Selasa, 24 Februari 2009

Aspektam Heran Dasar Penindakan Dari Saksi Ahli

BANJARMASIN - Asosiasi Pengusaha dan Kontraktor Pertambangan (Aspektam) Kalsel, melalui Sekretaris Aspektam, Solikin mengaku heran, karena Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin mengaku kalau dasar penindakan terhadap sejumlah penambang ilegal, setelah ada keterangan saksi ahli.
 Minggu (22/2) malam, Solikin mengatakan, di sejumlah media, termuat pernyataan Machfud terkait awal mula penindakan terhadap penambang ilegal, setelah memperoleh keterangan atau masukan dari saksi ahli dari instansi kehutanan.
 "Nah, kami mempertanyakan kepada pihak (instansi) kehutanan, bagaimana posisi sebenarnya, sehingga bisa muncul kalau dasar pijakan tindakan aparat disebutkan setelah ada keterangan saksi ahli. Bagaimana bisa keterangan saksi ahli bisa menentukan segala-galanya jadi dasar tindakan hukum," ujarnya mempertanyakan.
 Selain itu, ia juga mengaku heran pada pernyataan Machfud bahwa dasar penindakan bukan Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999, melainkan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 "Fenomena pernyataan inilah yang membuat kami bertanya-tanya. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sendiri yang sebenarnya belum teknis atau belum bisa diimplementasikan, sebelum ada peraturan teknisnya, seperti PP atau Kepmen-nya, kenapa sudah ada tindakan ke masyarakat. Ini kami anggap kejanggalan dalam konteks penegakan hukum di bidang kehutanan," tandasnya.
 Ditambahkan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari pihak Dishut Kotabaru maupun Dephut, bagaimana bisa tidak jeli dalam upaya hukum dengan dalih mempertahankan lingkungan, tetapi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa menjerumuskan masyarakat baik menyebabkan kebangkrutan pengusaha maupun hak masyarakat memperoleh pekerjaan," paparnya.
 Menurutnya, pihaknya akan melakukan upaya hukum konkrit karena menyebabkan akibat hukum yang tidak wajar, sehingga puluhan pengusaha tambang terhenti usahanya, dan juga hampir 40.000 warga yang hidupnya bergantung dari sektor pertambangan, nasibnya menjadi tidak menentu.
 Sementara itu, Prof DR HM Hadin Muhjad SH MHum, guru besar Unlam Banjarmasin mengakui kalau dirinya pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait dimintai pendapat terkait Kepmenhut 453. Hanya saja, ketika dimintai keterangan itu, ia merasa kalau tersangka kasus penambangan di Desa Serongga, sudah ada di dalam sel. 
 Sementara, H Amir dari BCMP dan Bahrullah dari KUD Gajahmada disel beberapa hari kemudian setelah kedua lokasi tambang mereka di police line Polda Kalsel dan Mabes Polri, 9 dan 10 Oktober 2008 lalu.
  UU Kehutanan
 Sebelumnya, Jumat (20/2), Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin menegaskan bahwa dasar penindakan sejumlah penambang mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 "Kalau Kepmenhut itu berisi penunjukan kawasan hutan di Kalsel, di sana tidak ada ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar. Tentunya, penyidik memakai UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena di sana jelas sanksi pidana bagi yang melanggar kawasan hutan," ujar Machfud saat itu. 
 Mengenai Kepmenhut itu, lanjutnya, hal itu sesuai dengan pendapat saksi ahli baik dari Departemen Kehutanan dan instansi lainnya yang berkaitan yang membenarkan jika di kawasan yang ditambang tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dimaksud oleh Kepmenhut 453.
 Ketika wartawan menyinggung apakah ada laporan dari pihak PT Kodeco Timber, sehingga polisi pada 9-10 Oktober 2008 melakukan police line di kawasan tambang milik PT BCMP dan KUD Gajahmada, Desa Serongga, Kotabaru, Dir Reskrim mangatakan bahwa tindakan polisi mulanya diawali dari penyelidikan ditambah keterangan saksi ahli.
 Sehingga, lanjutnya, kasus tersebut sebenarnya berupa hasil temuan polisi sendiri. Meskipun diakuinya, memang ada laporan tertulis dari pihak Kodeco. Laporan tersebut, hanya menjadi salah satu bahan untuk melakukan penyelidikan. adi



Tidak ada komentar: