Jumat, 06 Maret 2009

Komnas Pilkada Turun Ke Kalsel


BANJARMASIN - Pilkada Tabalong dinilai Komnas Pilkada Independen cacat hukum, sehingga lembaga ini akan terjun langsung ke Kalsel guna mengumpulkan fakta-fakta. Dikabarkan, hari ini, Jumat (6/3), lembaga pimpinan Yislam Alwini ini akan datang ke Kalsel.
 Dalam fotokopi surat Komnas Pilkada Independen tertanggal 3 Maret 2009 tertuju kepada Mendagri, ditembuskan ke Gubernur Kalsel, KPU di Jakarta, Bawaslu di Jakarta, KPUD Kalsel, dan KPUD Tabalong, lembaga mendasarkan penilaian pada putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung No 06/Pdt-G/2008/PN Tjg.
 Dalam putusan tersebut, KPUD Tabalong divonis lalai melakukan verifikasi data pasangan cabup-cawabup Hasrudin H Hasbullah dan H Akhmad Hartani SPd, sehingga mesti memberi ganti rugi kepada pasangan tersebut sebesar Rp1.327.000.000.
 Perkara ini sendiri masih dalam posisi KPUD Tabalong banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. "Makanya, komisi itu menganggap bahwa permasalahan hukum Pilkada Tabalong belum tuntas, karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam salah satu proses Pilkada Tabalong 2008," ujar Darmajaya, Ketua LSM Pemerhati Suara Masyarakat Borneo (PSMB), kemarin.
 Mengutip penilaian komisi, Pilkada Tabalong tanggal 28 Oktober 2008 cacat hukum.
 Komisi juga mendesak agar perlu segeranya dilakukan pilkada ulang pada awal tahun 2010 dengan empat pasangan calon dan di dalamnya harus menyertakan pasangan Hasrudin-Hartani.
 Selain Komnas Pilkada Independen, lanjutnya, Komnas HAM juga berniat melakukan pengumpulan fakta-fakta ke Kalsel, khususnya Tabalong untuk membuktikan bahwa Pilkada Tabalong 2008, adalah cacat hukum, sebagaimana laporan dan pengaduan pasangan Hasrudin-Hartani.
  Tetap dilantik
 Sementara itu, Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin ketika dimintai pendapatnya soal surat Komnas Pilkada Independen tersebut yang mendesaknya agar tidak melantik Rachman Ramsy dan pasangannya sebagai Bupati-Wabup Tabalong 2009-2014 tidak banyak berkomentar.
 "Karena SK Mendagri tentang Pelantikan Bupati-Wabup Tabalong sudah terbit, jadi ya tetap kita lantik," ujarnya.
 Sebelumnya, cabup independen Tabalong, Hasrudin H Hasbullah menilai, penetapan-penetapan yang dilakukan KPUD Tabalong adalah cacat hukum, mengingat dalam proses awal verifikasi calon sudah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59 huruf b UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No 32 Tahun 2004.
 "Bahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung, KPUD Tabalong dinyatakan hakim telah melanggar UU karena terbukti tidak melakukan verifikasi terhadap data-data pendukung kita. Dan itu sudah diputuskan, di mana KPUD Tabalong diperintahkan untuk memberi ganti rugi kepada kami sebesar Rp1.327.000.000 dari tuntutan awal Rp5 miliar lebih," jelasnya.
 Ditambahkan, jika pada proses awal, dalam hal ini verifikasi saja, KPUD Tabalong sudah menyalahi ketentuan UU, maka proses selanjutnya, baik itu pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan pemenang, jelas dan pasti juga cacat hukum. adi



Tidak ada komentar: