Jumat, 20 Februari 2009

Cabup Independen Tabalong Mengadu Ke MK

BANJARMASIN - Cabup independen Tabalong, Hasrudin H Hasbullah memastikan kalau Kamis (19/2) kemarin, pihaknya ke Jakarta guna memohon Mahkamah Konstitusi (MK) menguji materi keputusan KPUD Tabalong yang menetapkan pasangan H Rachman Ramsy-H Muhlis SH sebagai pemenang Pilkada Tabalong 2008.
 Didampingi Ketua LSM Pemerhati Suara Masyarakat Borneo (PSMB), Darmajaya dan sejumlah pentolan LSM lainnya, Rabu (18/2), Hasrudin menilai, penetapan yang dilakukan KPUD Tabalong adalah cacat hukum, mengingat dalam proses awal verifikasi calon sudah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59 huruf b UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No 32 Tahun 2004.
 "Bahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung, KPUD Tabalong dinyatakan hakim telah melanggar UU karena terbukti tidak melakukan verifikasi terhadap data-data pendukung kita. Dan itu sudah diputuskan, di mana KPUD Tabalong diperintahkan untuk memberi ganti rugi kepada kami sebesar Rp1.327.000.000 dari tuntutan awal Rp5 miliar lebih," jelasnya.
 Ditambahkan, jika pada proses awal, dalam hal ini verifikasi saja, KPUD Tabalong sudah menyalahi ketentuan UU, maka proses selanjutnya, baik itu pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan pemenang, jelas dan pasti juga cacat hukum.
 Ditimpali Darmajaya, pihaknya memberikan dukungan moril kepada Hasrudin dan pasangannya, karena telah dirugikan secara hukum maupun materil oleh KPUD Tabalong yang bekerja tidak profesional, hingga berujung dianulirnya pencalonan Hasrudin dari jalur independen.
 "Kami mendukung keputusan PN Tanjung yang menghukum KPUD Tabalong untuk membayar ganti rugi kepada Hasrudin sebesar Rp1,3 miliar lebih," ucapnya.
 Selain itu, kami meminta kepada Gubernur Kalsel untuk tidak melantik pasangan Rachman Ramsy-Muhlis sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebab dalam putusan di PN Tanjung, terbukti proses tahapan Pilkada Tabalong 2008, KPUD Tabalong telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni melanggar salah satu pasal kewajiban melakukan verifikasi data pendukung Hasrudin dan pasangannya," cetusnya.
 Darmajaya juga menyampaikan tuntutan kepada Mendagri agar menangguhkan surat keputusan pengangkatan pasangan Rachman Ramsy-Muhlis sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
 Sebelumnya, Hasrudin merasa dizalimi oleh KPUD Tabalong karena didiskualifikasi. Hasrudin mengklaim ketika mendaftar, pihaknya sudah mengumpulkan dukungan masyarakat yang dibuktikan 14.445 buah KTP, sesuai sesuai ketentuan 6,5 persen minimal dukungan dari jumlah pemilih yang paling tinggi 13.000 dukungan.
 Kemudian, lanjutnya, KPUD menganggap bahwa dukungan yang sah hanya sekitar 12.000-an saja. Hasrudin mengantongi rekomendasi dari partai pengusung, yakni PDIP, PDK, PKPI dan PPDI Tabalong.
 Baik Hasrudin maupun Andin mengatakan, penjegalan langkah mereka sebagai cabup, kental dengan nuansa politis, yakni adanya tekanan kepada KPUD dari pihak tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan politik di Tabalong. adi/ris



2 komentar:

Poeboe@84 mengatakan...

Salam kenal sesama org banua. Kembangkan tarus blognya. Sukses selalu

Adi Permana bin H Ali Basrah bin Barihun bin Taib bin Katar mengatakan...

Salam kenal juga. Trima kasih sudah berkunjung dan amin untuk doanya.