Friday, May 15, 2009

Kontoversi Ketua PN Banjarmasin

BANJARMASIN - Selasa (12/5) lalu, di Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, dikabarkan ada sejumlah orang dari Komisi Yudisial (KY) yang isunya memeriksa Surianto Daulay SH, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.
 Menurut sumber di PT Banjarmasin, sejumlah orang yang berjumlah kurang lebih sembilan orang melakukan pertemuan tertutup dengan Surianto. Hanya saja, tidak jelas apakah saat itu, dilakukan pemeriksaan, atau konfirmasi ataukah hanya sekedar pertemuan biasa.
 Namun, dari kabar angin yang berhembus, orang-orang KY memeriksa Surianto karena hakim ini tetap menangani perkara meski sudah lama diperintahkan Mahkamah Agung (MA) RI untuk pindah tugas dari PN Banjarmasin, ke PT Bangka Belitung.
 Namun, kabar ini langsung ditepis Surianto ketika dikonfirmasi via telepon. "Tidak ada pemeriksaan," ujarnya singkat.
 Pria yang berulangtahun ke-54 tepat pada Kamis (14/5) kemarin itu, sebenarnya baru saja memutus perkara eksploitasi kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari Menhut, di mana H Amir Nasruddin, Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) duduk sebagai terdakwa dan divonis empat tahun penjara plus denda Rp2 miliar atau lima bulan kurungan.
 Hanya saja, ketika ditanya lagi kapan keluar SK promosinya sebagai hakim tinggi di PT Bangka Belitung, Surianto sudah tidak bersemangat lagi merespon. Lamat-lamat, ia seperti berbicara dengan seseorang, lalu kemudian pembicaraan di telepon putus.
 Di lain kesempatan, pers ada juga menanyakan masalah tersebut. Namun, Surianto membantah dirinya diperiksa, melainkan hanya sekedar dikonfirmasi. Tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksudnya dengan "dikonfirmasi" itu.
 Kontroversi muncul setelah pria setengah baya kelahiran Pematang Siantar yang memiliki NIP 040041539 itu diisukan memaksakan diri memeriksa perkara terdakwa H Amir, meski ia sebenarnya sudah dipindahkan ke PT Bangka Belitung.
 Isu pertama menyebutkan kalau Surianto sebenarnya tidak boleh lagi memerika perkara setelah SK-nya keluar, kecuali perkara yang masih berjalan. Namun, isu lain menyebutkan kalau Surianto masih berhak memeriksa perkara terdakwa H Amir, karena berkas perkara diterima sebelum keluarnya SK.
 Namun, yang menjadi tanda tanya besar, kapan SK itu keluar dan diterima Surianto. dari penelusuran Mata Banua di situs resmi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum MA RI, yakni www.badilum.info, Surianto Daulay SH termasuk dalam daftar 149 hakim yang mendapat promosi dari Tim Mutasi dan Promosi (TPM) tertanggal 22 Januari 2009.
 Namanya tercantum dalam nomor urut 139, lengkap dengan jabatan sebelumnya Ketua PN Banjarmasin dan dimutasi sebagai hakim tinggi di PT Bangka Belitung.
 Kalau hasil TPM tertanggal 22 Januari 2009, sementara, berkas perkara terdakwa H Amir dilimpahkan Kejati Kalsel ke PN Banjarmasin adalah pada Jumat, 30 Januari 2009. Ada beda waktu delapan hari. Hanya saja, tanggal hasil TPM dikabarkan juga tidak selalu identik dengan tanggal keluar SK mutasi.
 Jika SK keluarnya sebelum 30 Januari 2009, maka sidang perkara H Amir bisa menjadi kontroversial atau bahkan cacat hukum. Namun, kalau SK keluar di atas tanggal 30 Januari 2009, maka sidangnya masih bisa dianggap benar-benar saja.  
 Satu lagi yang menarik, salah satu hakim anggota sidang H Amir, yakni Suprapto SH MH juga masuk dalam daftar hakim mutasi oleh TPM tertanggal 11 Maret 2009. Ia berada di nomor urut 14, dan mendapat tugas baru sebagai hakim PN Bandung. Hanya saja, Suprapto dipastikan masih jauh dari gapaian kontroversi. adi

   
















No comments: