Rabu, 11 Maret 2009

Kasus Run Way Belum Tuntas, HK Dapat Proyek

BANJARMASIN - Pimpro proyek run way Bandara Syamsuddin Noor, Ir Sampurno sudah beberapa bulan dalam penjara setelah divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru, namun, tersangka lainnya, seperti HIS, IA dan disarankan menjadi tersangka, Hutama Karya (HK) belum tertangani dengan jelas.
 Jika HIS (mantan Kadishub Kalsel) dan IA (mantan ketua pemilihan langsung) memang statusnya sebagai tersangka masih melekat, maka HK justru belum ada kabar apakah sudah diperiksa ataukah belum oleh penyidik Polda Kalsel.
 Padahal, Kejati Kalsel dalam petunjuknya (P-19), menyarankan agar kontraktor HK turut diaudit dan diperiksa bahkan bisa dijadikan tersangka.
 Sebagaimana pernah diberitakan Mata Banua beberapa kali, As Pidsus Kejati Kalsel Abdul Muni SH MH mengatakan, kalau berkas HIS dan IA sebenarnya sudah hampir sempurna dan layak dilimpahkan ke pengadilan.
 Hanya saja, biar perkaranya bisa terang dan jelas, semestinya, berkas keduanya dilengkapi lagi dengan berkas keterangan dari HK. "Biar jelas ke mana saja aliran dana yang diduga dikorup. Ini merupakan hasil evaluasi dari Kejagung. Bahkan, ada peluang menjadikan petinggi HK sebagai salah satu tersangka," ucap Muni kala itu.
 Ini menandakan bahwa HK sebenarnya cukup bermasalah dalam kasus korupsi tersebut. Bahkan menurut pemerhati hukum, Fauzan Ramon dan Supiansyah, mustahil dalam kasus proyek besar yang merugikan negara belasan miliar rupiah, hanya satu tersangka dan terdakwa saja. "Biasanya, kasus korupsi besar itu, dilakukan secara berjamaah," ujar Supiansyah.
 Sebelumnya, penyidik Polda Kalsel selalu berkilah belum memeriksa HK karena masih menunggu hasil laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintahan (BPKP) Kalselteng.
Kenapa masih diberi?
 Sementara itu, pengamat konstruksi, Ir H Abidinsyah mengutarakan keheranannya, karena di satu sisi, HK masih terkait dengan permasalahan tidak beresnya proyek run way yang berujung pada terungkapnya korupsi berjamaah di proyek tersebut.
 "Kasus run way jelas menunjukkan bahwa HK sebenarnya bermasalah. Bahkan, ketika diminta Gubernur Kalsel untuk memperbaiki run way, HK sempat beberapa kali mangkir dari kewajibannya memperbaiki bagian-bagian landasan yang rusak. Bahkan, dari informasi yang saya terima, hanya sedikit bagian saja yang diperbaiki," tuturnya. 
 Abidin menambahkan, jika menengok pendapat jaksa dan pengamat, maka boleh jadi HK pun sebenarnya terlibat dalam kasus korupsi run way. "Namun, saya heran, kenapa Pemprov Kalsel masih mempercayakan proyek besar di Kalsel ini kepada HK, seperti proyek over lay (pelapisan) jalan dari Liang Anggang menuju Pelaihari. Ini kan menunjukkan ketidakkonsistenan Pemprov Kalsel. Saya menduga, ini ada apa-apanya. Koq bisa perusahaan yang sudah pernah bermasalah, ternyata diberi peluang dan kesempatan lagi menggarap proyek besar," paparnya.
 Proyek over lay Liang Anggang-Pelaihari itu sendiri, menurutnya, belum begitu mendesak, mengingat over lay serupa di ruas jalan itu belum genap setahun. "Tetapi, jalan rusak mulai Anjir menuju perbatasan Kalteng malah dibiarkan rusak semakin parah. Malu kita sama Kalteng yang jalannya jauh lebih mulus," tukasnya. adi



Tidak ada komentar: