Selasa, 20 Mei 2008

Sopir Fuso Jadi Tersangka

BANJARMASIN - Setelah tak berhasil menangkap calon penjemput paket berisi shabu, akhirnya Sat I dan Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel menetapkan Sur alias Isur (42), sopir fuso yang mengantar paket sebagai tersangka.
"Meski sudah ditunggui anggota gabungan, namun calon penjemput paket tidak datang juga. Rupanya upaya penggrebekan kita sudah bocor. Dia (Isur) sudah kita jadikan tersangka, karena dia yang menguasai barang itu," jelas Kasat I Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP Made Wijana mewakili Dirnarkoba Kombes Sukirman, Selasa (20/5).
Menurutnya, tersangka diduga kuat sebagai bagian jaringan peredaran shabu ke Kalsel. "Memang dia mengaku tidak tahu menahu isi paket itu. Namun, kita yakin kalau dia juga bagian jaringan narkoba. Kalau dia mengaku tidak tahu siapa yang mengambil barang itu, itu omong kosong," tandasnya.
Kecurigaan kalau Isur turut berperan, karena paket tidak dimasukkan bersama paket lainnya di bak truk, melainkan dipisahkan secara tersendiri di dashbor depan kokpit truk.
Isur beberapa waktu lalu sudah ditahan bersama barang bukti berupa 14 paket shabu dengan berat kotor 14 gram lebih atau berat bersih mencapai 12 gram.
Berdasar keterangan Kasat II Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP Dwi Tjahyono, bermula dari informasi warga bahwa di satu truk fuso yang disopiri Isur, warga Pengambangan Banjarmasin Timur, membawa paket mencurigakan, Senin (19/5).
Petugas gabungan Sat I dan Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel pun bergerak ke Pelabuhan Trisakti menunggu KM Kumala merapat. Begitu truk fuso yang dicurigai keluar perut kapal, sekitar pukul 12.00 Wita.
Isur yang membawa truk itu didampingi istrinya, Ny Risma dan anaknya yang baru berusia dua tahun kemudian ditanyai petugas, terkait paket yang saat itu berada di dashbor.
Isur mengatakan kalau paket tersebut adalah milik seseorang yang tidak ia kenal. "Kala itu Isur mengatakan bahwa paket akan diambil begitu calon penjemput menelepon Isur," jelas Dwi.
Dua petugas kemudian ikut di bak truk guna menjebak calon penjemput tersebut hingga bongkar muat di kawasan Jl Nagasari. Namun, sampai lama ditunggu, calon penjemput paket tidak datang juga.
Paket tersebut kemudian dibawa petugas ke Mako Ditnarkoba Polda Kalsel Jl Simpang Belitung untuk digeledah. Mulanya, dalam paket hanya ditemukan dua kain, coklat dan putih dan puluhan daun teh. Benar saja kecurigaan petugas, dibalik lipatan kain putih, ditemukan 14 paket shabu.
Isur yang mengaku sudah 20 tahun menjadi sopir truk pembawa paket milik ekspedisi mengatakan, dirinya tidak mengenal orang yang mengirim paket lewat dirinya itu. Paket diberikan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Namun, polisi tidak mudah begitu saja percaya pengakuan Isur. adi
Kapolda Janji Percepat Selesaikan PR

BANJARMASIN - Sepeninggal Brigjen Halba R Nugroho, masih ada sejumlah kasus yang tertunggak penyelesaiannya, seperti kasus korupsi run way dan kasus illegal logging AG. Kapolda yang baru, Brigjen Anton Bachrul Alam berjanji akan segera menuntaskan pekerjaan rumah (PR) tersebut.
"Yang belum selesai dikerjakan dan menjadi PR kita akan kita percepat. Itu adalah utang kita. Dalam rapat saya sudah mendengarkan adanya sejumlah kasus menonjol yang masih belum rampung, seperti yang Anda sampaikan," tukas Anton, Senin (19/5).
Biasanya, lanjutnya, ada hal-hal terkait alat bukti yang masih belum terpenuhi sehingga pihak kejaksaan belum bisa meningkatkan kasus-kasus tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
"Termasuk kasus AG. Apa-apa yang masih belum kita lengkapi, akan kita upayakan untuk segera melengkapinya," janjinya.
Menurutnya, pihak Polda Kalsel juga mengupayakan sejumlah kegiatan di 2009 mendatang dalam rangka meningkatkan citra polisi di mata masyarakat.
Intensif pengawasan dan penindakan juga akan diarahkan bagi pelaku penyimpang BBM, illegal logging, illegal mining, narkoba dan sebagainya.
"Kita harapkan dari sekarang, segala tindak kejahatan yang terjadi bisa dikurangi semaksimal mungkin. Ini tergantung komitmen bersama jajaran kita, tentunya dibantu seluruh komponen masyarakat," tandasnya.
Kapolda yang dikenal sangat agamis ini juga mengaku berupaya meningkatkan kesadaran beragama bagi anak buahnya. "Sebagai pemimpin, saya tentu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah tentang bagaimana kepemimpinan saya. Makanya, selagi diberi amanah ini saya menyampaikan kepada jajaran saya agar senantiasa dekat dengan Tuhan. Khusus bagi anggota yang Islam, saya anjurkan untuk memperbanyak shalat, karena shalat dapat mencegah perbuatan munkar," bebernya.
Jika anggota polisi sudah tertanam keimanan sebagai efek tertib menjalankan ibadah, maka pelaksanaan tugas-tugas pun akan semakin baik lagi.
"Menjadi polisi adalah juga bagian dari ibadah kepada Allah. Jika dilandasi akhlak yang tulus dan ikhlas, maka tugas-tugas kedinasan pun bisa dilaksanan dengan lebih baik dan bernilai ibadah. Pokoknya, kalau kita dekat sama Allah, maka segala urusan akan menjadi beres," tegasnya. adi
Pemanfaat Drive Thru Masih Sepi

BANJARMASIN - Sangat disayangkan, wajib pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda empat masih belum memanfaatkan pelayanan Drive Thru secara maksimal. Buktinya, tiap hari pelayanan, rata-rata hanya lima sampai delapan mobil saja yang mampir ke loket Drive Thru di Jl DI Pandjaitan Ditlantas Polda Kalsel itu.
Disinyalir, hal itu dikarenakan sosialisasi dari lembaga terkait yang masih kurang mengena ke masyarakat. Di samping itu, memang diperlukan penyederhanaan layanan agar warga bisa lebih mudah mengurus pajak STNK-nya.
"Saya membuktikan sendiri bahwa pelayanan Drive Thru sangat cepat, bahkan tiga menit lebih sedikit, saya sudah bisa meninggalkan loket kedua. Namun sayang, pemanfaat layanan ini masih sepi," ujar Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLPKI) Banjarmasin, Fauzan Ramon SH, Senin (19/5).
Menurutnya, lembaga terkait masih belum maksimal mensosialisasikan dan mempromosikan layanan tersebut. "Tampaknya masih banyak warga wajib pajak STNK roda empat yang masih belum mengetahui adanya layanan cepat ini. Padahal, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, karena satu-satunya yang ada di luar Pulau Jawa," tukas pria yang juga Ketua Partai Hanura Kalsel ini.
Selain itu, lanjutnya, diperlukan terobosan lagi agar persyaratan perpanjangan pajak STNK tidak terlalu sulit. "Saya lihat, syarat melampirkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli masih terlalu sulit untuk dipenuhi pembayar pajak, mengingat banyak yang mobilnya masih nyicil, sehingga BPKB-nya berada di tangan leasing pembiayaan," bebernya.
Selain itu, banyak juga yang mengagunkan BPKB-nya ke bank untuk modal usaha. "Sehingga agak repot kalau wajib pajak mesti mengambil dahulu BPKB-nya ke pembiayaan atau bank," tukasnya.
Padahal, lanjutnya, BPKB tidak terlalu prinsip, mengingat warga hanya sekedar membayar pajak dan memperpanjang STNK-nya. "Lain halnya kalau proses jual beli atau perpindahan hak kepemilikan, baru BPKB penting adanya. Cuma ini hanya masalah teknis, saya pikir, masih bisa dibijaksanai," ucapnya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Kalsel Kombes Son Ani didampingi Kasubdit Min Regident Ditlantas Polda AKBP Anjar mengakui bahwa pemanfaat layanan Drive Thru masih biasa-biasa saja, karena masih di bawah angka 10 tiap harinya. "Kalau dirata-rata, antara lima sampai delapan mobil saja tiap hari pelayanan. Memang masih di bawah 10-an," akunya.
Ditambahkan Son Ani, boleh jadi sedikitnya pemanfaat layanan karena sosialisasi tentang keberadaan layanan cepat itu masih kurang. "Kita hanya sekedar memfasilitasi dan menyokong pelayanan ini. Sebenarnya manfaat layanan ini adalah untuk kas daerah Kalsel. Memang untuk meningkatkan peminat, pihak Dispenda Kalsel perlu lebih prokatif mensosialisasikan Drive Thru ini," ucapnya.
Ia mengatakan, persyaratan BPKB asli sebenarnya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan bermotor. "Namun, kita masih akan evaluasi lagi masalah ini. Mengingat, banyak BPKB sebenarnya ada di lembaga pembiayaan dan bank," tandasnya.
Pelayanan buka pada Senin hingga Kamis pukul 08.00-14.00 Wita, Jumat 08.00-11.00 Wita serta Sabtu 08.00-12.00 Wita. adi
Polri Buka Taruna Akpol Bagi Sarjana

BANJARMASIN - Mabes Polri kembali membuka pendaftaran bagi para sarjana S-1 maupun S-2 untuk masuk Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2008. Pendaftaran dimulai sekarang hingga 21 Juni mendatang.
Menurut Karopers Polda Kalsel Kombes Mulya Karnama melalui Kabag Dalpers Ropers Polda Kalsel AKBP Riduan Arief, Senin (19/5), persyaratan secara umum adalah warga negara Indonesia baik pria dan wanita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.
Kemudian, setia kepada NKRI, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
Selanjutnya, bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI serta pada saat diangkat menjadi Polri dengan pangkat Ipda, bagi lulusan S-1 diberikan masa dinas surut dua tahun, lulusan S-2 masa surutnya tiga tahun yang berpengaruh terhadap penghasilan dan kariernya. Namun, hal itu tidak mengurangi ikatan dinas pertama selama 10 tahun.
"Lulusan yang bisa mendaftar adalah minimal S-1 dari program studi terakreditasi A, B atau C dengan menyerahkan ijazah dan transkrip asli. S-1 minimal IPK-nya 2,5 sedangkan S-2 IPK-nya terendah 2,75," tukasnya.
Khusus bagi penderita sakit mata minus satu yang dapat dikoreksi menjadi normal, maka untuk S-1 harus ber-IPK 2,75, sedangkan S-2 IPK-nya 3,0. Ada enam fakultas yang diterima, yakni fakultas hukum jurusan ilmu hukum, fakultas ekonomi jurusan akuntansi dan manajemen, FISIP jurusan antropologi sosial, hubungan internasional, ilmu komunikasi, ilmu politik, kriminologi dan sosiologi.
Selanjutnya, fakultas MIPA/sains jurusan matematika, fisika, statistika, fakultas teknik jurusan teknik informatika, serta fakultas ilmu komputer jurusan manajemen informatika, manajemen informatika dan komputer, teknik informatika, teknik informatika dan komputer.
"Umur juga menjadi persyaratan mutlak. Bagi S-1 ketika pembukaan pendidikan taruna tanggal 21 Agustus mendatang, maksimal 28 tahun, sedangkan S-2 maksimal 30 tahun. Tinggi badan pria minimal 163 cm dan wanitanya 160 cm," paparnya.
Persyaratan lain adalah belum menikah dan tidak terikat dinas di instansi lain. Selanjutnya, sudah berdomisili di wilayah hukum pendaftaran, yakni Polda Kalsel minimal satu tahun.
"Pendaftaran bisa dilakukan sejak sekarang di poltabes, polresta dan polres dalam lingkup Polda Kalsel. Jika tahun lalu, ada kuota empat orang, tiga pria dan satu wanita. Maka tahun ini boleh jadi lebih. Yang jelas, penerimaan sangat transparan, gratis dan tidak ada KKN," tegasnya. adi

Anak ketiga saya, Ahmad Zein (TTL: Mtp, Jum'at, 7 Januari 2005, 26 Dzulqaidah 1425)


Anak pertama saya, Amar Akram Permana (TTL: Bjm, Kamis, 10 Oktober 2002, 3 Sya'ban 1423)


Adi Permana (TTL: Buntok, Minggu, 13 Juni 1976, 15 Jumadil Akhir 1396)


Senin, 19 Mei 2008

Bun Yani Dipilih Pimpin DPC Peradi Banjarmasin

BANJARMASIN - Pengacara senior asal Banjarmasin, Bun Yani SH MH dipilih secara aklamasi oleh para penerima mandat untuk memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banjarmasin periode 2008-2012, Minggu (18/5) kemarin.

Salah satu penerima mandat, Taufik Hidayah SH membenarkan pemilihan Bun Yani oleh pihaknya. "Saya bersama Geman Yusuf SH MH, HA Rasyid Rahman SH dan H Sabri Noor Herman SH MH sepakat untuk memilih saudara Bun Yani memimpin DPC Peradi Banjarmasin," jelasnya dalam jumpa pers.

Menurutnya, pihaknya sudah memperoleh mandat untuk membentuk kepengurusan DPC Peradi Banjarmasin 2008-2012 dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi pada 13 Maret lalu sesuai surat resmi DPN Peradi No Kep 006/Peradi/DPN/III/08 yang dikeluarkan di Jakarta.

"Selanjutnya, kami berempat melakukan serangkaian rapat, pada 2 April, kemudian dilanjutkan 2 Mei lalu dan terakhir hari ini (kemarin-Red). Hasilnya, memilih saudara Bun Yani memimpin organisasi tersebut," beber pria yang juga Ketua DPC Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Banjarmasin ini.

Adapun susun lengkap kepengurusan, ujarnya, adalah Ketua DPC Peradi Banjarmasin Bun Yani SH MH, wakil ketua H Sabri Noor Herman SH MH dari Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Banjarmasin, Geman Yusuf SH MH dari Ketua DPD Himpunan Pengacara dan Advokat Indonesia (HAPI) Kalsel, H Abdullah dari Sekretaris IPHI Kalsel dan HA Rasyid Rahman SH dari Ketua DPC IPHI Banjarmasin.

"Selanjutnya, jabatan sekretaris dipegang oleh saya sendiri. Sedangkan wakil sekretaris diserahkan kepada A Ruzeli SH (Waket DPC AAI Banjarmasin), Ahmad Yusran SH (Ketua DPC HAPI Banjarmasin) dan Syaiful Bachri SH dari Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Banjarmasin," ungkapnya.

Selain itu, jabatan Bendahara DPC Peradi Banjarmasin dilimpahkan kepada Edi Sucipto SH MH (Ikadin Banjarmasin), wakil bendaharanya adalah Syamsul Saladin dari AAI Banjarmasin).

"Susunan pengurus DPC Peradi Banjarmasin ini akan kami bawa ke Jakarta untuk mendapat pengesahan dari DPN Peradi untuk selanjutnya dilantik dalam waktu dekat ini," ucapnya. adi

Pejabat Terdahulu Mestinya Juga Diusut

BANJARMASIN - Kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehab SD se-Banjarmasin disinyalir tidak hanya terjadi di 2007 saja, melainkan mulai 2005 dan 2006. Untuk itu, pihak Kejati Kalsel diharapkan bisa mengusut pula pejabat terdahulu.

"Ada semacam anggapan kalau korupsi DAK rehab SD sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari para kepala sekolah untuk memberi upeti kepada pimpinan dinasnya. Dari informasi, hal seperti itu sudah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya, baik 2005 dan 2006," tukas Ketua Kesatuan Aksi Peduli Penderitaan Rakyat (Kappera), Saprian Noor, Minggu (18/5).

Menurut pria yang akrab disapa Yayan ini, apa yang sudah dilakukan Kasubdin Prasarana AM yang dijadikan tersangka korupsi Rp390 juta DAK rehab SD, sebenarnya juga bisa dilakukan oleh pejabat terdahulu.

"Hanya saja, kebetulan, AM tidak sempat menikmati uang terima kasih karena keburu diributkan media dan Kejati Kalsel. Padahal, dari pengakuan AM, hal seperti itu sudah kerap terjadi sebelum dirinya menjabat di jabatan strategis tersebut," katanya.

Bahkan, lanjutnya, ada semacam kegembiraan dari pejabat terdahulu yang sudah pensiun, karena belum terjamah oleh hukum. "Seolah-olah ada kegembiraan dari pejabat terdahulu karena mereka tak terjerat seperti AM. Mereka bisa bernafas lega karena beruntung sudah pensiun," bebernya.

Dikatakan, semestinya hal seperti itu jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan justru prinsip keadilan dalam penegakan hukum terhadap para tersangka koruptor tidak terpenuhi.

"Walaupun korupsi itu dilakukan beberapa tahun lalu dan pejabatnya sudah tidak menjabat lagi, semestinya pengusutan bisa terus dilakukan, karena pidana korupsi tidak akan hilang meski sudah berlalu kejadiannya," cetusnya.

Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH mengatakan, masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa tahun lalu, bisa saja diusut kembali. "Tentunya, bilamana ada yang melaporkan disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Selain penyelidikan, lanjutnya, laporan dan bukti-bukti awal sangat diperlukan agar sangkaan tersebut tidak bersifat fitnah belaka.

Sementara itu, tersangka kasus korupsi DAK rehab SD se-Banjarmasin 2007, IZ dan AM, masing-masing Kadisdik Banjarmasin dan Kasubdin Prasarana Disdik Banjarmasin akan menjalani persidangan perdana, 22 Mei ini.

Satu kuasa hukum IZ dan AM, Riduansyah SH dikonfirmasi membenarkan bahwa kliennya akan disidangkan pada 22 Mei ini.

Terungkap jika IZ dan AM masing-masing sebagai Kadisdik Banjarmasin dan Kasubdin Prasarana menerima dana terima kasih sebesar Rp390 juta dari para koordinator.

Para koordinator memperoleh uang tersebut dari setoran 65 SD masing-masing Rp6 juta. Diduga, uang terima kasih terkumpul karena ada tekanan halus dari oknum tersangka agar mengganang atasan mereka yang telah mengucurkan DAK. adi

Lagi, Resmob Polda Bekuk Buronan Sampit

BANJARMASIN - Resmob Sat I Krimum Ditreskrim Polda Kalsel kembali berhasil membekuk dua buronan pencuri yang beraksi di Sampit Kalteng dalam sebuah pengejaran, Minggu (18/5) sekitar pukul 15.30 Wita.

Kedua buronan yang diamankan itu adalah Amban (32) dan Irwan (38), keduanya warga Jl Bihman Vila RT 8 Amuntai Kota HSU. Kini, pihak Sat I Krimum Ditreskrim Polda Kalsel sedang mengontak Polres Kotim untuk upaya pengiriman buronan ke Sampit, sesuai locus de licti kejadian perkara pencurian.

"Memang kita berhasil membekuk dua tersangka pencurian atau pelanggar pasal 365 KUHP yang menjadi buronan Polres Kotim. Mereka diduga terlibat sejumlah kasus pencurian di Sampit mulai tahun 2003 lalu," terang Kasat I Krimum Ditreskrim Polda Kalsel AKBP Endro Kiswanto SH kepada Mata Banua, kemarin.

Menurutnya, dengan tertangkapnya dua kawanan pencuri, maka sudah empat buronan yang sudah berhasil ditangkap. Sebelumnya, pada Maret lalu, dua orang, diantaranya Imin, juga berhasil ditangkap pihaknya di Landasan Ulin Banjarbaru.

"Masih ada satu sampai dua orang lagi yang masih buron. Kita perkirakan, mereka berada di Kalsel setelah melarikan diri dari Sampit. Namun, keduanya sudah kita ketahui identitas maupun keberadaannya. Kita tinggal mengintai dan menyergap mereka disaat mereka lengah," imbuhnya.

Dari informasi, sejumlah petugas berpakaian preman menodongkan pistol kearah Amban (32) yang sedang menunggu seseorang di bundaran Kayu Tangi Jl Brigjen H Hasan Basry Banjarmasin Utara.

Warga Jl Bihman Vila No 7 RT 8 ini tak bisa berkutik lagi, sehingga tanpa bisa berbuat apa-apa ketika kedua tangannya diborgol aparat. Ia terus digiring ke Mapolda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Amban sebenarnya sudah dijebak oleh petugas yang sebelumnya berhasil mengamankan Irwan di Jl Gerilya Banjarmasin Selatan, dua jam sebelumnya.

Dari mulut Irwan, petugas mengetahui keberadaan Amban. Untuk mempermudah penyergapan, Irwan diminta supaya mengontak Amban via ponselnya, agar bertemu di kawasan bundaran Kayu Tangi.

Amban yang tak menyadari kalau rekannya Irwan sudah berada dalam pengamanan aparat, kemudian pergi ke bundaran Kayu Tangi dari kawasan Sungai Lumbah Batola, dimana Amban hidup bersama istrinya.

Skenario penyergapan itu akhirnya membuahkan hasil. Begitu sejumlah petugas merapat ke kawasan bundaran, tenryata Amban memang sudah ada di sana. Tanpa kesulitan, petugas mengamankan Amban.

Kepada petugas, Amban dan Irwan mengatakan, selepas mencuri perhiasan emas dari korbannya di Sampit 2003 lalu, mereka melarikan diri ke Kalsel dan berkumpul bersama istrinya masing-masing.

Baik Amban maupun Irwan mengaku tidak lagi aktif melakukan tindak kejahatan selepas aksi mereka di Sampit yang mengakibatkan kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah itu. adi

Sabtu, 17 Mei 2008

Tukang Ojek Pasar Lama Simpan Shabu

BANJARMASIN - Seorang tukang ojek, Fsl (32) ditahan jajaran Sat I Ditnarkoba Polda Kalsel karena kedapatan menyimpan shabu shabu sebanyak tiga paket di rumahnya, Kamis (15/5) sekitar pukul 17.00 Wita.
Akibat tak puas dengan kehidupannya sebagai tukang ojek, dengan nekat menjual shabu, ia pun terancam hukuman selama 15 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasa 62 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Informasi diperoleh, Fsl kerap menjual shabu di kediamannya, Jl Banda Naira No 24 RT 18 Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin. Ulahnya itu tentu saja meresahkan warga sekitar.
Petugas yang memperoleh informasi itu mencoba melakukan penyelidikan. Setelah dirasa cukup bukti, merekapun meringsek masuk ke kediaman Fsl.
Dalam penggeledahan yang dipimpin Kasat I Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP Made Wijana, awalnya petugas kesulitan menemukan barang bukti yang dicurigai dikuasai Fsl.
Namun, di dalam lemari pakaian, tepat dilipatan kain, petugas menemukan juga tiga paket shabu yang setelah ditimbang seberat 0,83 gram.
Fsl pun tak bisa lagi berkilah. Ia pun digelandang ke Mako Ditnakoba Polda Kalsel Kompleks Pamen Polda Kalsel Jl Simpang Belitung untuk diperiksa lebih lanjut.
Made mengatakan, Fsl dijadikan tersangka karena terbukti menyimpan shabu di rumahnya. "Ia sebenarnya sudah menjadi target operasi, karena dari informasi yang kita terima, dia kerap bertransaski shabu di rumahnya sendiri," bebernya. adi
MY Sakit Serius

BANJARMASIN - Dua tersangka kasus korupsi Sentra Antasari (SA), EN dan Wid sudah masuk tahanan Lasas Teluk Dalam. Namun, Kejati Kalsel tak bisa melakukan penahanan terhadap tersangka lainnya MY dan Cip. MY malah sedang menderita sakit serius di ICU RSU Ulin Banjarmasin, Jumat (16/5) sejak pukul 12.00 Wita.
Meski tak diketahui dengan pasti apa penyakitnya, namun Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah M SH mengakui masuknya MY ke ICU. "Beliau saat ini sedang dirawat serius di ICU RSU Ulin," terangnya.
Menurutnya, MY (mantan Walikota Banjarmasin) belum akan ditahan, mengingat sudah masuk rumah sakit sejak 23 April lalu di ruang Aster III No 1C RSU Ulin. Sementara Cip masih diupayakan untuk dijemput. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, pemburuan Cip yang mantan Direktur Operasional PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ini dibantu pihak kepolisian.
Di kesempatan terpisah, kuasa hukum EN, Masdari Tasmin SH MH mengatakan, pihaknya mengajukan keberatan atas penahanan kliennya. "Sesuai pasal 1, 2 dan 3 KUHAP, dibolehkan pihak tersangka mengajukan keberatan atas penahanan bilamana tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP," bebernya.
Masdari mengatakan, dirinya sudah mengajukan keberatan dengan surat bernomor 073/NPN-P/V/2008 yang ditandatangani anak buahnya Yeti Susi Susanti SH.
"Penahanan itu tidak memenuhi syarat keperluan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP maupun Keputusan Menteri Kehakiman No 01.PW.07 Tahun 1982," tukasnya.
Dikatakan, kliennya yang adalah mantan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) sudah sangat kooperatif memenuhi panggilan penyidik meskipun dalam keadaan sakit stroke. Selain itu, mengingat jabatannya yang kini sebagai staf ahli Walikota Yudhi Wahyuni sudah tidak lagi bisa mempengaruhi para saksi.
"Selain itu, tidak mungkin klien kami melarikan diri, apalagi menghilangkan barang bukti karena dalam keadaan sakit. Ini sudah dikemukakan oleh dokter ahli syarat dr Zainuddin dari RSU Ulin," ucapnya.
Senada, kuasa hukum Wid (Dirut GJW), Abdul Halim Shahab SH mengatakan, kliennya sangat bingung dengan penetapan sebagai tersangka apalagi sampai dilakukan penahanan oleh penyidik.
"Klien saya sama sekali tidak merasa bersalah. Pasalnya, kesalahan yang mungkin terjadi hanya membawa efek perdata, bukan pidana. Jadi, kalau Pemko Banjarmasin dirugikan, mestinya melakukan gugatan perdata. Apalagi dalam kenyataannya, GJW justru merugi," ungkapnya.
Menurutnya, apa yang terjadi terhadap kliennya, bersama tersangka lainnya hanya menjadi sasaran kejaran target Kejati Kalsel untuk bisa memenuhi tugas merampungkan tiga kasus korupsi dari Kejaksaan Agung. "Kejaksaan Agung menargetkan tiap kejati mesti menangani lima kasus korupsi dalam setahun. Nah, dengan target itu, maka Kejati Kalsel terus main tahan saja," bebernya.
Halim menambahkan, nilai kerugian akibat korupsi yang mencapai Rp31 milyar juga membuat kliennya bingung. "Darimana nilai sebanyak itu. Padahal, GJW belum pernah memperoleh audit dari lembaga audit independen manapun," bebernya.
Wid sendiri, lanjutnya, adalah pejabat perusahaan yang tidak kaya, karena mobil maupun rumah yang ada saat ini diperoleh jauh sebelum ada proyek SA. "Bahkan, ketika menitipkan dompetnya ke saya, saya perkirakan isinya tak lebih dari Rp500 ribu," katanya. adi lain-lain. adi
Tradisi Pelepasan Mantan Kapolda Mengharukan
BANJARMASIN - Air mata haru terus mengalir deras dari mata Ny Hartati Halba R Nugroho. Lambaian tangan tak henti-hentinya dihaturkan untuk membalas lambaian tangan seluruh anggota dan karyawan Mapolda Kalsel yang melepas kepergian dirinya dan suami Brigjen Halba R Nugroho menuju tempat tugas yang baru.
Acara tradisi pelepasan di Mapolda Kalsel usai acara serah terima Pataka Tunggal Dharma Visudha, Jumat (16/5) itu, cukup unik. Mantan Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho beserta istri, didampingi pejabat baru Kapolda Kalsel Brigjen Anton Bachrul Alam dan istri, bergerak menuju gerbang Mapolda Kalsel dengan menaiki mobil hias bergaya perahu Banjar, lengkap dengan moncong Naga.
Di samping mobil hias, berjejer Wakapolda Kombes Damianus Jackie, pejabat utama, para kapolres se-Kalsel turut mengiring kepergian perwira tinggi yang sudah mengabdi di Kalsel selama dua tahun lima bulan ini. Para anggota dan karyawan Mapolda Kalsel berjejer disepanjang jalan lingkungan sambil melambaikan tangan tanda selamat jalan.
"Mohon doa restunya dan selamat tinggal," ucap Halba setengah berteriak kearah hadirin. Mata Halba pun berkaca-kaca, berupaya menahan haru. Namun, istrinya tak mampu membendung air mata. Rupanya, kenangan mendampingi suami dan selama tugas menjadi Ketua Bhayangkari Kalsel yang tak terbilang singkat itu, cukup membekas baginya.
Agar tidak terlalu larut, Halba memecah kesunyian dengan melemparkan buah-buahan seperti jeruk dan apel, penghias etalase mobil hias ke arah hadirin. Rebutan plus teriakan ibu-ibu Bhayangkari cukup ramai, sehingga membuat hadirin tersenyum.
Brigjen Anton pun tak mau kalah, ia juga melemparkan buah-buahan itu kearah wartawan yang meminta buah penghias mobil hias. Anton memang dikenal dekat dengan wartawan. Apalagi jabatan sebelumnya lebih banyak berhubungan dengan kuli tinta dan disket itu.
Tepat di pintu gerbang Mapolda Kalsel, iring-iringan disambut tarian sinoman hadrah. Gubahan lagu hadrah pun menggema, "Selamat jalan kami ucapkan pada Bapak Kapolda Kalsel." Halba yang akan menempati pos barunya sebagai Ses NCB Interpol Mabes Polri bersalaman dengan para pejabat utama dan para kapolres. Begitu juga Ny Hartati yang masih menangis, berpelukan dengan sejumlah para istri perwira menengah. Akhirnya, mereka pun naik mobil keluar dari Mapolda Kalsel. adi

Anton Bachrul Alam Pegang Pataka
BANJARMASIN - Usai serah terima jabatan (sertijab) di Mabes Polri, Rabu (14/5) lalu, dilaksanakan acara serah terima Pataka Tunggal Dharma Visudha, panji kebesaran dan lambang Polda Kalsel dari Brigjen Halba R Nugroho kepada Brigjen Anton Bachrul Alam di Mapolda Kalsel, Jumat (16/5).
Disaksikan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, unsur Muspida Kalsel, Wakapolda Kalsel Kombes Damianus Jackie, pejabat utama, seluruh kapolres dan para undangan, Halba menyerahkan pataka itu kepada Anton dengan upacara kebesaran.
Dengan diserahkan pataka ke tangan Anton, berarti perwira bintang satu ini sudah resmi memegang kendali tugas dan kebijakan di Polda Kalsel.
"Dengan diserahkannya Pataka Tunggal Dharma Visudha ini maka tongkat estafet kepemimpinan Polda Kalsel berada di tangan pejabat baru. Semoga, dengan pengalamannya, Bapak Brigjen Anton Bachrul Alam bisa membawa angin segar dalam pelaksanaan tugas mewujudkan viai dan misi Polri untuk menciptakan postur kepolisian yang profesional, bermoral dan modern," ungkap Halba.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalsel, pejabat utama dan seluruh anggota kepolisian di Kalsel yang telah mendukungnya menjalankan tugas mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat.
"Saya mohon maaf jika selama tugas selama dua tahun lima bulan, masih belum mampu memuaskan semua pihak baik dalam pelayanan hukum, kepastian hukum dan pelayanan keamanan," ucapnya.
Sementara pejabat baru Brigjen Anton mengatakan, sebagai warga baru, dirinya berharap dukungan seluruh komponen masyarakat Kalsel dalam menjalankan tugas yang tidak bisa dianggap ringan itu.
"Saya akan berupaya melanjutkan kebijakan dan strategi pendahulu saya yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kapolri 2005-2009, yang berisi pengembangan SDM, sarana dan prasarana, strategi keamanan, potensi keamanan, pemeliharaan keamanan serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus," tukasnya.
Anton membeberkan, dirinya memahami bahwa situasi di Kalsel masih rawan terjadi penimbunan BBM yang merugikan masyarakat luas. "Kita akan menghimbau kepada masyarakat supaya tidak menimbun dan menyimpangan BBM. Bilamana terbukti melanggar hukum, bagi penimbun dan penyimpang BBM akan kita tindak tegas," tandasnya.
Siapa Anton
Sewaktu masih anak-anak dan remaja, Anton takut pada polisi. Apalagi saat SMP, karena ia suka berkelahi. Bahkan pernah menggigit pipi lawannya hingga cacat. "Kalau dilaporkan, saya bisa ditangkap polisi," kenang Anton. Lantaran sering menyaksikan polisi berlaku kasar di acara hiburan, Anton pun membenci profesi hamba hukum ini. Anton melewatkan masa kecil di kota kelahirannya, Mojokerto, Jawa Timur. Masa kanak-kanak yang suram. Ayahnya, bernama B Burhan, anggota TNI Angkatan Darat berpangkat sersan dua waktu Anton berusia enam tahun. Kondisi ekonomi pas-pasan. Kelas 4 SD, ia dititipkan di keluarga pakdenya selama satu tahun, karena ayahnya sekolah untuk kenaikan pangkat.
Selain jauh dari orangtua, Anton dibedakan dengan saudara-saudara sepupunya. Ia biasa menumbuk padi untuk makan anak-anak pakde-nya. Ia sendiri makan nasi jagung.
Untuk mendapatkan uang, malam-malam Anton bekerja di rumah tetangga mengupas kacang. Akibatnya waktu belajarnya berkurang, Anton pernah tidak naik kelas. Sempat dihukum tiga hari tidak diberi makan, karena "Saya berenang tanpa izin, dan pulangnya malam," tutur Anton. Mau minta-minta malu, takut tidak diberi. "Akhirnya saya ke sawah dan minum air tebu selama tiga hari," kisah Anton. Ia lalu terkena disentri selama satu tahun, tapi tidak memberitahukan karena takut, dan tidak pernah berobat. Setelah ayahnya selesai sekolah, dan ditugaskan di Ambon, Anton ikut diboyong.
Cita-citanya ingin jadi anggota angkatan laut. "Karena pada saat SMA, ketika taruna Angkatan Laut datang ke Ambon, penampilan mereka gagah," kata Anton. Lulus tes Akademi Angkatan Bersenjata, 1976, ia belum tahu jurusannya. Ketika naik dari tingkat satu ke tingkat dua, ternyata ia dijuruskan ke Akademi Kepolisian. Meski orangtua dan ia sendiri kecewa, kata Anton, "Akhirnya saya terima dan bersyukur."
Dua puluh tahun berkarir di kepolisian, sejak lulus Akademi Kepolisian 1980, kini Brigjen Anton menjabat Kapolda Kalsel. Sebelumnya, ia menduduki kursi Wakadiv Humas Mabes Polri. Ia juga pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya.
Jabatannya yang sering bersentuhan dengan wartawan membuatnya dikenal sebagai orang yang low profile. "Jabatan ini ada manfaatnya. Saya bisa menyelami, mempelajari karakter setiap orang, terutama wartawan. Dengan menghadapi banyak orang, saya mendapat bekal, sehingga dalam melakukan komunikasi tidak canggung lagi," ujar Anton.
Sehari-harinya, ia selalu terbiasa bangun subuh untuk salat, dan sampai di kantor sekitar pukul 06.00. Film kegemarannya James Bond. Hobinya main musik dan bernyanyi karena pengaruh masa remajanya di Ambon, yang banyak orang di sana suka menyanyi. Setelah pensiun nanti, dia ingin lebih berbakti kepada Tuhan.
"Jadikanlah kegiatanmu sehari-hari untuk amal bakti kepada Tuhan." Itu moto hidupnya. Dalam hal mendidik anak, sejak usia tiga tahun anak-anaknya sudah ditanamankan pendidikan agama. adi/web

Jumat, 16 Mei 2008

EN Dan Wid Ditahan
MY Masih Sakit, Cip Buron
BANJARMASIN - Meski terlihat sulit berjalan akibat efek serangan stroke, namun EN tegar berjalan menuju bus tahanan DA 979 AD yang sudah standby di halaman Kejati Kalsel, Kamis (15/5) sekitar pukul 15.00 Wita.
Sepanjang jalan dari ruang Aspidsus Abdul Muni SH MH usai penandatangan berita acara penahan, EN yang masih mengenakan pakaian dinas Pemko Banjarmasin, dikelilingi sejumah jaksa, tetap tersenyum ke arah pers yang sibuk mengabadikan momen tersebut.
"Biasa-biasa saja. Keluarga saya mungkin juga sudah tahu kalau saya akan ditahan," ketika ditanya bagaimana perasaannya menghadapi kenyataan penahanan oleh Kejati Kalsel.
Apakah penahanan ini adil menurut Anda? "Adil-adil saja. Cuma kita juga masih mempunyai upaya lain. Mengenai bagaimana upaya selanjutnya, kita serahkan kepada kuasa hukum," ucap mantan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) dengan nada yang tak begitu fasih, beberapa saat sebelum masuk ke bus tahanan.
Berbeda, di belakangnya, tersangka lainnya yang juga turut ditahan, Wid justru terlihat tegang. Pria yang didampingi kuasa hukumnya, Abdul Halim Shahab SH ini bahkan tak mau berkomentar dan memilih diam, meski ditanyai wartawan.
Direktur PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ini kelihatan juga sibuk menelepon. Ia lebih banyak salah tingkah menghadapi kilatan lampu yang ditembakkan wartawan foto.
Abdul Halim mengatakan, masalah penahanan atau tidak ditahan merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia hukum. "Menurut saya, penahanan ini biasa saja, karena sudah biasa dalam dunia hukum. Kita menghormati langkah yang diambil kejaksaan. Namun, kita pun juga mempunyai hak untuk melakukan upaya lain," tukasnya. Namun, tak dijelaskan langkah apa yang akan dilakukannya.
Beberapa saat setelah EN dan Wid berada dalam sel bus tahanan, dikawal sejumlah jaksa, bus itupun meluncur meninggalkan halaman Kejati Kalsel menuju Lapas Teluk Dalam untuk menjalani masa tahanan paling tidak selama 20 hari ke depan.
Wakajati Kalsel D Sianturi SH MH kepada wartawan mengatakan, penahanan terhadap EN dan Wid setelah pihaknya menganggap sudah cukup bukti keterlibatan keduanya dalam kasus korupsi SA.
"Penahanan ini sudah sesuai dengan pasal 21 KUHAP, karena sudah cukup bukti dan ancaman hukumannya di atas lima tahun. Selain itu, penahanan ini sebagai antisipasi kalau-kalau keduanya melarikan diri, menghilangkan bukti-bukti, mengulang perbuatan yang sama. Dan yang lebih penting supaya tidak mempengaruhi saksi-saksi," bebernya.
Ditambahkan, mengenai tersangka lainnya, MY (mantan Walikota Banjarmasin), seyogyianya juga akan dilakukan penahanan juga dengan alasan yang serupa. "Hanya saja, beberapa waktu lalu ada surat dari dokter yang menyatakan MY sedang sakit dan dirawatinapkan di RSU Ulin ruang Aster," tukasnya.
Meski demikian, jika MY sudah dianggap sembuh oleh dokter dan memungkinkan menjalani penahanan, maka Kejati Kalsel pun akan segera melakukan upaya penahanan terhadap tersangka.
"Saat ini, kita mengirimkan dokter juga untuk mengecek kebenaran apakah yang bersangkutan benar-benar sakit ataukah tidak," katanya.
Disinggung tersangka lainnya, Cip (mantan Direktur Operasional PT GJW) yang sampai saat ini belum juga menjalani pemeriksaan, Sianturi mengatakan bahwa pihaknya tetap berupaya melacak keberadaannya.
"Kita akan terus melacak keberadaannya. Kita sudah mengirimkan surat panggilan hingga empat kali ke alamat yang diperkirakan ditempati Cip, namun belum juga ditanggapi. Nanti, kalau sudah ditemukan kita akan jemput," katanya.
Ia membeberkan bahwa nilai kerugian yang disebabkan korupsi SA mencapai Rp31 milyar akibat penggelembungan jumlah kios dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan. Perinciannya, terdiri kelebihan kios Rp16,6 milyar dan kewajiban lain Rp6,6 milyar serta kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 milyar dan lain-lain. adi

Kamis, 15 Mei 2008

Karyawan Karaoke Barito Simpan Ineks

BANJARMASIN - Sudah lama menjadi incaran petugas Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel, seorang karyawan karaoke Barito Fantasy, Hel (28) dan rekannya, Irul (25) kedapatan menyimpan 139 butir ineks di sebuah rumah Jl Kompleks Mandiri Blok F RT 68 Banjarmasin Utara, Rabu (14/4) sekitar pukul 18.00 Wita.
Hel mengaku bahwa ia hanya menyimpankan titipan ineks milik Ancah yang kini sedang berada dalam sel. "Saya menyimpankan dan menjualkan saja milik Ancah, karena saya punya utang dengan dia. Keuntungannya saya titipkan sama ibunya," akunya.
Sebelum kejadian penggeledahan, dirinya menitipkan 140 butir ineks yang satu diantaranya hancur kepada Irul, teman semasa SMA di Kandangan, HSS.
"Saya minta tolong kepada Irul untuk mengamankan barang itu di kediamannya. Per butir biasanya saja jual seharga Rp110-120 ribu," bebernya.
Irul mengatakan, dirinya hanya sekedar membantu menyimpankan barang yang dititipkan Hel. "Dia teman sekolah. Namun, saya tidak tahu berapa jumlah ineks yang dititipkannya itu," katanya.
Meski demikian, menurut Kasat II Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP Dwi Tjahyono didampingi AKP Yanto dan AKP Aswat Tarigan, keduanya tetap dikenakan pasal 71 (persekongkolan) jo pasal 59 ayat (1) huruf (c) dan (e) UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Siang kemarin, Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel juga berhasil mengamankan dua pemuda, Leman, warga Kuin Selatan dan Alus, warga Kampung Gedang yang kedapatan membawa shabu sebanyak satu paket seberat 0,32 gram di Gg Metro Kampung Gedang.
"Mulanya, kedua orang ini naik sepeda motor dan melintas di depan petugas kita yang sedang patroli. Rupanya tanpa sengaja, sebuah benda mencurigakan jatuh dari celana satu tersangka. Petugas kita yang curiga lalu mendekati keduanya. Ternyata benda itu shabu, keduanya lalu diamankan," beber Dwi.
Dari pengakuan keduanya, mereka hanya ingin memakai sendiri shabu itu dan bukan sebagai pengedar. Benda haram itu diakui tersangka didapat dari Didi Black. adi
Penjahit Jl Gerilya Kesandung Shabu
BANJARMASIN - Entah akibat hasil usaha menjahit pakaian kurang atau bagaimana, Dayat (27) justru kedapatan menyimpan shabu shabu di kediamannya, Jl Gerilya Kompleks Tatah Banua Kelurahan Tanjung Pagar Banjarmasin Selatan, Rabu (14/5) sekitar pukul 08.30 Wita.
Penangkapan bermula ketika kediaman Dayat yang sudah menjadi target operasi (TO) digrebek. Dalam pencarian, petugas sempat terkendala karena tersangka selalu berkilah tak menyimpan shabu.
Namun, berkat kejelian polisi anti narkoba itu, shabu yang dicurigai dimiliki Dayat berhasil ditemukan tergeletak di lantai rumah dekat balik pintu. Tampaknya, shabu sebanyak enam paket itu sengaja disembunyikan tersangka.
Tak hanya sekedar menyimpan, petugas dari Sat I Ditnarkoba Polda Kalsel menduga keras kalau Dayat adalah pengedar shabu, karena selain ditemukan enam paket shabu dengan berat kotor dua gram, ditemukan pula aluminium voil, bong dan plastik pembungkus shabu.
Tersangka lantas digelandang menuju Mako Ditnarkoba Kompleks Pamen Polda Kalsel untuk diperiksa secara verbal.
"Ia mengaku hanya sebagai pemakai. Namun, kita curiga kalau dia juga adalah pengedar. Informasi warga, dia memang suka mengedarkan shabu. Bahkan sudah lama ia kita jadikan TO," beber Kasat I Ditnarkoba Polda Kalsel, AKBP Made Wijana, kemarin.
Tersangka mengaku kalau barang haram itu ia peroleh dari seseorang berinisial Mul, asal Martapura Kabupaten Banjar. "Tersangka mengatakan kalau barang itu dikirim Mul setelah ditelepon tersangka. Tiap gram, tersangka mengeluarkan uang sebesar Rp1,4 juta," jelasnya.
Namun, anehnya ketika dicecar berapa nomor telepon orang yang menjadi asal barang, Dayat berlagak bodoh dan dengan santai mengatakan bahwa nomor itu sudah hilang.
Berkali-kali Dayat menyatakan kalau dirinya adalah pemakai bukan pengedar. Bahkan, pria berperawakan kurus yang berprofesi sebagai penjahit pakaian ini membeberkan bahwa ia sudah menjadi pecandu sejak tahun 2000 lalu.
"Kita tidak mudah begitu saja mempercayai pengakuan tersangka. Dugaan kita, ia juga sebagai pengedar yang sudah cukup lama bermain. Tersangka akan dijerat dengan pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara," tandasnya. adi
EN Penuhi Panggilan Meski Stroke

BANJARMASIN - Tak ingin permasalahan berlarut-larut, tersangka korupsi Sentra Antasari, EN tetap menghadiri agenda pemeriksaan oleh penyidik Kejati Kalsel, Rabu (14/5). Padahal, kondisinya baru saja keluar dari RSU Ulin Banjarmasin akibat terserang stroke.
Stroke kabarnya sempat menyerang otak kanan mantan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) ini, sehingga anggota tubuh sebelah kirinya tak begitu sempurna. Bibirnya pun agak kaku sehingga agak kesulitan berbicara.
Didampingi kuasa hukumnya, Masdari Tasmin SH MH, Rizal Fahri SH dan Yety Susi Susanti SH, EN diperiksa secara marathon mulai pukul 11.30 Wita hingga sore di ruang jaksa penyidik, Pranoto SH.
"Beliau memang telah mendapat surat panggilan akhir pekan tadi. Ia memenuhi panggilan karena ingin pemeriksaan bisa segera selesai, sehingga tidak terlalu membebani pikirannya," jelas pengacara seniornya.
Ia menambahkan, sebenarnya kondisi kesehatan kliennya belum terlalu pulih setelah terserang stroke di otak sebelah kanan. EN bahkan sempat dirawat lima hari di RSU Ulin Banjarmasin.
"Gerakan anggota badan sebelah kirinya tidak begitu sempurna. Bahkan beliau agak kesulitan untuk berbicara. Begitu juga memori ingatan beliau kadang-kadang mudah lupa, sehingga mesti sabar untuk membantunya mengingat kembali," tuturnya.
Diterangkan, berdasar surat keterangan dokter yang menangani EN, dr Zainuddin, spesialis syaraf, EN masih mungkin untuk menjalani pemeriksaan penyidik, meskipun maksimal hanya tiga jam. "Lebih dari itu, justru bisa membahayakan kesehatannya," tukasnya.
Pengacara yang baru saja mempereoleh gelar Doktor ini juga mengaku heran kenapa kliennya bisa dijadikann tersangka, mengingat kasus yang terjadi sebenarnya kasus perdata, antara Pemko Banjarmasin dengan PT Giri Jaladhi Wana.
"SA sebenarnya lahir dari kerja sama perdata antara kedua belah pihak. Sehingga kalau GJW dianggap menyalahi perjanjian maka hal itu termasuk wan prestasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata," bebernya.
P3SA yang dipimpin kliennya sebenarnya mendapat tugas dari Walikota Sofyan Arfan (almarhum) untuk mempercepat perpindahan pedagang agar pemnbangunan SA oleh GJW bisa digeber dan tepat waktu. Selain itu, tugas utama lainnya adalah mensosialisasikan rencana pembangunan SA. "Tidak ada kewenangan bagi tim itu untuk menjual kios-kios," cetusnya.
Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH didampingi jaksa penyidik Sandy Rosady SH mengatakan, pada saat dimulainya pemeriksaan, memang EN belum pulih betul dari sakitnya. "Namun, tersangka mau memberikan keterangan," bebernya. Bahkan, pemeriksaan rencananya tidak hanya tiga jam, mengingat banyaknya pertanyaan yang diajukan penyidik.
Dari keterangan para saksi, EN diduga kuat menerima uang dari hasil penjualan kios-kios yang melebihi ketentuan perjanjian. "Cuma, ke mana saja pendistribusian uang itu masih terus disidik. Termasuk harta-harta tersangka yang diduga hasil korupsi," katanya.
Persepsi Masdari yang menyatakan bahwa kasus itu bukan pidana korupsi, melainkan perdata biasa, menurut Johan tidak sepenuhnya benar. "Karena penyidik punya bukti juga bahwa akibat kelebihan kios tersebut, Pemko Banjarmasin dan negara dirugikan akibat potensi pemasukan tidak diterima," ucapnya.
Hari ini, EN dan tersangka lainnya, Wid dijadwal akan menjalani pemeriksaan kembali. Akibat penggelembungan jumlah kios dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan negara diduga merugi mencapai Rp28 miliar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 milyar dan kewajiban lain Rp6,6 milyar serta kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 milyar. adi

Rabu, 14 Mei 2008

Hari Ini Sertijab Kapolda Kalsel
BANJARMASIN – Hari ini, Rabu (14/5), dilakukan serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Kalsel dari Brigjen Halba R Nugroho kepada Brigjen Anton Bahrul Alam di Mabes Polri. Sebelumnya, dilakukan pelantikan oleh Kapolri Jendral Sutanto.
Sesuai jadwal sertijab yang diinformasikan Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo melalui Wakabid-nya Kompol Abdullah, acara sertijab dilaksanakan di Rupatama Mabes Polri sekitar pukul 08.00 WIB atau 09.00 Wita.
Halba sendiri sekitar pukul 10.00 Wita kemarin, sudah bertolak ke Jakarta. Sebelum berangkat, diadakan acara taklimat awal yang dilakukan Itwasum Mabes Polri yang dihadiri seluruh pejabat utama Mapolda Kalsel, seluruh kapolres dan pejabat penting lainnya di Rupatama Mapolda Kalsel.
Selepas sertijab itu, kedua pejabat, baik Halba dan Anton akan sama-sama bertolak dari Jakarta menuju Banjarmasin. Kedua pejabat akan tiba di Bandara Syamsuddin Noor, Kamis (15/5) besok sekitar pukul 10.00 Wita.
Sebagaimana tradisi di Polri, pejabat baru, Anton akan disambut dengan acara khusus yang disebut penyambutan secara tradisi pejabat baru. "Rencananya, pejabat baru akan disambut dengan tarian selamat dating dari suku Dayak Warukin," ujarnya.
Selain itu, dijadwal sekitar pukul 14.00 Wita hari itu juga, dilakukan serah terima Ibu Asuh Polwan Kalsel dari Ny Hartati Halba kepada Ny Anton Bahrul Alam yang diperkirakan berlangsung di ruang tamu VIP bandara.
Rombongan kemudian bersama-sama menuju Banjarmasin. Sekitar pukul 16.00 Wita, digelar rapat paripurna Bhayangkari di Rupatama Mapolda Kalsel yang berisi paparan hasil tugas selama mengemban Ketua Bhayangkari Kalsel oleh Ny Hartati Halba. Acara itu sekaligus mengukuhkan Ny Anton Bahrul Alam sebagai Ketua Bhayangkari Kalsel yang baru.
Dikatakan Abdullah, kegiatan masih berlangsung pada Jumat (16/5) mulai pukul 08.00 Wita yang mana merupakan acara puncak, yakni upacara serah terima Pataka dan parade perpisahan. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi penyambutan untuk pejabat Kapolda Kalsel yang baru di halaman dalam Mapolda Kalsel.
"Malam Sabtu-nya, sekitar pukul 20.00 Wita, diadakan acara pisah sambut dan ramah tamah bagi kedua pejabat di Mahligai Pancasila. Acara itu akan dihadiri pula oleh Gubernur Kalsel, unsur Muspida Kalsel, para pejabat teras dan undangan lainnya," ungkapnya.
Pada Sabtu (17/5) di Rupata Mapolda Kalsel dilakukan acara taklimat akhir yang akan dipimpin oleh Irwasda Polda Kalsel Kombes D Krishermanto. Barulah pada Minggu (18/5), digelar acara pengantaran pejabat lama Halba dari Banjarmasin menuju Jakarta untuk menduduki pos barunya sebagai Ses NCB Mabes Polri yang berkantor di lantai 11 Gedung Mabes Polri Jakarta. adi
Tindak Tegas Pemain Harga Gas LPJ
BANJARMASIN – Keresahan warga tak hanya terjadi akibat kelangkaan solar, bensin dan minyak tanah. Belakangan, warga pengguna kompor gas juga ikut resah menyusul melambungnya harga gas alam cair atau LPJ.
Padahal, tidak ada pengumuman resmi dari Pemerintah RI terkait kenaikan harga BBM termasuk gas alam cair yang sangat vital bagi masyarakat luas itu. Ada sinyalemen, kondisi kelangkaan dimanfaatkan oleh segelintir oknum pengusaha untuk menarik keuntungan yang berlipat ganda.
Kondisi yang memprihatinkan itu membuat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLPKI) Banjarmasin mendesak supaya Polda Kalsel bersama Diperindag Kalsel bertindak tegas untuk menindak keras pelaku pemain harga sekaligus membekukan izin usahanya.
"Polda Kalsel mesti menindak tegas pemain harga gas LPJ, baik itu distributornya, dealer maupun pengecernya. Sebab, apa yang dilakukan oknum pengusaha itu sudah melanggar hokum, karena menaikkan harga tanpa restu dari pemerintah maupun ada dasar hukumnya," ujar Ketua YLPKI Banjarmasin, Fauzan Ramon SH, Selasa (13/5).
Ia berharap, polisi melakukan pengawasan intelijen, memantau dugaan penimbunan dan tindakan yang perlu bagi pemain harga ini. Menurutnya, polisi tidak perlu menunggu laporan masyarakat, mengingat lembaganya sudah merekomendasikan bagi penegak hokum untuk menindak siapa pun yang merugikan konsumen, sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mulai pasal 8 hingga 17.
"Masyarakat sangat berharap polisi bias proaktif melakukan penyelidikan atau penindakan terhadap oknum pengusaha yang disinyalir sengaja mempermainkan harga secara illegal, sehingga merugikan masyarakat banyak," tandas pengacara yang juga Ketua Partai Hanura Kalsel ini.
Selain itu, Diperindag Kalsel juga diharap tidak berdiam diri saja melihat kenyataan di mana-mana terjadi kenaikan harga BBM maupun gas LPJ di luar kewajaran tersebut. "Lembaga ini kan memiliki kewenangan tinggi untuk mencabut izin usaha pengusaha atau perusahaan yang terbukti tidak mematuhi kaidah harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Jangan berdiam saja, karena ini menyangkut stabilitas ekonomi yang bisa berpotensi memunculkan kerawanan social dan konflik vertical," katanya.
Menurut Dirut Arya Taxi ini, Diperindag tidak perlu ragu bertindak tegas, karena masih banyak orang lain yang mau berkecimpung di bidang usaha penyaluran BBM maupun gas LPJ secara jujur dan berjiwa social.
Ia mengaku salut dengan semangat mahasiswa (walaupun sedikit) yang menentang rencana kenaikan BBM maupun gas LPJ. "Mereka bersusah payah hanya demi membela kepentingan masyarakat luas. Kita patut hargai mereka. Suara mahasiswa jangan pernah diremehkan. Karena pemerintahan besar kerap jatuh justru oleh mahasiswa," ingatnya. adi
Truk Batu Bara Mestinya 'Minum' Solar Industri

BANJARMASIN - Kelangkaan solar dan mitan di daerah ini tak bisa dipungkiri terjadi seiring dengan berkembangpesatnya dunia pertambangan. Contoh kecil, ribuan angkutan batu bara yang sebagian sering berseliweran di jalan umum ternyata juga bergantung dengan solar bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahanbaka Umum (SPBU).
Padahal, keberadaan truk-truk tersebut jelas-jelas mengusung kepentingan usaha industri pertambangan. Namun, dengan dalih Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 2006, truk-truk yang juga kerap mencelakai pengguna jalan lain itu, justru bisa 'minum' solar bersubsidi.
Akibatnya bisa dipastikan kalau solar bersubsidi yang seyogyianya bisa dinikmati warga umum, kaum nelayan dan angkutan non industri menjadi ikut susah karena kesulitan memperoleh solar yang semestinya menjadi haknya itu.
Senin (12/5), politisi di Komisi III Bidang Hukum DPR RI, Sahrin Hamid mengatakan, jika suatu kendaraan seperti truk dipakai untuk kepentingan industri pertambangan, termasuk mengangkut batu bara, maka truk tersebut sudah termasuk alat industri dan mesti memakai solar industri.
"Jika truk batu bara boleh juga mengkonsumsi solar bersubsidi, maka tidak mengherankan kalau solar menjadi langka, sehingga kendaraan umum menjadi kesulitan memperoleh solar," tukas politisi PAN ini.
Menurut pria yang baru berusia 33 tahun ini, tak semestinya pemerintah daerah setempat mendiamkan saja masalah tersebut. Kalau dibiarkan justru rawan memnculkan krisis energi, ekonomi bahkan konflik sosial.
"Saya boleh mengatakan kalau pemerintah setempat sudah kehilangan peran membela kepentingan masyarakat luas, yang mestinya lebih diprioritaskan. Jangan sampai masyarakat umum dikalahkan hanya demi kepentingan industri pertambangan," bebernya.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Brigjen Halba Nugroho mengakui kalau pihaknya sempat menindak truk batu bara yang kedapatan mengisi solar bersubsidi. Belakangan dengan terbitnya surat edaran dari Pertamina bahwa truk-truk itu boleh mengambil sola di SPBU, maka polisi pun mundur teratur.
"Itu ada surat edaran dari Pertamina yang menyatakan truk batu bara boleh mengisi solar di SPBU. Kalau begini, polisi harus bagaimana. Coba tanyakan ke Pertamina. Tadinya, truk itu kita tindak. Namun, karena surat edaran itu, ya polisi berhenti melarang," ujarnya dengan nada tanya.
Meski demikian, lanjutnya, polisi masih berupaya keras menhentikan penyimpangan solar dengan memperketat pengawasan di tiap SPBU. "Anggota disebarkan di tiap SPBU untuk mengawasi sehingga tidak ada praktik penyimpangan. Jika ada penyimpangan, pelaku, baik itu pelangsir, operator, pengawas atau pemilik SPBU akan kita tindak dengan tegas," janjinya.
Penyimpangan sangat terbuka, karena solar industri harganya jauh lebih mahal, yakni Rp10.500/liter ketimbang sola bersubsidi yang hanya Rp4.300/liter.
Pihak Pertamina sendiri terkesan menggampangkan soal kelangkaan solar yang salah satu penyebabnya adalah truk-truk batu bara 'peminum' solar bersubsidi.
Humas Pertamina Kalsel, Bambang Irianto mengatakan, pihaknya tak bisa membatasi truk-truk batu bara mengisi solar di SPBU karena hal itu masih dibenarkan PP No 9 Tahun 2006. Truk dengan plat kuning dan hitam dianggap masih kendaraan umum. Meskipun truk itu mengangkut hasil industri pertambangan? "Edaran Pertamina sudah sesuai PP No 9 Tahun 2006 itu," kilahnya.
Disinggung pendapat Sahrin, Bambang mengatakan bahwa pendapat itu harus diakui terlebih dahulu secara bulat oleh lembaga negara. Kemudian, ketentuan bahwa truk batu bara tak boleh mengisi solar bersubdidi, dimuat dalam peraturan perundangan, sehingga Pertamina dan polisi bisa mengambil langkah. "Kalau ada dasar hukumnya, kita bisa mengambl tindakan," ungkapnya lagi.
Dari pengamatan, di tiap SPBU, berjam-jam sepanjang hari, antrian kendaraan justru dipenuhi oleh truk-truk pengangkut batu bara. Malah, kerap didapati truk besar jenis dumptruck juga ikut antri. Padahal, truk gede itu berlogo perusahaan industri tambang. adi
EN Dipastikan Hadiri Pemeriksaan

BANJARMASIN - Salah satu tersangka korupsi Sentra Antasari (SA), EN telah dipanggil secara resmi akhir pekan tadi. Yang bersangkutan dipastikan akan menghadiri agenda pemeriksaan penyidik Kejati Kalsel, dalam minggu ini juga.
Selain mempersiapkan belasan pertanyaan untuk EN, penyidik juga melakukan ekspos perkembangan penyidikan dipimpin Kajati Kalsel Zulkarnaen SH MH di aula Adhyaksa Kejati Kalsel, Senin (12/5).
"Kita sudah melayangkan surat pemanggilan tersangka EN, pada Jumat (9/5) tadi ke kediamannya di kawasan Rawasari Banjarmasin. Jadwalnya dalam pekan ini juga. Kami mendapat konfirmasi bahwa yang bersangkutan bersedia hadir," ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH didampingi jaksa penyidik Sandy Rosady SH.
Hal ini menandakan bahwa pemeriksaan terhadap belasan saksi ntuk tersangka mantan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) itu sudah hampir rampung.
"Boleh dikata, pemeriksaan untuk saksi-saksi sudah hampir rampung, tinggal menyempurnakan berkas-berkas pemeriksaan saja lagi," tukasnya.
Ditambahkan, penyidik untuk tersangka EN juga sudah melakukan pengumpulan keterangan dari ahli di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarmasin.
Keterangan dari para ahli, lanjutnya, sangat penting untuk melengkapi berkas pemeriksaan dan bukti-bukti tentang dugaan adanya lahan milik pejabat tertentu yang diduga sebagai hasil ilegal.
Kemarin juga dilakukan ekspos menghadirkan tiga tim penyidik kasus SA. Dikatakan, masih ada sedikit kekurangan yang mesti disempurnakan untuk berkas tersangka Cip dan Wid, petinggi PT Giri Jaladhi Wana (GJW).
"Adapun untuk berkas tersangka MY (mantan Walikota Banjarmasin) sudah lengkap. Ekspos itu dilakukan untuk menyamakan persepsi antar tim penyidik dan merumuskan langkah-langkah untuk menyempurnakan berkas dan memperkuat bukti-bukti," tandasnya.
Akibat penggelembungan jumlah kios dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan negara diduga merugi mencapai Rp28 miliar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 milyar dan kewajiban lain Rp6,6 milyar serta kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 milyar.
Korupsi DAK
Sementara itu, tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) rehab SD se-Banjarmasin 2007, IZ dan AM, masing-masing Kadisdik Banjarmasin dan Kasubdin Prasarana Disdik Banjarmasin akan menjalani persidangan perdana, 22 Mei ini.
"Ya, pihak kita sudah mendapat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin bahwa jadwal persidangan kasus korupsi senilai Rp390 juta akan dilangsungkan 22 Mei mendatang," bebernya. Jaksa Penuntut Umum akan dikoordinir jaksa senior, Bambang Tri Sajoko SH dan Pranoto SH.
Satu kuasa hukum IZ dan AM, Riduansyah SH dikonfirmasi membenarkan bahwa kliennya akan disidangkan pada 22 Mei ini. "Kedua klien kami akan disidangkan di hari itu. Sidang saya perkirakan bersamaan, cuma di ruang sidang berbeda," akunya. adi
KPK Masuk Ke Polda

BANJARMASIN - Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus digelontorkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu bentuk pencegahan adalah dengan mensosialisasikan dan penyadaran kepatuhan bagi pejabat penyelenggara negara untuk menginformasikan secara benar harta kekayaannya.
Serupa dengan kegiatan di instansi lainnya, dua personil dari KPK memasuki Mapolda Kalsel sekaligus memberikan penyuluhan tentang bagaimana teknis melaporkan harta kekayaan para pejabat fungsional kepolisian di daerah ini.
Kegiatan yang diberi nama Sosialisasi Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara di aula Bhayangkara Mapolda Kalsel, Senin (12/5) mulai pukul 08.00 hingga 11.00 Wita.
Sebanyak 434 peserta hadir mendengarkan pemaparan Rika Krisdianawati dan Ardi Aulia yang sehari-harinya pejabat di Direktorat Lembaga Hukum dan Kekayaan Penyelenggara Negara (Dit LHKPN) KPK Jakarta. Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho dan Wakapolda Kalsel Kombes Damianus Jackie hadir dalam kesempatan tersebut.
Selain itu, seluruh pejabat utama Polda Kalsel, para kapolres, kapolsek, para kasatreskrim, kasatintel, kasatlantas, kasatsamapta, penyidik hingga bendaharawan dan bendaharawati di seluruh kesatuan mulai yang tertinggi hingga terendah, juga menjadi peserta sosialisasi itu.
Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo didampingi Kabag Dalpers Biropers Polda Kalsel AKBP Riduan Arief mengatakan, penyuluhan dari pejabat KPK tersebut sebagai bagian untuk membentuk pejabat kepolisian yang bersih dari korupsi.
"Diberikan penjelasan tentang bagaimana teknis mengisi formlir daftar kekayaan pribadi pejabat kepolisian, termasuk para penyidik dan bendahara tiap kesatuan," jelasnya.
Polda Kalsel sejak dipimpin Brigjen Halba gencar mengkampanyekan misi dengan motto Mari Berubah, dengan maksud membentuk polisi yang transparan, akuntabel, dicintai masyarakat dan bebas KKN. adi

Senin, 12 Mei 2008

Kades Tanjung Dewa Bantah Mark-up Raskin

BANJARMASIN - Kades Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Tala, Ny Normaliana membantah kalau dirinya mengambil keuntungan pribadi dari hasil penjualan beras untuk keluarga miskin (raskin) di desanya.
Menurutnya, kelebihan hasil penjualan justru dipakai lagi untuk kegiatan di desa, membantu masjid dan mushalla termasuk bagi warga yang sangat memerlukan.
"Kenapa saya tak membagi beras sebanyak 15 kilogram tiap kepala keluarga (KK), karena warga miskin yang tercatat sudah lebih banyak ketimbang data tahun sebelumnya. Dulu dari kades sebelumnya ada 270 KK, sedangkan sekarang tercatat 480 KK bahkan lebih. Maksud saya agar semua warga miskin bisa memperoleh raskin itu secara merata," ujarnya, Sabtu (10/5).
Di bulan Maret, lanjutnya, desanya menerima 2,850 ton beras. pernah dibagikan tujuh liter dengan harga Rp10 ribu. Asumsinya, 29 ribu untuk tiap blek (satu blek=16 kilogram). "Namun, justru kami mengalami kerugian mencapai Rp310 ribu," ucapnya.
Meski beras diperoleh Rp1.600/kilogram, namun harga yang ditetapkan tersebut ternyata tak menutupi biaya angkut, sewa truk dan tenaga penimbang beras. Ongkos satu truk mencapai Rp70 ribu, sementara upah untuk enam tenaga penimbang, Rp25 ribu tiap orang.
Di bulan April, diubah lagi kebijakan dengan membagi enam liter beras dengan harga Rp10 ribu. Tiap blek dihargai Rp34 ribu. Saat itu diperoleh kelebihan Rp465 ribu.
"Jika merunut sejak Januari saya memimpin, ada kelebihan hasil penjualan sekitar Rp2 juta. Namun, uang itu tidak saya gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan digunakan untuk menyumbang masjid Rp200 ribu, beli enam sak semen Rp335 ribu, acara maulid Rp200 ribu, membantu lima mushalla masing-masing Rp50 ribu. Tak hanya itu, setiap kegiatan warga, acara pernikahan, warga sakit dan warga tak mampu juga dibantu dari dana tersebut," ungkapnya.
Meski demikian, kades wanita ini mengaku tak mandata secara verbal pengeluaran maupun pemasukan desa, mengingat ketiadaan tenaga bendahara. Menurutnya, setiap kebijakan selalu melibatkan BPD Tanjung Dewa. Hanya saja, lanjutnya, Ketua BPD Tanjung Dewa, Abdul Majid memang kurang aktif.
Sebelumnya, menurut Abdul Majid, masyarakat miskin di Desa Tanjung Dewa mengeluh, menyusul harga beras untuk keluarga miskin (raskin) yang sampai kepada mereka diduga di-mark-up.
"Kami sangat khawatir kalau-kalau terjadi kejadian anarkis, bilama pihak berwenang tidak segera mengusut kasus ini," ujarnya.
"Waktu kepala desa sebelumnya, kami hanya membeli Rp1.100/liter. Namun, kepala desa yang baru justru menetapkan harga Rp2.000/liter. Jadi, kalau tiap KK memperoleh lima liter, mesti merogoh uang sebesar Rp10.000. Nilai itu tentu saja berat bagi warga miskin," keluhnya.
Berdasarkan investagi mereka ke pihak Dolog Tala, untuk jatah sebulan ada 2,580 ton dan dibeli sebesar Rp1.600/kg, sehingga modal pembelian Rp4.128.000. Namun, sekilogram beras sebenarnya sama dengan 1,25 liter. Sehingga, lanjutnya, jika beras 2,580 ton atau setara 3.225 liter itu dijual Rp2.000/liter akan diperoleh data Rp6.450.000.
"Dari situ ada selisih keuntungan yang sangat besar mencapai Rp2.322.000. Oknum mengambil keuntungan yang cukup besar sehingga membebani warga yang sudah miskin," ungkapnya. adi
Drive Thru Diresmikan
Sistem Baru Cegah Calo

BANJARMASIN - Satu lagi inovasi sistem dari Ditlantas Polda Kalsel untuk memberikan pelayanan prima bagi wajib pajak kendaraan roda empat, yakni Drive Thru. Operasional perdananya diresmikan Kapolda Kalsel Brigjen Drs H Halba R Nugroho MM, Sabtu (10/5).
Istilah Drive Thru berarti menyelesaikan suatu urusan meski tetap berada dalam mobil. Sistem ini melayani pembayaran pajak STNK dan perpanjangan STNK secara transparan, mudah, cepat dan bebas calo.
Bahkan, pihak Polda Kalsel berani menargetkan pelayanan untuk satu mobil hanya memerlukan waktu tujuh menit. Bahkan, kala ujicoba perdana, mobil pertama dengan DA 8888 AQ, mampu menyelesaikan urusannya hanya dalam waktu tiga menit.
Dalam pengujian itu, untuk mobil kedua waktu turun lagi menjadi empat setengah menit, mobil ketiga enam menit dan mobil keempat enam setengah menit. Meski demikian, seluruh mobil meninggalkan loket kedua atau terakhir masih kurang dariu tujuh menit.
Kapolda mengatakan, sangat berbangga dengan keberhasilan Ditlantas Polda Kalsel bekerja sama dengan Samsat Banjarmasin dan Dispenda Kalsel mengembangan sistem baru bebas calo itu.
Menurutnya, warga yang sudah sadar pajak mestinya bisa dilayani lebih baik dan mudah. "Drive Thru ternyata bisa menjadi solusi bagi pembayar pajak STNK mobil untuk bisa langsung tanpa melalui calo yang selama ini menyebabkan biaya tinggi," ucapnya.
Selain itu, Halba berharap agar pelayanan prima pelayanan pajak STNK untuk mobil jenis sedan, pick-up, minibus, micromini, terkecuali truk bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Ia pun optimis, pada Agustus mendatang, pelayanan itu bisa memperoleh pengakuan dunia lewat ISO.
Sementara Gubernur Kalsel yang turut menyaksikan operasi perdana Drive Thru mengaku terkesan, karena baru pertama di luar Pulau Jawa.
Diakuinya, pelayanan dari Samsat masih belum sepenuhnya bersih dari calo. Namun, untuk meminimalisir calo, maka perlu diterapkan sistem baru seperti Drive Thru. "Kita juga bekerja sama untuk membentuk UPTD Samsat yang profesional di seluruh Kalsel di setiap kabupaten/kota. Sistem akan terus disempurnakan. Bagi pegawai yang melanggar hukum tetap diberi sanksi jika terbukti secara hukum," tegasnya.
Dijelaskan Dirlantas Polda Kalsel Kombes Son Ani, calon pembayar pajak STNK tinggal memasuki halaman Mapolda Kalsel dari Jl DI Pandjaitan dan mengantri di loket. Namun, sebelum mengantri, sebaiknya siapkan BPKB, STNK dan KTP asli, termasuk biaya pajak sebagaimana yang tertuang dalam lembaran pajak sebelumnya.
Di loket pertama, calon pembayar pajak tinggal menyerahkan persyaratan tadi untuk didaftarkan dan disahkan oleh petugas. Setelah selesai diidentifikasi dan disahkan, berkas lalu dipindahkan ke loket dua. Calon pembayar pajak yang naik mobilnya tinggal maju sedikit, untuk kemudian menyerahkan uang pembayaran sekaligus menerima bukti lembaran pajak yang baru bersama persyaratannya.
Pelayanan buka pada Senin hingga Kamis pukul 08.00-14.00 Wita, Jumat 08.00-11.00 Wita serta Sabtu 08.00-12.00 Wita. adi

Minggu, 11 Mei 2008

Pilkada HSS Dituding Penuh Kecurangan
KANDANGAN - Pilkada HSS yang baru saja berlangsung dituding kuasa

kandidat Ir H Arifin Noor MT-Drs H Anwar Hamidy, Zainal Abidin penuh

dengan kecurangan, sehingga hasil sementara suara pun ia anggap tidak

sah.
Menurut Zainal, Minggu (11/5), bentuk kecurangan, yakni

mengubah data-data dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4)

dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Caranya dengan mengurangi dan menambah

data-data untuk menguntungkan kepentingan salah satu calon nomor urut

tiga, yaitu DR HM Safi'i MSi-Ardiansyah SHut.
"Merubah data-data ini saya duga melibatkan orang-orang

tertentu dalam tubuh KPUD HSS," tandasnya.
Selain itu, banyak ditemui kartu pemilih tanda nama, kartu

pemilih fiktif, kartu pemilih ganda yang diduganya melibatkan

pemerintah daerah setempat, KPUD HSS dan rekanan pencetak kartu

tersebut.
"Ada semacam kesengajaan untuk tidak memasukkan warga yang

bersimpati terhadap calon kami ke dalam DPT. Dari investigasi kami, ada

30 ribuan warga HSS yang tidak masuk DPT sehingga kehilangan hak suara.

Padahal, mereka itu pada Pilkada Gubernur Kalsel 2005 lalu, masih masuk

dalam DPT," bebernya.
Menurutnya, hampir di seluruh TPS yang berjumlah 516 buah

ditemukan kartu pemilih ganda, kartu pemilih dengan nama kosong,

kemudian nama yang tidak ada dalam DPT. "Kami duga, pihak tertentu

sengaja membuat kartu fiktif agar bisa digunakan untuk memenangkan

calon nomor tiga. Kami memperkirakan ada puluhan ribu yang pemilihnya

fiktif atau bukan warga sebenarnya," tukasnya.

Zainal mengaku berani memastikan kalau perbuatan curang untuk

menggembosi suara kandidatnya itu dilakukan oleh aparatur desa dan

kecamatan tertentu, sejumlah petugas PPK, PPS dan petugas TPS, relawan

atau tim sukses nomor urut tiga.
Ia mencontohkan kasus di Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan,

di mana telah terjadi kekurangan kartu pemilih mencapai 500-an lembar.

Menurutnya, ada upaya pihak tertentu untuk menghilangkan hak pilih bagi

warga yang justru simpatisan kandidatnya.
Kejanggalan lain, tambahnya, adanya praktik bahwa orang cacat

mental justru sengaja diberi hak pilih dengan cara diwakili oleh orang

dekatnya. ini terjadi di Negara. Banyak pula ditemukan warga yang belum

cukup umur ternyata memberi hak pilih.
Ditambahkan Syahrani R, dalam masa tenang menjelang pencoblosan

28 April lalu, terjadi pula kecurangan berupa pelanggaran masa tenang.

"Di Kecamatan Telaga Langsat ada pejabat yang membagi-bagikan uang

untuk masjid dan sejumlah langgar dengan tujuan memenangkan calon nomor

urut tiga. Di Negara, dibagikan pula buku Yasin bergambar calon nomor

urut tiga plus uang masing-masing Rp5.000 bagi warga setempat. ini

jelas pelanggaran serius money politic," bebernya.
Tak hanya itu, lanjutnya, di masa tenang justru ada siaran

kampanye di televisi kabel yang isinya meminta dukungan untuk calon

nomor urut tiga.
Mantan Kades Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsat ini mengaku

menemukan kejanggalan adanya banyak kartu pemilih yang bertulis Desa

Bamban Utara Kecamatan Daha Barat. Padahal, desa itu masuk Kecamatan

Angkinang.
Data-data kejanggalan maupun kecurangan tersebut sudah

dilaporkan zainal ke Panwaslu HSS, kemarin. "Kami meminta supaya

pasangan nomor urut tiga didiskualifikasi, kemudian agar kinerja KPUD

HSS diperbaiki. Di samping itu, kami juga akan menggugat pihak-pihak

mana saja yang melanggar peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Langkah lain, ucap Zainal, adalah dengan menolak menyetujui

maupun menandatangani apapun hasil yang dikeluarkan KPUD HSS dalam

rapat plenonya nanti yang dijadwal berlangsung hari ini, Senin (12/5)

di Pendopo HSS.
"Karena kami menemukan bukti-bukti yang signifikan bahwa

terjadi pelanggaran pilkada dan kecurangan-kecurangan sehingga

merugikan kandidat kami, maka kami akan menolak menandatangani berita

acara rapat pleno nanti," tegasnya.adi

Sabtu, 10 Mei 2008

Napi Telan 5 Gram Shabu

BANJARMASIN - Ada-ada saja ulah Amat, seorang narapidana Lapas Teluk Dalam. Takut tertangkap tangan menyimpan shabu shabu, ia nekat menelan shabu yang diperkirakan seberat lima gram itu. Akibatnya, ia harus dilarikan ke RS Bhayangkara, Rabu (7/5) malam sekitar pukul 23.30 Wita.
Amat yang warga Kaltim ini rupanya sudah bosan hidup terkungkung dalam penjara. Padahal, shabu yang ditelan bisa saja membunuh nyawanya yang hanya selembar itu. Beruntung petugas dari Sat I Ditnarkoba Polda Kalsel dan Lapas Teluk Dalam segera melarikannya ke rumah sakit. Jika terlambat, bisa saja, ceritanya menjadi lain.
Dari informasi, siang itu aparat menerima informasi bahwa di sel yang ditempati Hardoni (terpidana kasus psikotropika) sering dilakukan praktik pesta shabu.
Petugas dipimpin Kasat I Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP I Made Wijana langsung bergerak. Setelah berkoordinasi degan petugas Lapas Teluk Dalam, penggrebekan pun dilakukan.
Mendadaknya aksi tersebut membuat penghuni sel kalang-kabut. Adalah Amat yang sempat terlihat meraih sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulutnya.
Petugas sempat berpaya mencegahnya, namun terlambat. Ama diminta untuk membuka mulutnya. Namun, Amat menolak dan malah mengunyah serta menelan sesuatu yang diduga keras shabu itu.
Petugas juga menemukan sejumlah bong yang diduga kuat digunakan penghuni sel untuk mengkonsumsi shabu shabu. Herdoni sendiri membantah memiliki shabu di dalam sel itu.
"Amat tadi sempat menelan sesuatu yang kami duga sebagai shabu seberat lima gram. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracuna, ia kami bawa ke RS Bhayangkara untuk ditangani," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Amat sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan, karena masih stabil setelah ditangani petugas medis.
Sopir pribadi
Sementara itu, Sekretaris Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalsel, Nurdiansyah mengklarifikasi soal Rudy, sopir yang turut diamankan petugas Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel dalam penggrebekan di kediaman Her, Jl Kramat Raya Gg Pandan Sari RT 11, Rabu (7/5).
"Rudy itu bukan sopir mobil operasional BNP, melainkan sopir mobil pribadi salah satu petinggi BNP. Pasalnya, sopir mobil operasional BNP hanya satu, yakni Syahruddin alias Gauk. Mudah-mudahan keterangan ini memperjelas masalah," unkapnya. adi
Perpisahan Kapolda Meriah

BANJARMASIN - Acara perpisahan terhadap Kapolda Kalsel Brigjen H Halba R Nugroho beserta istri yang diprakarsai Wakapolda Kombes Damianus Jackie bersama pejabat utama lainnya berlangsung hangat dan meriah di halaman dalam Mapolda Kalsel, Jumat (9/5) pagi.
Apalagi, acara sengaja dikemas apik dengan hiburan musik sampai penarikan hadiah doorprize yang menarik, menambah semangat peserta.
Sekitar pukul 07.00 Wita, acara dimulai dengan senam aerobik bersama seluruh anggota, karyawan, keluarga besar Bhayangkara termasuk para wartawan. Halba bersama Ny Hj Hartati Halba Nugroho berbaur dengan peserta juga dengan semangat mengikuti gerakan instruktur senam.
Selepas puas bersenam ria, rombongan melanjutkan jalan sehat dilepas Halba. Dipimpin perwira tinggi yang tak lama lagi menduduki kursi baru sebagai Ses NCB Interpol Mabes Polri itu, rombongan menyusuri Jl S Parman melewati Mahligai Pancasila, Masjid Sabilal Muhtadin dan berbelok di Jl Lambung Mangkurat untuk menuju Jl DI Pandjaitan, masuk lagi ke halaman Mapolda Kalsel.
Halba dalam sambutannya menyatakan sangat tersanjung dengan parkarsa dan apresiasi anggotanya yang menurutnya sangat luar biasa dan diluar dugaannya.
"Mudah-mudahan kebersamaan kita tidak hanya sampai disini saja. Silaturahmi dan kebersamaan ini jangan sampai putus, meski saya nanti bertugas ke Jakarta. Mampir saja ke lantai 11 gedung Mabes Polri yang baru," ujarnya seraya disambut tepuk tangan hadirin.
Ia juga mengaku respek terhadap wartawan, khususnya yang ngepos di Mapolda Kalsel. "Para wartawan juga banyak membantu tugas-tugas kepolisian, terutama mengekspos kegiatan polisi dengan program Polmas-nya. Saya salut dengan objektivitas pemberitaan wartawan yang tidak memihak. Aplus untuk para wartawan," ujarnya. Kali ini para wartawan pun bersorak gembira.
Wakapolda pun berharap agar Halba tetap mengingat para anakbuahnya di Kalsel. "Terus terang, kami sangat kehilangan sosok pemimpin yang berhasil membawa perubahan. Ingat-ingatlah kepada kami Pak. Hadirin, beliau sudah berjanji akan menyambut kita jika akan berkunjung ke lantai berapa tadi," tanya Damianus. Hadirin pun berseru, "Lantai 11 Mabes....."
Halba dan istri juga berkenan menyumbangkan suaranya menghibur hadirin. Tak ketinggalan seluruh pejabat utama dan kasatwil beserta istri melantunkan lagu sebagai ungkapan haru tanda kehilangan pemimpinnya.
Dalam penarikan doorprize yang ditingkahi komentar-komentar kocak MC Peter dan Kombes Wahyu Adi (Dirreskrim Polda Kalsel) itu, hadirin begitu antusias berharap hadiah utama dua motor dan hadiah menarik lainnya.
Hadiah utama dua laptop khusus untuk wartawan, masing-masing diraih Adi Permana dari SKH Mata Banua dan Hero Wongso Negoro dari Kantor Berita Antara. adi

Kamis, 08 Mei 2008

Bhayangkari Sokong Peningkatan SDM

BANJARMASIN - Marliana tampak terharu ketika anaknya, Edwar (kelas 2 SMP) menerima beasiswa yang diserahkan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kalsel Ny Hj Hartati Halba Nugroho di aula Bhayangkara Polda Kalsel, Rabu (7/5). Ia berharap, bantuan tersebut bisa berlanjut sampai anaknya itu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
"Saya berterima kasih terhadap Yayasan Kemala Bhayangkari yang terus peduli terhadap pendidikan anak saya," ucapnya.
Marliana wajar berharap karena tulang punggung keluarga, Bripka Edi Muji Setiawan (anggota Polsek Satui) sudah lama berpulang ke Rahmatullah dalam tugas pengamanan Pemilu 2004 lalu di Satui, Tanbu.
Dalam puncak petingatan HUT Yayasan Kemala Bhayangkari ke-28, disampaikan bantuan beasiswa, tali asih, cindera mata dan bantuan pendidikan, sebagai upaya turut menyokong peningkatan SDM anak bangsa.
Menurut Ny Hartati, yayasan mesti turut menyukseskan program pemerintah, baik itu peningkatan SDM anak bangsa maupun menghijaukan lingkungan sekitar yang saat ini memang memprihatinkan.
Selain Edwar, beasiswa juga diberikan kepada Fiera Ardayanti (SD) putri almarhum Usmansyah, anggota Polres HST, kemudian Ricky Sanusi (SMA) dan Dodi Syahbana (mahasiswa), keduanya putra almarhum Aiptu Syahril Yani, anggota Bidkum Polda Kalsel.
Selain itu, masih banyak bantuan tali asih untuk sejumlah anggota Bhayangkari, tenaga guru TK Kemala Bhayangkari berprestasi dan lain-lain. adi
Laporkan Ke Aparat Hukum

BANJARMASIN - Bagi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjar yang merasa dirugikan akibat sistem poin yang diterapkan panitia lelang untuk menentukan pemenang, supaya melaporkannya ke aparat penegak hukum.
"Saya menyarankan, jika Pemkab Banjar tahun ini tetap ngotot dalam pengadaan barang dan jasa seperti tahun-tahun sebelumnya, maka saya menyarankan rekanan yang merasa dirugikan supaya melakukan langkah hukum dan melaporkannya ke aparat penegak hukum atau menyampaikan aspirasi ke DPRD Banjar," ujar Gapuri Rahman, anggota DPRD Banjar, Rabu (7/5).
Menurutnya, hampir tiga tahun terakhir, sebagian pengadaan barang dan jasa, menimbulkan kontroversi karena menentukan pemenang lelang dengan sistem poin bukan mengacu pada penawaran terendah.
"Jika tidak mengacu pada penwaran terendah, melainkan menerapkan sistem poin, maka akan memunculkan indikasi dan berpotensi KKN serta merugikan keuangan daerah," tukasnya.
Dikatakan, penentuan pemenang dengan sistem tersebut justru menjadikan lelang tidak transparan dan objektif. Efek lain, akibat sistem poin justru pengusaha luar daerah yang kerap menjadi pemenang.
Hal itu, lanjutnya sangat berbalik dengan upaya memberikan kesempatan dan prioritas kepada pengusaha lokal. "Akibat pengusaha luar yang masuk, namun tidak mengenal karakteristik dan psikologis masyarakat setempat, maka banyak proyek yang ternyata tidak selesai pada waktunya," bebernya.
Kader PDIP ini menambahkan, contoh proyek yang lelangnya menggunakan sistem poin adalah proyek pembangunan balai benih kelembagaan tanaman pangan dan holtikultura Distan Banjar (2006), pengadaan rangka baja B-60 jembatan Sungai Martapura (2007), relokasi RSUD Ratu Zalekha dan lain-lain.
"Saya menyarankan kepada Pemkab Banjar untuk mencontoh Banjarbaru yang menggunakan sistem penawaran terendah, karena hal itu lebih objektif, transparan dan tidak berpotensi KKN," ucapnya lagi.
Dibanding sistem poin, tambahnya, hal itu rawan menimbulkan KKN, sebab banyak proyek di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan kolega petinggi Pemkab Banjar. adi
Sopir Mobil Petinggi BNP Diamankan

