusahaan pemilik SPK.
 "Namun, jika dikatakan melanggar UU Pertambangan, karena telah mencemari lingkungan, itu tentu tidak benar. Silakan Anda tinjau sendiri lokasinya. Tidak ada masalah dengan penduduk sekitar, apalagi kebanyakan penduduk juga dipekerjakan di lokasi," tangkisnya.
 Selain itu, tambahnya, amdal pekerjaan juga sudah dilakukan sebelum pekerjaan, sehingga sulit jika sampai melanggar kaidah penambangan yang berwawasan lingkungan. adi



Bahrullah Lakukan Perlawanan

BANJARMASIN - Secara berani, terdakwa perkara illegal mining, Bahrullah (40) didampingi pengacaranya, Julius Setiarto SH menolak putusan sela majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (16/2). Julius memilih melakukan perlawanan.
 Mulanya, Julius mengatakan akan banding terhadap putusan sela dari majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH, didampingi hakim anggota Suprapto SH dan Dwi Djatmiko SH.
 Oleh Suryanto, istilah banding tidak dikenal dalam putusan sela, karena banding berarti tidak terima terhadap putusan hakim dalam perkara pokok. "Jika tidak menerima putusan sela, berarti Anda melakukan perlawanan," ucap Suryanto.
 Namun, entah mengerti atau tidak, Julius mengatakan bahwa hak melakukan perlawanan terhadap putusan sela hanya bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU).
 Dengan nada yang cukup tinggi, Suryanto yang juga Ketua PN Banjarmasin ini menjelaskan kalau dalam ketentuan KUHAP, terdakwa dan kuasa hukumnya bisa saja melakukan perlawanan atas putusan sela pengadilan di tingkat pertama, dengan catatan, perlawanan dilakukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.
 "Coba Anda baca bunyi pasal ketentuan ini dalam KUHAP. Anda bawa tidak bukunya," cecar Suryanto. Dengan agak tergagap, Julius mengatakan dirinya khilaf dan lupa membawa buku KUHAP.
 "Baik kalau Anda melakukan perlawanan, supaya disiapkan juga memori perlawanan termasuk materi perkara hari ini, agar bisa dikirimkan ke PT Banjarmasin, sebab perlawanan ini mesti diputus dengan cepat, baik putusan sela maupun pokok perkaranya," tukasnya.
 Sebelumnya, dalam putusan sela, majelis hakim menolak keberatan kuasa hukum terdakwa dan memutuskan untuk tetap melanjutkan pokok perkara sampai ada vonis.
 Majelis berpendapat, keberatan kuasa hukum terdakwa bahwa PN Banjarmasin tidak berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut, tidak dapat diterima.
 Kalau terdakwa beralasan bahwa sesuai pasal 84 KUHAP yang mengenyampingkan prinsip locus de licti, bila sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah lain. Namun, lanjut Julius, dari 32 saksi perkara tersebut, 16 saksi berada di Kotabaru, delapan lagi di Tanah Bumbu dan hanya delapan saja yang berada di luar Kotabaru dan Tanah Bumbu.
  Terima alasan JPU
 Sementara, putusan sela majelis hakim mengatakan, tetap menganggap bahwa alasan JPU tetap bisa diterima, karena sebagian besar saksi berada di atau dekat Banjarmasin.
 Kemudian, keberatan terdakwa atas dakwaan JPU yang dinilai kabur, dinilai majelis hakim tidak kuat, mengingat dalam surat dakwannya, JPU dianggap sudah cukup jelas menyebutkan identitas terdakwa, waktu kejadian maupun tempat kejadian perkara.
 Begitu juga penahanan terhadap terdakwa yang dilakukan JPU pada 30 Januari 2009 yang dianggap kuasa hukum terdakwa tidak sah, mengingat status terdakwa semestinya sudah berada dalam tahanan hakim, dimentahkan majelis hakim dengan alasan bahwa pada tanggal itu, sudah ada penetapan majelis hakim bahwa terdakwa menjadi tahanan hakim.
 Keberatan lain yang dimentahkan majelis hakim, adalah kuasa hukum terdakwa tidak terima kalau terdakwa didakwa telah menambang di kawasan hutan tanaman industri yang dikelola PT Kodeco Timber seluas 16 hektare di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru. Julius beranggapan kalau kawasan itu masuk Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan.
 Soal ini, menurut majelis hakim, tidak bisa diputus dalam putusan sela karena sudah masuk pokok perkara. adi


Mantan Kadisospora Dituntut 2 Tahun

BANJARMASIN - Terdakwa Ahmad Gazali, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Kadisospora) Banjarmasin dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dua tahun penjara pada sidang
kasus dugaan korupsi di instansi tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (16/2) sore.
 Selain itu, Gazali juga dituntut membayar denda Rp50 juta atau subsider enam bulan penjara jika tidak membayar denda tersebut. 
 JPU berkeyakinan, terdakwa secara sah melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
 Hanya saja, dalam tuntutan yang dibacakan JPU Margono SH dan rekan-rekan tersebut, tidak dicantumkan ganti kerugian negara, dengan pertimbangan terdakwa sebelumnya sudah mengembalikan uang hasil korupsinya sebesar Rp16.117.750 pada 7 November 2008 lalu.
 Di depan majelis hakim yang diketuai Suprapto SH, terdakwa Gazali didampingi penasehat hukumnya, Fahmi Amrusi SH mengatakan akan menyampaikan pembelaannya pada sidang selanjutnya.
 Gazali ketika memimpin Disospora Banjarmasin, didakwa bersama-sama bawahannya menikmati uang hasil pemotongan dana yang seyogyianya disampaikan secara utuh untuk 11 panti asuhan/sosial dan lima masjid di Banjarmasin, anggaran APBD Banjarmasin tahun 2006.
 Dari sumber di Kejari Banjarmasin, Gazali diduga memperoleh bagian sebesar Rp60 juta dari total kerugian negara yang mencapai Rp200 juta lebih.
 Sebelumnya, kasus berantai ini telah menyeret anak buah Gazali, yakni Kasubdin Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan, Hasbi Imran dan Kasi Bina Pahlawan dan Tempat Ibadah, Drs Hasanuddin (48).
 Imran sebelumnya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim PN Banjarmasin dalam kasus dana bantuan sosial jilid II. Adapun dalam kasus jilid I, PN Banjarmasin sudah memvonis terdakwa Hasanuddin dengan hukuman penjara 18 bulan, Rabu 23 Juli 2008 lalu.
 Berkembangnya kasus pemotongan dana bantuan sosial dari instansi tersebut, menurut sumber di Kejari Banjarmasin karena sudah terjadi budaya "dana partisipasi". Alhasil, sejumlah pejabat di dinas itu terseret dalam masalah hukum.
 Padahal, "rahasia perusahaan" ini justru terungkap dalam beberapa kali persidangan terhadap terdakwa Drs H Hasanuddin (48) dan Imran. adi



Senin, 16 Februari 2009

Antara HTI Kontra KBTTP

BANJARMASIN - Persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, perkara illegal mining PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) yang mendudukkan petinggi perusahaan, H Amir H Nasrudin sebagai terdakwa bakal semakin menarik.
 Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan para kuasa hukum terdakwa bakal menggelontorkan argumentasi-argumentasi hukum, beserta saksi-saksi yang dianggap membenarkan tindakan masing-masing.
 Dari catatan sementara, baik diambil dalam surat dakwaan maupun eksepsi terdakwa, maka terdapat benang merah yang menjadi pertentangan keduanya. JPU beranggapan, kawasan yang ditambang BCMP dan Gajahmada masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Kodeco Timber yang memerlukan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut), di sisi lain para terdakwa berpendapat, kawasan yang ditambang masuk Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan (KBTTP), yang tak perlu izin Menhut.
 JPU dalam dakwaannya menyatakan, dalam kuasa pertambangan yang dipegang terdakwa Amir, terdapat kuasa pertambangan PT BCMP yang terletak pada kawasan hutan sebagaimana termuat dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalsel seluas 1.839.494 Ha.
 Selain itu, dalam kawasan hutan yang ditetapkan Kepmenhut tersebut, ada seluas 13.090 Ha sebagai kawasan HTI yang hak pengusahaannya di bawah PT Kodeco Timber berdasar Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI.
 Dari luasan itu, JPU menuding terdakwa telah menambang di lokasi HTI milik Kodeco tanpa izin pinjam pakai dari Menhut, seluas 482,278 Ha dan mendapatkan batubara sebanyak 1.145.600 metrik ton (MT) atau memperoleh uang Rp34.265.000.000.
 Sementara itu, OC Kaligis beserta rekannya yang menjadi kuasa hukum H Amir menyatakan, justru Kepmenhut 453 tersebut sebenarnya merubah fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
 Dikatakan, berdasar PP No 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah diatur masalah bidang urusan daerah, termasuk urusan pilihan, yakni kehutanan dan pertambangan, di mana Kotabaru sesuai Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRWK memilih kawasan yang kini ditambang BCMP seluas 99 hektar sebagai KBTTP, bukan HTI lagi.  
 Kemudian, jika mendasar lagi pada SE Menhut No SE.3/Menhut/II/2008 pada 5 September 2008, maka KBTTP yang diistilahkan sebagai APL yang sudah dibebani hak, maka tidak memerlukan izin pinjam pakai Menhut, untuk menggarapnya.
 Bahkan, antara BCMP dengan PT Kodeco Timber yang dimanajemeni Yulia S sudah ada kerja sama. Demikian pula adanya fee ke Kodeco dari tiap ton batubara yang dieksploitasi.
 Selain itu dikatakan, berdasar keterangan para ahli dari Dishut Kotabaru, seperti Drs Ftahannoor MSi, Ir Haris Mugni MSi, dan Sukma Mulyadi SHut, kawasan yang dikerjakan oleh BCMP, justru di luar dari HTI.
 Di samping itu, tambahnya, jika mengacu juga pada SE Mendagri No 061/2888/SJ tanggal 22 September 2008, diimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan penguatan kelembagaan di bidang penataan ruang daerah, seperti Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan melaksanakan mekanisme konsultasi dan evaluasi penyusunan rancangan perda rencana tata ruang daerah. BCMP, lanjut Kaligis, sudah mengikuti rapat BKPRD itu bersama instansi terkait di Kotabaru, seperti BPN, Distam, Dishutbun dan Tapem Pemkab Kotabaru.
 Dalam pertemuan 6 Agustus 2007 di Pemkab Kotabaru, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur tata ruangnya sendiri, sebab perda lebih tinggi ketimbang SK Menhut.
 Mengutip pernyataan politisi di DPR RI dari Kalsel, Zulkifli Halim dalam sebuah perbincangan interaktif di TVRI beberapa waktu lalu, jika dibanding yang mana yang lebih berkekuatan hukum apakah perda ataukah SK menteri, maka yang lebih kuat dan tinggi adalah perda. Menurutnya, perda termasuk dalam tata urutan perundang-undangan negara RI, sementara SK menteri tidak masuk.
 Maka, tinggal ditunggu, yang manakah lebih kuat, apakah argumentasi JPU ataukah argumentasi kuasa hukum H Amir. adi



Buronan Kasus SA Ditangkap


BANJARMASIN - Hampir setahun setengah, Tjip, menjadi buronan Kejati Kalsel terkait statusnya sebagai tersangka kasus korupsi Sentra Antasari (SA). Namun, Minggu (15/2) kemarin, pelariannya telah diakhiri dalam jeruji sel LP Teluk Dalam.
 Mantan Direktur Operasional PT Giri Jaladhi Wana ini dibawa oleh Jaksa Madya Bambang Sudrajat dan Jaksa Madya Tri Sujoko dibantu dua aparat dari Polda Kalsel dari Jakarta naik pesawat komersial dan tiba di Bandara Syamsuddin Noor sekitar pukul 09.00 Wita.
 Kemudian, dengan gerakan cepat, tersangka dibawa lagi menuju gedung Kejati Kalsel dan tiba sekitar pukul 10.00 Wita. Di dalam ruangan, tersangka diperiksa kesehatannya oleh dokter.
 Setelah pemeriksaan dipandang cukup dan tersangka memenuhi syarat untuk menjalanai penahanan dalam sel, sekitar pukul 10.45 Wita, tersangka dibawa menggunakan mobil tahanan menuju LP Teluk Dalam, sebagai tahanan titipan penyidik Kejati Kalsel.
 As Intel Kejati Kalsel Sumardi SH MH mengatakan, sebenarnya, Tjip sudah ditangkap pada Jumat (13/2) di sebuah cafe, yakni Nuansa Cafe, Jl Mangunkarso, Ungaran, Cirebon.
 "Sebelumnya, kita mendapat laporan dari aparat kejaksaan di Cirebon bahwa tersangka terlihat berada di kawasan Cirebon. Untuk lebih memastikan, kemudian aparat kejaksaan di sana minta foto tersangka, lalu kita kirim bersama dua orang jaksa dari sini dibantu dua aparat dari Polda Kalsel," terangnya.
 Tersangka saat itu terlihat sedang menikmati minuman dan santai di Nuansa Cafe. Petugas kemudian mendekat dan menanyakan apakah benar kalau dirinya sebagai Tjip.
 "Awalnya, tersangka membantah kalau dirinya adalah Tjip, buronan yang selama ini kita buru. Namun, setelah kita desak, barulah tersangka mengaku terus-terang kalau benar bahwa dirinya adalah Tjip," paparnya.
 Tidak membuang waktu, setelah ditunjukkan surat penangkapan, Tjip kemudian pada Sabtu (14/2) dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI di Jakarta untuk diinapkan. Setelah semalaman, barulah pada pagi Minggu (15/2), tersangka diterbangkan ke Banjarmasin untuk selanjutnya ditahan di LP Teluk Dalam.
 Hari ini, Senin (16/2), tersangka kemungkinan akan menjalani pemeriksaan sehubungan statusnya sebagai tersangka korupsi SA. Ia diduga turut terlibat dalam korupsi berjamaah SA.
 Tjip, sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 September 2007 lalu. Namun, belum sempat ia menjalani pemeriksaan baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi bagi tersangka lain, Tjip keburu menghilang.
 Tersangka lain yang sudah didakwa dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, adalah Direktur PT GJW, Widagdo yang divonis penjara enam tahun, 18 Desember 2008 lalu. Menurut hakim, terdakwa terbukti meraih keuntungan secara tidak sah yang berakibat kerugian negara hingga Rp6.332.361.516. AKibatnya, terdakwa, selain mesti menjalani hukuman enam tahun penjara, dibebani mengganti kerugian negara sebesar Rp6.332.361.516 atau menjalani hukuman tambahan empat tahun jika mangkir dari memberi ganti rugi. Tak hanya itu, terdakwa juga didenda sebesar Rp200 juta atau tiga bulan kurungan. 
 Sebelumnya, pada 1 Desember 2008, mantan Walikota Banjarmasin, Midpai Yabani divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta, karena dinilai hakim telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menguntungkan orang lain yang berakibat kerugian negara.
 Terdakwa lainnya, Edwan Nizar, divonis enam tahun penjara, denda Rp300 juta dan diwajibkan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp1.072.473.710.
 Ganti kerugian Rp1 miliar lebih itu, menurut hakim mesti dibayar Eed, satu bulan setelah keputusan hukum berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta benda Eed harus disita dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara tersebut.
 Korupsi SA terjadi akibat penggelembungan jumlah dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan, sehingga negara diduga merugi mencapai Rp32 miliar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 miliar dan kewajiban lain Rp6,6 miliar, kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 milyar dan lain-lain. adi



Anton Bachrul Alam Jadi Kapolda Jatim


BANJARMASIN - Brigjen Pol Anton Bachrul Alam tak lama lagi akan melepas jabatannya selaku Kapolda Kalsel, sebab SK Kapolri No Pol: Skep/65/2/2009 telah keluar pada 13 Februari lalu yang memerintahkannya menjadi Kapolda Jatim. Berarti Anton mendapat promosi sebagai jendral bintang dua, mengingat Polda Jatim masuk tipe A. 
 Selama ini, Anton memang dikenal cukup membawa perubahan di Polda Kalsel. Pasalnya, jika sebelumnya, pembinaan aparatur dilakukan lewat serangkaian pembinaan mental internal, maka jendral ini lebih suka mengarahkan anah buahnya mengikuti kegiatan itikaf, tausiyah dan kegiatan agama lainnya.
 Menurutnya, jiwa sedang bermasalah jika tidak disiplin, sehingga obat terbaik membina jiwa, tak bisa lain harus kembali kepada agamanya sendiri atau mendekatkan diri kepada Tuhan YME.
 Bahkan, ratusan preman yang melakukan pelanggaran kecil, tidak langsung ditindak, melainkan diajak mengikuti itikaf di masjid. Gaya pendekatan Anton untuk meminimalisir tindak kejahatan patut diacungi jempol.
 Selama kepemimpinannya pula, banyak pengusaha tambang yang terindikasi ilegal, ditahan dan diproses. Bahkan, seorang ulama terkenal pun mesti masuk sel karena diduga menjadi otak pelaku illegal logging.
 Anton memang rendah hati, meski sudah dipromosikan, ia hanya berucap agar selalu didoadakan agar selalu amanah. "Terima kasih, tolong doanya," ujarnya ketika diberi ucapan selamat. 
 Langkah Anton meraih jabatan kapolda tipe A memang terbilang unik, mengingat ia kurang dari setahun menjabat Kapolda Kalsel. Jika dihitung ketika serah terima jabatan dengan pendahulunya, Halba R Nugoroho 14 Mei 2008 lalu, maka Anton terhitung bertugas sekitar sembilan bulan.
 Mungkin langkah Anton cukup mendekati kesuksesan Bambang Hendarso Danuri (BHD), yang ketika menjabat Kapolda Kalsel masih berbintang satu, namun tiga bulan lebih sedikit kemudian, melonjak jadi berbintang dua ketika dipromosikan sebagai Kapolda Sumut. Kini, BHD adalah Kapolri dengan pangkat jendral bintang empat.
 Banyak kalangan menilai, Anton memiliki wibawa yang besar sehingga boleh jadi bakal mengisi pos jabatan kapolri. Pasalnya, diantara rekan seangkatannya, cuma dia dan Halba yang memperoleh bintang satu. Hanya saja, Anton ternyata lebih cepat naik pangkat ketimbang Halba yang kini menduduki jabatan Ses NCB Interpol Mabes Polri.
 Pergeseran jabatan kapolda dari SK Kapolri tersebut melibatkan enam jabatan kapolda. Anton dipromosikan sebagai Kapolda Jatim, menggantikan Irjen Pol Herman S Sumawiredja yang dikabarkan memasuki usia pensiun.
 Sedangkan pengganti Anton sebagai Kapolda Kalsel adalah mantan Kapolda DI Yogyakarta, Brigjen Pol Untung Rajab. Pejabat yang mengisi jabatan Kapolda DI Yogyakarta adalah Brigjen Pol Sunaryono, perwira tinggi yang sebelumnya bertugas sebagai Dir D Baintelkam Mabes Polri.
 Selain jabatan kapolda Jatim, Kalsel dan DI Yogyakarta yang bergeser, ada tiga jabatan kapolda lain yang turut berganti, yakni Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Barat (Sumbar) dan Bengkulu. Pejabat baru itu adalah Irjen Pol Adityawarman sebagai Kapolda NAD, Brigjen Wahyu Daeni (Kapolda Sumbar) dan Brigjen Ruslan Riza (Kapolda Bengkulu).
 Sebelumnya, jabatan Kapolda Sumut, yang dipegang Irjen Pol Nanan Soekarna juga berganti kepada Irjen Pol Badrodin Haiti, yang sebelumnya adalah Dir I Keamanan dan Trans Nasioinal Bareskrim Mabes Polri. Nanan yang dicopot gara-gara gagal mengantisipasi demo anarkis yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat tewas, diproyeksikan sebagai staf ahli Kapolri.
 Medan memang bukan tempat yang baru bagi Badrodin, pengganti Nanan. Dia pernah menjabat sebagai Kapoltabes Medan. Jabatan Kapolda pernah diembannya di wilayah konflik Sulteng.
 Penjelasan soal pergantian tampuk pimpinan di enam polda se-Indonesia ini disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira di Jakarta, Sabtu (14/2) akhir pekan tadi. adi

1. Brigjen Pol Badrodin Haiti, dari Direktur I/Kamtranas Bareskrim Polri menjadi Kapolda Sumut
2. Irjen Pol Adityawarman, dari staf pada staf ahli Kapolri menjadi Kapolda NAD
3. Brijen Pol Wahyu Daeni, dari Dir Jianbang Sespip Polri menjadi Kapolda Sumbar
4. Brigjen Pol M Ruslan Riza, dari Kapuslabfor Polri menjadi Kapolda Bengkulu
5. Brigjen Pol Untung Rajab, dari Kapolda DI Jogjakarta menjadi Kapolda Kalsel
6. Brigjen Pol Sunaryono, dari Dir D Baintelkam Polri menjadi Kapolda DI Jogjakarta
7. Irjen Pol Anton Bachrul, dari Kapolda Kalsel menjadi Kapolda Jatim
8. Irjen Pol Rubani Pranoto, dari Deops Kapolri menjadi Staf pada Staf Ahli Kapolri.
9. Irjen Pol Sylvanus Julian Wenas, dari Kakorbrimob Polri menjadi Deops Kapolri
10. Brigjen Pol Imam Sudjarwo, dari Waka Korbrimob Polri menjadi Kakorbrimob Polri
11. Kombes Pol Bachtiar H Tambunan, dari Wadir I/Kamtranas Bareskrim menjadi Dir I/Kamtranas Bareskrim Polri
12. Irjen Pol Rismawan, dari Kapolda NAD menjadi Pati Mabes Polri diarahkan pada Lemhanas

Sumber: Kadiv Humas Mabes Polri



Minggu, 15 Februari 2009

Kapolda Sayangkan Oknum Menganiaya

BANJARMASIN - Kapolda Kalsel Brigjen Pol Anton Bachrul Alam menyayangkan diduga terjadinya tindak penganiayaan terhadap Baco, oleh Kapolsek Sungai Durian Polres Kotabaru, Iptu Ju, bersama anak buahnya.
 "Sebagimana perintah Kapolri (Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri), anggota harus bisa menjadi pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat. Jadi, sangat disayangkan kalau sampai anggota polisi menganiaya masyarakat," ujarnya, Jumat (13/2) sore.
 Menurutnya, oknum Kapolsek Sungai Durian dan bawahan lainnya yang diduga terlibat mesti diperiksa dan kasusnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara pidana maupun disiplin.
 "Bilamana mereka terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban, maka harus diambil tindakan yang tegas. Siapa pun yang bersalah, meski itu anggota polisi, mesti ditindak," katanya.
 Sementara itu, Provos Bid Propam Polda Kalsel bakal memanggil empat oknum diduga pelaku penganiayaan terhadap bos minuman keras (miras), Baco, Kamis (19/2) mendatang. 
 Empat oknum yang dipanggil tersebut antara lain, Kapolsek Sungai Durian Polres Kotabaru, Iptu Ju, kemudian Kanit Reskrim-nya Bripka Edi, serta dua bawahan lainnya, Jok dan Val.
 Pemanggilan untuk mengkonfrontir laporan dari korban yang sebelumnya datang mengadu bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan berat dari Iptu Ju bersama sejumlah anak buahnya.
 "Setelah kita memeriksa laporan serta korban, kita akan melakukan pemanggilan terhadap empat anggota yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut, mereka adalah Iptu Ju, Bripka Edi dan dua lagi, Jok serta Val," jelas Kasubbid Provos Bid Propam Polda Kalsel Kompol Agus Durijanto mewakili Bid Propam AKBP Kadarusman, Jumat (13/2) kemarin.
 Baco (42), seorang bos minuman keras (miras) mengaku jadi korban kebrutalan oknum Kapolsek Sungai Durian Polres Kotabaru, Ipda Ju dan bawahannya. Ia bersama keluarganya kemudian mengadu nasibnya ke Provos Bid Propam Polda Kalsel.
 Laporan disampaikan Rabu (11/2) lalu. Informasi terhimpun, korban mengalami penganiayaan oleh oknum pada 10 Februari 2009 di salah satu ruangan Polsek Sungai Durian. Dari pengakuan korban, korban dipukul oleh oknum menggunakan palu, sehingga salah satu tulang rusuk korban mengalami patah. Bahkan, bagian mata kanan korban mengalami memar serius.
 Sebelumnya, korban dijadikan tersangka oleh Polsek Sungai Durian menyusul ditemukannya ratusan dos miras milik korban oleh polisi di kawasan perbatasan Semayam, Tanah Grogot, Kotabaru, pada 17 Januari 2009 lalu dalam sebuah operasi pekat.
 Setelah itu, korban pun ditahan Polsek Sungai Durian sejak 17 Januari hingga 10 Februari lalu. Diduga, selama ditahan itu, korban diperiksa dan diinterogasi terkait sumber miras. adi



3.111 Orang Jamin Pimpinan Ponpes

BANJARMASIN - HB sungguh beruntung, berbeda dengan nasib kebanyakan tersangka illegal logging. Pimpinan pondok pesantren di Gambut, Kabupaten Banjar yang dijadikan tersangka oleh Polres Tabalong, dijamin oleh 3.111 orang untuk penangguhan penahanannya.
 Surat permohonan penangguhan dilampiri formulir bertandatangan 3.111 orang disampaikan H Kasyful, tangan kanan HB, ke bagian sekretaris Kapolda Kalsel Brigjen Pol Anton Bachrul Alam, Jumat (13/2) sekitar pukul 14.45 Wita.
 H Kasyful yang didampingi puluhan dewan guru ponpes dan keluarga dekat HB tidak bisa bertemu langsung dengan Kapolda, sehingga surat hanya disampaikan melalui bagian sekretariat Kapolda.
 Kapolda sendiri bersama perwira utama lainnya, disaat bersamaan, sedang menikmati acara hiburan organ tunggal dalam rangka ramah-tamah sertijab Irwasda Polda Kalsel, dari pejabat lama Kombes Pol B Kris Hermanto kepada pejabat baru Kombes Pol Drs Isdiyanto di Aula Bhayangkara, Polda Kalsel.
 Kasyful kepada wartawan yang mencegatnya di pintu keluar mengatakan, pihaknya baru saja menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan HB, yang ditujukan kepada Kapolda Kalsel.
 "Kami mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Kapolda dengan disertai 3.111 penjamin. Ya, mudah-mudahan, dengan adanya penjamin ini, diharapkan para santri, santriwati, dewan guru dan keluarga beliau mendapat kepastian bahwa pimpinan dan pengasuhnya, yakni HB dapat segera ditangguhkan penahanannya, meskipun proses hukumnya tetap lanjut," ujarnya.
 Menurutnya, meskipun proses hukum tetap dilanjutkan penyidik, namun yang terpenting, HB telah mengajukan haknya untuk meminta penangguhan penahanan.
 Disinggung apakah ada diantara penjamin Wagub HM Rosehan NB, karena sebelumnya pejabat ini sempat berkoar akan ikut menjamin, Kasyful mengaku tidak melihat secara pasti. "Kita tidak mungkin melihat satu-persatu karena penjamin mencapai ribuan orang. Kita hanya menyiapkan formulir, siapa pun dipersilakan untuk mengisi dan menandatangani sebagai penjamin. Yang jelas, diantara penjamin, ada Guru Juhdi, tokoh ulama dan lain-lainnya," ungkapnya.
 Sementara itu, selepas acara ramah tamah, Kapolda mengatakan, dirinya sudah mengetahui masuknya permohonan penangguhan penahanan tersebut. "Surat permohonan penangguhan penahanan tersebut akan kita perhatikan. Namun, saat ini proses pemeriksaan belum selesai sehingga kita berharap, untuk bersabar dahulu," paparnya.
 Dikatakan, pihaknya mengetahui dan menyadari bahwa jadwal ceramah HB kepada para jamaahnya cukup padat dan banyak. "Namun, jika pemeriksaan ini selesai, mungkin satu dua hari lagi, mungkin penangguhan bisa dikabulkan," ucapnya.
 Disinggung mengenai kontroversi rekomendasi Bupati Banjar HG Khairul Saleh, Kapolda mengatakan, pihaknya masih harus meneliti terlebih dahulu, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Kehutanan Kalsel. "Jika terpenuhi unsur akan kita proses," tegasnya.

 Ironisnya, meski HB sudah mendapat dukungan dari 3.111 penjamin, namun nasib delapan tersangka lainnya yang turut membantu membawa kayu milik HB belum diketahui bagaimana nasibnya, apakah juga mendapat dukungan dari penjamin atau tidak.
 HB, pimpinan ponpes terkenal di Gambut, Kabupaten Banjar terpaksa harus berurusan dengan polisi karena tersandung kasus dengan tuduhan mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah.
 Akibat tindakannya itu, ia bersama delapan tersangka lainnya harus rela menjadi penghuni sel Polres Tabalong. Kasus ini sendiri berkaitan milirnya kayu ulin, meranti dan sintuk sebanyak 72 meter kubik tanpa dokumen yang sah, yang dimuat dalam sembilan truk, Minggu (9/2) lalu.
 Selain menahan HB, penyidik juga menahan para sopir truk, Iful (29), warga Desa Teluk Masjid Balangan, Sfr (23), warga Jl AW Syahrani Samarinda, Adi (27), warga Jl Karang Paci Banjarmasin, dan Amat (26), warga Desa Mandiangin Barabai. Kemudian, Mdn (31), warga Desa Haur Gading Barabai, Alfi (43), warga Desa Ilung Barabai, Sis (29), warga Jl KS Tubun Angsau Tanah Laut, serta Imi (45), warga Desa Riwa Batumandi, Balangan. adi



Jumat, 13 Februari 2009

Majelis Hakim Tolak Eksepsi H Amir

BANJARMASIN - Majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH MH menolak eksepsi terdakwa perkara illegal mining, H Amir H Nasrudin, Dirut PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) dalam putusan sela sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Kamis (12/2).
 Menurut majelis, penolakan tersebut mengingat PN Banjarmasin tetap berhak menyidangkan perkara tersebut, sepanjang sebagian besar saksi berada atau dekat dengan wilayah Banjarmasin.
 Di samping itu, mengenai alas hak yang diargumentasikan kuasa hukum H Amir, yakni OC Kaligis dan rekan dalam eksepsi yang disampaikan beberapa waktu lalu, sudah terkait materi persidangan.
 Alhasil, dengan keputusan tersebut, maka persidangan akan tetap dilanjutkan sampai ada vonis. Agenda sidang berikutnya yang dijadwal, Senin (16/2) mendatang adalah pemeriksaan saksi-saksi.
 Tim JPU yang dipimpin Pratikto SH MH didampingi Tri Sujoko SH, Sandy Rosady SH, Cipi Perdana SH, Johanes SH tampak gembira dengan keputusan majelis menolak eksepsi terdakwa.
 Sandy usai persidangan kepada Mata Banua membeberkan, dengan ditolaknya eksepsi terdakwa, maka persidangan akan terus berlanjut sampai ada vonis.
 "Persidangan tetap dilanjutkan dan diagendakan pada Senin depan, pemeriksaan saksi-saksi di depan persidangan," ungkapnya.
 Ditambahkan, sebagian besar saksi-saksi yang diperiksa penyidik, memang lebih dari separuhnya bertempat tinggal di kawasan Banjarmasin atau setidaknya lebih dekat ke Banjarmasin.
 "Selain dari KTP para saksi, penyidik dilanjutkan JPU mengetahui jika sebagian besar saksi, domisili aslinya di kawasan Banjarmasin dan sekitarnya. Di Kotabaru, jika memang pernah tinggal, itu hanya berkaitan dengan tugas-tugas mereka saja ketika aktif di BCMP," paparnya.
 Sementara itu, dalam rilisnya ke media massa, ada sejumlah masalah yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang didakwa oleh JPU.
 Pertama, masalah Area Penggunaan Lain (APL), jika menurut JPU masalah APL perlu pinjam pakai sedangkan menurut Mentri Kehutanan (Menhut) melalui Surat Edaran No 3/Menhut-II/2008 tgl 5 September 2008 bahwa APL tidak perlu pinjam pakai.
 Kedua, untuk masalah Hutan Tanaman Industri (HTI), bila JPU berkeyakinan BCMP telah melakukan penambangan batubara dikawasan HTI, akan tetapi menurut Menhut dengan SK No 253/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan diperkuat dengan SK HPH No 1625/Menhut/IV/1992 tanggal 15 September 1992 bahwa lokasi eksploitasi PT BCMP bukan pada kawasan HTI.
 Hal itu, ujar Amir, diperkuat lagi dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Kotabaru Kalsel No 522/44/TGBTP/2009 tgl 4 Februari 2009 tentang penjelasan status KBTTP menurut RTRWK bahwa lokasi eksploitasi PT BCMP bukan areal HTI PT. Kodeco Timber yang artinya tidak memerlukan ijin pinjam pakai dari Menhut.
 Ketiga, tambahnya, masalah pinjam pakai yang menurut JPU
harus dimiliki oleh BCMP, maka menurut Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRWL Kotabaru, lokasi ekploitasi PT BCMP tidak perlu ijin pinjam pakai Menhut.
 Menurutnya, dalam melakukan penambangan, PT BCMP cukup banyak berpedoman pada Surat Edaran Menhuta, SK Menhut, Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRWK Kotabaru.
 Di samping itu, Amir berkeyakinan, jumlah dan domisili saksi 
yang menurut JPU adalah 69 orang, maka ada selisih dengan yang tercantum dalam BAP jumlah saksi yang diperiksa berjumlah 71 orang
 Dikatakan, alasan JPU bahwa domisili para saksi adalah, pertama, domisili saksi dalam wilayah PN Kotabaru atau lebih dekat adalah 33 orang, kemudian saksi di wilayah PN Banjarmasin atau lebih dekat adalah 36 orang.
 Sementara, ucap Amir, berdasar berkas perkara yang ia pelajari, perincian saksi-saksi tersebut adalah saksi yang berdomisili di Tanah Bumbu (Tanbu) sebanyak 22 orang, saksi yang berdomisili di Kotabaru sebanyak 16 orang, saksi yang berdomisili di Banjarmasin sebanyak delapan orang (dua orang diantaranya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru).
 Kemudian saksi yang berdomisili di Banjarbaru sebanyak tujuh orang (dua orang diantaranya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru), saksi yang berdomisili di Pulau Jawa sebanyak delapan orang (lima orang diantaranya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru), saksi yang berdomisili di kabupaten lainnya di Kalimantan sebanyak enam orang (satu orang diantaranya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru).
 Selain itu, saksi yang berdomisili di Pulau Sulawesi sebanyak dua orang (keduanya terakhir bertempat tinggal di Kotabaru) serta saksi yang berdomisili di Pulau Sumatra sebanyak dua orang (satu orang diantaranya bertempat tinggal di Kotabaru).
 Ia menyimpulkan, domisili saksi dalam wilayah PN Kotabaru atau lebih dekat berdasarkan kartu identitas berjumlah 40 orang, sedangkan yang berdomisili di wilayah PN Banjarmasin atau lebih dekat berdasarkan kartu identitas berjumlah 31 orang.
 Sedangkan bila dilihat dari tempat tinggal terakhir, domisili saksi dalam wilayah PN Kotabaru atau lebih dekat berjumlah 51 orang, sedangkan saksi dalam wilayah PN Banjarmasin atau lebih dekat berjumlah 20 orang.
 Alhasil, Amir berpendapat, atas dasar apa jaksa maupun polisi melakukan penahanan pada dirinya dan atas dasar sidang digelar di PN Banjarmasin. adi



Dianiaya Kapolsek, Mengadu Ke Provos

BANJARMASIN - Baco (42), seorang bos minuman keras (miras) mengaku jadi korban kebrutalan oknum Kapolsek Sungai Durian Polres Kotabaru, Ipda Ju. Ia bersama keluarganya kemudian mengadu nasibnya ke Provos Bid Propam Polda Kalsel.
 Laporan disampaikan Rabu (11/2) lalu dan dibenarkan oleh Kasubbid Provos Bid Propam Polda Kalsel Kompol Agus Durijanto, Kamis (12/2). "Memang, benar, korban bersama keluarganya ada datang melapor soal penganiayaan yang menimpa korban, diduga dilakukan oknum Kapolsek Sungai Durian," ujar Agus mewakili Bid Propam AKBP Kadarusman, kemarin.
 Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dievaluasi dan diproses, baik secara kedisiplinan maupun unsur pidananya. "Untuk disiplin, akan kita tangani, sementara unsur pidananya akan ditangani pihak Sat Krimum Dit Reskrim," jelasnya.
 Informasi terhimpun, korban mengalami penganiayaan oleh oknum pada 10 Februari 2009 di salah satu ruangan Polsek Sungai Durian. Dari pengakuan korban, korban dipukul oleh oknum menggunakan palu, sehingga salah satu tulang rusuk korban mengalami patah.
 Sebelumnya, korban dijadikan tersangka oleh Polsek Sungai Durian menyusul ditemukannya ratusan dos miras milik korban oleh polisi di kawasan perbatasan Semayam, Tanah Grogot, Kotabaru, pada 17 Januari 2009 lalu dalam sebuah operasi pekat.
 Setelah itu, korban pun ditahan Polsek Sungai Durian sejak 17 Januari hingga 10 Februari lalu. Diduga, selama ditahan itu, korban diperiksa dan diinterogasi terkait sumber miras.
 Entah bagaimana, pada 10 Februari tersebut, korban mengaku mendapat penganiayaan dari oknum Kapolsek Sungai Durian, Ipda Ju. Bahkan, penganiayaan terbilang sadis karena korban dipukul bagian rusuknya dengan sebuah palu, sehingga salah satu tulang rusuk korban patah.
 Korban pun sampai sekarang mengaku kepada petugas masih mengalami sakit di bagian rusuknya akibat luka dalam tersebut. Tak terima diperlakukan semena-mena, korban didampingi keluarganya mengadu dan menyampaikan laporan resmi ke Bid Propam Polda Kalsel, sesuai STPL No 12/II/2009/Bid Propam tertanggal 11 Februari 2009. adi
























 



Dugaan Korupsi Di DPRD HSU Ke Polda


BANJARMASIN - Dugaan korupsi yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) diinformasikan oleh LSM Pemerhati Suara Masyarakat Borneo (PSMB) ke Dit Reskrim Polda Kalsel.
 Rabu (11/2), Koordinator PSMB, Darmajaya mengakui kalau pihaknya sudah melayangkan surat berisi informasi tersebut ke pihak berwajib tersebut dengan surat bernomor: 12/LSM-PSMB/09 tertanggal 9 Januari 2009.
 "Terserah Anda mau sebutkan ini laporan atau sekedar informasi, yang jelas surat kami sudah disampaikan kepada pihak di Polda Kalsel," ujar Darmajaya didampingi rekannya Bahrudin.
 Menurutnya, informasi tersebut berisi dugaan korupsi dana pada pos anggaran untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pimpinan, anggota dan staf Sekretariat DPRD HSU. Secara spesifik, pos peningkatan SDM itu dianggarkan untuk belanja kursus atau pelatihan atau sosialisasi atau bimbingan teknis dalam dan luar provinsi pada APBD perubahan HSU tahun anggaran 2007 sebesar Rp1.266.000.000.
 "Kami juga memperoleh informasi dugaan penggunaan anggaran secara fiktif sesuai hasil pemeriksaan oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Banjarmasin," tukasnya.
 Selain melayangkan surat informasi tersebut, PSMB juga melampirkan berkas hasil pemeriksaan Perwakilan BPK RI Banjarmasin pada belanja kursus dan sejenisnya untuk pimpinan, anggota dan staf Sekretariat DPRD HSU.
 Dalam fotokopi hasil pemeriksaan tersebut, terdapat sejumlah kejanggalan, seperti belanja kursus dan sejenisnya melebihi anggaran. Terdapat pembayaran biaya kontribusi belanja kursus dan sejenisnya luar provinsi sebesar Rp249 juta yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas luar daerah.
 Berdasarkan keterangan Bendahara Sekretariat DPRD HSU, pembebanan biaya tersebut disebabkan anggaran biaya belanja kursus dan sejenisnya luar provinsi tidak cukup.
 Selain itu, lanjutnya, BPK juga menemukan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja kursus dan sejenisnya masih belum lengkap dan tidak dapat diyakini kewajarannya. Sebagai contoh, bentuk kwitansi pembayaran kontribusi diantaranya berupa kwitansi internal dan bentuk tandatangan dari ketua atau bendahara penyelenggara yang berbeda-beda.
 Atas kondisi tersebut, tambahnya, BPK kemudian melakukan perbandingan dengan daftar hadir pimpinan, anggota dan staf DPRD tahun 2007. Namun, sampai pemeriksaan tersebut berakhir, daftar yang diminta belum juga diserahkan.
 Pemeriksaan BPK kemudian dialihkan ke lembaga penyelenggara kursus dan sejenisnya. Pertama pada Lembaga Pro-Otda Institute, yang sesuai bukti pengeluaran tanggal 30 Oktober 2007 diketahui terdapat kegiatan Workshop Nasional Mekanisme Hak Interpelasi, Impeachment dan Hak Angket dalam Tata Cara Persidangan dan Protokoler DPRD tanggal 26 dan 27 Oktober 2007 di Hotel Aston Atrium Senen yang diikuti tujuh orang pimpinan, anggota DPRD HSU. 
 Biaya kontribusi sebesar Rp31.500.000. Selain kontribusi tersebut juga ada biaya perjalanan dinas tujuh orang tersebut sebanyak Rp32.345.600. Hasil konfirmasi ke penyelenggara, bukti keikutsertaan ketujuh orang tersebut tidak ditemukan pada lembaga penyelenggara.
 Kemudian, sesuai bukti pengeluaran tangga 28 Desember 2007, terdapat kegiatan Lokakarya Nasional Susduk DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu 2009 tanggal 9-12 Desember 2007 diikuti 14 orang pimpinan dan anggota DPRD HSU dengan biaya kontribusi Rp63 juta.
 Sementara itu, kegiatan Lokakarya Nasional Susduk DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu 2009 pada 14-15 Desember 2007 di Hotel Jayakarta Tower Jakarta diikuti tiga orang Sekretariat DPRD HSU dengan biaya Rp13.500.000. 
 Kemudian, BPK mengkonfirmasi ke Badan Pelaksana Lokakarya Nasional (Bapelnas) sebagai penyelenggara kedua kegiatan tersebut. Hasilnya, 14 pimpinan dan anggota DPRD HSU dan tiga orang Sekretariat DPRD HSU itu tidak pernah mengikuti kedua kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara.
 Bahkan, ironisnya, kwitansi pembayaran kontribusi yang rata-rata berisi nama Ade Darmawan selaku penerima kontribusi, dari keterangan penyelenggara tidak pernah ditandatangani oleh Ade Darmawan selaku ketua badan pelaksana kegiatan. BPK pun berasumsi kalau sudah terjadi pengeluaran kegiatan fiktif.
 Selain itu, masih banyak kejanggalan lain penggunaan dana belanja kursus dan sejenisnya bagi pimpinan, anggota dan staf Sekretariat DPRD HSU, seperti pada kegiatan LKPDI dan Laspin yang diduga merugikan keuangan daerah Rp302 juta lebih, kegiatan di Lembaga Jamus Negeri yang diduga merugikan keuangan daerah Rp70 juta lebih.
 Menurut Darmajaya, BPK mensinyalir kerugian daerah akibat pengeluaran fiktif tersebut sebesar Rp592.156.800. adi
 



Kamis, 12 Februari 2009

JPU Yakin Pengadilan Tetap Sah

BANJARMASIN - Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa H Amir, tetap berpegang pada keyakinan bahwa persidangan perkara itu oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin tetap sah dan sesuai ketentuan KUHAP.
 Tim JPU yang dipimpin Praktikto SH, didampingi Sandy Rosady SH, Tri Sujoko SH dan lain-lain menyatakan bahwa keberatan yang disampaikan kuasa hukum terdakwa pada sidang sebelumnya, adalah tidak beralasan.
 Dengan demikian, JPU menolak seluruhnya eksepsi terdakwa yang disampaikan OC Kaligis pada sidang pada Kamis (5/2) lalu. Selain itu, JPU menilai, perpanjangan penahanan yang dilakukan PN Banjarmasin terhadap terdakwa H Amir pada 30 Januari lalu, sudah sesuai ketentuan, sehingga sah.
 Pratikto dalam tanggapan terhadap eksepsi terdakwa menharapkan agar majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH menerima seluruhnya dakwaan JPU terhadap terdakwa, sehingga persidangan tetap bisa dilanjutkan sampai vonis terhadap terdakwa.
 Kepada Mata Banua, Sandy menambahkan, dalam tanggapan tersebut JPU berkeyakinan bahwa PN Banjarmasin sudah tepat dan sah mengadili perkara tersebut.
 "Sebagaimana ketentuan pasal 84 KUHAP, jika sebagian besar saksi berada dekat dengan wilayah hukum Banjarmasin, maka PN Banjarmasin bisa saja mengadili perkara tersebut. Nah, faktanya, 36 saksi berada di seputar Banjarmasin, sedangkan 33 saksi lainnya berada di Kotabaru dan sekitarnya," bebernya.
 Sementara itu, Yongky SH salah satu kuasa hukum H Amir mengatakan, dakwaan yang disampaikan JPU seluruhnya kabur dan tidak jelas, sehingga ia mengharapkan agar majelis hakim menolak dakwaan JPU.
 "Selain itu, aturan hukum yang dijadikan pijakan oleh JPU juga tidak tepat dan terkesan disimpangkan. Demikian juga penahanan terhadap terdakwa yang semestinya sudah menjadi kewenangan PN Banjarmasin justru dilakukan oleh kejaksaan," tukasnya.
 Selain itu, lanjutnya, sebagian besar saksi berada di Kotabaru, sehingga pihaknya beranggapan, PN Banjarmasin tidak berhak mengadili perkara tersebut, sehingga lebih efektif dan efisien bila PN Kotabaru yang mengadilinya.
 "Kalau perkara ini diadili di PN Banjarmasin, justru kurang efisien, mengingat sebagian besar saksi berada di Kotabaru. Menurut kami, yang lebih berhak mengadili adalah PN Kotabaru, karena lokasi terjadinya perkara ada di wilayah Kotabaru, demikian juga sebagian besar saksinya," cetusnya. 
  H Amir H Nasruddin, Presiden Direktur (Presdir) PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) kemarin, menghadapi sidang kedua kasus penambangan secara ilegal. Ia datang ke PN Banjarmasin menggunakan mobil tahanan, berbeda dengan sebelumnya, naik mobil Avanza.
 Terdakwa didakwa telah melakukan penambangan di lokasi HTI milik Kodeco tanpa izin pinjam pakai dari Menhut. Akibatnya, areal seluas 482,278 Ha yang notabene masuk kawasan HTI ditambang dan terdakwa mendapatkan batubara sebanyak 1.145.600 metrik ton (MT) atau memperoleh uang Rp34.265.000.000.
 Dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. adi



Momentum Pembuktian Polri

BANJARMASIN - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel menilai, kinilah saatnya bagi polisi membuktikan diri sebagai penegak hukum bagi siapapun di negeri ini, termasuk menegakkan hukum di bidang lingkungan.
 Selasa (10/2), Hegar Wahyu Hidayat, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel mengatakan, kasus sembilan truk kayu ulin, meranti dan sintuk tanpa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sebanyak 72 meter kubik yang ditangani Polres Tabalong, mesti tetap dilanjutkan dan diproses.
 Menurutnya, meskipun hal itu melibatkan ulama berpengaruh, HB pimpinan Ponpes Al Mursyidul Amin, polisi mesti tetap bekerja secara profesional dan proporsional, mengingat negara ini adalah negara hukum.
 "Di negara hukum, siapa pun mesti sama di depan hukum, apakah dia orang terpandang ataupun hanya seorang jaba atau rakyat biasa," tandasnya.
 Menurutnya, distribusi kayu sebanyak sembilan truk tersebut, jika tidak dilengkapi SKAB dari dinas kehutanan setempat, maka boleh dikata kayu ilegal atau tidak sah.
 "Sebab, berdasar ketentuan, kayu-kayu yang legal, mesti dilengkapi SKAB, yang berarti segala kewajiban pemilik kayu terhadap negara, baik berupa pajak, retribusi untuk reboisasi sudah dibayarkan kepada negara. Jika kayu-kayu tidak dilengkapi SKAB, berarti ada kewajiban kepada negara yang belum diselesaikan, yang berarti kayu tersebut menyalahi ketentuan dan menjadi ilegal," ungkap aktivis pemerhati lingkungan ini.
 Disinggung diduga adanya surat rekomendasi dari Bupati Banjar HG Khairul Saleh yang dikantongi HB, Hegar mengatakan mesti diteliti terlebih dahulu keabsahan surat tersebut.
 "Jika surat rekomendasi tersebut benar, maka Bupati Banjar telah menyalahi prosedur bagaimana syarat sahnya kepemilikan kayu hutan. Namun, jika ternyata surat rekomendasi itu palsu, maka siapa pun yang membuat surat tersebut harus diusut karena telah membuat surat palsu," cetusnya.
 Menurutnya, kinilah saatnya polisi bisa membuktikan diri sebagai penegak hukum yang adil, tidak hanya sekedar menindak masyarakat kecil. "Sebab, jika kasus ini ternyata menguap begitu saja, maka justru akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di bidang lingkungan," ungkapnya.
 Sebagaimana diketahui, HB diperiksa penyidik Polres Tabalong terkait kepemilikan 72 meter kubik kayu ulin, meranti dan sintuk yang dimuat dalam sembilan truk.
 HB di depan penyidik mengakui kalau kayu tersebut adalah miliknya yang akan digunakan untuk merehab dan membangun sejumlah ruang belajar, termasuk asrama untuk para santri yang menimba ilmu di Ponpes Al Mursyidul Amin, Gambut.
 Sembilan truk berisi kayu tersebut, mulanya ditahan aparat Koramil 1008/01 Muara Uya, Minggu (8/2) malam. Selanjutnya, aparat Koramil 1008/01 Muara Uya menyerahkannya ke Kodim 1008 Tanjung. Oleh Dandim Letkol Sun Suripto, kasus dan barang bukti, termasuk sembilan sopir dan empat kernet, diserahkan ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 Menurut Hegar, hutan di Kalsel sudah sangat kritis dan tidak sepi dari pembalakan. Jika hukum tidak ditegakkan, maka hutan Kalsel akan lebih cepat mengalami kepunahan. Sayangnya, Kapolres Tabalong AKBP Taufik S yang dihubungi ke ponselnya 081349472XXX tak berhasil dikonfirmasi. Meski aktif, handphone tidak juga diangkat. adi 




Selasa, 10 Februari 2009

Tambang Jangan Dikelola Swasta


BANJARMASIN - Ada fenomena menarik, mengingat wilayah Indonesia khususnya Kalsel kaya akan sumber daya alam seperti hutan dan bahan tambang. Namun, 30 tahun lebih ini, masyarakat Kalsel masih belum sejahtera sepenuhnya, meski hutan sudah hampir habis, dan bukit-bukit sudah dipangkas.
 Seorang tokoh Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) asal Banjarbaru, Suwanto dalam rilisnya mengatakan, sebaran batubara di Kalsel, berada di Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala), Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Tabalong.
 Ia mengutip dari paparan Deden Koswara SH MH, cadangan batubara yang terukur mencapai 2,428 miliar ton dan yang terindikasi (belum pasti) mencapai 4,101 miliar ton, sehingga total 6,529 miliar ton.
 Produksi batubara pada tahun 2004 misalnya, adalah sebanyak 49.165.705,56 ton, lebih tinggi dibanding tahun 2003 yang mencapai 45.959.493,51 ton.
 Namun, lanjutnya, penambangan ilegal juga ternyata menyumbang produksi yang banyak, karena mencapai 10 juta metrik ton, belum termasuk hasil yang diproduksi Puskopol dan Puskopad sebelumnya. Sehingga rata-rata produksi batubara setahunnya mencapai 50-60 juta ton.
 Harga batubara di pasar internasional diperkirakan 48 US dollar hingga 49 US dollar, sedangkan di pasar nasional kurang lebih Rp300 ribu per ton. Jika dikalikan jumlah produksi 60 juta ton setahun, maka setidaknya ada sekitar Rp16 triliun yang masuk ke Kalsel setiap tahunnya.
 Hanya saja, tambahnya, bagaimana kontribusi batubara terhadap Kalsel ternyata tidak banyak mengangkat kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk peningkatan PAD.
 Menurutnya, hal itu dibuktikan masih banyaknya penduduk miskin di Kalsel, di mana dari total 3,3 juta penduduk, 31 persennya, atau sekitar 983.792 jiwa, masuk kategori miskin.
 PAD Kalsel pada 2006 juga hanya sekitar Rp582 miliar, demikian juga PAD Banjarmasin pada tahun 2005, juga cuma Rp39 miliar. Dana itu tentu saja belum cukup untuk mensejahterakan masyarakat.
 Kenapa begitu? Menurutnya, batubara yang sejatinya adalah milik bersama, justru dikelola oleh swasta, baik nasional maupun asing. Dalam kasus batubara, pemerintah ternyata tidak bertindak selaku pengayom, pelindung dan pelayan rakyat, melainkan sebagai pelayan kepentingan pemodal.
 Suwanto mengatakan, dalam pandangan Islam, batubara merupakan jenis barang yang dikategorikan milik umum. "Seorang sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, Abyad pernah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, karena tambang garam tersebut bagaikan air mengalir hasilnya. Kemudian Rasulullah bersabda agar menarik kembali tambang itu dari Abyad untuk kemudian dikelola oleh negara Islam pimpinan Rasul. Hadits ini dikutip dari Imam At Tirmidzi," ujarnya.
 Oleh karenanya, tambang yang jumlahnya sangat besar baik yang nampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah seperti
garam, batubara, dan sebagainya ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, 
timah dan sejenisnya adalah milik umum. "Bahan itu, baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, semuanya adalah tambang yang termasuk dalam
pengertian hadits tersebut," ungkapnya.
 Ditambahkannya, seorang ulama, Ibnu Qudamah dalam bukunya "Al-Mughni" menyatakan, barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan
tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), minyak, intan dan lain-lain, tidak boleh
dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka.
 "Dikarenakan batubara adalah milik rakyat yang pengurusan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara, maka hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat, baik berupa barang tambang itu sendiri, maupun dalam bentuk lain seperti penyediaan dan pembiayaan pendidikan dan kesehatan secara gratis atau murah, atau
sarana dan prasarana umum lainnya," paparnya.
 Dikarenakan batubara adalah milik rakyat, maka haram menyerahkan batubara tersebut kepada swasta (nasional maupun asing), sehingga harus dikelola oleh pemerintah negara untuk dijadikan alat memakmurkan rakyat.
 Suwanto kemudian mengutip Qur'an Surah Al A'raf ayat (7) yang berbunyi, "Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". adi



Anggap Pengadilan Tak Berwenang

BANJARMASIN - Terdakwa Bahrullah (40) menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dalam sesi menghadapi dakwaan dari JPU, Senin (9/2). Namun, dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, terdakwa menganggap PN Banjarmasin tak berwenang mengadili perkaranya itu.
 Bahrullah, Manajer Unit Usaha Otonomi Tambang (UUOT) KUD Gajahmada hadir mengenakan baju koko warna putih plus kopiah haji. Ia tampak tenang dan berbicara pelan dalam persidangan tersebut.
 JPU yang dikoordinir langsung oleh As Pidum Kejati Kalsel, Pratikto SH, didampingi Tri Sujoko SH, Sandy Rosady SH, Cipi Perdana SH dan lain-lain itu mendakwa Bahrullah telah melakukan tindakan melanggar hukum, yakni melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Ia dituding telah menambang di kawasan hutan tanaman industri yang dikelola PT Kodeco Timber seluas 16 hektare di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru. Bahrullah didakwa telah mengeruk batubara secara ilegal, sebanyak 811.000 metrik ton (MT), di mana batubara yang telah dijual terdakwa sejumlah Rp27.776.750.000. 
 JPU tak selesai sampai disitu, karena terdakwa juga masih dikenakan pasal subsidair, yakni pasal 78 ayat (2) jo pasal 30 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu juga sebagai akibat perbuatan terdakwa telah menambang tanpa izin Menteri Kehutanan (Menhut) di kawasan HTI milik PT Kodeco Timber seluas 16 haktare, di mana terdakwa telah mengeruk batubara sebanyak 811.000 MT yang kemudian dijual seharga Rp27.776.750.000.
 Dalam uraian singkat yang dibacakan tim JPU secara estafet itu, terdakwa sebagai Manajer UUOT KUD Gajahmada, mengajukan izin kuasa pertambangan ke Direktorat Jenderal Pertambangan Umum pada 8 September 1998. Kemudian, oleh instansi itu dikeluarkan surat No 219 K/22.I/DJP/2000 tanggal 31 Mei 2000 untuk luas 686 haktare.
 Kemudian, terdakwa juga mengajukan permohonan izin kuasa pertambangan kepada Bupati Kotabaru, yang kemudian mengeluarkan izin No 545/05/KP/DPE tertanggal 13 Agustus 2001 dengan izin seluas 100 haktare.
 Kemudian, berturut-turut setelah ada permohonan terdakwa, Bupati Kotabaru juga mengeluarkan izin eksplorasi melalui SK No 545/15.A.KP/DPE tanggal 15 Agustus 2001 tentang izin penjualan, kemudian SK No 219 K/23.01/DPE tanggal 31 Oktober 2005 tentang perpanjangan izin eksplorasi seluas 686 hektare, dan lain-lain perizinan.
 Namun, menurut JPU, seluruh perizinan yang dikeluarkan tersebut, berisi persyaratan bahwa terdakwa mesti melengkapi persyaratan lain, yakni izin Menhut, mengingat kawasan yang akan ditambang tersebut termasuk kawasan HTI milik Kodeco.
 Rupanya, terdakwa sebenarnya menyadari kalau izin Menhut tersebut mesti ada, sehingga terdakwa pernah mengajukan permohonan ke Menhut pada 16 Agustus 2006. Oleh Menhut kemudian dikeluarkan keputusan No S.153/Menhut-VII/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang isinya adalah izin prinsip.
 Menurut JPU, izin prinsip bukan merupakan izin pinjam pakai kawasan HTI, karena izin prinsip masih mengandung persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi terdakwa sebelum melakukan penambangan.
 Sementara itu, kuasa hukum Bahrullah, yakni Sahri Banu SH, Julius Setiarto SH, dan Dulman SH membeberkan bahwa PN Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara kliennya.
 Dalam eksepsi terdakwa yang dibacakan Sahri Banu, lokasi kejadian pidana adalah di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru yang berarti masih berada dalam wilayah hukum PN Kotabaru.
 Menurutnya, dalam pasal 84 KUHAP, justru mengedepankan prinsip locus de licti yang mengatur pengadilan berwenang mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukumnya.
 Dikatakan pengacara perempuan ini, memang ada pengecualian pasal 84 KUHAP tersebut, mengenyampingkan prinsip locus de licti, bila sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah lain. Namun, lanjut Julius, dari 32 saksi perkara tersebut, 16 saksi berada di Kotabaru, delapan lagi di Tanah Bumbu dan hanya delapan saja yang berada di luar Kotabaru dan Tanah Bumbu.
 Di samping itu, kawasan yang ditambang kliennya, menurut Julius masih masuk kawasan budi daya tanaman tahunan, sebagaimana diatur dlam Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002. Kemudian dalam UU No 24 Tahun 1999, sumber daya alam yang sudah menjadi garapan warga, harus dilepas dari kawasan hutan industri. Menurut mereka, kliennya sebelum menambang di lokasi, sebelumnya sudah berupa lebakan sawah garapan warga setempat dan sudah diberi ganti rugi maupun bagi hasil oleh kliennya. adi
 
 



Cukong Kayunya Ternyata Oknum Polisi

BANJARMASIN - Keberhasilan jajaran Sat II Krimsus Dit Reskrim Polda Kalsel bersama Reskrim Polres HST menggulung empat truk pengangkut kayu ilegal di Kecamatan Hantakan, HST, Jumat (6/2) ternyata berujung kejutan. Betapa tidak, karena sang pemilik ratusan kayu sungkai tersebut adalah Aiptu BS, oknum anggota Polres HST.
 Minggu (8/2), Aiptu BS masih secara intensif diperiksa secara verbal oleh penyidik di Polda Kalsel. Sedangkan lima orang sopir yang membawa empat truk berisi penuh kayu sungkai juga telah diperiksa dan dimasukkan ke dalam sel.
 Ketua tim illegal logging, AKP Suharso mewakili Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin membenarkan kalau pihaknya masih memeriksa tersangka Aiptu BS dan lima tersangka sopir, masing-masing AR, S, Za, Ja dan MF.
 "Setelah sebelumnya kita memeriksa para sopir yang membawa empat truk bermuatan kayu ilegal itu, ternyata mereka semua mengaku kalau sang pemilik kayu adalah Aiptu BS, oknum anggota Polres HST. Tersangka Aiptu BS langsung kita ciduk dan periksa. Tersangka tidak bisa lagi berkelit, karena pengakuan para sopir cukup telak," ujar AKP Suharso, kemarin.
 Menurutnya, Aiptu BS belum akan diserahkan kepada Provos Bid Propam Polda Kalsel, karena masih harus menyelesaikan pemeriksaan untuk berkas perkara pidananya. "Kita selesaikan dahulu perkara pidanya, karena telah melanggar UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," paparnya.
 Yang memiriskan, lanjutnya, ternyata kegiatan ilegal yang dilakukan para tersangka ternyata sudah berlangsung lima tahun. "Diduga, kayu yang mereka ambil adalah hasil merambah kawasan hutan di Pegunungan Meratus. Jarak tempuhnya memang sangat berat, karena dari Desa Kiding Kecamatan Hantakan saja, perlu waktu dua jam. Itupun baru ke bibir lokasi, karena lokasinya masih jauh lagi. Saking beratnya medan, kita bersama tim gabungan sering jatuh bangun," ujarnya menggambarkan.
 Senada, Kasat Reskrim Polres HST AKP Hadi Supriyanto mewakili Kapolresnya menambahkan, pada Jumat (6/2), mereka memperoleh informasi dari Sat II Krimsus Polda Kalsel bahwa kegiatan illegal logging di Kecamatan Hantakan akan ditertibkan.
 "Kemudian, kita melakukan penghadangan mulai pagi sampai malam. Benar saja, di jalan, kita lihat ada empat truk sedang beriringan memuat batangan kayu sungkai. Setelah kita hentikan, ternyata mereka tidak bisa menujukkan surat-surat resmi," paparnya.
 Barang bukti kini diamankan di Polres HST, diantaranya truk DA 9482 TR yang disopiri AR, memuat 33 batang kayu, kemudian truk DA 9028 EA disopiri S memuat 30 batang, truk DA 2001 TD disopiri Za dan Ja mengangkut 35 batang serta truk KT 8560 DA dengan sopir MF membawa 34 batang kayu sungkai. adi 




















  



Sabtu, 07 Februari 2009

Mestinya Keanggotan Di DPRD Gugur

BANJARMASIN - Jika ternyata putusan Pengadilan Negeri (PN) Martapura terhadap HR sudah inkrah terkait perkara yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, maka HR bukan hanya tidak berhak dimasukkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT), melainkan hak keanggotannya sebagai anggota DPRD Banjar otomatis gugur.
 Jumat (6/2), praktisi hukum asal Martapura, Rusniansyah Marlim SH mengatakan, semestinya jika ada sinyalemen bahwa HR terbukti secara sah melakukan tindak pidana pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke-1 KUHP, dimana ancaman hukumannya lebih lima tahun, KPUD Banjar bisa meneliti kembali HR.
 "Jika memang putusan tiga bulan oleh PN Martapura sudah inkrah pada Maret 2008 lalu, mestinya HR tidak bisa lagi dimasukkan ke DCT sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) huruf g UU RI No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif," ungkapnya.
 Berdasar informasi, HR menjadi DCT untuk Pemilu Legislatif DPRD Banjar Dapil V, meliputi Kecamatan Sungai Pinang, Simpang Empat Pengaron dan Paramasan.
 "Selain itu, jika memang keputusan PN Martapura itu inkrah, keaggotannya di DPRD Banjar pun berdasarkan ketentuan, semestinya otomatis gugur, karena sudah tidak memenuhi syarat lagi. Maka partai di mana HR bernaung, bisa melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)," jelasnya.
 Ia menyarankan kepada Badan Kehormatan DPRD Banjar, untuk bergerak meneliti informasi yang beredar di masyarakat, karena bagaimana pun penegakan UU mesti diutamakan.
 Sebagaimana diberitakan, ada keanehan yang terjadi di Kabupaten Banjar, sebab seorang calon legislatif, HR ternyata tetap saja dimasukkan ke dalam DCT oleh KPU Banjar, meski HR sebenarnya pernah divonis dengan kekuatan hukum tetap akibat tersandung pasal yang ancaman hukumannya lima tahun.
 Sesuai pasal 50 ayat (1) huruf g UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, bakal calon anggota DPRD harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 Sebagaimana berita Mata Banua edisi Senin 5 Mei 2008, Humas PN Martapura, Jarot SH membenarkan kalau perkara H Rusli yang teregister di pengadilan Nomor 348/Pid.B/2007/PN Mtp sudah diputus dan inkrah. H Rusli sudah mendapat vonis penjara tiga bulan oleh majelis hakim PN Martapura karena terbukti secara sah melanggar pasal 78 UU Kehutanan yang ancaman hukumannya lima tahun.
 "Pada minggu pertama Maret lalu, terdakwa H Rusli sudah divonis tiga bulan penjara potong masa tahanan," jelas Humas PN Martapura, Jarot SH kepada Mata Banua, Minggu (4/5/2008) lalu.
 Rabu (4/2), Kasi Pidum Kejari Martapura, Hariyanto SH mengakui kalau dari pihak H Rusli tidak melakukan upaya banding atau upaya lain. 
 Seorang anggota KPUD Banjar, Manhuri mengakui kalau HR mereka masukkan ke dalam DCT untuk Pemilu 2009. "Memang bersangkutan masuk DCT. Namun, untuk konfirmasi lebih lanjut, silakan dengan Ketua KPUD Banjar (Djamhuri) saja," sarannya.
 Sayangnya, nomor handphone Djamhuri 08152121XXX tidak pernah aktif ketika dihubungi beberapa kali. Demikian juga handphone nomor 0811519XXX milik Fauzan Ramon SH yang pernah menjadi pengacara HR tidak aktif. adi



Mantan Napi Tetap Masuk DCT

BANJARMASIN - Ada keanehan yang terjadi di Kabupaten Banjar, sebab seorang calon legislatif, H Rusli ternyata tetap saja dimasukkan ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) oleh KPU Banjar, meski H Rusli sebenarnya pernah divonis dengan kekuatan hukum tetap akibat tersandung pasal yang ancaman hukumannya lima tahun.
 Senin (2/2), Rusniansyah Marlim SH, praktisi hukum yang juga mantan anggota KPUD Banjar mempertanyakan hal tersebut. "Ada apa sehingga KPUD Banjar bisa kembali memasukkan H Rusli ke dalam DCT. Padahal, yang bersangkutan pernah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Martapura akibat kasus kayu ulin ilegal," ujarnya.
 Menurutnya, sesuai pasal 50 ayat (1) huruf g UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, bakal calon anggota DPRD harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 Nah, sementara H Rusli pada awal Maret 2008 lalu, sudah divonis bersalah dan dihukum tiga bulan penjara potong masa tahanan oleh PN Martapura karena terbukti melanggar pasal 
78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No 41/1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke-1 KUHP, dimana ancaman hukumannya lebih lima tahun.
 "Jadi, penafsiran yang benar terkait pasal dalam UU Pemilu Legislatif itu adalah perkara yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, jadi bukan besarnya tuntutan oleh JPU di depan persidangan. Ini harus diluruskan," ujarnya.
 Sepengtahuannya, H Rusli tidak pernah melakukan upaya banding, kasasi atau PK. "Memang ada informasi kalau H Rusli melakukan PK, namun, hal itu tidak bisa menghilangkan ketentuan pasal UU Pemilu Legislatif mengingat yang dianggap inkrah adalah putusan kasasi. Apalagi, menurut kabar keputusan PN Martapura sudah inkrah," tukasnya.
 Sebagaimana berita Mata Banua edisi Senin 5 Mei 2008, Humas PN Martapura, Jarot SH membenarkan kalau perkara H Rusli yang teregister di pengadilan Nomor 348/Pid.B/2007/PN Mtp sudah diputus dan inkrah. H Rusli sudah mendapat vonis penjara tiga bulan oleh majelis hakim PN Martapura.
 "Pada minggu pertama Maret lalu, terdakwa H Rusli sudah divonis tiga bulan penjara potong masa tahanan," jelas Humas PN Martapura, Jarot SH kepada Mata Banua, Minggu (4/5/2008) lalu.
 Rabu (4/2), Kasi Pidum Kejari Martapura, Hariyanto SH mengakui kalau dari pihak H Rusli tidak melakukan upaya banding atau upaya lain. "Sepengetahuan saya, selepas vonis tersebut, yang bersangkutan tidak banding," ujarnya. 
 Disinggung apakah para pihak melakukan banding. ia menerangkan bahwa dalam persidangan itu, kedua pihak, baik pihak H Rusli maupun JPU dari Kejari Martapura, tidak melakukan banding, sehingga keputusannya pun sudah inkrah (berkekuatan hukum yang tetap).
 Sebagaimana diketahui, diduga memperoleh kayu ulin secara ilegal, berupa 30 buah ulin dalam bentuk pelat, 76 buah jenis balokan ukuran 18 cm x 2 cm x 4 m dan enam buah ukuran 10 cm x 7 cm x 4 m, H Rusli ditahan Polres Banjar sejak 24 September 2007 dan perkaranya dibawa JPU Kejari Martapura ke PN Martapura. adi



Tiga Tahun Baru Terungkap

BANJARMASIN - H Amir H Nasruddin, Presiden Direktur (Presdir) PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) Kamis (5/2) kemarin, menghadapi sidang perdana kasus penambangan secara ilegal. Di depan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, terungkap dalam dakwaan, kalau tindakan melawan hukum terdakwa didakwa sudah terjadi sejak 2005 sampai tahun 2008.
 Pada memori dakwaan yang dibacakan ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pratikto SH didampingi Sandy Rosady SH, Thailani SH, Johanes SH dan lain-lain itu, terdakwa dianggap sejak 2005 sampai 2008, bertempat di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru telah melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan.
 Hal itu kontan saja membuat sejumlah pihak bertanya-tanya, ada apa selama tiga tahun terakhir, sehingga perbuatan terdakwa baru saja terungkap, pada Oktober 2008 sejak jabatan Kapolda Kalsel dipegang Brigjen Pol Anton Bachrul Alam. 
 Lalu, kenapa pada kepemimpinan perwira tinggi semacam Bambang Hendarso Danuri, kemudian Basyir Achmad Barmawi, Sudibyo hingga Halba R Nugroho, perbuatan H Amir tidak terungkap ke permukaan? Belum ada jawaban yang sahih terkait pertanyaan sejumlah pihak ini.
 Yang jelas, H Amir sejak 4 September 1998 mengajukan permohonan kuasa pertambangan kepada Direktur Jendral Pertambangan Umum. Atas permohonan tersebut, Direktur Jendral Pertambangan Umum mengeluarkan SK No 216 K/23.01/DJP/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 7.630 Ha kepada PT BCMP dengan penjelasan mesti memenuhi kewajiban-kewajiban serta peraturan perundang-undangan.
 Kemudian, berturut-turut, terdakwa memperoleh sejumlah surat dari pejabat setelah terdakwa mengajukan permohonan, antara lain SK Bupati Kotabaru No 216 K/23.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 7.430 Ha, SK No 216 K/23.01/DJP/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Eksplorasi seluas 7.430 Ha.
 Selanjutnya, ada juga SK No 545/62.I/KP/D.PE tanggal 27 Juni 2005 tentang Relokasi Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 199 Ha, lalu SK No 545/79.I.a/KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 300 Ha, SK No 545/79.A/KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas 288,8 Ha, dilanjutkan SK lainnya hingga berjumlah enam SK dari Bupati Kotabaru.
 Bahwa dari kuasa pertambangan yang dipegang terdakwa itu, terdapat kuasa pertambangan PT BCMP yang terletak pada kawasan hutan sebagaimana termuat dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalsel seluas 1.839.494 Ha.
 Selain itu, dalam kawasan hutan yang ditetapkan Kepmenhut tersebut, ada seluas 13.090 Ha sebagai kawasan HTI yang hak pengusahaannya di bawah PT Kodeco Timber berdasar Kepmenhut No 253/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI. Dari luasan itu, pada lokasi di wilayah Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru terdapat kawasan yang seluas 1.000 Ha yang ditanami pohon karet dan pohon sungkai, yang diklaim Kodeco sebagai Kompartemen E.
 Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian dan didengarkan secara seksama oleh terdakwa dan kuasa hukumnya, OC Kaligis dan rekan itu, JPU mendakwa lagi bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui kawasan yang ditambangnya masuk kawasan HTI milik Kodeco.
 Hal itu terbukti dengan surat terdakwa pada 2 Juni 2004 kepada Kodeco yang isinya meminta persetujuan kepada Kodeco untuk menambang kawasan HTI. Kodeco membalas surat pada 10 September 2004 yang isinya menolak.
 Upaya yang sama kembali dilakukan terdakwa, namun Kodeco dalam suratnya tanggal 9 Maret 2005 membalas dengan isinya menyetujui sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
 Hanya saja, terdakwa didakwa tetap melakukan penambangan di lokasi HTI milik Kodeco tanpa izin pinjam pakai dari Menhut. Akibatnya, areal seluas 482,278 Ha yang notabene masuk kawasan HTI ditambang dan terdakwa mendapatkan batubara sebanyak 1.145.600 metrik ton (MT) atau memperoleh uang Rp34.265.000.000.
 Dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Menariknya, dalam sidang perdana yang dipimpin majelis hakim
Surianto Daulay SH, Purnomo Amin Cahyo SH dan Didik J SH ini, kuasa hukum H Amir, langsung melakukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU.
 OC Kaligis yang didampingi dua stafnya, Aga Khan SH dan Narisqa SH menganggap dakwaan JPU tidak berdasar, mengingat tindakan yang dilakukan kliennya adalah sudah sesuai ketentuan yang berlaku alias sudah prosedural, dibuktikannya dengan sejumlah perizinan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pertambangan, termasuk sejumlah SK dari Bupati Kotabaru.
 Menurutnya, kliennya semestinya tidak menjadi terdakwa karena tidak ada kesalahan yang dilakukan apalagi sampai melawan hukum sebagaimana dakwaan JPU.
 OC Kaligis menambahkan, dalam pemanfaatan tata ruang kewilayahan, semestinya disandarkan pada hak otonomi Pemkab Kotabaru yang lebih berhak mengatur tata ruang tersebut. Selain itu, sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (2) UU No 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Tata Ruang, pemanfaatan tata ruang sebelum pemetaan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut sesuai prosedur maka kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
 Juga dalam tambahan lembaran negara peraturan tersebut bernomor 4725, ada masa transisi selama tiga tahun sejak UU itu terbit, maka pihak manapun tidak dapat melakukan penertiban secara paksa. Penertiban dapat dilaksanakan bilamana masa transisi berakhir, Oktober 2010. adi