BANJARMASIN - Menjadi seorang sopir mobil pribadi seorang petinggi Badan Narkotik Provinsi (BNP) ternyata tak berpengaruh bagi Rudy (27) untuk tak berkenalan dengan narkoba. Ia diamankan menyusul kecurigaan petugas Sat II Ditnarkoba Polda Kalsel, terlibat dalam kasus narkoba, Rabu (7/5) sekitar pukul 11.00 Wita.
Dalam penggrebekan di rumah orangtua Her (25) Jl Kramat Raya Gg Pandan Sari RT 11 No 11, petugas yang dipimpin langsung Kasat I Ditnarkoba Polda Kalsel AKBP Dwi Tjahyono dan AKP Aswat Tarigan, mendapati Her, Rudy dan Ocha (23) di dalam kamar ketika hendak makan nasi bungkus bersama-sama.
Penggerebekan itu dilakukan setelah ada informasi warga bahwa Her kerap mengedarkan shabu. Benar saja, setelah dilakukan penggeledahan secara intensif, diperoleh barang bukti berupa empat paket shabu shabu.
Tiga paket seberat 0,67 gram ditemukan dalam lipatan dasi yang tergantung di dinding kamar, sementara satu paket lainnya ditemukan di dalam saku celana Her.
Memperoleh bukti-bukti, Her yang dijadikan tersangka langsung digelandang ke Mako Ditreskrim Polda di Kompleks Pamen Polda Jl Simpang Belitung Banjarmasin.
Rudy, warga Jl Pasar Lama RT 18 dan Ocha, warga Jl Kelayan B RT 2 yang ada di kamar saat penggrebekan turut diamankan, meski belum dijadikan tersangka. Petugas membawa ketiganya, menyusul kecurigaan kalau ketiganya diduga akan menggelar pesta shabu.
Begitu dilakukan tes urine terhadap air seni Rudy dan Ocha, ternyata keduanya positif mengandung methamphitamine. Meski demikian, Rudy dan Ocha sama-sama membantah telah mengkonsumsi shabu shabu.
Rudy tampak paling semangat membantah bahwa dirinya telah mengkonsumsi shabu. "Dulu saya memang pernah memakai ineks," ujar keponakan petinggi BNP Kalsel itu.
Namun, begitu Dwi menantangnya untuk segera melakukan tes darah, Rudy mendadak pucat. "Kalau dites darah, efek setelah dua tahun saja bakal tetap terdeteksi," ujarnya. Ia pun tampak gelisah di kantor penegak hukum itu.
Sementara Her mengaku terus terang kalau dirinya menjalani bisnis shabu karena terpaksa setelah tiga bulan terakhir tak memiliki pekerjaan. "Di Samarinda sempat menjadi tukang pernis meubel, namun berhenti. Dulu juga pernah jadi sopir taksi jurusan Hulu Sungai, namun bosnya berhenti," ucapnya pelan.
Ia mengatakan bahwa Rudy hanya kebetulan di rumahnya karena memang berpacaran dengan sepupunya. Sementara Ocha adalah teman Rudy. Ocha mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mengkonsumsi narkoba. "Saya hanya kebetulan diajak Rudy ke rumah Yono yang ternyata nama sebenarnya Her," ucapnya.
Sementara itu, petugas juga mengamankan Mad (41), warga Jl Ampera II RT 17 Kelurahan Basirih Banjarmasin Barat, Selasa (6/5) sekitar pukul 13.00 Wita. Ia kedapatan menyimpan satu paket shabu seberat 0,41 gram.
Kemarin, petugas sebenarnya melakukan penggeledahan di Jl 9 Oktober Gg Jamaah II RT 9. Petugas gagal menangkap Yun yang keburu kabur. Namun, petugas berhasil mengamankan shabu sebanyak tujuh paket di bawah tempat sampah. adi
Fai Ditahan Polda

BANJARMASIN - Fai, seorang tokoh dan ketua partai tertentu kembali merasakan dinginnya penjara. Ia yang sebelumnya dieksekusi kasus pencemaran nama baik Gubernur Sjachriel Darham pada 13 September 2007 lalu dan sudah bebas, kini tersandung kasus berbeda dan disel di Ditreskrim Polda Kalsel, sejak Selasa (6/5) malam.
Ia disinyalir menjadi tersangka penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan 378 KUHP. Penipuan dan penggelapan diduga muncul dari bisnis batu bara antara tersangka dengan seorang pengusaha asal Jakarta.
Dirreskrim Polda Kalsel Kombes Wahyu Adi dikonfirmasi, Rabu (7/5) membenarkan telah menahan tersangka. "Ya, kita memang sedang memproses dan menyidik kasus tersebut. Tersangka sudah kita tahan," ujarnya singkat.
Menurut Wahyu, ditahannya Fai karena diduga melakukan tindak penipuan dan penggelapan dalam bisnis batu bara dengan seorang pengusaha asal Jakarta. Hanya saja, ketika diminta menyebutkan nama korban pelapor, ia tak mau membeberkannya.
"Yang jelas ada pelapor dan korban tindak penipuan dan penggelapan itu," katanya.
Dari informasi terhimpun, kasus ini bermula dari laporan seorang pengusaha asal Jakarta ke Mabes Polri yang merasa dirugikan milyaran rupiah oleh tersangka.
Mabes kemudian mendelegasikan penanganan kasus ke Ditreskrim Polda Kalsel. Tokoh pemuda yang sangat kritis ini kemudian menjalani pemeriksaan Selasa (6/5).
Menurut sumber yang menyaksikan kejadian, malam itu sempat terjadi ketegangan, menyusul kedatangan istri tersangka, Mn yang tak terima jika suaminya ditahan.
Mn bahkan berkoar akan mengadukan hal yang menimpa suaminya itu ke Mabes Polri. Entah karena merasa tertantang, pihak penyidik justru benar-benar menahan dan memasukkan Fai ke dalam sel.
Dari pantauan kemarin sekitar pukul 15.15 Wita, ada seorang yang mengaku keluarga tersangka mengantar makanan. Petugas piket membenarkan kalau Fai memang ada dalam sel dan yang mengantar makanan adalah salah satu keluarga tersangka.
Mata Banua sempat berupaya mengontak Kasat I Krimum Ditreskrim Polda Kalsel AKBP Endro Kiswanto SH. Namun, Endro mengatakan agar masalah tersebut ditanyakan langsung ke atasannya. "Maaf Mas, masalah ini tanyakan langsung ke dirreskrim saja, karena ini tokoh partai," ujarnya beralasan.
Cukup lama para wartawan menunggu jawaban resmi dari penyidik, akhirnya Endro memastikan kalau jawaban hanya bisa diberikan oleh Kombes Wahyu Adi.
Wahyu yang kebetulan hendak pulang dicegat para wartawan membenarkan jika pihaknya sudah menahan tersangka. Meski demikian, dia tidak membeberkan secara rinci modus kasus tersebut. adi
Selepas Ekspos, EN Segera Dipanggil

BANJARMASIN - Tiga tim penyidik kasus dugaan korupsi Sentra Antasari (SA) melalukan rapat ekspos yang dipimpin Wakajati Kalsel DY Sianturi SH MH di aula Adhyaksa Gedung Kejati Kalsel, Selasa (6/5).
Ekspos dilakukan untuk menyamakan persepsi antar ketiga tim penyidik yang menyidik tiga tersangka berbeda, yakni mantan Walikota Banjarmasin MY, Dirut PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Wid dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) EN.
"Tadi dilakukan rapat ekspos inter tiga tim penyidik kasus SA yang dipimpin Wakajati Kalsel. Hadir dalam kesempatan itu pejabat utama, seperti Aspidum Kejati Kalsel M Anwar SH MH dan Asintel Kejati Kalsel Sudung Situmorang SH MH," jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH didampingi jaksa penyidik Sandy Rosady SH.
Hanya Aspidsus Kejati Kalsel Abdul Muni SH MH yang tak bisa hadir karena sedang menjalani pendidikan di Jakarta.
Menurutnya, dalam ekspos itu dibeberkan oleh masing-masing tim perkembangan penyidikan sampai saat ini. Selanjutnya dilakukan evaluasi oleh para jaksa senior, terutama menyikapi sejumlah data-data pendukung yang diperlukan untuk pembuktian.
Dikatakan, pemberkasan secara umum hampir rampung, tinggal menunggu penyelesaian penyidikan di tim penyidik tersangka EN. Pasalnya, EN sendiri belum dilakukan pemeriksaan selaku tersangka. Sebelumnya, EN sempat beberapa kali datang ke Kejati Kalsel, namun masih sebatas sebagai saksi.
"Dalam waktu dekat ini, penyidik akan memanggil tersangka EN guna melengkapi berkas pemeriksaan. Kalau saksi-saksi sudah hampir rampung semua," bebernya.
Berkas para tersangka, lanjutnya, akan dipisah (di-split) guna memudahkan pemeriksaan dan pembuktian kelak dalam pengadilan. "Meskipun perbuatan para tersangka diduga dilakukan secara komprehensif, namun berkas ketiganya akan kita pisah untuk mempermudah pemeriksaan maupun pembuktian nanti di pengadilan," bebernya.
Sementara untuk tersangka lainnya, Cip (mantan Direktur Operasional PT GJW), masih belum bisa diperiksa, sebab yang bersangkutan belum diketahui keberadaannya.
Sangkaan korupsi dengan tersangka MY (mantan Walikota Banjarmasin), Wid (Dirut PT GJW) dan Cip (mantan Direktur Operasional GJW) dan EN ini didasarkan adanya unsur telah merugikan negara akibat penggelembungan jumlah kios dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan.
Pihak Kejati membeberkan, potensi kerugian negara dari penggelembungan jumlah kios yang menyalahi kesepakatan antara Pemko, PT GJW dan pedagang, mencapai Rp28 miliar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 milyar dan kewajiban lain Rp6,6 milyar serta kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 milyar. adi
Tertangkap Tangan Embat Besi Tetangga

BANJARMASIN - Benar kata Nabi Muhammad SAW bahwa minuman keras bisa menjadi titik pangkal kejahatan-kejahatan. Ini juga terjadi pada diri SN alias Udin (24) dan RH alias Dayat (26). Selepas mabuk-mabukan, puluhan bilah besi neser milik tetangganya sendiri pun jadi sasaran.
Sebelum, dua orang itu plus seorang lagi temannya yang jadi buronan membawa jauh besi-besi itu, petugas patroli dari Unit Reaksi Cepat (URC) Satdalmas Ditsamapta Polda Kalsel berhasil menggagalkannya.
Udin dan Dayat, keduanya warga Jl Belitung Darat Gg Samadi Ilham RT 26 Banjarmasin berhasil dibekuk. Sementara seorang lagi teman pelaku, berhasil melarikan diri sebelum sempat ditangkap, Selasa (6/5) sekitar pukul 04.00 Wita.
Menurut Dirsamapta Kombes Ndang melalui kasatdalmas-nya AKBP Heriyadi, kedua pelaku kini diserahkan ke Mapoltabes Banjarmasin untuk ditangani lebih lanjut.
Barang bukti berupa 24 bilah besi neser panjang 4 meter milik korban Kamrani, warga setempat sudah diamankan.
Informasi terhimpun, dinihari itu, Udin yang baru tiba dari mengunjungi kediaman orangtuanya di Samarinda secara kebetulan bertemu seorang kenalannya di kawasan Gg Samadi Ilham.
Setan apa yang sudah mampir di pikiran keduanya, mereka ingin menggelar pesta minuman keras di lokasi itu. Mereka lalu mengajak Dayat. Setelah urunan dan membeli banyu bungul itu, mereka berpesta ria menenggak minuman beralkohol merk Tomi sampai setengah mabuk.
Akibat pengaruh minuman ditambah pikiran kotor, ketiganya bersepakat mencuri besi-besi milik tetangganya yang kebetulan sedang membangun rumah beton.
Kamrani yang adalah PNS di Bappeda Kalsel bersama keluarganya sedang tidur pulas. Sambil mengendap-endap, ketiganya lantas membongkar pintu gudang penyimpanan material bangunan.
Mereka berhasil membawa keluar 24 bilah besi neser. Namun, belum sempat barang curian itu dibawa kabur untuk dijual demi minuman keras, sejumlah petugas yang dipimpin Kanit URC Ditsamapta Aipda Aceng Witarsa yang sedang patroli memergoki ulah ketiganya.
Seorang pelaku berhasil melarikan diri. Sial bagi Udin dan Dayat, keduanya tak sempat melarikan diri. Keduanya pun diamankan petugas bersama barang bukti curian. Meski buron, identitas satu pelaku tersebut sudah dikantongi petugas.
Kamrani yang terbangun ada suara gaduh di gang tersebut, terkejut kalau sasaran ketiga pelaku adalah material bangunan miliknya. Ia beruntung, karena sebelum merugi, petugas patroli berhasil mengamankannya.
"Patroli memang rutin dilaksanakan, terutama di kawasan tersebut yang memang kerap terjadi aksi pencurian," ucap Aceng. Kedua pelaku dikenakan pasal pencurian 263 KUHP. adi